Otonomi Daerah Menurut UU No. 23 Tahun 2014

UU No. 23 tahun 2014 merupakan makanan pokok bagi praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang nantinya akan dijadikan acuan dalam bertugas di pemerintah daerah. Secara keseluruhan undang-undang tersebut memiliki kesamaan dengan UU No. 32 tahun 2004 namun ada beberapa pasal yang mengalami perubahan.

Kemudian ditambahkan, prinsip secara umum atau garis besar UU Nomor 23 tahun 2014 ini merupakan kombinasi UU Nomor 5 tahun 1974 dan UU Nomor 32 tahun 2004. Sehingga fungsi Gubernur bukan hanya sebagai kepala daerah melainkan juga sebagai kepala wilayah .

Di sisi lain, pada pasal 2 dinyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI ) dibagi atas daerah provinsi, provinsi dibagi atas daerah kabupaten dan kota, kabupaten/kota dibagi atas kecamatan dan kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau desa. Jadi, pasal ini menegaskan bahwa atasan kepala desa/lurah adalah camat, atasan camat adalah bupati/walikota, dan seterusnya. karna melaksanakan urusan pemerintahan umum. Bupati dan walikota melibatkan urusan pemerintahan umum kepada camat, otomatis camat merupakan kepala wilayah.[1]

Perubahan Undang-undang No. 32 tahun 2004 menjadi Undang-undang No.23 tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah tidak terdapat perubahan yang signifikan. Namun perubahan Undang-undang tersebut dilakukan demi tercapainya pengaturan yang sesuai dengan perubahan-perubahan yang terjadi di Indonesia sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan tersebut menjadi efektif atau tepat sasaran.

 

 

Artikel Terkait :

  1. Jenis-Jenis Otonomi Daerah
  2. Otonomi Daerah Menurut UU No. 5 Tahun 1974
  3. Otonomi Daerah Menurut UU No. 22 Tahun 1999
  4. Otonomi Daerah Menurut UU No. 32 tahun 2004
  5. Otonomi Daerah menurut UU No. 12 Tahun 2008

 

Sumber :

  1. Cornelis,Imelda Vieta.2016.Pengaturan dan Pembentukan Daerah Otonomi Baru di Wilayah Perbatasan dan Pedalaman dalam Perspektif Kedaulatan Bangsa.Surabaya:Aswaja Pressindo.
  2. Anwar,Khairul.2015.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.KATA PENA

 

[1] Khairul Anwar,Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,Kata Pena,2015

Iklan

Otonomi Daerah menurut UU No. 12 Tahun 2008

UU No. 32 Tahun 2004 kemudian diubah untuk kedua kalinya dengan UU No. 12 tahun 2008 yang diundangkan pada tanggal 28 April 2008 ( LembaranNegara Tahun 2008 Nomor 59;Tambahan lembaran Negara Nomor 4844). Perubahan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi perkembangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk menindak lanjuti putusan mahkamah konstitusi. Perubahan tersebut juga dimaksudkan agar penyelenggaraan Pemerintah Daerah mampu melahirkan kepemimpinan daerah yang efektif dengan memperhatikan prinsip demokrasi,persamaaan,keadilan dan kepastian hukum dalam sistem Negara Kesatuanm Republik Indonesia.

Dalam rangka efisiensi dan efektifitas penyelenggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah termasuk dari jalur perorangan, maka diperlukan pengaturan untuk mengintregasikan jadwal penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dengan mengubah UU No.32 Tahun 2004. Dalam penjelasan umum UU No.12 Tahun 2008 disebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah di terapkan prinsip Demokrasi. Dalam UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur pemilihan kepala daerah dan wakil daerah dipilih secara langsung oleh rakyat yang dilakukan secara lebih terbuka dengan melibatkan partisipan masyarakat. Secara garis besar beberapa ketentuan perubahan atas UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana diatur dalam UU No.12 Tahun 2008, yaitu :

  1. Mengatur tentang pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah yang kosong apabila wakil kepala daerah menggantikan kepala daerah yang meninggal dunia,berhenti, diberhentikan atau tidak melakukan kewajibannya selama enam bulan secara terus menurus.
  2. Mengatur tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dari calon yang diajukan oleh partai politik maupun calon perorangan. Yang mengenai tata cara pemilihan kepala daerah yang diatur dalam pasal 59.

Terkait dengan tata cara pemilihan kepala daerah terdapat salah satu ketentuan yang dapat dicermati yakni jika calon peserta pilkada sebelumnya menduduki jabatan negeri maka harus mengundurkan diri. Dengan demikian maka seorang hendak mengikuti pilkada menurut UU No. 12 Tahun 2008 yang bersangkutan wajib mengundurkan diri dari jabatan. Dengan demikian jika seorang pejabat Negara yang mengikuti pilkada ternyata kalah maka yang bersangkutan tidak dapat kembali menduduki jabatan sebelumnya.

 

 

Artikel Terkait :

  1. Jenis-Jenis Otonomi Daerah
  2. Otonomi Daerah Menurut UU No. 5 Tahun 1974
  3. Otonomi Daerah Menurut UU No. 22 Tahun 1999
  4. Otonomi Daerah Menurut UU No. 32 tahun 2004
  5. Otonomi Daerah Menurut UU No. 23 Tahun 2014

 

Sumber :

  1. Cornelis,Imelda Vieta.2016.Pengaturan dan Pembentukan Daerah Otonomi Baru di Wilayah Perbatasan dan Pedalaman dalam Perspektif Kedaulatan Bangsa.Surabaya:Aswaja Pressindo.
  2. Anwar,Khairul.2015.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.KATA PENA

 

Otonomi Daerah Menurut UU No. 32 tahun 2004

Setelah dilakukan try out penyelengaraan pemerintahan daerah dengan sistem otonomi daerah secara luar sebagaimana diatur dalam UU No. 22 tahun 1999 , ternyata terjadi perkembangan sangat menggembirakan di daerah. Pembangunan daerah menjadi semakin maju karena dana pembangunan yang diperoleh Pemerintah Daerah berdasarkan UU Perimbangan Keuangan menjadi semakin besar,sehingga memungkinkan pemerintah daerah untuk berkreasi dalam pelaksanaan pembangunan. Hanya saja disamping menimbulkan efek positif pelaksanaan otonomi luas berdasarkan UU No.22 tahun 1999, ternyata juga menimbulkan dampak negatif, yakni munculnya organisasi beberapa daerah sehingga terkesan terjadi “pembangkangan” di beberapa daerah. Demikian pula dominasi peran DPRD atas Kepala Daerah yang mempunyai kewenangan memberhentikan kepala daerah dengan alasan pertanggung jawaban tahunannya tidak diterima oleh DPRD menjadikan hubungan antara kepala daerah dengan DPRD di beberapa daerah menjadi tidak harmonis.

Dengan pemberlakuan UU No.22 tahun 1999 memang terpesan kepala daerah menjadi sub ordinat DPRD, karena kepala daerah dipilih dan diangkat oleh DPRD kemudian mempertanggung jawabkan pada DPRD pula. Penyelenggaraan pemerintah daerah berjalan dengan dominasi legislatif atas eksekutif ( legislative heavy ). Hal ini menimbulkan kesan bahwa DPRD berada di atas Kepala Daerah, yang sering kali tidak berdaya menghadapi sepak terjang DPRD. Kasus – kasus pemberhentian Kepala Dearah ( gebernur atau bupati / walikota ) oleh DPRD sering terjadi di Indonesia pada era UU No.22 tahun 1999 sehingga menjadikan roda pemerintahan daerah terganggu , karena terus menerus didera konflik antara DPRD dan Kepala Daerah.

Salah satu contoh kongkrit dan popular adalah kasus pemberhentian wali kota Surabaya yang dilakukan selama dua kali pada satu masa jabatan, yakni wali kota Soenarto soemoprawiro yang diberhentikan oleh DPRD karena atasan sakit, berhasil. Namun kemudian penggantinya Bambang Dwi Hartono juga diberhentikan oleh DPRD dengan alasan pertanggung jawaban tahunannya tidak diterima meski telah diberi kesempatan untuk memperbaiki namun tetap tidak diterima. Hanya saja pemberhentian wali kota Bambang Dwi Hartono oleh DPRD kota Surabaya tidak berhasil. Justru Bambamg D.H terus melaju sebagai walikota dan bahkan terpilih kembali dalam pemilihan wali kota Surabaya secara langsung pada tahun 2005 lalu.

Revisi UU No.22 tahun 1999 dilakukan untuk mengurangi dominasi DPRD atas Kepala Daerah dengan menerbitkan UU No.32 tahun 2004 dari praktek selama UU tersebut telah melahirkan banyak persolan, salah satunya adalah penyelewengan dan korupsi keuangan daerah baik oleh DPRD maupun Kepala Daerah, miskomunikasi antara pemerintah dan pemerintah daerah serta hal ini terbukti dari banyaknya proses peradilan terhadap kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh DPRD periode 1999 – 2004. Bahwa problem yang ditimbulkan akibat pemberlakuan UU No.22 tahun 1999 sudah dirasakan sejak UU tersebut diberlakukan secara efekti tahun 2001. Oleh karena itu sejak tahun 2002 telah beredar kampanye untuk merevisi UU No.22 tahun 1999, yakni akhirnya berhasil dilakukan pada akhir masa DPRD periode 1999 – 2004 yakni di setujui DPR pada bulan September 2004. Berlarut larutnya pembahasan revisi UU No.22 tahun 1999 disebabkan oleh adanya tarik ulur kepentingan politik dari partai – partai politik yang duduk di DPR.

Penggantian UU No.22 tahun 1999 telah di dahulai dengan pergantian Undang-Undang di bidang politik, yaitu UU No.12 tahun 2003 tentang perlindungan umum; UU No. 22 tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD; dan UU No.23 tahun 2003 tentang pemilahan presiden. Setelah paket Undang-Undang politik tersebut berhasil di selesaikan, kemudian DPR membahas revisi UU No,22 tahun 1999 yang berhasil diselesaikan pada bualn September 2004, yang kemudian di unggakan menjadi  UU No,32 tahun 2004 pada tanggal 15 oktober 2004 (lembaran Negara tahun 2004 No.125, Tambahan Lembaran Negara  R.I Nomer 4437). Penerbitan UU No.32 Tahun 2004 Tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Tahun 2004 No. 126, tambahan Lembaran Negara R.I No,4438).

Penerbitan UU No.32 Tahun 2004 juga didasari peristiwa ketatanegaraan dan kehidupan politik di Indonesia yang tidak mengarah pada perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD yang oleh UU No. 22 tahun 1999 di beri kekuasaan sangat besar ternyata mabuk kekuasaan baik dalam pengelolaan keuangan yang menjadi pos DPRD maupun dalam membuat peraturan daerah, dan dalam menjalin hubungan kelembagaan dengan kepala daerah. DPRD bertindak overacting   ketika berhadapan dengan kepala Daerah terutama menyangkut laporan pertanggung jawaban (LP) setiap akhir tahun dan pada masa akhir jabatan kepala daerah. Di sisi lain maraknya tindak penyelewengan dan kurupsi oleh DPRD. Sesuatu yang sangat jarang terjadi pada masa orde Baru- sering mewarnai panggung penegakan hukum di Indonesia. Oleh karena itu adalah tepat sekali dilakukan revisi terhadap UU No. 22 tahun1999 yang isinya mereduksi kewenangan DPRD dengan tujuan untuk menciptakan harmoni hubungan antara DPRD dengan Kepala daerah dalam penyelenggaraan permerintahan daerah.

Sesuai dengan kondisi politik dan pemerintahan pada waktu itu, maka rumususan tentang kedudukan DPRD dalam UU No.32 tahun 2004 mengalami perubahan sangat mendasar dan hampir mirip kembali pada keadaan dan suasana UU No.5 tahun 1974, namum tetap memberikan kewenangan hak yang wajar kepada DPRD dalam menjalakan fungsi pemerintahan daerah.

Perumusan mengenai pemerintahan daerah sebagai mana di muat dalam UU No.32 tahun 2004 dinilai setback, karena mirip dan mengacuh pada UU No.5 tahun 1974. Dari ketentuan mengenai kedudukan DPRD UU No.32 tahun 2004 tersebut maka DPRD tidak lagi sebagai lembaga  legislatif daerah, tapi berkedudukan sebagi   lembaga atau unsur dari pemerintahan daerah. Unsur legislasi adalah legislasi daerah yang merupakan fungsi DPRD  untuk membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah. Untuk melaksanakan tugas dan wewenang kepada DPRD di berikan beberapa hak dan kewajiban, yaitu hak interplasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat.Pemberian hak-hak tersebut terkesan sebagai bonus kepada DPRD yang kewenangan dan hak-haknya telah di reduksi oleh UU No.32 tahun 2004.DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah memiliki fungsi legislatif, fungsi budgetair dan fungsi pengawasan.Pemilahan langsung sudah tentu akan demokratis jika di bandingkan dengan sistem pemilihan kepala daerah yang di lakukan oleh DPRD seperti  yang di atur UU No.22 tahun 1999.Pemilihan kepala daerah secara langsung sebagai mana di introdusir UU No.32 tahun2004 tersebut di rasakan masih belum benar-benar demokratis karena yang boleh mengajukan pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanyalah partai politik/gabungan partai politik,sementara calon peseorangan atau independen tidak di mungkinkan mengikuti pemilihan kepala daerah.

 

 

Artikel Terkait :

  1. Jenis-Jenis Otonomi Daerah
  2. Otonomi Daerah Menurut UU No. 5 Tahun 1974
  3. Otonomi Daerah Menurut UU No. 22 Tahun 1999
  4. Otonomi Daerah menurut UU No. 12 Tahun 2008
  5. Otonomi Daerah Menurut UU No. 23 Tahun 2014

 

 

 

 

Sumber :

  1. Cornelis,Imelda Vieta.2016.Pengaturan dan Pembentukan Daerah Otonomi Baru di Wilayah Perbatasan dan Pedalaman dalam Perspektif Kedaulatan Bangsa.Surabaya:Aswaja Pressindo.
  2. Anwar,Khairul.2015.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.KATA PENA

Otonomi Daerah Menurut UU No. 22 Tahun 1999

UU No. 22 Tahun 1999 yang berlaku sejak diundangkan tanggal 7 Mei 1999 mencabut berlakunya UU No.5 Tahun 1974, terhitung mulai tanggal 7 Mei 1999. Dalam pasal 132 ayat (2) UU No.22 Tahun 1999 dinyatakan bahwa pelaksanaan undang-undang ini dilakukan secara efektif selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya undang-undang ini, atau paling lambat tanggal 7 Mei 2001. Melalui UU No.22 tahun 1999 terdapat paradigma baru dalam pelaksanaan otonomi daerah, karena undang-undang tersebut meletakkan otonomi daerah secara luas pada daerah Kabupaten dan Kota berdasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta memperhatikan provinsi dan keanekaragaman daerah.

Banyak hal baru yang diakomodasi oleh UU No.22 tahun 1999, salah satunya adalah pemisahan antara lembaga legislatif dan eksekutif di daerah dalam bentuk susun pemerintahan daerah. Sebelumnya kedua lembaga tersebut merupakan satu kesatuan yang disebut pemerintah daerah.Menyertai pemisahan kedua lembaga tersebut maka kepada DPRD diberikan tugas, hak dan wewenang yang sangat luas dan menuansa parlementarian.Misalnya, hak DPRD untuk meminta pertanggung jawaban Kepala Daerah atas suatu kasus disamping itu kepada Kepala Daerah diberi kewajiban untuk menyampaikan pertanggung jawaban kepada DPRD setiap akhir tahun anggaran. Ketentuan tersebut membuka peluang terjadinya penolakan kepada DPRD yang dapat berujung pada upaya pemberhentian terhadap Kepala Daerah justru dengan pemberian kekuasaan yang lebih besar kepada DPRD malah memicu terjadinya konflik berkepanjangan antara kepala daerah dan DPRD.

Idealnya antara dua kekuasaan pemerintah daerah, yakni kepala daerah dan DPRD berlaku pola hubungan kemitraan terutama dalam pelaksanaan fungsi legislasi dan fungsi anggaran. Sedang dalam fungsi pengawasan melalui pemberian kewenangan yang besar kepada DPRD dimaksudkan agar terjadi mekanisme check and balance yang sehat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penerapan UU No.22 tahun 1999 oleh sementara kalangan dinilai terlalu liberal dan parlementarian sehingga menimbulkan kontrofersi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia pada era reformasi. Sehubungan dengan hal tersebut kemudian muncul gagasan agar dilakukan reduksi terhadap kekuasaan DPRD agar seimbang dan tidak terjadi dominasi diantara salah satu pemegang kekuasaan terhadap kekuasaan yang lain, sehingga akan tercipta harmoni antara kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah guna menuju terciptanya kesejahteraan rakyat di daerah bersangkutan. Dalam rangka pelaksanaan asas dan prinsip desentralisasi, ketentuan pasal 4 ayat (1) UU No.22 tahun 1999 menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia dibentuk dan disusun Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, yang berwenang yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Reformasi atau perubahan yang sangat mendasar terkait sistem pemerintahan daerah menurut UU No.22 tahun 1999 selain memperkuat desentralisasi adalah, pertama, hubugnan antara lembaga legislatif (DPRD) dengan Eksekutif (Kepala Daerah) didasarkan pada prinsip check and balance.Kedua lembaga tersebut mempunyai kedudukan yang sederajat dengan kewenangan yang berbeda.Kepala Daerah dipilih oleh DPRD dan bertanggung jawab kepada DPRD.Hal ini lebih memperkuat posisi DPRD di hadapan Kepala Daerah, yang sudah barang tentu berbeda dengan sistem yang berlaku menurut UU No. 5 Tahun 1974.DPRD merupakan mitra Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah.Kepala Daerah mempertanggung jawabkan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada DPRD setiap tahun pada akhir masa jabatan.Kedua, pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai prinsip kelayakan, keseimbangan dan keadilan.Artinya porsi perolehan daerah dalam pembagian keuangan menjadi lebih besar di banding pada masa orde baru.Hal ini diatur dalam UU No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Pembagian Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah. Dengan perolehan keuangan yang lebih besar tersebut, baik dalam bentuk Dana Alokasi Umum maupun Dana Alokasi Khusus, maka Pemerintah Daerah mendapat tambahan pemasukan di samping Penghasilan Asli Daerah (PAD), sehingga lebih memungkinkan Pemerintah Daerah untuk lebih meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan bagi rakyat di daerah bersangkutan.

Hal-hal yang membedakan UU No.22 Tahun 1999 dengan undang-undang sebelumya antara lain:

  1. Dalam UU No. 5 Tahun 1974 lebih mengedepankan otonomi daerah sebagai kewajiban dari pada hak, sedangkan dalam UU No.22 Tahun 1999 menekankan arti penting kewenangan daerah dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat melalui prakarsa sendiri.
  2. Prinsip yang menekankan asas desentralisasi dilaksanakan bersama-sama dengan asas dekonsentrasi seperti yang selama ini diatur dalam UU No.5 Tahun 1974 tidak di pergunakan lagi, karena kepada daerah otonom diberikan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.
  3. Dalam UU No.22 Tahun 1999 otonomi daerah diletakkan secara utuh pada daerah otonom yang lebih dekat dengan masyarakat, yaitu Daerah Kabupaten dan Kotamadya yang sebelumnya berkedudukan sebagai daerah Tk.II atau Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.
  4. Sistem otonomi yang dianut dalam UU No. 22 Tahun 1999 adalah otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, dimana semua kewenangan pemerintah diserahkan kepada daerah secara utuh, kecuali bidang-bidang tertentu.
  5. Daerah Otonom mempunyai kewenangan dan kebebasan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat setempat.
  6. Daerah Kabupaten dan Kota sepenuhnya menggunakan asas desentralisasi atau otonom.
  7. Wilayah Provinsi meliputi wilayah laut sepanjang 12 mil dihitung secara lurus dari pangkal pantai, sedangkan wilayah Kabupaten atau Kota yang berkenaan dengan wilayah laut sebatas 1/3 wilayah laut Provinsi.
  8. Gubernur selaku kepala wilayah administrative bertanggung jawab kepada Presiden, sedangkan selaku kepala daerah bertanggung jawab kepada DPRD.
  9. Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD Sesuai pedoman yang ditetapkan pemerintah, dan tidak perlu di sahkan oleh pejabat yang berwenang.
  10. Daerah yang tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah dapat dihapus dan atau digabung dengan daerah lain. Suatu daerah dapat di mekarkan menjadi lebih dari satu daerah yang ditetapkan dengan undang-undang.[1]

 

 

 

Artikel Terkait :

  1. Jenis-Jenis Otonomi Daerah
  2. Otonomi Daerah Menurut UU No. 5 Tahun 1974
  3. Otonomi Daerah Menurut UU No. 32 tahun 2004
  4. Otonomi Daerah menurut UU No. 12 Tahun 2008
  5. Otonomi Daerah Menurut UU No. 23 Tahun 2014

 

 

 

 

 

Sumber :

  1. Cornelis,Imelda Vieta.2016.Pengaturan dan Pembentukan Daerah Otonomi Baru di Wilayah Perbatasan dan Pedalaman dalam Perspektif Kedaulatan Bangsa.Surabaya:Aswaja Pressindo.
  2. Anwar,Khairul.2015.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.KATA PENA

 

 

[1] Viera Imelda Cornelis,Pengaturan dan Pembentukan Daerah Otonomi Baru di Wilayah Perbatasan dan Pedalaman dalam Perspektif Kedaulatan Bangsa,Surabaya:Aswaja Pressindo, 2016

Otonomi Daerah Menurut UU No. 5 Tahun 1974

UU No. 5 Tahun 1974 diterbitkan setelah Pemerintah Orde Baru berkuasa selama 8 tahun.

UU No. 5 Tahun 1974 bersifat limitatif karena otonomi yang diberikan kepada daerah masih setengah hati.Artinya pemerintah tidak sepenuhnya memberikan kebebasan dan kemandirian kepada daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Atau dengan kata lain kebebasan diberikan dengan kendali tetap ada pada pemerintah, kepala diberikan kepada Daerah tetapi ekornya dipegang Pemerintah agar bisa disetir sesuai kehendak Pemerintah. UU Nomor 5 Tahun 1974 mengatur penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan asas dekonsentrasi, desentralisasi, dan asas pembantuan. Sedangkan prinsip otonomi menurut UU Nomor 5 Tahun 1974, adalah otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, dan bukan lagi otonomi riil seperti yang tercantum dalam UU Pemerintahan daerah sebelumnya (UU No. 18 Tahun 1965).

Penggunaan atau penggabungan ketiga asas dalam UU Nomor 5 Tahun 1974 menjadikan esensi otonomi daerah semakin subur dan tidak jelas, sehingga menimbulkan kerancuan dalam tataran praktik di daerah. Dalam banyak hal ternyata Pemerintah lebih mengedepankan asas dekonsentrasi.Hal itu terlihat dari pengaturan kewenangan untuk menentukan Kepala Daerah ada pada Pemerintah Pusat.Pemerintah dalam hal ini Presiden mempunyai hak prerogatif untuk menentukan siapa yang hendak diangkat sebagai Kepala Daerah.Peran DPRD hanyalah menyeleksi dan memilih beberapa calon untuk diserahkan kepada Pemerintah guna ditetapkan.Dengan peran demikian maka peran DPRD tidak lebih hanya sebatas sebagai “paniti seleksi” terhadap para calon Kepala Daerah.DPRD tidak mempunyai posisi tawar untuk menetapkan siapa yang hendak dijadikan Kepala Daerah.

Mandulnya peran DPRD jika dihadapkan pada kepala Daerah terlihat dalam Penjelasan Umum 4.e (3) UU No. 5 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa walaupun DPRD adalah unsur Pemerintahan Daerah, tetapi DPRD tidak boleh mencampuri bidang eksekutif, tampa mengurangi hak-haknya sesuai dengan undang-undang ini. Bidang eksekutif adalah merupakan wewenang dan tanggung jawab sepenuhnya dari kepala Daerah.Dengan demikian pada era Orde Baru peran sebagai pengawas dan mitra kepala Daerah dalam penyusunan peraturan daerah dan anggaran daerah jelas tidak dapat dilaksanakan secara optimal sesuai prinsip-prinsip demokrasi.

Kepala daerah menjalankan dua fungsi pemerintahan,yaitu sebagaikepala daerah otonom yang memimpin penyelanggaraan dan bertanggung jawab sepenuhnya tentang jalannya pemerintahan daerah. Di samping itu kepala daerah mempunyai fungsi sebagai kepala wilayah yang menjadi tugas pemerintah pusat di daerah. Oleh karena Kepala Daerah mempunyai dua fungsi tersebut, yakni harus mengamankan juga program-program Pemerintah di daerah, maka dalam pengangkatan kepala daerah di kunsultasikan kepada Pemerintah pusat, siapa yang cocok dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Kepala Daerah.

Selanjutnya mengenai kewenangan daerah tidak disebutkan secara tegas dalam UU Nomor 5 Tahun 1974.Hanya saja disebutkan bahwa Daerah berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur rumah tangganya sendiri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.ketentuan tersebut artinya dengan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Pemerintah dapat ditarik kembali kewenangan Daerah jika dinilai “membangkang” atau tidak mensukseskan program-program atau kebijakan dari Pemerintah Pusat. Oleh karena itu prinsip otonimi yang diterapkan adalah otonomi nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab.

Mengenai pembagian daerah UU Nomor 5 Tahun 1974 menegaskan tentang Daerah Otonom dan Wilayah Administratif, dengan nama Provinsi DATI I, Kabupaten/Kota Madya DATI II, sedangkat Kecamatan dinyatakan Wilayah Administratif, dan bukan Daerah Otonom, demikian Wilayah Kota Administratif yang nyata hanya dapat dibentuk di Daerah Kabupaten. Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa :

  • Provinsi adalah nama DATI I, sebagai Daerah Otonom tingkat I dan nama Wilayah Administratif tingkat I;
  • Kabupaten / Kota Madya adalah nama DATI II, sebagai Daerah Otonom tingkat II dan nama Wilayah Administratif tingkat II.

Sehingga karena area daerah dan wilayah dinyatakan sama, maka penamaan yang dipergunakan adalah nama Provinsi DATI I dan Kabupaten / Kota Madya DATI II.

Pada masa pemerintahan Orde Baru juga diatur mengenai pemerintahan desa dengan UU Nomor 5 Tahun 1979.Disebutkan bahwa desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.Susunan pemerintahan desa terdiri atas Kepala Desa dan Lembaga Musyawarah Desa.Kepala Desa dipilih secara langsung, umum, bebas dan rahasia oleh penduduk desa tersebut.Sedang LMD adalah Lembaga Permusyawaratan / Permufakatan yang anggotanya terdiri atas kepala-kepala dusun, Pimpinan Lembaga Masyarakat dan Pemuka masyarakat desa bersangkutan.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada masa orde baru yang mendasarkan pada UU Nomor 5 Tahun 1974 dilaksanakan secara sentralisasi kendati dalan UU tersebut ditentukan bahwa daerah diberi otonomi yang bebas dan bertanggung jawab namun pada kenyataannya penyelenggaraan pemerintah di daerah sepenuhnya dikendalikan oleh Pemerintah Pusat.Hal ini terlihat dari tidak adanya penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Disamping itu dalam pemilihan Kepala Daerah, meski dilakukan oleh DPRD yang merupakan representasi dari rakyat, namun sering kali menafsirkan asas demokrasi, artinya DPRD tidak bebas memilih kepala daerah. Hal itu terbukti dari adanya hak prerogatif yang dimiliki oleh Presiden dalam menetapkan siapa yang akan menjadi Kepala Daerah.

Demikian pula hubungan antara Kepala Daerah dan DPRD selalu wakil rakyat, dilaksanakan secara sub ordinat dalam arti tidak adanya posisi tawar DPRD terhadap semua kebijakan yang diterbitkan oleh Kepala Daerah. Status Kepala Daerah sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah menunjukan bahwa eksistensi DPRD pada masa orde baru tidak lebih hanya sebagai “stempel” untuk melegalisasi setiap program dan kegiatan yang diajukan oleh Kepala Daerah (eksekutif). Tidak mengherankan jika banyak kalangan menilai bahwa sistem pemerintahan daerah pada masa orde baru tidak demokratis meski alat kekuasaan ditingkat daerah juga ada, tetapi institusi tersebut hanya sebagai pelengkap demokrasi belaka.

Artikel Terkait :

  1. Jenis-Jenis Otonomi Daerah
  2. Otonomi Daerah Menurut UU No. 22 Tahun 1999
  3. Otonomi Daerah Menurut UU No. 32 tahun 2004
  4. Otonomi Daerah menurut UU No. 12 Tahun 2008
  5. Otonomi Daerah Menurut UU No. 23 Tahun 2014

 

Sumber :

  1. Cornelis,Imelda Vieta.2016.Pengaturan dan Pembentukan Daerah Otonomi Baru di Wilayah Perbatasan dan Pedalaman dalam Perspektif Kedaulatan Bangsa.Surabaya:Aswaja Pressindo.
  2. Anwar,Khairul.2015.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.KATA PENA

 

Jenis-Jenis Otonomi Daerah

 

  1. Otonomi Organik

    Otonomi organik atau rumah tangga organik Otonomi bentuk ini pada dasarnya menentukan bahwa urusan-urusan yang menyangkut kepentingan daerah diibaratkan sebagai organ-organ kehidupan yang merupakan suatu sistem yang menentukan mati hidupnya manusia, misalnya jantung, paru-paru, ginjal, dan sebagainya. Tanpa kewenangan untuk mengurus vital, akan berakibat tidak berdayanya atau matinya daerah.

  2. Otonomi Formal

    Otonomi formal atau rumah tangga formal Otonomi bentuk ini adalah apa yang menjadi urusan otonomi tidak dibatasi secara positif. Satu-satunya pembatasan adalah daerah otonom yang bersangkutan tidak boleh mengatur apa yang telah diatur oleh perundangan yang lebih tinggi tingkatannya. Dengan demikian daerah otonom lebih bebas mengatur urusan rumah tangganya, sepanjang tidak memasuki area urusan pemerintah pusat. Otonom seperti ini merupakan hasil dari pemberian otonomi berdasarkan teori sisa, dimana pemerintah pusat lebih dulu menetapkan urusan-urusan yang dipandang lebih layak diurus pusat, sedangkan sisanya diserahkan kepada pemerintah daerah.

  3. Otonomi Materiil

    Otonomi materiil atau rumah tangga materiil Dalam otonomi bentuk ini kewenangan daerah otonomi dibatasi secara positif yaitu dengan menyebutkan secara limitatif dan terinci atau secara tegas apa saja yang berhak diatur dan diurusnya. Dalam otonomi materiil ini ditegaskan bahwa untuk mengetahui suatu urusan menjadi rumah tangga sendiri, harus dilihat pada substansinya, artinya bahwa suatu urusan secara substansial dinilai dapat menjadi urusan pemerintah pusat, pemerintah lokal yang mengurus rumah tangga sendiri pada hakikatnya tidak akan mampu menyelenggarakan urusan tersebut, sebaliknya apabila secara substansial merupakan urusan daerah, pemerintah pusat meskipun dilakukan oleh wakil-wakilnya yang berada didaerah tidak akan mampu menyelenggarakannya.

  4. Otonomi Riil

    Otonomi riil atau rumah tangga riil Otonomi bentuk ini merupakan gabungan antara otonomi formal dengan otonomi materiil. Dalam undang-undang pembentukan otonomi, kepada Pemerintah Daerah diberikan wewenang sebagai wewenang pangkal dan kemudian dapat ditambah dengan wewenang lain secara bertahap, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tingi tingkatannya. Otonomi riil pada prinsipnya menentukan bahwa pengalihan atau penyerahan wewenang urusan tersebut didasarkan kepada kebutuhan daerah yang menyelenggarakannya.

  5. Otonomi Nyata

    Otonomi nyata, bertanggung jawab, dan dinamis Nyata artinya pemberian urusan pemerintahan dibidang tertentu kepada pemerintah daerah memang harus disesuaikan dengan faktor-faktor tertentu yang hidup dan berkembang secara obyektif didaerah. Hal tersebut harus senantiasa disesuaikan dalam arti diperhitungkan secara cermat dan bijaksana dan tindakan-tindakan, sehingga diperoleh suatu jaminan bahwa daerah itu secara nyata mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam praktek bahwa isi otonomi antara daerah yang satu dengan daerah lainnya tidaklah sama, baik mengenai jumlah maupun jenisnya.[1]

 

Artikel Terkait :

  1. Otonomi Daerah Menurut UU No. 5 Tahun 1974
  2. Otonomi Daerah Menurut UU No. 22 Tahun 1999
  3. Otonomi Daerah Menurut UU No. 32 tahun 2004
  4. Otonomi Daerah menurut UU No. 12 Tahun 2008
  5. Otonomi Daerah Menurut UU No. 23 Tahun 2014

 

 

 

[1] Rianto, Otonomi Daerah, diakses dari http://riantovansky.blogspot.co.id/2012/11/makalah-otonomi-daerah.html, pada tanggal 30 November 2016 pukul 16.00 Wita

Batas-Batas Daluwarsa [Hukum Perdata]

 

Secara umum batas daluwarsa terbagi menjadi dua, yaitu :

  1. Menurut Undang-undang
  2. Menurut Kesepakatan Para Pihak

1. Menurut Undang-Undang

Batas kadaluwarsa menurut undang-undang adalah batas kadaluwarsa yang penentuannya telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Penentuan batas waktu menurut undang-undang umumnya ketentuan-ketentuannya mengatur tentang batas berakhirnya kadaluwarsa yang penentuannya berdasarkan peraturan perundang-undangan, baik undang-undang yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus yang mengatur tentang kadaluwarsa. Misalnya:

  1. Untuk guru, pengajar, buruh, pengusaha hotel, pengusaha rumah penginapan, pengusaha rumah makan batas akhir waktu kadaluwarsa untuk mengajukan tuntutan terhadap gaji atau uang jasa adalah setelah 1 (satu) tahun. Batas waktu kadaluwarsa tersebut berlaku baik untuk tuntutan hasil kerja, pelayanan maupun uang jasa yang belum pernah terbayar (Pasal 1968 BW)
  2. Putusan hakim baik itu hakim pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi batas akhir kadaluwarsa setelah 14 ( empat belas ) hari lewat.
  3. Advokat (pengacara), notaris, dokter dan ahli obat-obatan dan pengusaha sekolah yang para muridnya tinggal di asrama tuntutan terhadap uang jasa mereka batas akhir kadaluwarsa adalah 2 ( dua ) tahun, sedangkan untuk juru sita pengadilan dapat dibebaskan dri tanggung jawabnya atas pekerjaan yang pernah dilaksanakan setelah lewatnya waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak pelaksanaan eksekusi (Pasal 1969 alinea ke satu dan ke dua, Pasal 1970 alinea ke satu dan ke dua, dan Pasal 1974 alinea ke dua BW). Khusus untuk pengacara apabila perkara yang ditanganinya tidak selesai tidak dapat menuntut uang vorskot dan uang jasa yang telah menunggak lebih dari 10 (sepuluh) tahun (Pasal 1970 alinea ke dua BW).
  4. Pengusaha batas akhir kadaluwarsa mengajukan tuntutan terhadap barang-barang yang telah di kirim kepada penerima barang atau pemesan adalah 5 (lima) tahun ( Pasal 1971 BW ).
  5. Hakim dan pengacara berlakunya kadaluwarsa untuk dibebaskan dari tanggung jawabnya setelah lewatnya waktu 5 tahun terhitung sejak penyerahan surat-surat (Pasal 1974 alinea ke satu BW).

 

2. Menurut Kesepakatan Para Pihak

Yang dimaksud dengan batas akhir kadaluwarsa menurut kesepakatan para pihak adalah batas berlakunya kadaluwarsa yang penentuannya diatur dalam perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Misalnya:

  1. Perjanjian yang dibuat kedua belah pihak secara notariil di hadapan notaris berupa akta autentik.
  2. Perjanjian yang dibuat sendiri oleh para pihak atas dasar kesepakatan bersama yang di saksikan oleh para saksi (yang pembuatan perjanjiannya tidak dibuat di hadapan notaris) dalam praktik biasa disebut dengan akta dibawah tangan.
  3. Penentuan sepihak yang dibuat secara tertulis oleh suatu lembaga atau organisasi berupa brosur yang berlaku untuk umum dan telah disetujui oleh para pihak yang berkepentingan. Misalnya:
  • Brosur tentang masuk ke perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, yang mana dalam brosur tersebut telah ditentukan biaya-biaya yang harus dipenuhi oleh para calon mahasiswa/mahasiswi di antaranya adalah sebagai berikut :
  1. Biaya kuliah per kredit semester (SKS)
  2. Biaya pembangunan
  3. Biaya pendaftaran
  4. Biaya almamater dan lain sebagainya.

Biaya-biaya tersebut harus dipenuhi dan atau dilunasi oleh para calon mahasiswa dan mahasiswi pada tanggal yang telah ditentukan dalam brosur. Apabila ternyata pada tanggal yang telah di tentukan dalam brosur tidak dapat dipenuhi atau dilunasi, maka para calon mahasiswa/mahasiswi tidak dapat diterima sebagai mahasiswa/mahasiswi, terkecuali dalam brosur di tentukan bahwa biaya-biaya tersebut dapat diangsur. Jadi, para calon mahasiswa/mahasiswi yang telah mendaftarkan diri berdasarkan brosur yang telah dibuat suatu universitas telah terikat untuk memenuhi syarat dan atau ketentuan yang ada dalam brosur tersebut. Begitu juga pihak universitas telah terikat untuk menerapkan syarat dan atau ketentuan yang ada dalam brosur khususnya tentang biaya kuliah per kredit semester untuk para calon mahasiswa/mahasiswi sampai yang bersangkutan lulus tetap dikenakan biaya kuliah per SKS sesuai dengan brosur pada saat masuk pertama kali (semester I).

Apabila di tengah perjalanan menempuh kuliah ternyata pihak universitas menaikkan biaya kuliah per SKS-nya kepada mahasiswa/mahasiswi angkatan lama, maka pihak universitas dapat di tuntut untuk tetap menerapkan syarat dan atau ketentuan yang ada dalam brosur pada saat mahasiswa/mahasiswi masuk pertama kalinya sebelum batas kadaluwarsa lewat, kecuali dalam brosur ditentukan bahwa biaya kuliah per SKS  dapat berubah untuk setiap tahunnya dan atau kenaikkan biaya kuliah per SKS yang diterapkan hanya terhadap para mahasiswa/mahasiswi baru. Hal ini sesuai dengan brosur pada saat mereka masuk mengawali perkuliahannya, sehingga penerapan kenaikan biaya kuliah per SKS hanya dapat diterapkan kepada para mahasiswa/mahasiswi baru  untuk setiap tahun ajaran baru dan tidak dapat diterapkan kepada mahasiswa/mahasiswi angkatan sebelumnya yang belum lulus.

  • Brosur/tabel tentang jumlah hutang, bunga, dan denda setiap keterlambatan pembayaran yang dikeluarkan oleh pihak bank, leasing dan koperasi, yang mana perjanjian utang piutang ketentuan-ketentuannya telah dibuat secara baku secara sepihak. Dalam praktik, jika para debitur yang mengajukan permohonan utang menyetujui ketentuan-ketentuan yang ada di dalam brosur, maka setelah terjadi pelaksanaan perjanjian utang piutang atau pihak debitur telah menandatangani perjanjian utang piutang yang dibuat secara baku oleh pihak bank, leasing dan koperasi pihak debitur secara yuridis telah terikat dengan isi dari perjanjian yang dibuat secara baku, terlepas apakah perjanjian tersebut hanya menguntungkan salah satu pihak atau tidak, yang pasti perjanjian yang telah di tanda tangani oleh kedua belah pihak secara yuridis akan melahirkan perikatan yang harus ditaati oleh kedua belah pihak. Jika ternyata di kemudian hari pihak debitur tidak bisa mengansur utangnya sesuai dengan perjanjian yang mereka buat, maka kreditur (pihak bank, leasing dan koperasi) dapat menerapkan sanksi-sanksi yang ada dalam perjanjian yang telah di sepakati bersama dan atau mengajukan gugatan kepada pihak debitur sebelum batas kadaluwarsa lewat.

 

Batas kadaluwars ini merupakan batas akhir untuk mengajukan tuntutan atau gugatan kepada pihak lain tentang suatu hak baik terhadap barang bergerak maupun tidak bergerak. Dengan lewatnya batas kadaluwarsa selain salah satu pihak atau lebih tidak dapat mengajukan tuntutan terhadap suatu hak juga akan dapat membebaskan salah satu pihak dari tanggung jawab.

Batasan waktu untuk memperoleh dan atau melepaskan hak keperdataan sifatnya relative karena selain batas akhir kadaluwarsa antara pihak yang satu dengan pihak lainnya tidak sama, pelaksanaan ketentuan adanya kadaluwarsa dapat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga dapat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga dapat berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan yang dituangkan dalam perjanjian secara tertulis. Batas kadaluwarsa yang ditentukan oleh para pihak yang berdasarkan perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak yang berkepentingan kekuatan mengikatnya sama dengan undang-undang. Sedangkan kadaluwarsa yang ditentukan secara sepihak oleh suatu lembaga atau organisasi melalui brosur dan diumumkan dalam surat kabar harian kekuatan mengikatnya juga sama seperti undang-undang setelah para pihak yang berkepentingan menanda tangani perjanjian yang dibuat secara baku sesuai dengan brosur, karena secara yuridis semenjak seseorang menyetujui isi brosur yang telah dibuat oleh lembaga atau organisasi yang tujuannya diperuntukkan dalam suatu kegiatan tertentu, maka sejak terjadi persetujuan dan atau yang bersangkutan mendaftarkan diri telah terjadi kontraktual atau kontraktualnya telah dimulai terhitung semenjak yang bersangkutan mendaftarkan diri dalam suatu kegiatan yang telah dimuat dalam brosur.

Dengan adanya kontraktual akan melahirkan perikatan yang dapat mengikat para pihak seperti undang-undang, sehingga apabila ada salah satu pihak dalam kontraktual melanggar dapat dikenakan sanksi yang telah ditentukan (Pasal 1338 BW). Perjanjian dan brosur yang dibuat dan disetujui oleh para pihak harus memenuhi syarat-syarat dan atau ketentuan-ketentuan yang ada dalam Pasal 1320 BW antara lain sebagai berikut:

2.1. Sepakat Mereka yang Mengikat Dirinya

Adanya kata sepakat di dalam suatu perjanjian merupakan syarat mutlak karena dengan adanya kesepakatan para pihak tentang hal-hal yang pokok sebagaimana disebut dalam perjanjian akan mengikat para pihak yang berkepentingan, kecuali terhadap perjanjian-perjanjian yang menghendaki adanya suatu bentuk atau perbuatan tertentu, maka kata sepakat belumlah cukup tetapi harus pula dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana disebutkan dalam:

  • Pasal 1694 BW tentang Perjanjian Penitipan Barang

Perjanjian penitipan barang belumlah sah meskipun para pihak yang berkepentingan telah ada kesepakatan, tetapi kesepakatannya baru dianggap sah bila mana telah dilakukan penyerahan barang. Perjanjian penitipan barang dalam praktik tergantung isi dari perjanjian yang telah mereka sepakati bersama, apakah penitipan saja atau penitipan barang untuk disewakan kepada pihak ke tiga yang pembagian hasil keuntungannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Misalnya:

  1. Penitipan mobil dan penitipan mesin alat-alat berat untuk disewakan kepada pihak ketiga yang membutuhkan.
  2. Penitipan mobil yang maksudnya hanya untuk parker saja untuk setiap harinya.

 

  • Pasal 1740 BW tentang Perjanjian Pinjam Pakai

Dalam perjajian pinjam pakai akan dianggap sah apabila telah dilakukan penyerahan barang yang menjadi objek perjanjian. Perjanjian pinjam pakai ini umumnya barang (objeknya) tidak bisa habis karena pemakaian, yang mana pelaksanaanya dapat dilaksanakan dengan cara cuma-cuma atau dengan cara menyewa yang ketentuan-ketentuannya dapat dimasukkan dalam perjanjian sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Misalnya: A mengadakan perjanjian pinjam pakai mobil kepada B selama 1 (satu) minggu untuk keperluan dinas, maka A setelah 1 (satu) minggu harus mengembalikan mobil yang dipinjam kepada B.

  • Pasal 1754 BW tentang Perjanjian Pinjam-meminjam

Dalam perjanjian pinjam-meminjam dalam pasal ini juga sama seperti tersebut diatas, yaitu perjanjian baru dianggap sah bila mana telah dilaukan penyerahan barang yang menjadi objek perjanjian.

Perjanjian pinjam-meminjam ini umumnya hanya terhadap barang-barang yang bisa habis karena pemakaian, yang mana pihak yang telah meminjam barang diharuskan mengembalikan barang yang jumlahnya sama dengan jumlah pinjamannya, yang harganya disesuaikan dengan harga pasar pada saat pengembalian atau para pihak dapat membuat perjanjian sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak tentang pinjam meminjam. Barang yang telah di pinjam ini secara yuridis menjadi pemilik orang yang telah meminjam, apabila setelah terjadi pinjam meminjam ternyata barangnya musnah atau karena sebab tertentu di luar kehendaknya barang tersebut hilang, maka hilangnya barang yang telah dipinjam menjadi tanggung jawab penuh pihak yang meminjam.

Misalnya:

A pinjam beras kepada B sebanyak 10 (sepuluh) ton untuk keperluan tertentu atau untuk memenuhi kebutuhan para karyawan di perusahaannya, maka jika barang tersebut habis karena pemakaian A harus mengembalikan beras milik B yang disesuaikan dengan jumlah pinjamannya.

2.2. Kecakapan untuk Membuat Suatu Perikatan

Yang dimaksud dengan kecakapan disini adalah orang-orang yang secara umum tidak dapat membuat perjanjian yang disebabkan oleh yang bersangkutan belum dewasa dan berada di bawah pengampunan.

Adapun yang termasuk dan atau digolongkan menjadi orang-orang yang tidak cakap menurut Pasal 1330 ayat (1) dan (2) BW adalah sebagai berikut:

  • Orang-orang yang Belum Dewasa

Yang dimaksud orang-orang yang belum dewasa menurut hukum diatur dalam:

  1. Pasal 330 alinea ke satu dan kedua BW disebutkan bahwa :

“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah menikah. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum genap umur 21 tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa”.

  1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa:
  • Pasal 47 ayat (1) disebutkan bahwa “anak yang belum mencapa umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”.
  • Pasal 50 ayat (1) disebutkan bahwa “anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali”.

Dari bunyi beberapa Pasal yang ada dalam kedua undang-undang tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian orang yang belum pernah dewasa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan batasan umurnya adalah sebelum berumur 18 (delaan belas) tahun dan atau belum pernah menikah. Sedangkan menurut BW bagi mereka baik laki-laki maupun perempuan yang telah menikah sebelum berumur 21 (dua puluh satu) tahun secara yuridis telah dewasa, jika ternyata pernikahannya gagal (terjadi perceraian) dan yang bersangkutan pada saat perceraian belum genap umur 21 (dua puluh satu) tahun, maka orang yang telah menikah secara yuridis dianggap telah dewasa dan tidak kembali lagi ke dalam kedudukan belum dewasa. Terlepas umur yang bersangkutan berapa tidak dipersoalkan, apakah umur yang bersangkutan masuk dalam klasifikasi belum dewasa atau telah dewasa tidak menjadi soal yang pasti bahwa yang bersangkutan telah menikah, maka secara yuridis yang bersangkutan telah dewasa.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara eksplisit (tegas) dinyatakan bahwa pengertian dewasa menurut undang-undang tersebut batasan umumnya adalah telah berumur 18 (delapan belas) tahun, sedangkan pengertian orang dewasa menurut BW telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Dengan adanya perbedaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian seseoarang telah dewasa ada 2 (dua) dasar hukum yang dapat dipakai dan atau dijadikan dasar dalam hal melakukan perbuatan hukum jika berhubungan dengan perkawinan dan perwalian batasannya adalah telah berumur 18 (delapan belas) tahun, sedangkan jika berhubungan dengan hal-hal yang diluar perkawinan dan perwalian pengertian dewasa batasan umurnya adalah 21 (dua pauluh satu) tahun dan atau telah menikah.

  • Orang-orang yang Berada di Bawah Pengampunan

Yang dimaksud dengan orang-orang yang berada dibawah pengampunan menurut Pasal 433 BW adalah orang-orang yang dungu, sakit otak, gila dan orang-orang yang mempunyai sifat pemboros, walaupun orang-orang tersebut cakap menggunakan pikirannya.

2.3. Suatu Hal Tertentu

Yang dimaksud dengan suatu hal tertentu adalah yang dijadikan objek dari pada perjanjian, yang mana objek dalam perjanjian haruslah merupakan barang-barang yang dapat diperdagangkan.

Dari pengertian tersebut jelaslah sudah bahwa barang-barang yang tidak dapat diperdagangkan tidak dapat dijadikan objek dalam perjanjian. Misalnya: barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum.

Barang-barang yang tidak dapat diperdagangkan menurut Pasal 1333 dan Pasal 1334 ayat (1) BW adalah barang-barang yang menjadi objek perjanjian, baik mengenai barang-barang yang telah ada maupun barang-barang yang akan ada. Barang-barang yang akan ada adalah barang-barang yang pada saat lahirnya perjanjian barang tersebut belum pernah ada karena adanya barang tersebut setelah terbentuknya perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang berkepentingan.

Misalnya:

Perjanjian pemborongan bangunan gedung, pekerjaan bangunan gedung ini belum dilaksanakan, tetapi baru akan ada setelah lahirnya perjanjian. Barang-barang yang akan ada disini tidak termasuk barang-barang warisan yang belum terbuka atau belum dibagi oleh para ahli warisnya (Pasal 1334 ayat (2) BW).

2.4. Suatu Sebab yang Halal

Yang dimaksud dengan suatu sebab yang halal adalah isi atau tujuan dari pada perjanjian, yang mana di dalam suatu perjanjian harus didasarkan pada itikad baik dan suatu sebab yang halal.

Dalam suatu perjanjian baik isi maupun tujuannya bila didasarkan pada sebab yang palsu atau sebab yang terlarang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1335 BW, maka perjanjian tersebut secara yuridis tidak mempunyai kekuatan hukum dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum.

Adapun yang dimaksud dengan sebab yang palsu adalah bahwa isi atau tujuan dari pada perjanjian berdasarkan suatu kebohongan atau penipuan (fiktif), sedangkan yang dimaksud dengan sebab yang terlarang adalah suatu sebab yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum (Pasal 1335 dan 1337 BW).

 

 

 

 

Sumber :

Sarwono. 2016. Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik. Jakarta: Sinar Grafika.

Soimin Soedharyo. 2016. Kitab Undang-Undnag Hukum Perdata. Jakarta : Sinar Grafika.

Cara Mencegah Terjadinya Daluwarsa [Hukum Perdata]

Cara mencegah terjadinya kadaluwarsa terhadap sesuatu hak yang telah di kuasai oleh pihak lain agar supaya kadaluwarsa dapat tercegah dan tidak dapat diberlakukan atau dijalankan terhadap pemilik sesuatu hak yang telah di kuasai oleh orang lain adalah dengan cara :

  1. Pihak pemilik suatu hak memberikan peringatan (teguran) kepada salah satu pihak atau berapa pihak yang telah mengusai hak kebendaannya;
  2. Mengajukan gugatan kepada pihak yang telah menguasai hak kebendaan;
  3. Pengakuan dari pemilik yang sebenarnya terhadap sesuatu hak yang menjadi miliknya di sertai dengan alat bukti yang sah kepada pihak yang menguasai baik secara lisan maupun tertulis.
  4. Pemberitahuan dari pihak pemilik kepada pihak yang menguasai hak dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan, hanya saja apabila pemberitahuan dilakukan dengan cara lisan diusahakan harus ada saksi atau aparat setempat yang menyaksikan adanya pemberitahuan kepada pihak yang menguasai sesuatu hak milik pihak lain, dengan harapan jika permasalahannya diangkat ke persidangan pengadilan ada bukti saksi yang dapat dipergunakan untuk memperkuat adanya pemberitahuan.

Batas waktu akhir kadaluwarsa tidak dapat diberlakukan terhadap pemilik sesuatu hak jika telah mengadakan peringatan, gugatan, pengakuan dan pemberitahuan terhadap pihak yang telah menguasai sesuatu hak milik orang lain, sehingga akan dapat mengakibatkan batas waktu kadaluwarsa yang telah ditentukan baik di dalam undang-undang maupun perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak menjadi gugur (batal) demi hukum atau batas waktu kadaluwarsa tidak dapat diberlakukan terhadap sesuatu hak yang telah dikuasai oleh pihak lain karena secara yuridis batas kadaluwarsanya telah tercegah (Pasal 1978 s.d 1985 BW). Jadi apabila perkaranya diangkat ke persidangan pengadilan pihak yang menguasai sesuatu hak milik pihak lain tidak dapat menggunakan alasan adanya kadaluwarsa karena telah tercegah.

Mengingat bahwa batas atau berjalannya kadaluwarsa atau ketentuannya berdasarkan hari terakhir, [baca: Cara menghitung Daluwarsa] , maka jika ternyata pihak pemilik telah berusaha untuk mencegah pada hari terakhir atau sebelumnya sebagaimana disebutkan diatas, maka pihak pemilik terhadap sesuatu hak tidak dapat diberlakukan adanya kadaluwarsa karena kadaluwarsa telah tercegah.

Misalnya :

A menguasai tanah Negara dalam waktu tertentu (30 Tahun), jika batas waktu akhir telah tercegah atau Negara melalui aparat setempat telah berusaha untuk mencegah berlakunya kadaluwarsa dengan cara sebagaimana disebutkan diatas, maka A yang telah menguasai tanah tersebut tidak dapat menggunakan alasan kadaluwarsa untuk memiliki secara sah, walaupun telah menempati tanah Negara selama 30 (tiga puluh) tahun karena berlakunya kadaluwarsa telah tercegah. Akan tetapi, jika ternyata batas akhir dari pada kadaluwarsa tidak digunakan oleh Negara selaku pemilik tanah untuk mengusai kembali tanahnya dan batas waktu kadaluwarsa telah lewat, maka A selaku pihak yang telah menguasai tanah tersebut dapat memiliki tanah yang dikuasainya secara sah tanpa harus menunjukkan bukti kepemilikan atas tanahnya. Selanjutanya, A dengan dasar telah menguasai tanah Negara selama 30 (tiga puluh) tahun secara terus menerus, tidak terputus-putus dan tanpa adanya gangguan dari Negara melalui aparat setempat dapat mengurus kepemilikan secara sah menjadi hak milik atas namanya dengan disertai pajak bumi dan bangunan serta surat persaksian yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah menempati tanah dan rumah tersebut selama 30 (tga puluh) tahun dari tetangga kanan dan kiri dari rumah (tanah) yang ditempati yang diketahui oleh RT, RW, Lurah dan Camat tempat lokasi tanah atau rumah berada (Pasal 1955 dan 1967 BW).

Khusus untuk pihak atau para pihak termasuk ahli warisnya yang menguasai hak milik seseorang berdasarkan persetujuan dari pemiliknya tidak mengenal batas waktu kadaluwarsa berapa pun lamanya dia menempati hak milik atas tanah.

Misalnya :

  1. Penyewa rumah dan atau tanah;
  2. Penyimpan sesuatu barang;
  3. Penikmat hasil pertanian atau perkebunan.

Setiap orang yang menguasai sesuatu hak berdasarkan persetujuan dari pemiliknya walaupun yang bersangkutan telah menguasai sesuatu hak milik orang lain selama 30 (tiga puluh) tahun atau lebih tidak dapat diberlakukan kadaluwarsa termasuk ahli waris yang menguasai sesuatu hak (Pasal 1959 BW.), terkecuali jika ternyata hak kepemilikan sesuatu hak atas tanah telah berpindah tangan ke pihak ketiga dan pihak ketiga selama 30 (tiga puluh) tahun berturut-turut tidak terputus-putus serta tidak ada usaha untuk mencegah adanya kadaluwarsa, maka orang yang menguasai sesuatu hak tersebut dapat menggunakan kadaluwarsa sebagai alasan untuk memiliki suatu hak yang dikuasainya secara sah (Pasal 1960 BW).

Batas waktu akhir kadaluwarsa tidak dapat diberlakukan atau dijalankan apabila yang dijadikan dasar untuk menguasai sesuatu hak cacat hukum jika dilihat dari caranya menguasai dan atau kepemilikannya.

Misalnya :

A menguasai sesuatu hak berupa tanah dengan cara paksa, sewenang-wenang atau menguasai tanah yang dibiarkan selama bertahun-tahun oleh pemiliknya (B). Dalam contoh tersebut diatas, tanah yang dibiarkan bertahun-tahun oleh pemiliknya dan telah diberikan tanda batas-batas atas tanah tidak termasuk dalam pengertian tanah yang dilantarkan. Karena A menguasai tanah dengan cara yng cacat hukum, maka apabila B mengadakan tuntutan kepada A tentang tanah yang dikuasinya, A tidak dapat dipergunakan alasan kadaluwarsa selama 20 (dua puluh) tahun atau 30 (tiga puluh) tahun karena cara penguasaan terhadap tanah tersebut dilakukan dengan cara yang tidak benar atau cacat hukum (Pasal 1956, 1964 BW).

 

 

 

Sumber :

Sarwono. 2016. Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik. Jakarta: Sinar Grafika.

Soimin Soedharyo. 2016. Kitab Undang-Undnag Hukum Perdata. Jakarta : Sinar Grafika.

Cara Menghitung Daluwarsa [Hukum Perdata]

Cara menghitung daluwarsa umumnya dilakukan berdasarkan hitungan hari, jika batas waktu untuk daluwarsa telah ditentukan baik itu oleh undang-undang, kesepakatan bersama dan keputusan sepihak yang dimuat baik dalam brosur maupun surat perjanjian yang dibuat secara baku oleh suatu lembaga, maka batas dari pada daluwarsa dihitung setelah batas akhir dari hari yang telah ditentukan baik oleh undang-undang maupun kesepakatan bersama telah lewat waktu.

Untuk menentukan batas mulai berlakunya atau berjalannya daluwarsa secara sah berdasarkan pergantian hari, sudah barang tentu tidak akan terlepas dengan berjalannya waktu atau jam karena pergantian hari berdasarkan berjalannya waktu yang dimulai setelah pukul 00.01. Jadi apabila batas akhir dari hari yang telah ditentukan telah lewat sejak saat itulah daluwarsa secara sah berlaku untuk umum atau telah berjalan khususnya terhadap siapa saja yang berkepentingan dengan adanya ketentuan daluwarsa, walaupun hanya terpaut 1 (satu) detik atau 1 (satu) menit saja secara yuridis pergantian hari telah dimulai karena yang menentukan adanya pergantian hari adalah waktu ( Pasal 1962 BW).

 

 

Sumber :

Sarwono. 2016. Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik. Jakarta: Sinar Grafika.

Tujuan Pendaftaran Tanah [Hukum Agraria]

Tujuan pendaftaran tanah sebagaimana yang diatur dalam pasal 3 PP No. 24 tahun 1997, yakni sebagaimana berikut :

  • Untuk memberikan kepastian hukun dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, suatu rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;

Untuk itu kepada para pemegang hak diberikan sertifikat sebagai surat tanda buktinya. Inilah yang merupakan tujuan utama pendaftaran tanah yang menyelenggarakannya diperintahkan oleh pasal 19 UUPA. Maka memperoleh sertifikat bukan sekedar fasilitas, melainkan merupakan hak pemegang hak atas tanah yang dijamin oleh undang-undang.

  • Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar;

Untuk penyajian data tersebut diselenggarakan oleh kantor pertanahan kabupaten atau kota tata usaha pendaftaran tanah dalam apa yang dikenal sebagai daftar umum, yang terdiri atas peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah dan daftar nama. Para pihak berkepentingan, terutama calon pembeli dan kreditor sebelum melakukan suatu perbuatan hukum mengenai suatu bidang tanah atau satuan rusun tertentu perlu dan karenanya mereka berhak mengetahui data yang tersimpan dalam daftar-daftar di kantor pertanahan tersebut. Maka data tersebut bersifat terbuka untuk umum. Ini sesuai dengan asas pendaftaran yang terbuka sebagimana yang dinyatakan dalam pasal 2 PP No. 24 tahun 1997. Karena terbuka untuk umum, maka daftra-daftar dan peta-peta tersebut disebut daftar umum, tidak dignakannya hak tersebut menjadi tanggung jawab sendiri, dan bagi PPAT hal ini merupakan suatu kewajiban sebelum membuat akta.

  • Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Terselenggaranya pendaftaran tanah secara baik merupakan dasar dan perwujudan tertib administrasi dibidang pertanahan. Untuk mencapai tertib administrasi tersebut setiab bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk peralihan, pembebanan dan hapusnya wajib didaftar.

Secara kongkrit dari penjelasan di atas yaitu tujuan pendaftaran tanah adalah menjamin kepastian hukum hak-hak atas tanah, meliputi kepastian hukum atas obyek bidang tanah (obyek hak), kepastian hukum atas subyek haknya, dan kepastian hukum atas jenis hak atas tanahnya.

Fungsi pendaftaran tanah adalah untuk memperoleh alat pembuktian yang kuat tentang sahnya perbuatan hukum mengenai tanah. Alat bukti yang dimaksud adalah sertifikat yang di dalamnya disebutkan adanya perbuatan hukum dan nama pemiliknya sekarang menerima atau memperoleh peralihan haknya.

 

Sumber :

Santoso, Urip, Dr. M.H. SH., Hukum Agraria, (Jakarta : Kencan, 2014),hlm. 129.