TUGAS POKOK DAN FUNGSI DIT SABHARA

Direktorat Sabhara (Samapta Bhayangkara), merupakan unsur pelaksana tugas Polri berada dibawah Kapolda langsung dan bertugas menyelenggarakan kegiatan Turjawali (Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan, Patroli), Dalmas (Pengendalian massa), SAR (Seacrh And Rescue) , Bantuan Satwa (k-9).

Tugas Pokok Sabhara Polri

Tuga Pokok Sabhara adalah melaksanakan fungsi kepolisian tugas preventif terhadap pelanggaran hukum atau gangguan Kamtibmas dengan kegiatan penjagaan, pengawalan dan patroli dengan sasaran pokoknya adalah :

  • Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
  • Meniadakan unsur kesempatan atau peluang bagi anggota masyarakat yang berniat melakukan pelanggaran hukum.
  • Melaksankan tindakan represif tahap awal serta bentuk gangguan kamtibmas.
  • Melaksanakan penegakan hukum terbatas (Gakkumtas)contoh : tipiring dan penegakan Perda.
  • Pemberdayaan dukungan satwa dalam tugas Opnal Kepolisian.
  • Melaksanakan Search And Resque (SAR) terbatas.

disamping itu secara umum bertugas :

  1. Pengaturan kegiatan masyarakat dan pemerintahan
  2. Penjagaan
  3. Pengawalan
  4. Patroli
  5. TPTKP (Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara)
  6. Bansar / Bantuan SAR
  7. Dalmas (Pengendalian Massa)
  8. Negosiasi
  9. Tipiring (Tindak Pidana Ringan)

Fungsi Sabhara Polri

  1. Pembinaan pengemban Fungsi Sabhara Polri yang meliputi perumusan dan pengembangan Sismet, Supervisi, Binteknis, Pelaksanaan fungsi Sabhara dan perencanaan kebutuhan personel dan peralatan serta melaksanakan anev.
  2. Menyelenggarakan pembinaan teknis, pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas).
  3. Pembinaan dan penyelenggaraan Fungsi Satwa (K-9).
  4. Melaksanakan Kepolisian tugas umum sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat serta penegakkan hukum sesuai dengan fungsinya dalam rangka Memelihata Keamaanan dan Ketertiban Masyarakat.

 

Baca :

  1. Pengertian tentang Dalmas
  2. Makna Lambang Polisi Lalu-Lintas
  3. Tugas Pokok, fungsi, dan peranan Dit Lantas
  4. Tugas Pokok, fungsi, dan peranan Dit Binmas
  5. Tugas Pokok, fungsi, dan peranan Dit Reskrimum

 

Delik Melarikan Perempuan

Pasal 332 KUHP

Pasal 332 KUHP berbunyi :

(1) Bersalah melarikan perempuan diancam dengan pidana penjara :

  1. paling lama tujuh tahun, barang siapa membawa pergi seorang perempuan yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuan perempuan itu, baik di dalam maupun diluar perkawinan.
  2. Paling lama sembilan tahun, barang siapa membawa pergi seorang perempuan, dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap perempuan itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan.

(2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan.

(3) pengaduan dilakukan :

  • Jika perempuan ketika dibawa pergi belum dewasa, oleh dia sendiri atau orang lain yang harus memberi izin bila dia kawin;
  • Jika perempuan ketika dibawa pergi sudah dewasa, oleh dia sendiri; atau

(4) Jika yang membawa pergi lalu kawin dengan perempuan yang dibawa pergi dan terhadap perkawinan itu berlaku aturan-aturan BW (Burgerlijk Wetboek) maka tak dapat dijatuhkan pidana sebelum perkawinan itu dinyatakan batal.

 

Penjelasan :

Bagian inti delik :

  • Membawa pergi seorang perempuan yang belum dewasa;
  • Tanpa dikehendaki orang tua atau walinya;
  • Tetapi dengan persetujuan perempuan itu baik di dalam maupun diluar perkawinan.

Bagian inti delik yang mengandung kekerasan atau ancaman kekerasan :

  • Membawa pergi seorang perempuan;
  • Tanpa dikehendaki orang tua atau walinya;
  • Dengan kemauan perempuan itu sendiri;
  • Dengan maksud untuk memiliki perempuan itu, baik dengan perkawinan maupun diluar perkawinan;
  • Dengan menggunakan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan.

 

Cara mengambil ScreenShot pada Mac

ada beberapa kategori atau cara untuk mengambil screenshot pada Mac , yaitu :

  • COMMAND + SHIFT + 3 

cara ini digunakan untuk mengambil screenshot satu layar penuh pada layar mac.

  • COMMAND + SHIFT + 4

cara ini digunakan untuk mengambil screenshot pada wilayah yang diseleksi saja, jadi sebelum melakukan screenshot maka terlebih dahulu kita menseleksi wilayah-wilayah yang kita inginkan.

  • COMMAND + SHIFT + 4 –> SPACE

cara ini berguna untuk yang ingin melakukan screenshot pada jendala/window tertentu yang dipilih. Setelah kita melakukan perintah diatas maka akan muncul simbol camera kecil untuk kita memilih jendela yang ingin di screenshot.

demikian beberapa cara untuk melakukan screenshot pada mac, apabila ada tambahan bisa coret-coret pada komentar yaa… tks.. semoga bermanfaat… 😉

 

Cara merekam layar / screen recording pada Mac

kali ini saya akan membahas mengenai cara screen recording pada mac, sehingga kita dapat membuat video aktifitas layar yang kita lakukan…

langkah-langkah :

  1. Buka QuickTime Player 
  2. Klik File –> New Screen Recording 
  3. kemudian akan keluar menu recording :  klik tombol merah / record
  4. klik random dimana saja untuk merekap layar secara penuh, dan Drag kursor apabila ingin merekam bagian tertentu pada layar…

okaayyy finishhh….. semoga bermanfaat… 😉

 

Cara Membuat Presentasi Powerpoint yang aplikatif dan menarik dengan menggunakan fitur “Animations”

Sebuah paparan dan presentasi yang baik dapat terlihat dari slide yang disajikan dan cara penyampaian materi yang baik dari seorang presenter. Dengan demikian presenter akan lebih cepat mewujudkan tujuannya dalam menyampaikan materi kepada audiens begitu juga sebaliknya audiens juga akan lebih mudah dalam memahami materi yang disampaikan presenter.

ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam membuat slide presentasi agar tidak membosankan, yaitu :

  • Gunakan kata kunci yang bersifat penting
  • Membuat bagan alur dari materi yang disampaikan
  • Memasukan animasi dan movement yang aplikatif dari bagan-bagan yang disajikan
  • Penggunaan gambar akan lebih baik dalam mendeskripsikan materi

Apabila masih ada yang kurang dan perlu ditambahkan, bisa ditulis di komentar ya…;)

nahh, dalam artikel ini penulis akan lebih membahas tutorial / cara membuat presentasi menggunakan bagan-bagan yang aplikatif dan bergerak dengan fitur Animations, berikut salah satu contoh slide show presentasi saya buat :

Okayy…. langsung saja….

  • langkah pertama siapkan template beserta materi yang akan dijadikan paparan presentasi.
  • karena tutorial ini mengacu kepada contoh video slide di atas, maka saya pakai template dan tema yang sama sesuai dengan video di atas.

  • insert shape untuk memasukan line atau garis seperti di atas yang kemudian akan menjadi penunjuk pada sub bagian materi, kemudian dijadikan satu dengan di group –> pilih shape yang akan di group –> klik kanan –> group (ctrl + G).
  • selanjutnya, insert shape yang menjadi sub menu dari materi yang dibahas.

  • insert entrance animations yang diinginkan, aktifkan shape dimaksud –> pilih Menu Toolbar Animations –> pilih entrance animations yang diinginkan. (contoh pada gambar di atas).
  • apabila sudah fix untuk entrance animations nya, selanjutnya kita persiapkan movement untuk masing-masing sub bagian materi di atas.

 

  • aktifkan/ klik sub bagian materi nomor 1 (ASAS PANCASILA), –> klik Menu Toolbar Animations –> klik add animations ,  simbol  ,  –> pilih motion Paths, –>  pilih path yang akan digunakan, karena kita akan membuat shape bergerak berbelok , maka kita pilih sub motion paths Turns atau saya lebih sering memakai yang custom paths karena kita bisa langsung menggambar posisi awal dan akhir dari shape yang kita maksud. (contoh gambar di atas)

  • arahkan posisi akhir path ke tengah atas , karena kita akan membahas sub bagian tersebut. (contoh gambar diatas)
  • hilangkan sub bagian yang lainnya, klik pada sub bagian materi 2, 3, 4, 5, serta line penunjuk nya, –> pilih Menu Toolbar Animations –> pilih exit animations yang diinginkan. biasanya saya menggunakan fade.

 

  • atur timing nya, karena kita ingin bersamaan dalam satu klik, maka kita pilih “with previous”.

 

langkah selanjutnya….

  • nahh…. sekarang masuk ke materi dari sub bagian 1 (ASAS PANCASILA),——> buat materi yang menjadi pembahasan pada slide lain, –> kemudian group agar lebih mudah meng insert animations, nanti. 
  • insert entrance animations pada group panel shape penjelasan tersebut dengan timing “with previous”.

  • copy group panel shape penjelasan tersebut dan paste di slide yang pertama tadi. (seperti gambar diatas).

 

  • sekarang mengembalikan posisi sub bagian materi no. 1 (ASAS PANCASILA) ke posisi awal, lakukan hal yang sama, klik shape, –>  klik add animations ,   –> pilih motion Paths, –>  custom path. kemudian draw kembali path ke posisi awal tadi. –> pilih timing “on click”.
  • insert exit animations pada group panel shape penjelasan tersebut dengan timing “with previous”. karena perannya sudah selesai.
  • klik sub bagian materi 2, 3, 4, 5 serta line penunjuknya, –> kemudian insert entrance animations, –> pilih fade. Dengan timing with previos”.

lakukan hal yang sama pada sub bagian materi selanjutnya, anda juga bisa menambahkan animations yang lain sesuai dengan keingingan, asalkan jangan sampai membosankan dan terlalu berbelit-belit.

nahhh…. kira-kira demikian konsep pengerjaannya untuk satu sub, sekian artikel kali ini, semoga bermanfaat,  thankyou 🙂

 

anda juga dapat melihat tutorial Membuat PPT Animatif  versi youtube , dibawah ini :

 

 

 

Penyelesaian Sengketa Internasional secara Damai dan Kekerasan

          Penyelesaian suatu sengketa internasional erat kaitannya dengan hukum internasional yang mengatur mengenai permasalahan yang menjadi sebuah sengketa. Sejarah perkembangan penyelesaian sengketa internasional berhubungan dengan sejarah terbentuknya hukum internasional sebagai peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat serta mengatur hubungan negara-negara dan subjek hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat internasional. Upaya-upaya penyelesaian sengketa telah menjadi perhatian penting di masyarakat internasional sejak awal abad ke-20. Upaya-upaya ini ditunjukan untuk menciptakan hubungan antar negara yang lebih baik berdasarkan prinsip perdamaian dan keamanan internasional. Peranan hukum internasional dalam menyelesaikan sengketa internasional adalah memberikan cara bagaimana para pihak yang bersengketa menyelesaikan sengketanya menurut hukum internasional. Dalam perkembangan awalnya, hukum internasional mengenal dua cara penyelesaian, yaitu penyelesaian secara damai dan militer (kekerasan). Dalam perkembangannya kemudian, dengan semakin berkembangnya kekuatan militer serta senjata pemusnah massal, Masyarakat internasional semakin menyadari besarnya bahaya dari penggunaan perang. Karenanya dilakukan upaya untuk menghilangkan atau sedikitnya membatasi penggunaan penyelesaian sengketa secara kekerasan.

         Menyelesaikan sengketa-sengketa internasional sedini mungkin, dengan cara yang seadil-adilnya bagi para pihak yang telibat, merupakan tujuan hukum internasional sejak lama. Kaidah-kaidah serta prosedur-prosedur yang terkait sebagian merupakan kebiasaan praktek dan sebagian lagi berupa sejumlah konvensi yang membuat hukum yang sangat penting seperti Konvensi The Hague 1899 dan 1907 untuk Penyelesaian secara Damai Sengketa-sengketa Internasional dan Charter Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dirumuskan di San Fransisco tahun 1945. Salah satu tujuan pokok Charter tersebut adalah membentuk Organisasi Persetujuan Perserikatan Bangsa Bangsa untuk mempermudah penyelesaian secara damai perselisihan-perselisihan antara negara-negara.

Pada umumnya, metode-metode penyelesaian sengketa internasional publik digolongkan dalam dua kategori:

  • Cara-cara penyelesaian damai, yaitu apabila para pihak telah dapat menyepakati untuk menemukan suatu solusi yang bersahabat.
  • Cara-cara penyelesaian secara paksa atau dengan kekerasan, yaitu apabila solusi yang dipakai atau dikenakan adalah melalui kekerasan karena jalur damai tidak berhasil.

(1)  Penyelesaian Sengketa Secara Damai

Dalam membahas mengenai Penyelesaian Sengketa Secara Damai, Ada beberapa Prinsip Penyelesaian Sengketa Secara Damai, yang telah saya bahas pada artikel Prinsip Penyelesaian Sengketa Secara Damai.

Penyelesaian sengketa secara damai merupakan konsekuensi langsung dari ketentuan Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB yang berbunyi:

‘All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations’.

Ketentuan Pasal 2 ayat (4) ini melarang negara anggota menggunakan kekerasan dalam hubungannya satu sama lain. Dengan demikian pelarangan penggunaan kekerasan dan penyelesaian sengketa secara damai telah merupakan norma-norma imperatif dalam hubungan antar bangsa. Oleh karena itu hukum internasional telah menyediakan berbagai cara penyelesaian sengketa internasional secara damai demi terpeliharanya perdamaian dan keamanan serta terciptanya hubungan antar bangsa yang serasi.

Metode penyelesaian sengketa-sengketa internasional secara damai atau bersahabat dapat dibagi menjadi beberapa klasifikasi. Pengklasifikasian ini tidak berarti bahwa proses-proses ini secara kaku terpisah sama sekali, yang masing-masing hanya sesuai untuk memecahkan satu kelompok sengketa tertentu. Posisi ini tidak demikian dalam praktek. Klasifikasi metode penyelesaian secara damai dapat dibagi menjadi:

  1. Negosiasi, Pencarian Fakta, Jasa-jasa baik (Good offices), mediasi (Mediations), konsiliasi (Consiliations) dan Penyelidikan;
  2. Arbitrase (Arbitration);
  3. Penyelesaian secara Yudisial (Judicial Settlement).

berikut beberapa cara penyelesaian sengketa secara damai :

  • Negosiasi

Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa yang paling dasar dan yang paling tua digunakan oleh umat manusia. Penyelesaian dengan cara negosiasi merupakan cara yang paling penting. Banyak sengketa diselesaikan setiap hari melalui cara ini tanpa adanya publisitas atau perhatian publik.

Alasan utamanya adalah dengan cara ini, para pihak dapat mengawasi prosedur penyelesaian sengketanya dan setiap penyelesaiannya didasarkan kesepakatan atau consensus para pihak.

Cara penyelesaian melalui negosiasi biasanya adalah cara yang pertama kali ditempuh manakala para pihak bersengketa. Negosiasi dalam pelaksanaannya memiliki dua bentuk utama, yaitu bilateral dan multilateral. Negosiasi dapat dilangsungkan melalui saluran diplomatic pada konferensi internasional atau dalam suatu lembaga atau organisasi internasional.

Cara ini dapat pula digunakan untuk menyelesaikan setiap bentuk sengketa, apakah itu sengketa ekonomi, politik, hukum, sengketa wilayah, keluarga, suku , dll. Bahkan, apabila para pihak telah menyerahkan sengketanya kepada suatu badan peradilan tertentu, proses penyelesaian sengketa melalui negosiasi ini masih di mungkin untuk dilaksanakan.

Mengenai hakikat negosiasi lebih jelas dalam artikel Penyelesaian Sengketa melalui Negosiasi (Segi positif dan Negatif)

  • Pencarian Fakta

Penggunaan pencarian fakta ini biasanya ditempuh manakala cara-cara konsultasi atau negosiasi telah dilakukan dan tidak menghasilkan suatu penyelesaian. Dengan cara ini, pihak ketiga akan berupaya melihat suatu permasalahan dari semua sudut guna memberikan penjelasan mengenai kedudukan masing-masing pihak. Cara ini telah dikenal dalam praktik kenegaraan. Di samping itu, organisasi-organisasi internasional juga telah memanfaatkan cara penyelesaian sengketa melalui pencarian fakta ini.

Selanjutnya mengenai Pencarian Fakta dijelaskan dalam artikel berikut Penyelesaian sengketa internasional melalui pencarian fakta.

  • Jasa-Jasa Baik

Jasa-jasa baik adalah cara penyelesaian sengketa melalui atau dengan bantuan pihak ketiga. Pihak ketiga disini berupaya agar para pihak menyelesaikan sengketanya dengan negosiasi. Jadi, fungsi utama jasa baik ini adalah mempertemukan para pihak sedemikian rupa sehingga mereka mau bertemu, duduk bersama, dan bernegosiasi. Keikutsertaan pihak ketiga dalam suatu penyelesaian sengketa dapat terjadi dalam dua cara, yaitu atas permintaan para pihak atau inisiatif pihak ketiga itu sendiri yang menawarkan jasa-jasa baiknya guna menyelesaikan sengketa. Dalam kedua cara tersebut, syarat mutlak yang harus ada adalah kesepakatan para pihak. Jasa-jasa baik sudah dikenal dalam praktik kenegaraan. Dalam perjanjian internasional pun penggunaan cara ini tidak terlalu asing. Di samping negara sebagai subjek hukum ekonomi internasional, jasa-jasa baik juga telah dikenal dalam praktik penyelesaian antara pihak-pihak swasta.

Lebih lanjut mengenai Jasa Baik dijelaskan pada artikel Penyelesaian Sengketa Internasional Melalui Jasa Baik

  • Mediasi

Mediasi adalah suatu cara penyelesaian melalui pihak ketiga. Pihak ketiga tersebut disebut dengan mediator. Mediator dapat merupakan negara, organisasi internasional atau individu. Mediator ikut serta secara aktif dalam proses negosiasi. Biasanya dengan kapasitasnya sebagai pihak yang netral berusaha mendamaikan para pihak dengan memberikan saran penyelesaian sengketa. Jika usulan tersebut tidak diterima, mediator masih dapat melanjutkan fungsi mediasinya dengan membuat usulan-usulan baru. Karena itu, salah satu fungsi utama mediator adalah mencari berbagai solusi (penyelesaian), mengidentifikasi hal-hal yang dapat disepakati para pihak serta membuat usulan-usulan yang dapat mengakhiri sengketa. Lebih lanjut mengenai mediasi dijelaskan dalam artikel Penyelesaian Sengketa Internasional Melalui Mediasi

  •  Konsiliasi

Konsiliasi adalah cara penyelesaian sengketa yang sifatnya lebih formal dibanding mediasi. Konsiliasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga atau oleh suatu komisi yang dibentuk oleh para pihak.  Komisi ini disebut dengan komisi konsiliasi.

Komisi konsiliasi bisa yang sudah berlembaga atau ad hoc (sementara) yang berfungsi untuk menetapkan persyaratan penyelesaian yang diterima oleh para pihak. Namun, putusannya tidaklah mengikat para pihak.

Persidangan suatu komisi konsiliasi biasanya terdisi atas dua tahap, yaitu tahap tertulis dan tahap lisan. Pertama, sengketa (yang diurakan secara tertulis) diserahkan kepada badan konsiliasi. Kemudian badan ini akan mendengarkan keterangan lisan dari para pihak. Para pihak dapat hadir pada tahap pendengaran tersebut, tapi bisa juga diwakili oleh kuasanya.

Berdasarkan fakta-fakta yang diperolehnya, konsiliator atau badan konsiliasi akan menyerahkan laporannya kepada para pihak disertai dengan kesimpulan, dan usulan-usulan sengketanya. Sekali lagi, usulan ini sifatnya tidaklah mengikat. Karena diterima tidaknya usulan tersebut bergantung sepenuhnya kepada para pihak.

Hakikat mengenai cara penyelesain sengketa melalui konsiliasi dijelaskan lebih lanjut dalam artikel Penyelesaian Sengketa Internasional Melalui Konsiliasi

  • Arbitrase

Arbitrase adalah penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral yang mengeluarkan putusan bersifat final dan mengikat (binding). Badan arbitrase dewasa ini sudah semakin popular dan semakin banyak digunakan dalam menyelesaikan sengketa-sengketa internasional.

Penyerahan suatu sengketa kepada arbitrase dapat dilakukan dengan pembuatan suatu compromise, yaitu penyerahan kepada arbitrase suatu sengketa yang telah lahir melalui pembuatan suatu klausul arbitrase dalam suatu perjanjian, sebelum sengketanya lahir (clause compromissoire). Orang yang dipilih melakukan arbitrase disebut arbitrator atau arbiter (Indonesia).

Pemilihan arbitrator sepenuhnya berada pada kesepakatan para pihak. Biasanya arbitrator yang dipilih adalah mereka yang telah ahli mengenai pokok sengketa serta disyaratkan netral. Dia tidak selalu harus ahli hukum. Bisa saja dia menguasai bidang-bidang lainnya. Dia bisa seorang insinyur, pimpinan perusahaan (manager), ahli asuransi, ahli perbankan dan lain-lain.

Setelah arbitrator ditunjuk, selanjutnya arbitrator menetapkan terms of refrence atau aturan permainan (hukum acara) yang menjadi patokan kerja mereka. Biasanya dokumen ini memuat pokok masalah yang akan diselesaikan, kewenangan yuridiksi arbitrator dan aturan-aturan (acara) sidang arbitrase. Sudah barang tentu terms of refrence tersebut harus disepakati oleh para pihak.

Huala Adolf memandang arbitrase sebagai suatu alternatif penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga (badan arbitrase) yang ditunjuk dan disepakati para pihak (negara) secara sukarela untuk memutuskan sengketa yang bukan bersifat perdata dan putusannya bersifat final dan mengikat. Melihat kesimpulan oleh para sarjana tersebut, dapat di simpulkan bahwa arbitrasi merupakan suatu prosedur proses penyelesaian sengketa yang menunjuk pihak ketiga baik suatu badan hukum atau organisasi yang diakui, untuk memutus sengketa dan putusannya bersifat mengikat. Penyelesaian melalui arbitrase dapat ditempuh melalui beberapa cara, yaitu penyelesaian oleh seorang arbitrator secara terlembaga (institutionalized) atau kepada suatu badan arbitrase ad hoc (sementara). Badan arbitrase terlembaga adalah badan arbitrase yang sudah berdiri sebelumnya dan memiliki hukum acaranya.

Contoh badan arbitrase seperti ini adalah The Permanent Court of Arbitration (PCA) di Den Haag. Sedangkan badan arbitrase ad hoc adalah badan yang dibuat oleh para pihak untuk sementara waktu dan berakhir tugasnya setelah putusan atas suatu sengketa tertentu dikeluarkan.

Proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase memiliki beberapa unsur positif :

  1. Para pihak memiliki kebebasan dalam memilih hakimnya (arbitrator) baik secara langsung maupun secara tidak langsung, hal ini berarti para pihak memiliki kepercayaan secara penuh penyelesaian sengketanya diputus oleh pihak ketiga.
  2. Para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan hukum acara atau persyaratan bagaimana suatu putusan akan didasarkan dalam menentukan hukum acara dan hukum yang akan diterapkan pada pokok sengketa, dan lain-lain.
  3. Sifat dari putusan arbitrase pada prinsipnya adalah final dan mengikat.
  4. Persidangan arbitrase dimungkinkan untuk dilaksanakan secara rahasia apabila kedua belah pihak menginginkannya.
  5. Para pihak sendiri yang menentukan tujuan atau tugas badan arbitrase.

Disamping unsur-unsur positif, badan arbitrase internasional publik memiliki kekurangan berikut:

  1. Pada umumnya negara masih enggan memberikan komitmennya untuk menyerahkan sengketanya kepada badan-badan pengadilan internasional, termasuk badan arbitrase internasional.
  2. Proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak menjamin bahwa putusannya akan mengikat (dalam hukum internasional, suatu kesepakatan mengikat para pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan tersebut berdasarkan prinsip itikad baik). Hukum internasional tidak menjamin bahwa pihak yang kalah atau tidak puas dengan keputusan yang dikeluarkan akan melaksanakan keputusan tersebut
  • Pengadilan Internasional

Metode yang memungkinkan tercapainya penyelesaian sengketa selain cara-cara diatas adalah melalui pengadilan. Penggunaan cara ini biasanya ditempuh apabila cara-cara penyelesaian yang ada ternyata tidak berhasil.

Pengadilan dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu pengadilan permanen dan ad hoc atau pengadilan khusus. Contoh pengadilan internasional permanen adalah Mahkamah Internasiona (the International Court of Justice / ICJ).

Kedua adalah pengadilan ad hoc atau pengadilan khusus. Dibandingkan dengan pengadilan permanen, pengadilan ad hoc atau khusus ini lebih popular, terutama dalam kerangka suatu organisasi ekonomi internasional. Badan pengadilan ini berfungsi cukup penting dalam menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian ekonomi internasional.

Pengadilan-pengadilan yang telah ada saat ini, seperti Mahkamah Internasional, the InterAmerican Court of Human Right, the Court of European Communities, Dispute Settlement Body WTO, semua badan peradilan tersebut didirikan oleh perjanjian internasional. Mahkamah Internasional didirikan berdasarkan Piagam PBB, the Inter-American Court of Human Right, the Court of European Communities oleh the Treaty of Rome. Biasanya perjanjian internasional ini menentukan pula siapa saja yang berhak menyerahkan sengketanya kepada pengadilan dan sengketa-sengketa apa saja yang bisa diserahkan dan diadili oleh pengadilan.

 

(2) Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Kekerasan

Apabila negara-negara tidak mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketasengketa mereka melalui jalur diplomasi atau damai (bersahabat), maka salah satu cara yang dapat digunakan sebagai jalan keluar penyelesaian sengketa adalah melalui jalur pemaksaan atau kekerasan. Penyelesaian sengketa internasional dengan menggunakan kekerasan secara garis besar dibagi menjadi:

  1. Perang;
  2. Retorsi (retortion);
  3. Tindakan-tindakan pembalasan (repraisals)
  4. Blokade secara damai;
  5. Intervensi (intervention).
  • Perang

Keseluruhan tujuan dari perang adalah untuk menaklukan negara lawan dan untuk membebankan syarat-syarat penyelesaian sengketa di mana negara yang ditaklukan tersebut tidak memiliki alternatif lain selain mematuhinya. Cara perang untuk menyelesaikan sengketa merupakan cara yang telah diakui dan di praktikkan sejak lama. Bahkan perang telah juga dijadikan sebagai alat atau instrumen dan kebijakan luar negeri untuk memaksakan hak-hak dan pemahaman mereka mengenai aturan-aturan hukum internasional. Dalam perkembangannya kemudian, seiring dengan berkembangnya teknologi senjata pemusnah massal, masyarakat internasional menyadari besarnya bahaya dari penggunaan perang, karenanya masyarakat internasional sekarang ini tengah berupaya untuk menghilangkan cara penyelesaian ini atau sedikitnya dibatasi penggunaannya.

Hukum internasional sebenarnya telah melarang penggunaan kekerasan bersenjata dalam penyelesaian sengketa internasional. Dalam Pasal 2 ayat (3) Piagam PBB menyebutkan ‘All members shall settle their international disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security are not endangered’, Pasal tersebut menyebutkan bahwa setiap negara anggota PBB diwajibkan untuk menempuh cara-cara penyelesian sengketa secara damai.

  • Restorsi (Restortion)

Retorsi merupakan istilah untuk melakukan pembalasan oleh suatu negara terhadap tindakan-tindakan tidak pantas dari negara lain, balas dendam tersebut dilakukan dalam bentuk tindakan-tindakan sah yang tidak bersahabat, misalnya pemutusan hubungan diplomatik, pencabutan hak istimewa, penghentian bantuan ekonomi dan penarikan konsesi pajak dan tarif.

Keadaan yang memberikan penggunaan retorsi hingga kini belum dapat secara pasti ditentukan karena pelaksanaan retorsi sangat beraneka ragam. Dalam Pasal 2 paragraf 3 Piagam PBB ditetapkan bahwa anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa harus menyelesaikan sengketa mereka dengan cara damai sehingga tidak mengganggu perdamaian dan keamanan internasional dan keadilan. Penggunaan retorsi secara sah oleh negara anggota PBB terikat oleh ketentuan piagam tersebut.

  • Tindakan-Tindakan Pembalasan (Repraisals)

Reprisal adalah upaya paksa untuk memperoleh jaminan ganti rugi, akan tetapi terbatas pada penahanan orang dan benda. Pembalasan merupakan upaya yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain dengan maksud untuk menyelesaikan sengketa yang timbul oleh karena negara tersebut telah melakukan tindakan yang tidak dibenarkan. Perbedaan tindakan repraisal dan retorsi adalah bahwa pembalasan adalah mencakup tindakan yang pada umumnya dapat dikatakan sebagai tindakan ilegal, sedangkan retorsi meliputi tindakan balas dendam yang dapat dibenarkan oleh hukum.

Pembalasan dapat dilakukan dengan bentuk pemboikotan barang-barang terhadap suatu negara tertentu, suatu embargo atau suatu penyanderaan terhadap seseorang. Saat ini pada umumnya bahwa suatu pembalasan hanya dibenarkan apabila negara yang menjadi tujuan tindakan ini bersalah karena melakukan tindakan yang sifatnya merupakan pelanggaran internasional. Reprisal dapat dilakukan dengan syarat sasaran reprisal merupakan negara yang melakukan pelanggaran internasional, negara yang bersangkutan telah terlebih dahulu diminta untuk mengganti kerugian yang muncul akibat tindakannya, serta tindakan reprisal harus dilakukan dengan proporsional dan tidak berlebihan.

  • Blokade Secara Damai (Pasific Blockade)

Blokade secara damai adalah tindakan blokade yang dilakukan pada waktu damai. Tindakan ini pada umumnya ditunjukan untuk memaksa negara yang pelabuhannya diblokade untuk mengganti kerugian oleh negara yang melakukan blokade. Blokade secara damai dapat dipandang sebagai suatu prosedur kolektif yang diakui untuk memperlancar penyelesaian sengketa antara negara. Secara tegas tindakan blokade disebut dalam Pasal 42 Piagam PBB sebagai suatu tindakan yang boleh diprakasai oleh Dewan Keamanan demi untuk memelihara kedamaian dunia.

  • Intervensi (Intervention)

Internvensi merupakan cara untuk menyelesaikan sengketa internasional dengan melakukan tindakan campur tangan terhadap kemerdekaan politik negara tertentu. Hukum internasional pada prinsipnya menegaskan bahwa suatu negara dilarang untuk turut campur dalam urusan negara lain. Hal ini ditekankan dengan jelas dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (7) Piagam PBB, yang mana melarang negara anggota untuk ikut campur dalam urusan dalam negeri negara lain dalam bentuk apapun. Pengecualian terhadap hal ini diberikan kepada Dewan Keamanan PBB yang mana berhubungan dengan pelaksanaan Bab VII Piagam PBB. Suatu negara dapat melakukan tindakan intervensi dengan beberapa alasan, J.G Starke beranggapan bahwa tindakan intervensi negara atas kedaulatan negara lain belum tentu merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum. Ia berpendapat bahwa terdapat kasus-kasus tertentu dimana tindakan intervensi dapat dibenarkan menurut hukum internasional.

Tindakan tersebut adalah apabila:

  • Intervensi kolektif yang ditentukan dalam Piagam PBB;
  • Untuk melindungi hak dan kepentingan serta keselamatan warga negaranya di negara lain;
  • Jika negara yang diintervensi dianggap telah melakukan pelanggaran berat atas hukum internasional.

Suatu tindakan intervensi harus dilakukan dengan mendapatkan izin terlebih dahulu melalui Dewan Keamanan PBB. Izin ini berbentuk rekomendasi yang berisikan pertimbangan-pertimbangan terhadap keadaan yang menjadi alasan tindakan intervensi dan apakah tindakan intervensi diperlukan dalam keadaan tersebut.

 

Sumber :

http://www.edukasippkn.com/2015/10/macam-macam-jenis-cara-penyelesaian.html, pada tanggal 13 November 2016 pukul 18.30.

Huala Adolf, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional (Jakarta : Sinar Grafika, 2016).