Perampasan Kemerdekaan dalam KUHP

PASAL 333 KUHP

Pasal 333 KUHP berbunyi (terjemahan) :

“(1). Barang siapa dengan sengaja merampas kemerdekaan orang lain       secara melawan hukum atau meneruskan perampasan kemerdekaan demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.

(2). Apabila perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

(3). Apabila perbuatan tersebut mengakibatkan mati, maka dijatuhi pidana penjara paling lama dua belas tahun.

(4). Pidana yang ditentukan dalam pasal ini diterapkan juga bagi orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan.”

Bagian inti delik yaitu :

  • Sengaja;

  • Melawan Hukum;

  • Merampas kemerdekaan orang atau meneruskan perampasan kemerdekaan demikian.

dari unsur inti delik tersebut dijelaskan bahwa :

  • Sebagaimana telah disebut di muka kata “sengaja” disini meliputi semua unsur dibelakangnya.
  • Melawan hukum sebagai bagian dari inti delik, jadi dalam dakwaan jaksa harus tercantum dan dengan demikian hal ini harus dibuktikan untuk dapatnya dipidana pembuat. Sebagaimana diketahui, banyak perampasan kemerdekaan dilakukan berupa penangkapan dan penahanan oleh penyidik, penahanan oleh penuntut umum dan hakim, yang semuanya harus berdasarkan undang-undang. Ada pula penahanan yang bersifat preventif administrasi, misalnya dilakukan oleh pejabat imigrasi terhadap orang asing yang akan dideportasi karena melanggar undang-undang keimigrasian. Bahkan setiap orang dapat menangkap orang yang tertangkap tangan melakukan delik dan membawanya ke penyidik terdekat berdasarkan KUHAP. Semuanya ini berdasar atas hukum. Dalam pasal 12 UUDS 1950, disebutkan, bahwa tiada seorangpun boleh ditangkap atau ditahan, selain atas perintah untuk itu oleh kekuasaan yang sah menurut peraturan undang-undang dalam hal-hal dan menurut cara yang diterangkan didalamnya.
  • Perampasan kemerdekaan banyak bentuknya, seperti menahan orang secara tidak sah, menculik, menyandera, dan sebagainya. Apabila seseorang telah dikurung di suatu ruangan dan berhasil lari bukan melalui jalan yang disediakan dan tanpa melakukan kekerasan atau mengalami kekerasan, maka orang itu telah dirampas kemerdekaannya (Hoge Raad, 9 April 1900, W.7427). Kemerdekaan yang dimaksud disini adalah kemerdekaan bergerak, demikian diputuskan oleh Hoge Raad, 3 januari 1921. Hambatan terhadap kemerdekaan bergerak bukan saja berupa penguruangn dan penawanan, tetapi juga paksaan psikologis adalah cukup asalkan dengan itu kemerdekaan bergerak seseorang dihambat. Pengertian “Ruangan” di dalam ayat terakhir pasal ini harus diartikan luas, meliputi pula mobil. Tidak termasuk perampasan kemerdekaan, jika seorang dengan sukarela dengan memakai nama orang lain yang telah dijatuhi pidana hilang kemerdekaan, masuk ke dalam penjara. Dalam rumusan pasal ini tidak disebutkan unsur kekerasan dan ancaman kekerasan karena dengan sengaja dan melawan hukum itu pada umumnya delik ini dilakukan dengan paksa, walaupun dapat juga tanpa kekerasan, misalnya seseorang yang telah ditahan berdasarkan undang-undang, tetapi setelah habis masa tahanannya ia tetap ditahan atau diteruskan masa penahanannya. Contoh mengenai perbuatan perampasan kemerdekaan berupa penyanderaan, terjadi di Papua terhadap para peneliti biologi di Mapanduma, atau yang disebut tim Laurens, yang berdiri dari enam orang warga negara Indonesia, empat orang Inggris, dua orang Belanda, dan satu orang Jerman. Mereka ditangkap, ditahan dan digelandangi di suatu tempat ke tempat lain selama 130 hari (dari tanggal 8 Januari 1996 sampai 15 Mei 1996), dengan cara kekerasan dan ancaman kekerasan. Perbuatan ini dilakukan oleh gerombolan pengacau yang menamakan diri Organisasi Papua Merdeka (OPM), yang dipimpin oleh Kelly Kwalik, Yudas Kayoga, dan Silas Kayoga. Nama yang terakhir adalah porter (pandu) mereka dalam melakukan penelitian.

Ancaman pidana : Pidana penjara paling lama delapan tahun. Jika menyebabkan orang luka berat, paling lama sembilan tahun. Jika menyebabkan matinya orang, paling lama dua belas tahun.

sumber :

  1. Soesiloe,R.1995. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya.Bogor:Politeia
  2. Hamzah,Andi.2015.Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP.Jakarta: Sinar Grafika
Iklan

Delik Dolus dan Delik Culpa

Delik Dolus

Doleus delicten (delik dolus) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Rumusan undang-undang mempergunakan kalimat “opzettelijk” akan tetapi juga dikenal sebagai perbuatan yang dilakukan karena “dolus” atau “opzet”, seperti misalnya pasal 338 KUHP yang tercantum ada unsur kesengajaan (dengan sengaja).

Delik Culpa

Culpose delicten (delik culpa) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan kealpaan, atau “nalatigheid” atau “onachtzammheid”. Rumusan undang-undang yang mempergunakan kalimat schuld, seperti misalnya 359 KUHP yang tercantum unsur karena kesalahannya atau kealpaannya.

 

Overmacht / Daya Paksa dalam Hukum Pidana Beserta Contoh

OVERMACHT         Overmacht atau daya paksa ini diatur dalam pasal 48 KUHP mengenai “OVERMACHT / PAKSAAN”. Orang yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum, karena ia terdorong oleh suatu sebab paksaan, tidak dapat dihukum. Undang-Undang tidak memberi perumusan dengan apa yang dimaksud dengan paksaan itu. Oleh karenanya guna memahami apa yang dimaksud dengan overmacht, haruslah dipakai cara interprestasi, dan dalam hal ini yang harus ditinjau adalah interprestasi sejarah perundang-undangan.

       Maka tampaklah dalam MvT bahwa yang dimaksudkan dengan paksaan oleh pembentuk undang-undang adalah : “setiap kekuatan, setiap paksaan, setiap tekanan, yang tidak dapat dielakkan“.

      Setelah diketahui bahwa, apa yang dimaksud dengan paksaan oleh undang-undang, dapatlah diambil kesimpulan, bahwa bukan setiap kekuatan, paksaan atau tekanan merupakan paksaan hanyalah setiap kekuatan, paksaan atau tekanan “yang tidak dapat dielakkan”

      Dikutip dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R. SOESILOE), kata “terpaksa” harus diartikan baik paksaan batin, maupun lahir, rohani maupun jasmani. Kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan ialah suatu kekuasaan yang berlebih, kekuasaan yang pada umumnya dianggap tidak dapat dialawan.

Mr. J.E. Jonkers membedakan kekuasaan ini atas 3 macam, ialah :

  1. yang bersifat absolut. Dalam hal ini orang itu tidak dapat berbuat lain. Ia mengalami sesuatu yang sama sekali tidak dapat dielakkan olehnya. Ia tidak mungkin memilih jalan lain.Misalnya orang dipegang oleh orang lain yang kuat, dilempar ke jendela, sehingga kacanya pecah dan mengakibatkan kejahatan merusak barang orang lain.Si A dipegang tangannya oleh si B yang lebih kuat dan dipaksa menulis tanda tangan palsu.Si X dihipnotis oleh Y untuk melakukan suatu peristiwa pidana dan sebagainya.Dalam peristiwa-peristiwa semacam ini dengan tidak usah ada ketentuan pasal 48 mudah dimengerti pula, bahwa orang yang kedua itu tidak dapat dihukum, karena segala sesuatunya yang melakukan adalah orang yang pertama. Orang yang pertama inilah yang berbuat dan dialah yang harus dihukum.

  2. yang bersifat relatif. Disini kekuasaan antar kekuatan yang memaksa orang itu tidak mutlak, tidak penuh. Orang yang dipaksa itu masih ada kesempatan untuk memilih akan berbuat yang mana. Misalnya A ditodong oleh B dengan pistol disuruh membakar rumah. Jika A tidak lekas membakar rumah itu, pistol yang ditodongkan itu akan ditembakkan.   Dalam pikiran memang mungkin A menolak suruhan itu sehingga ditembak mati, akan tetapi jika ia menuruti perintah membakar rumah itu, meskipun ia berbuat suatu kejahatan toh tidak dihukum, karena ada paksaan tersebut. Bedanya kekuasaan yang bersifat absolut dan yang bersifat relatif itu, bahwa yang bersifat absolut dalam segala sesuatu orang yang memaksa sendiri itulah yang berbuat semaunya, sedangkan pada relatif maka orang yang dipaksa itulah yang berbuat meskipun dalam paksaan.
  3. yang berupa keadaan darurat. Bedanya dengan kekuasaan yang bersifat relatif ialah bahwa pada keadaan darurat ini orang yang dipaksa itu sendirilah yang memilih peristiwa pidana manakah yang ia lakukan, sedangkan pada kekuasaan yang bersifat relatif orang itu tidak memilih, dalam hal ini yang mengambil inisiatif ialah orang yang memaksa. Keadaan darurat contohnya seperti berikut :
  • Dua orang penumpang perahu pecah dilaut mengapung berpegangan pada sebuah papan yang hanya muat untuk satu orang saja. Untuk menolong dirinya maka orang yang satu mendorong tenggelam orang yang lain, sehingga mati. Meskipun perbuatan ini sebenarnya perbuatan pembunuhan, tetapi pembuatnya tidak dapat dihukum, karena dalam keadaan “overmacht”.
  • Untuk menolong seorang yang tertutup dalam rumah yang sedang terbakar, seorang polisi telah memperkosa memecah kaca jendela yang berharga dari rumah itu untuk jalan masuk. Meskipun polisi itu berbuat kejahatan merusak barang orang lain, tetapi tidak dapat dihukum karena ia dalam “overmacht”.
  • Orang mendapat panggilan untuk datang menjadi saksi dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Surabaya dan Jakarta pada hari dan jam yang sama. Ia dapat memilih salah satu tanpa mendapat hukuman dari pelanggaran hukum yang telah ia lakukan terhadap pengadilan yang lain, karena terpaksa oleh suatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan.

 

 

 

 

Sumber :

  1. Kansil,C.S.T.2010.Latihan Ujian Hukum Pidana.Jakarta: Sinar Grafika
  2. Soesiloe,R.1995. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya.Bogor:Politeia

 

Syarat Umum Tes Masuk Paskibraka

BERIKUT SYARAT UMUM TES MASUK PASKIBRAKA



“Paskibraka” banyak siswa dan siswi yang ingin menjadi seorang paskibraka, namun menjadi seorang paskibraka bukanlah hal yang mudah. Berdasarkan pengalaman penulis waktu menjalani masa-masa seleksi untuk menjadi seorang paskibraka, ada beberapa persyaratan umum yang harus dipenuhi.

Berikut beberapa hal dan kriteria yang perlu dipenuhi untuk menjadi seorang paskibraka :
1.     Tinggi badan memenuhi syarat yang ditentukan yaitu :
–       putra min 165cm – 180cm
–       putri min 160cm – 175cm
2.     Memiliki niat dan keinginan untuk menjadi seorang paskibraka dan bersedia     aktif di organisasi PPI (Purna Paskibraka Indonesia).
3.     Memiliki postur yang ideal (yaitu tinggi badan dikurangi 110 = berat badan )
4.     Postur tubuh tegak dan tidak cacat pada bagian mata, kulit, gigi, terutama kaki tidak berbentuk X ataupun O. baca juga penyebab kaki X atau O
5.     Tidak memiliki penyakit bawaan/kambuhan
6.     Berkepribadian dan berakhlak mulia.
     Tahapan-tahapan seleksi paskibraka :
–  parade PBB , pada tahap ini teman-teman akan diuji   dan di tes gerakan PBB yaitu        mulai dari sikap sempurna , hadap kanan-kiri, balik kanan, jalan di tempat, langkah tegak, dll mengenai PBB.
 
– Interview , pada tahap ini teman-teman akan ditanya mengenai pengetahuan terhadap Negara, contohnya yaitu minimal mengetahui presiden Indonesia dari yang pertama hingga  saat ini , mengetahui hari-hari besar Negara kita , mengetahui lagu kebangsaan Negara kita, mengetahui pahlawan-pahlawan Negara kita dan pengetahuan umum lainnya sesuai dengan perkebangan.
 
– tes jasmani  , pada bagian ini fisik teman-teman akan diadu (lari 12 menit, push up, sit up, back up, lari angka 8) sebiknya persiapkan fisik teman-teman dengan matang.
– Tes seni dan bakat, pada tahap ini teman-teman akan disuruh untuk menampilkan bakat teman-teman diutamakan bisa menyanyi lagu daerah masing-masing dan tarian daerah masing-masing.
Demikian beberapa syarat umum mengenai seleksi paskibraka sesuai dengan pengalaman penulis, semoga bermanfaat ;).