Apakah Undang-Undang Hukum Pidana itu?

Undang-undang Hukum Pidana itu adalah peraturan hidup atau norma yang ditetapkan oleh instansi kenegaraan yang berhak membuatnya, norma mana ditambah dengan ancaman hukuman yang merupakan penderitaan (sanksi) terhadap barangsiapa yang melanggarnya. Lazim juga dikatakan bahwa Undang-undang Hukum Pidana adalah¬†“norma plus sanksi”

Norma dan sanksi itu pada umumnya terdapat pada satu pasal. Misalnya Pasal 338 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja mengambil nyawa orang lain dihukum, marena makar mati (pembunuhan), dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 15 tahun.”

Dapat juga norma dan sanksi terpisah dalam beberapa pasal. Jadi dalam Pasal I, II dan seterusnya disebutkan dahulu norma-normanya dan baru kemudian pada pasal terakhir diterangkan bahwa: “Pelanggaran-pelanggaran terhadap Pasal I, II dan seterusnya dihukum dengan hukuman penjara paling lama sekian tahun.”

Ada juga Undang-undang Hukum Pidana yang bentuknya mengancam dengan hukuman (sanksi) terlebih dahulu. Sedangkan norma-normanya belum ada seperti misalnya bunyi pasal 122 KUHP: “Dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 15 tahun, barangsiapa dalam masa perang dengan sengaja melanggar suatu peraturan yang diadakan oleh peerintah untuk menjaga keselamatan negara.”

Dalam pasal ini belum terdapat normanya melainkan baru nanti diadakan kalau masa perang tiba. Jika kita meninjau dengan teliti norma dari Undang-undang Hukum Pidana itu, maka norma itu bukanlah norma asli dari Hukum Pidana melainkan dari norma-norma hukum lain.

Yang asli dan istimewa adalah sanksi nya. Tetapi ini tidaklah berarti bahwa kalau kita melanggar Undang-undang Hukum Pidana yang kita langgar sanksinya, melainkan tetap normanya.

Sanksi itu tidak berdiri sendiri melainkan adalah untuk melindungi normanya.

 

 

 

Iklan

Titel-titel Penting dalam Buku II KUHP

Pada buku II KUHP terdapat titel-titel penting seperti :

  1. Kejahatan terhadap keselamatan negara, kepentingan negara, pemberontakan, pengkhianatan.
  2. Kejahatan terhadap pelaksanaan kewajiban-kewajiban dan hak-hak kenegaraan: Mengacaukan Sidang Parlemen, Merintangi Pemilihan Umum.
  3. Kejahatan-Kejahatan terhadap ketertiban umum: Penghasutan untuk berbuat jahat, mengganggu rapat-rapat umum, perampokan-perampokan.
  4. Kejahatan terhadap kesusilaan: Pencabulan, perjudian, penganiayaan hewan.
  5. Kejahatan terhadap kemerdekaan orang (penculikan).
  6. Kejahatan-kejahatan terhadap jiwa orang (pembunuhan).
  7. Penganiayaan.
  8. Pencurian.
  9. Pemerasan dan ancaman.
  10. Penggelapan.
  11. Penipuan.
  12. Penghinaan.
  13. Kejahatan-kejahatan: menerima suapan, membuka rahasia negara, pemalsuan surat-surat, penggelapan uang negara (korupsi).

berikut titel-titel penting dalam buku II KUHP , apabila terdapat kekuarangan ataupun tambahan yang penulis lupa cantumkan bisa tulis koreksi pada comment dibawah. Terimakasih ūüôā

Sifat Putusan Serta Merta

Putusan Pengadilan Negeri umumnya baru dapat dijalankan setelah memperoleh kekuatan hukum yang tetap atau pasti yaitu setelah 14 hari terhitung sejak dikeluarkannya putusan, jika tidak ada perlawanan baru dapat dilaksanakan, tetapi apabila pihak yang dikalahkan mengajukan perlawanan terhadap putusan pengadilan ke pengadilan tinggi maupun kasasi, maka putusan pengadilan belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan eksekusinya tidak dapat dilaksanakan karena masih ada upaya hukum lain dari pihak yang dikalahkan dalam suatu persidangan berupa banding, kecuali terhadap pelaksanaan putusan serta merta walaupun belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap dapat dilaksanakan terlebih dahulu.

Dalam upaya banding ke pengadilan tinggi terhadap keputusan pengadilan negeri jika dibatalkan oleh pengadilan tinggi dan diberikan putusan yang berlainan dengan putusan pengadilan negeri, maka putusan pengadilan negeri tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena putusan pengadilan di tingkat pertama telah dibatalkan oleh Hakim Pengadilan Tinggi begitu juga apabila putusan pengadilan tinggi dibatalkan pada tingkat kasasi, maka putusan pengadilan tinggi juga belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Apabila di tingkat banding hakim pengadilan tinggi memberikan putusan yang sama dengan putusan pengadilan negeri atau menguatkan putusan pengadilan negeri dan pihak lawan yang dikalahkan tetap menguapayakan hukum yang lain berupa peninjauan kembali, maka putusan dari keputusan dari Mahkamah Agung tersebut juga belum dapat dilaksanakan sebelum pengajuan permohona peninjauan kembali yang diajukan oleh pihak lawan yang dikalahkan ada kejelasan tentang dikabulkan atau tidak permohonan peninjauan kembali tersebut.

Jika ternyata dalam peninjauan kembali tidak dikabulkan dan keputusan peninjauan kembali menguatkan keputusan pengadilan negeri maka putusan baru dapat dilaksanakan setelah tenggang waktu 14 hari terhitung sejak dikeluarkannya keputusan tentang tidak dikabulkannya peninjauan kembali. Akan tetapi, jika ternyata di dalam permohonan peninjauan kembali dikabulkan dan memberikan putusan berlaian dengan putusan di pengadilan tinggi, maka putusan yang dipakai sebagai pedoman akhir adalah putusan dari peninjauan kembali, tetapi dalam putusan serta merta mempunyai keistimewaan lain dari yang lain (putusan biasa) karena dalam putusan serta merta (uit voerbaar bij voorraad) pelaksanaannya tidak harus menunggu tenggang waktu 14 hari lewat dapat dilaksanakan terlebih dahulu terlepas apakah ada perlawanan atau tidak dari pihak lawan (Pasal 180 ayat (1) dan Pasal 128 ayat (2), 129 ayat (4) HIR jo Pasal 152 ayat (2), 153 ayat (5) dan Pasal 191 ayat (1) RBg jo Pasal 54, 555, dan 855 Rv).

 

 

 

Bacaan:

Sarwono. 2016. Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik. Jakarta: Sinar Grafika.

Pengertian Putusan Serta Merta

Yang dimaksud dengan putusan serta merta adalah putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan dan atau upaya hukum lain dari pihak lawan,

Putusan serta merta atau uit voerbaar bij voorraad dalam praktik dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain dari pihak tergugat (pihak lawan) berupa banding dan pelaksanaan keputusannya tidaklah harus menunggu jangka waktu 14 hari terhitung semenjak pengadilan mengeluarkan putusan. Putusan serta merta dapat dilaksanakan sesegera mungkin setelah dikeluarkannya keputusan dari pengadilan terhadap sita jaminan yang menjadi objek sengketa untuk memenuhi prestasi pihak yang telah dirugikan dalam suatu perkara. Putusan serta merta merupakan salah satu putusan pengadilan yang istimewa dan dapat memenuhi asas yang ada dalam hukum acara perdata yang bersifat sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Pada asasnya keputusan biasa pelaksanaan eksekusinya terhadap barang-barang jaminan baik terhadap barang-barang bergerak maupun tidak bergerak tidak boleh dijalankan sebelum lewat tenggang waktu 14 hari dan jika putusan pengadilan ada perlawanan dari pihak lawan baik itu banding, kasasi maupun peninjauan kembali keputusan tersebut belum in kracht van gewijsde, sehingga pelaksanaan eksekusinya terhadap barang-barang yang menjadi jaminan harus menunggu keputusanny in kracht van gewijde, kecuali dalam putusan serta merta pelaksanaannya tidak harus menunggu tenggang waktu 14 hari eksekusi dapat dilaksanakan sesegera mungkin terhitung sejak adanya putusan hakim, apabila ada petitum-nya disebutkan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada perlawanan dari pihak tergugat berupa banding tidak menangguhkan eksekusi.

Umumnya sebelum pelaksanaan putusan uit voerbaar bij voorraad pihak yang dikalahkan diberikan kesempatan untuk menyerahkan barang-barang jaminan secara sukarela, apabila kesempatan tersebut tidak dipergunakan oleh pihak yang dikalahkan dalam suatu perkara, maka pihak yang dimenangkan dalam suatu perkara dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri agara diberika peringatan selama beberapa hari. Jika ternyata setelah pihak yang dikalahkan dalam suatu perkara atau tergugat setelah dipanggil oleh Ketua Pengadilan Negeri dan diberikan peringatan tidak bersedia menyerahkan barang-barang jaminan secara sukarela, maka eksekusi baru dapat dilaksanakan dengan cara paksa oleh pengadilan negeri dengan meminta bantuan aparat teritorial setempat agar eksekusinya berjalan dengan lancar. Pelaksanaan eksekusi yang dilaksanakan dengan cara paksa oleh pengadilan terhadap pihak yang dikalahkan dalam persidangan dalam bahasa Belanda umumnya dikenal dengan sebutan de echte executie. 

 

 

(Baca : Sifat Putusan Serta Merta)

Bacaan :

Sarwono. 2016. Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik. Jakarta: Sinar Grafika.

Hakikat dan Sifat Hukum Ketenagakerjaan

Untuk mengkaji hakikat hukum kerja, perlu dibandingkan hubungan antara pekerja/buruh dan pengusaha dengan hubungan antara penjual dan pembeli. Seorang penjual dan pembeli bebas hendak melakukan hubungan hukum, dalam arti seorang penjual tidak dapat dipaksa untuk menjual barang yang dimilikinya jika harga yang ditawarkan tidak sesuai dengan kehendaknya. Demikian juga seorang pembeli tidak dapat dipaksa untuk membeli sesuatu barang dari penjual jika barang tersebut tidak sesuai kehendaknya.

Berbeda dengan hubungan antara pekerja/buruh dan pengusaha. Secara yuridis hubungan mereka adalah bebas, seseorang tidak boleh diperbudak, diperulur maupun diperhambakan. Segala macam bentuk perbudakan, perhambaan , dan peruluran dilarang karena memang tidak sesuai dengan UUD 1945 dan Pancasila. Namun, secara sosiologis pekerja/buruh tidaklah bebas sebagai seorang yang tidak mempunyai bekal hidup. Karena bermodal tenaganya saja seorang pekerja/buruh kadangkala terpaksa menerima hubungan kerja dengan pengusaha meskipun hubungan itu memberatkan pekerja/buruh sendiri, lebih-lebih sekarang dengan banyaknya tenaga kerja yang membutuhkan pekerjaan yang tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yan tersedia.

Tenaga kerja/buruh yang menjadi kepentingan pengusaha merupakan sesuatu yang sedemikian melekatnya pada pribadi pekerja/buruh sehingga pekerja/buruh itu selalu mengikuti tenaganya ke tempat dimana dipekerjakan, dan pengusaha kadang kala seenaknya memutuskan hubungan kerja pekerja/buruh karena tenaganya sudah tidak diperlukan lagi. Oleh karena itu, pemerintah dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan, turut serta melindungi pihak yang lemah (Pekerja/Buruh) dari kekuasaan penguasa, guna menempatkannya pada kedudukan yang layak sesuai dengan harkat dan martabat manusia.

Dengan demikian, pada hakikatnya hukum kerja dengan semua peraturan perundang-undangan yang ada bertujuan untuk melaksanakan keadilan sosial dengan jalan memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh terhadap kekuasaan penguasa.

Tujuan tersebut akan tercapai apabila pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa dan memberikan sanksi yang tegas kepada pengusaha yang melanggarnya. Dengan siifatnya yang memaksa ikut campur tangannya pemerintah, membuat hukum kerja menjadi hukum publik dan hukum privat sekaligus.

Dikatakan sebagai hukum privat karena lahirnya hukum kerja adalah karena adanya hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha yang didasari adanya suatu perjanjian. Sementara itu dikatakan hukum publik karena untuk menegakkan, pemerintah harus campur tangan dengan cara mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-udangan di bidang hukum kerja.

 

 

 

Sumber:

Zaeni Asyhadie, Hukum Kerja, Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)

FORMULASI SURAT GUGATAN

 

 

 

Menurut Soepomo mengatakan bahwa ketentuan Pasal 118 dan Pasal 120 HIR

tidak memuat tentang formulasi surat gugatan. Akan tetapi sesuai dengan perkembangan praktik, ada kecendrungan yang menuntut formulasi gugatan yang jelas fundamentum petendi (posita) dan petitum sesuai dengan sistem dagvaarding.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam formulasi surat  gugatan, antara lain:

  1. Surat gugatan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri (PN) sesuai dengan Kompetensi Relatif.
  2. Surat gugatan diberi tanggal.
  3. Ditandatangani oleh Penggugat atau Kuasa.
  4. Identitas para pihak.
  5. Fundamentum Petendi (Posita)
  6. Petitum Gugatan
  7. Perumusan Gugatan Asesor( Accesoir).

Pembahasan selanjutnya akan diuraikan tentang makna masing-masing sub tersebut diatas.

1. Ditujukan kepada Pengadilan Negeri sesuai dengan Kompetensi Relatif.

Surat gugatan secara formil harus ditujukan dan dialamatkan kepada PN sesuai

dengan kompetensi relatif (sesuai dengan ketentuan Pasal 118 HIR). Apabila surat

gugatan menyalahi kompetensi relatif, maka akan berakibat:

  • gugatan mengandung cacat formil, karena gugatan disampaikan dan di alamatkan kepada PN yang berada di luar wilayah hukumyang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya.
  • dengan demikian gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) atas alasan hakim tidak berwenang mengadili.

2. Surat Gugatan Diberi Tanggal

Dalam HIR atau RBg tidak mencantumkan kewajiban mencantumkan tanggal dalam surat gugatan, sehingga pencantuman tanggal tersebut bersifat fakultatif dan bukan merupakan syarat formil dalam surat gugatan. Dan kalau dihubungkan dengan kedudukan surat gugatan sebagai akta  sebagai alat bukti Pasal 1868 maupun Pasal 1874 KUH Perdata tidak mensyaratkan adanya pencantuman tanggal pembuatannya.

          Namun demikian untuk mencapai adanya kepastian hukum apalagi kalau dihubungkan dengan pembuatan dan penandatanganan surat gugatan, apabila timbul masalah dalam kaitan dengan penandatanganan surat gugatan dengan surat kuasa, maka dapat dengan segera diselesaikan.

3. Ditandatangani Penggugat atau Kuasa

          Mengenai tandatangan dengan tegas disebutkan sebagai syarat formil dari

gugatan tersebut. Hal ini terdapat dalam Pasal118 ayat (1) HIR yang menyatakan:

  • gugatan perdata harus dimasukkan ke PN sesuai dengan kompetensi relatif,
  • dibuat dalam bentuk surat permohonan (surat permintaan) yang ditandatangani oleh penggugat atau wakilnya (kuasanya).

Tandatangan ditulis dengan tangan sendiri  (handtekening, signature) dan pada umumnya merupakan tanda atau inisial nama yang dituliskan dengan tangan sendiri oleh penanda tangan. Kemudian penggugat yang tidak dapat menulis (buta huruf) dapat membubuhkan cap jempol diatas surat gugatan sebagai pengganti tandatangan, dan menurut St 1919-776, maka cap jempol disamakan dengan  tanda tangan, dan untuk mencapai adanya kepastian hukum maka cap jempol tersebut harus dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, misalnya camat, hakim atau panitera.

4. Identitas Para Pihak.

Penyebutan identitas dalam surat gugatan merupakan syarat formil keabsahan gugatan.Surat gugatan yang tidak menyebut identitas para pihak, apalagi tidak menyebut identitas tergugat, menyebabkan gugatan tidak sah dan dianggap tidak ada. Penyebutan identitas dalam surat gugatan tidak mesti selengkap seperti dalam surat dakwaan perkara pidana yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP (meliputi nama lengkap, tempat lair, umur atau tanggal lair, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dsb). Dalam ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR identitas yang dicantumkan cukup memadai sebagai dasar:

  1. menyampaikan panggilan,atau
  2. menyampaikan pemberitahuan.

Nama harus ditulis dengan lengkap, termasuk gelar kalau ada, hal ini dimaksudkan untuk membedakan dengan orang lain, terutama nama/identitas dari tergugat, akrena kalau ada kesalahan dalam mencantumkan nama tergugat akan bersifat fatal, karena melanggar syarat formil, sehingga mengakibatkan gugatan cacat formil, sehingga cukup alasan untuk menyatakan gugatan error in persona atau obscuur libel, dalam arti orang yang digugat kabur atau tidak jelas sehingga gugatan tidak dapat diterima.

5. Fundamentum Petendi (Posita).

Fundamentum Petendi berarti dasar gugatan atau dasar tuntutan, dan dalam praktik peradilan terdapat beberapa istilah yang akrab digunakan antara lain:

  1. positum atau bentuk jamak disebut posita gugatan, dan
  2. dalam bahasa Indonesia disebut dengan dalil gugatan

Posita atau dalil gugatan merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara. Pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak boleh menyimpang dari dalil gugatan, juga sekaligus membebankan beban wajib bukti kepada penggugat untuk membuktikan dalil gugatan sesuai yang digariskan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 163 HIR, yang menegaskan setiap orang yang mendalilkan sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya maupun membantah hak orang lain, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut. Fundamentum Petendi yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memuat dua unsur, yaitu:

  1. Dasar Hukum (Rechtelijke Grond).

Memuat penjelasan pernyataan mengenai hubungan hukum antara penggugat dengan materi dan atau obyek yang disengketakan, dan antara penggugat dengan tergugat berkaitan dengan materi atau obyek sengketa.

  1. Dasar Fakta ( Feitelijke Grond)

Memuat penjelasan pernyataan mengenai:

  • Fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dengan materi atau obyek perkara maupun dengan pihak tergugat.
  • Penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan penggugat.

Dengan demikian, posita yang dianggap terhindar dan cacat obscuur libel, adalah surat gugatan yang jelas sekali memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum  yang menjadi dasar hubungan  hukum serta dasar fakta atau peristiwa yang terjadi di sekitar hubungan hukum dimaksud.

6. Petitum Gugatan

Disamping adanya posita dalam suatu surat gugatan, maka syarat yang lain yang harus ada adalah adanya petitum gugatan agar gugatan tersebut menjadi sah. Petitum gugatan berisi pokok tuntutan penggugat, berupa deskripsi yang jelas menyebut satu persatu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja  yang menjadi pokok tuntutan penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada tergugat. Dengan kata lain petitum gugatan berisi tuntutan atau permintaan kepada pengadilan untuk dinyatakan dan ditetapkan sebagai hak penggugat atau hukuman kepada tergugat atau kedua belah pihak. Petitum ini akan mendapat jawabannya dalam dictum atau amar putusan.

Oleh karena itu penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Bentuk petitum ada dua macam, yaitu:

Berbentuk Tunggal, yaitu apabila deskripsi petitum tersebut menyebut satu persatu pokok tuntutan, tidak diikuti dengan susunan deskripsi petitum lain yang bersifat alternatif atau subsider. Perlu diketahui bentuk petitum tunggal tidak oleh hanya berbentuk compositur atau ex-aequo et bono (mohon keadilan). Tetapi harus berbentuk rincian satu persatu, sesuai dengan yang dikehendaki penggugat dikaitkan dengan dalil gugatan.

Bentuk Alternatif: dapat diklasifikasikan menjadi: petitum primair yang merupakan tuntutan pokok dan subsidair yang merupakan tuntutan pengganti¬† sama-sama dirinci. Tuntutan pokok misalnya ‚Äúsupaya tergugat menyerahkan barang yang dibeli‚ÄĚ dalam perjanjian jual beli, dan tuntutan subsidairnya misalkan dirumuskan dengan mohon putusan seadil adilnya (ex aequo et bono)

7. Perumusan Gugatan Asesor (Accesoir)

Yang dimaksud dengan gugatan asesor adalah gugatan tambahan (additional claim) terhadap gugatan pokok. Tujuannya untuk melengkapi gugatan pokok agar kepentingan penggugat lebih terjamin meliputi segala hal yang dibenarkan hukum dan perundang-undangan. Gugatan asesor tidak dapat berdiri sendiri, oleh karena itu kebolehan dan kebenarannya, hanya dapat ditempatkan dan ditambahkan dalam gugatan pokok. Tanpa landasan maka gugatan asesor tidak dapat diminta dan diajukan. Landasannya adalah gugatan pokok, dan dicantumkan  dalam akhir uraian gugatan pokok. Jenis gugatan asesor dapat berupa:

  1. Gugatan provisi, berdasarkan Pasal 180 Ayat (1) HIR
  2. Gugatan tambahan berupa Penyitaan berdasarkan Pasal 226 dan Pasal 227 HIR
  3. Gugatan tambahan permintaan nafkah berdasarkan Pasal 24 ayat (2) huruf a PP No.9 Tahun 1975.

 

 

 

Sumber:

Yahya Harahap, 2005, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika ,Jakarta

Sudikno Mertokusumo, 1993, Hukum Acara Perdata Indonesia, Cetakan I Penerbit Liberty Yogyakarta

Soepomo, 1993, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta

GUGATAN VOLUNTAIR

 

Gugatan Voluntair sering disebut dengan istilah permohonan. Mahkamah Agung menyebut dengan istilah permohonan. Istilah ini dapat dilihat dalam “pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, pada halaman 110 angka 15 dipergunakan istilah permohonan, akan tetapi pada halaman yang berbeda pada angka 15 huruf (e) dipergunakan juga istilah voluntair. Kemudian yang dimaksud dengan permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri.[1]

Adapun ciri-ciri dari permohonan atau gugatan voluntair adalah:

  1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (for the benefit of one party only) benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu, sehingga apa yang dipermasalahkan pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain.

  2. Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada PN, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain. Oleh karena itu dalam permohonan ini tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian sengketa hak atau pemilikan maupun penyerahan serta pembayaran sesuatu oleh orang lain atau pihak ketiga.

  3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat ex-parte. Jadi benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat ex-parte. Permohonan untuk kepentingan sepihak atau yang terlibat dalam permasalahan hukum yang diajukan dalam kasus itu hanya satu pihak.

Kemudian landasan hukum kewenangan pengadilan menyelesaikan permohonan atau yurisdiksi voluntair, merujuk kepada ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 UU No.14 Tahun 1970 yang pada saat ini sudah diganti dengan UU No.4 Tahun 2004 tentang ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dikatakan bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.14 Tahun 1970 masih dianggap relevan. Dalam UU No.4 Tahun 2004 dikatakan:

  1. Pada prinsipnya penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman (judicial Power) melalui badan-badan peradilan bidang perdata tugas pokoknya menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara (dalam pengertian sengketa=diputus) yang diajukan kepadanya. Hal ini berarti yurisdiksi PN dibidang perdata adalah yurisdiksi contentiosa atau contentiuse rechtstaat yang berarti proses peradilan sanggah menyanggah antara pihak penggugat dengan tergugat.

  2. Secara eksepsional, penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No.14 Tahun 1970 memberi kewenangan atau yurisdiksi voluntair kepada pengadilan. Jadi disamping memutus perkara contentiosa, maka PN berwenang juga untuk memutus perkara voluntair, dengan syarat perkara tersebut tidak mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara contentious. Hal ini sesuai dengan Putusan MA No.1210 K/Pdt/1985, 30 Juni 1987, antara lain menegaskan PN yang telah memeriksa dan memutus permohonan secara voluntair, padahal didalamnya terkandung sengketa, tidak ada dasar hukumnya. [2]

(Baca: Gugatan Contentiosa)

 

 

 

 

[1]  Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II MARI, Jakarta, April 1994

[2] Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika ,Jakarta

GUGATAN CONTENTIOSA

Kalau mengacu kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.14 Tahun 1970 (sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.35 Tahun 1999) dan pada saat sekarang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No.4 Tahun 2004 sebagai pengganti UU No.14 Tahun 1970 . Tugas dan kewenangan badan peradilan di bidang perdata adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan sengketa diantara para pihak yang berperkara.
Wewenang pengadilan menyelesaikan perkara diantara pihak yang bersengketa, disebut yurisdiksi contentiosa, dan gugatannya disebut dengan gugatan contentiosa atau disebut juga contentious. Perkataan contentiosa berasal dari bahasa Latin, yang berarti penuh semangat bertanding atau berpolemik[1] Dalam praktik gugatan contentiosa inilah yang dimaksud dengan gugatan perdata, sedang penggunaan gugatan contentiosa lebih banyak mengarah ke bidang teoritis untuk membedakan dengan istilah gugatan Voluntair. Dalam perundang-undangan istilah yang digunakan adalah gugatan perdata atau gugatan saja.[2]

Sudikno Mertokusumo juga mempergunakan istilah gugatan, berupa tuntutan perdata tentang hak yang mengandung sengketa dengan pihak lain. Subekti mempergunbakan istilah gugatan yang dituangkan dalam surat gugatan.

Dalam Pasal 118 ayat (1) HIR mempergunakan istilah gugatan perdata, akan tetapi dalam pasal-pasal selanjutnya disebut gugatan atau gugat saja, kemudian kalau dilihat dalam Pasal 1 Rv menyebut gugatan ( tiap-tiap proses perkara perdata…., dimulai dengan sesuatu pemberitahuan gugatan ….). Namun jika pasal tersebut dibaca secara keseluruhan yang dimaksud dengan dengan gugatan adalah gugatan perdata.

Dalam gugatan contentiosa ini selalu ada pihak yang merasa dirugikan, karena ada pihak yang lain yang tidak memenuhi kewajibannya, atau mungkin juga terjadi tanpa suatu alasan hak seseorang dirugikan oleh perbuatan orang lain, dan orang ini disebut sebagai penggugat. Sedangkan pihak lain yang dirasa merugikan hak orang  lain dalam hukum acara perdata disebut sebagai pihak tergugat.

Untuk mempertahankan hak dan memenuhi kewajiban seperti itu orang tidak bisa main hakim sendiri, melainkan harus berpegang pada satu aturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Jadi dalam istilah gugatan contentiosa ini selalu ada dua pihak atau lebih yang bersengketa, sehingga gugatan ini juga disebut peradilan dalam arti yang sebenarnya. [3] Ciri khas yang melekat pada gugatan perdata adalah permasalahan hukum yang diajukan ke pengadilan mengandung sengketa (disputes, differences).

 

(Baca: Gugatan Voluntair)

 

 

               [1] Prent.K. CM dkk, 1969, Kamus Latin Indonesia, Penerbit Karnisius Jakarta, hal.188

               [2] Soesilo,R, 1985, RIB/HIR dengan Penjelasan, Penerbit Politea Bogor, hal. 67

                  [3] Subekti. R, Hukum Acara Perdata, Bina Cipta Bandung

Kedudukan Surat Gugatan yang Tidak Berisi Materai

Surat gugatan yang diajukan oleh penggugat atau melalui kuasa hukumnya yang tidak dibubuhi materai secara yuridis sah, namun penggugat mempunyai hutang kepada negara  sebesar Rp. 6000,- (enam ribu rupiah). Apabila surat gugatan yang diajukan baik oleh penggugat atau melalui kuasa hukumnya tidak dibubuhi materai tidak mengakibatkan surat gugatan menjadi batal, tetapi surat gugatan tersebut akan dikembalikan untuk diberi materai secukupnya. Jika ternyata surat gugatan yang tidak dibubuhi materai telah diproses oleh hakim yang memeriksa perkaranya, maka penggugat mempunyai utang kepada negara sebesar Rp. 6000,- (enam ribu rupiah).

Bagaimana cara melunasi utang penggugat kepada negara yang perkaranya telah diproses oleh hakim?

Caranya melunasi utang penggugat yang perkaranya telah diproses oleh hakim yang memeriksa perkaranya, surat gugatan tersebut dibubuhi materai sebesar Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) dan dimintakan stempel di kantor pos tersekat. Dengan dibubuhinya materai sebesar Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) pada surat gugatan yang distempel oleh kantor pos, maka hutang penggugat secara yuridis telah lunas. Hal ini disebabkan oleh karena fungsi dari materai adalah pembayaran pajak kepada negara yang harus di bayar lunas oleh pihak penggugat.

 

 

 

 

SYARAT / ISI GUGATAN [Hukum Acara Perdata]

 

Syarat/ Isi Gugatan

Suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat agar dapat diterima oleh pengadilan haruslah memenuhi syarat-syarat dan/atau ketentuan-ketentuan yang ada di dalam HIR maupun RBg. Adapun syarat-syarat dan/atau ketentuan-ketentuan antara lain sebagai berikut:

Syarat Formal

1. Tempat dan Tanggal Pembuatan Surat Gugatan

Pembuatan surat permohonan gugatan harus mencantumkan tempat dimana surat permohonan gugatan dibuat. Yang dimaksud dengan tempat disini adalah tempat tinggal atau domisili pembuat surat permohonan gugatan. Temppat disini kalau dibuat oleh penggugat sendiri maka pencantuman tempat di dalam surat gugatan berdasarkan domisili penggugat masuk wilayah kabupaten atau kota madya mana, sedangkan kalau dibuat oleh kuasa hukumnya, maka tempat atau domisilinya mengikuti kuasa hukumnya. Khusus untuk tanggal dalam surat gugatan juga harus dicantumkan dengan jelas, tanggal berapa pembuatannya karena berfungsi untuk mengentahui kepastian tentang tanggal pembuatan surat gugatan.

2. Materai

Dalam surat permohonan gugatan dibubuhi materai sebesar Rp. 6000,-  dan diatas materai diberi tanggal, bulan, dan tahun sesuai dengan tanggal pembuatan surat permohonan, sedangkan tanda tangannya harus dikenakan pada bagian materai tersebut ditempel di atas nama penggugat atau kuasa hukumnya.

Apakah surat gugatan yang diajukan oleh penggugat ke pengadilan yang tidak dibubuhi materai sah? (Baca: Jawab Penjelasannya…)

3. Tanda Tangan 

Surat permohonan gugatan harus ditanda tangani oleh pihak penggugat atau kuasa hukumnya yang telah diberi kuasa khusus untuk menangani perkaranya di persidangan pengadilan (Pasal 118 aya (1) dan Pasal 123 ayat (1) HIR). Surat gugatan yang tidak ditandatangani oleh penggugat atau kuasa hukumnya akan dikembalikan oleh pengadilan karena surat gugatan yang tidak ditandatangani oleh penggugat atau kuasa hukumnya secara yuridis belum sempurna.

Tanda tangan penggugat dalam surat gugatan yang diajukan kepada ketua pengadilan merupakan wujud dari pada pertanggungjawaban adanya gugatan yang diajukan penggugat terhadap tergugat.

Apabila dalam surat gugatan yang diajukan oleh penggugat atau kuasa hukumnya tidak ditandatangani, jika gugatannya telah diproses di pengadilan oleh hakim yang memeriksa dan telah terjadi replik dan duplik, maka kelemahan tersebut dapat dijadikan sebagai alasan yang sah oleh pihak tergugat bahwa gugatan penggugat tidak sah dan dapat batal demi hukum.

Syarat Substansial

1. Identitas Para Pihak yang Berperkara

Surat gugatan harus disebutkan dengan jelas identitas para pihak yang bersengketa atau subjek hukumnya yang menyangkut tentang nama lengkap, pekerjaan dan alamat tempat tinggal atau domisili para pihak yang bersengketa secara detail yang berguna untuk menentukan kewenangan relatif, yaitu pengadilan mana yang berhak menangani suatu perkara yang diajukan.

2. Identitas Kuasa Hukumnya

Identitas kuasa hukum atau pengacara umumnya hanya ditulis nama, pekerjaan/profesi, dan alamat kantor dari kuasa hukum atau domisilinya.

Apabila penggugat atau tergugat menggunakan jasa pengacara atau kuasa hukumnya (advokad) untuk mewakili penggugat atau tergugat di persidangan pengadilan, diperlukan adanya surat kuasa khusus (Pasal 132 ayat (1) HIR jo. Pasal 147 ayat (1) RBg). Surat kuasa khusus tersebut umumnya diberikan oleh penggugat atau tergugat kepada kuasa hukumnya dengan maksud agar penerima kuasa dalam pelaksanaannya dapat bertindak untuk dan atas nama pemberik kuasa.

Surat kuasa khusus dapat dibuat dibawah tangan atau dibuat secara notariil di hadapan notaris. Pemberian surat kuasa khusus tersebut dapat dengan hak substitusi atau dapat dilimpahkan kepada orang lain baik sebagian maupun seluruhnya.

 

 

 

Sumber :

Sarwono. 2016. Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik. Jakarta: Sinar Grafika.