Month: June 2017

Apakah Undang-Undang Hukum Pidana itu?

Undang-undang Hukum Pidana itu adalah peraturan hidup atau norma yang ditetapkan oleh instansi kenegaraan yang berhak membuatnya, norma mana ditambah dengan ancaman hukuman yang merupakan penderitaan (sanksi) terhadap barangsiapa yang melanggarnya. Lazim juga dikatakan bahwa Undang-undang Hukum Pidana adalah “norma plus sanksi” Norma…Read More »

Titel-titel Penting dalam Buku II KUHP

Pada buku II KUHP terdapat titel-titel penting seperti : Kejahatan terhadap keselamatan negara, kepentingan negara, pemberontakan, pengkhianatan. Kejahatan terhadap pelaksanaan kewajiban-kewajiban dan hak-hak kenegaraan: Mengacaukan Sidang Parlemen, Merintangi Pemilihan Umum. Kejahatan-Kejahatan terhadap ketertiban umum: Penghasutan untuk berbuat jahat, mengganggu rapat-rapat umum, perampokan-perampokan.…Read More »

Sifat Putusan Serta Merta

Putusan Pengadilan Negeri umumnya baru dapat dijalankan setelah memperoleh kekuatan hukum yang tetap atau pasti yaitu setelah 14 hari terhitung sejak dikeluarkannya putusan, jika tidak ada perlawanan baru dapat dilaksanakan, tetapi apabila pihak yang dikalahkan mengajukan perlawanan terhadap putusan pengadilan ke pengadilan…Read More »

Pengertian Putusan Serta Merta

Yang dimaksud dengan putusan serta merta adalah putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan dan atau upaya hukum lain dari pihak lawan, Putusan serta merta atau uit voerbaar bij voorraad dalam praktik dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain…Read More »

Hakikat dan Sifat Hukum Ketenagakerjaan

Untuk mengkaji hakikat hukum kerja, perlu dibandingkan hubungan antara pekerja/buruh dan pengusaha dengan hubungan antara penjual dan pembeli. Seorang penjual dan pembeli bebas hendak melakukan hubungan hukum, dalam arti seorang penjual tidak dapat dipaksa untuk menjual barang yang dimilikinya jika harga yang…Read More »

FORMULASI SURAT GUGATAN

      Menurut Soepomo mengatakan bahwa ketentuan Pasal 118 dan Pasal 120 HIR tidak memuat tentang formulasi surat gugatan. Akan tetapi sesuai dengan perkembangan praktik, ada kecendrungan yang menuntut formulasi gugatan yang jelas fundamentum petendi (posita) dan petitum sesuai dengan sistem dagvaarding.…Read More »

GUGATAN VOLUNTAIR

  Gugatan Voluntair sering disebut dengan istilah permohonan. Mahkamah Agung menyebut dengan istilah permohonan. Istilah ini dapat dilihat dalam “pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, pada halaman 110 angka 15 dipergunakan istilah permohonan, akan tetapi pada halaman yang berbeda pada angka 15…Read More »

Kedudukan Surat Gugatan yang Tidak Berisi Materai

Surat gugatan yang diajukan oleh penggugat atau melalui kuasa hukumnya yang tidak dibubuhi materai secara yuridis sah, namun penggugat mempunyai hutang kepada negara  sebesar Rp. 6000,- (enam ribu rupiah). Apabila surat gugatan yang diajukan baik oleh penggugat atau melalui kuasa hukumnya tidak dibubuhi…Read More »

SYARAT / ISI GUGATAN [Hukum Acara Perdata]

  Syarat/ Isi Gugatan Suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat agar dapat diterima oleh pengadilan haruslah memenuhi syarat-syarat dan/atau ketentuan-ketentuan yang ada di dalam HIR maupun RBg. Adapun syarat-syarat dan/atau ketentuan-ketentuan antara lain sebagai berikut: Syarat Formal 1. Tempat dan Tanggal Pembuatan…Read More »