Sejarah Kepolisian pada Zaman Penjajahan Jepang

Pada saat kedatangan jepang di Indonesia 8 Maret 1942, susunan Organisasi Kepolisian terbagi-bagi menjadi regional tidak terpusat dan masing-masing regional mempunyai kantor pusat sendiri-sendiri. Jumlah Polisi yang diserah terimakan dari pemerintah Belanda sebanyak 31.620 orang yang terdiri dari, 10 Hopkomisaris, 117 Komisaris Polisi, 13 Wedana Polisi, 63 Hopinspektur Polisi, 88 asisten wedana, 545 Inseptur Polisi, 1.463 Mantri Polisi, 513 Hopagen Polisi, 154 Hopposhui Komandan, 2.582 Poshuis Komandan/ Resrse dan 26.073 agen Polisi

Kepolisian di Indonesia pada zaman ini terbagi menjadi 4 Regional :

  1. Kepolisian yang berkantor pusat di jakarta, membawahi Kepolisian dipulau jawa dan Madura, dibawah pimpinan balatentara angkatan darat (Rikugun).
  2. Kepolisian di pulau Sumatera berkantor pusat dibukit tinggi, dibawah kendali bala tentara angkatan darat (Rikugun).
  3. Kepolisian regional timur besar meliputi pulau-pulau Sulawesi, Maluku, Irinbarat, berkantor pusat di Makasar dibawah kendali (Pemerintah) bala tentara angkatan laut (Kaigun).
  4. Kepolisian dipulau Kalimantan berkantor pusat dibanjar masin dibawah Pemerintah bala tentara angkatan laut (Kaigun).

 

Tahun 1944 Lahir Tokubetsu Keissatsu Tai (Polisi Istimewa), dibentuk pada setiap syu, Kochi dijawa dan Madura, yakni sebuah pasukan yang mobil dan mempuyai persenjataan yang lebih lengkap daripada persenjataan warisan dari Polisi Hindia Belanda. Pembentukan pasukan ini dimaksudkan agar dapat digerakan sebagi pasukan penggempur dibawah pemerintah Syu Chaing Butyo, dengan sebutan Tokubetsu Keisatsu Tai. Pasukan ini disebut karesidenan mempunyai jumlah anggota antara 60 orang sampai 150 orang.

Penetapan jumlah anggota sangat dipengaruhi oleh letak dan arti pentingnya suatu karesidenan. Karesidenan priangan dan surabaya juga kota Praja Istiwewa Jakarta masing-masing mempunyai jumlah anggota yang lebih banyak bila dibandingkan karesidenan lainnya. Kesatuan Polisi ini dipersenjatai Karabijn, Water mantel, untuk masing-masing anggota dan ditambah dengan beberapa senapan mesin. Maksudnya agar kesatuan ini dapat dipergunakan dan digerakan apabila terjadi gangguan ketertiban dan keamanan umum yang tingkat intensitasnya tinggi seperti, huruhara, kerusahan dan perampokan.

Nilai –nilai kejuangan Polisi yang terkandung dari sejarah pada Zaman Penjajahan Jepang : Bahwa tugas Polri mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Iklan

Sejarah Kepolisian pada Zaman Penjajahan Belanda

Awal pemerintahan Hindia Belanda sebuah komisi untuk membuat rancangan peraturan tentang Kepolisian dan peradilan Politie & Justitiewezen komisi terdiri dari tiga orang yaitu : Mr. Muntings, Mr. Maurisse dan Mr. Markus pada tanggal 8 April 1817 untuk melaksanakan tugas Kepolisian dan peradilan, komisi tersebut menganjurkan supaya :

  • Pokrol Jenderal (Jaksa Agung) pada Hooggerechtshof (makamah Agung Hindia Belanda) dijadikan kepala Polisi Kehakiman, tetapi diberi wewenang memimpin Kepolisian umum yang disalurkan lewat residen, dalam pelaksanaan tugas ia dibantu oleh para residen dan opsir Justitie.
  • Administrative Politie, disamping adanya Justitiele Politie, titugaskan pula residen atau Kepala pemerintahan tradisional, sesuai dengan ketentuan yang dibuat tentang hubungan antara administrative dan justitie Politie.

Sebagai hasil dari kerja komisi tersebut, keluarlah profisionell Reglement op de Criminele Rechts Vordering bij het Hooggerechshof ende Raden Van Justitie untuk orang Eropa, dan Regleent op de Administratie Der Politie en de Crimineele en civiele Rechsvordering onder den Inlander in Nederlandsch Indie untuk orang bumi putra pada tanggal 10 Januari 1619. Bentuk-bentuk Kepolisian pada zaman ini adalah :

  1. Polisi Umum (Algemene Politie)
  2. Polisi Kota
  3. Polisi Bersenjata (Gewapende Politie)
  4. Polisi Lapangan (Veled Politie)
  5. Polisi Perkebunan (Cultur Politie)
  6. Polisi Pangreh Praja (Bestuur Politie)

Nilai –nilai kejuangan Polisi yang terkandung dari sejarah pada Zaman Penjajahan Belanda : Pada saat ini mulai dibentuk rancangan peraturan Kepolisian dan peradilan.

 

Baca : Sejarah Kepolisian pada Zaman Penjajahan Jepang

Sejarah Kepolisian pada Jaman Kerajaan Majapahit

Dalam sistem pengangkatan Raja di pulau Jawa, rakyat Jawa sangat patuh terhadap adat kebisaan leluhurnya yaitu seorang Raja haruslah keturunan dari  Raja, walaupun pada kenyataan ada Raja yang akan dinobatkan belum cukup umur atau cacat fisik, sehingga tidak mempunyai kemampuan dan kecakapan untuk melaksanakan pemerintahan kerajaan. Keadaan demikian ini mengakibatkan timbulnya kekecewaan-kekecewaan dikalangan keluarga Raja yang lain, maupun yang iri hati, kemudian menimbulkan kekacauan-kekacauan di wilayah kerajaan atau usaha untuk merebut tahta kerajan yang diduduki oleh Raja.

Faktor kelemahan Raja pada masa pemerintahan Jayanegara mengakibatkan banyak terjadi kerusuhan-kerusuhan, bahkan berkembang menjadi pemberontakan di wilayah Majapahit. Pemberontakan yang paling membahayakan keselamatan Raja adalah pemberontakan yang dipimpin oleh Ra Kuti tahun 1319. Namun berkat bantuan 15 (lima belas) pengawal Pribadi Raja, yaitu Pasukan Bhayangkara yang dipimpin oleh Gajah Mada, Raja dapat diloloskan dan diungsikan kesuatu tempat yang aman yaitu di Desa Bedander. Dalam pengungsian tersebut Gajah Mada tidak mengijinkan anggota pasukannya meninggalkan tempat pengungsian, hal ini dikhawatirkan apabila ada anggota pasukannya yang keluar dari tempat persebunyian tersebut akan menjadi penyebab diketahuinya tempat persembunyian Raja Jayanegara.

Pada waktu Gajah Mada bersama pasukan Bhayangkara mengungsikan Raja Jayanegara di Desa Bedander inilah Gajah Mada memberikan amanat untuk ditaati dan dijalankan oleh anggota Bhayangkara yang dipimpinnya.   Adapun amanat dari Gajah Mada yang ditekankan kepada para anggota pasukan Bhayangkara adalah :

  • Supaya Pasukan Bhayangkara Satya Haprabu.

Sikap setia pada kerajaan dan Raja, kerena Raja merupakan penjelmaan Tuhan di dunia, sehingga apabila setia dan patuh kepada rajanya, berarti setia dan patuh terhadap Tuhannya. Karena itu apa yang dikatakan oleh Raja ini berarti sama dengan perintah Tuhan yang harus dipatuhi.

 

  • Supaya Pasukan Bhayangkara Hanyaken Musuh.

Tindakan untuk selalu melenyapkan musuh, baik musuh kerajaan maupun musuh masyarakat, karena pada waktu itu ada anggota Sapta Dharma Putra yang ingin membunuh Raja dan ingin merebut tahta kerajaan serta dikwatirkan akan ada sekelompok pengganggu ketentraman Kerajaan.

 

  • Supaya Pasukan Bhayangkara Gineung Pratidina.

Suatu tekad mempertahankan kerajaan yang pada waktu itu Raja Jayanegara meloloskan diri dari ibu kota Kerajaan Majapahit beserta pengawalnya, maka oleh Gajah Mada ditimbulkanlah semangat lagi untuk meningkatkan kualitas pengabdiannya, untuk mempertahankan kerajaan dan merebut kembali Kerajaan Majapahit dari Ra Kuti yang telah menduduki Tahta Kerajaan dengan cara licik.

 

  • Supaya Pasukan Bhayangkara Tan Satrisna.

Ini merupakan sikap yang muncul dari hati nurani yang iklas tanpa pamrih, tidak terikat sesuatu atau hadiah.  Hal ini disampaikan kepada anggota pasukan Bhayangkara, karena pada saat Gajah Mada keluar dari persembunyian di desa Bedander, pergi ke ibu kota dengan menyamar sebagai rakyat jelata yang ingin mencari tahu dari rakyat Majapahit tentang sikap dan perasaan cinta Raja Jayanegara.  Dalam penyamaran itulah Gajah Mada mengetahui bahwa Ra Kuti mengadakan sayembara bahwa siapa saja yang dapat menunjukan dimana Jayanegara berada, akan diberi hadiah satu pundi-pundi berisi uang emas.

 

Tugas lain yang dibebankan kepada pasukan Bhayangkara yang dipimpinnnya adalah melaksanakan pemeliharaan rasa aman dan tentram yang dapat dirasakan oleh rakyat. Berkat pemeliharaan ketertiban dan ketentraman Negara pada masa itu dapat menjamin keamanan jiwa, raga, harta dan benda,   karena tindakan yang tegas dan disiplin tinggi para anggotanya dalam setiap melaksanakan tugas, maka pasukan Bhayangkara sangat disegani dan ditakuti oleh kawan maupun lawannya.

Selain mengamankan Raja, juga bertugas menjaga ketertiban dan ketentraman, pengawasan dipasar-pasar, pusat perdagangan, di pantai dan pelabuhan, di jalan serta di tempat umum lainnya.  Yang diawasi dalam perdagangan dipasar-pasar diantaranya soal cukai, ukuran, takaran dan timbangan dan juga menjalankan pengadilan, kesusilaan dan penegakan peraturan dan perundang-undangan. Peraturan-peraturan dikeluarkan berkaitan dengan pemberian kepada Pegawai, Lembaga Agama, mengenai  perlindungan,  pengusahaan,  pemilikan tanah dan hak-hak perburuhan. Kebanyakan dari peraturan-peratuhan ini dipikirkan dan disusun oleh Gajah Mada sendiri.

Perlu diketahui bahwa Kerajaan Majapahit sudah mempunyai beberapa Lembaga Pemerintahan sebagai kelengkapan untuk membantu Raja melaksanakan pemerintahan. Adapun lembaga-lembaga tersebut antara lain :

1. Sapta Dharma Putra.

Sapta Dharma Putra disebut juga Bhatara Sapta Prabu. Anggota anggotanya terdiri dari : Nenek Raja, Paman Raja, Saudara dari Ayah atau Ibu Raja yang berjumlah 7 (tujuh) orang. Tugasnya memberikan saran, pertimbangan, nasehat kepada Raja dalam menentukan politik kenegaraan dan pemerintahan serta dalam pengambilan keputusan penting lainnya.

 

2. Bhayangkara

Bhayangkara mempunyai anggota prajurit-prajurit pilihan.   Pada awal pembentukannya terdiri dari 15 (lima belas) orang yang dikepalai oleh Bekel Gajah Mada.  Adapun tugasnya menjaga ketentraman, ketertiban, penegakan peraturan sekaligus sebagai pengawal pribadi Raja dan Negara Majapahit, yang kemudian dalam perkembangannya, Bhayangkara mengembantugas menjaga ketentraman, ketertiban, penegakan peraturan perundang-undangan kerajaan serta pengawasan perdagangan.

3. Ratu Angabaya.

Pejabat ini bertugas sebagai penguasa pemerintahan apabila Negara dalam keadaan bahaya (diangkat secara luar biasa).

4. Jalanidi

Pejabat ini bertugas mengumumkan dan menegakan kedaulatan Negara diluar dan juga sebagai pasukan dilaut, merangkap Polisi Laut, dikepali oleh Laksamana Nala.   Anggotanya dipilih daripara pelaut dan pedagang di laut serta para nelayan.

Pasukan Bhayangkara pemegang pengawasan daerah-daerah kekuasaan yang sangat luas.  Untuk urusan di dalam kota, kerajan dipercayakan kepada pasukan Andhika Bhayangkari.   Sedangkan untuk daerah luar kota kerajaan atau daerah kekuasaannya dipercayakan kepada Pasukan Bhayangkara Lelana serta terdapat pejabat-pejabat tertentu diantaranya Tanda Mantri  adalah seorang Pejabat Kerajaan yang melaksanakan tugas-tugas tertentu. Petugas ini dapat disamakan dengan Polisi Khusus pada jaman sekarang.

Dasar Fungsi Kepolisian terletak dalam peraturan-peraturan Raja yang dibukukan menjadi Kitab Hukum yang ditulis oleh Pujangga Kerajaan atau Empu yang disebut Kitab “ utara Manava” . Kitab Hukum ini merupakan pengganti Kitab Hukum yang sudah ada sebelumnya.  Fungsi Kepolisian di pedesaan dititik beratkan kepada pengawasan dan pelaksanaan norma-norma masyarakat desa yang tumbuh sebagai adat, sedangkan pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan atau peraturan kerajaan diserahkan kepada pejabat atasannya untuk mendapat keputusan.

Nilai – nilai kejuangan Polisi yang terkandung dari sejarah pada Zaman kerajaan  Majapahit :

  1. Melindungi dan mengayomi dari usaha-usah yang meresahkan dan mengancam keamanan serta ketertiban umum.
  2. Adanya sikap ketaatan kepada Tuhan dan patuh kepada rajanya.
  3. Adanya semangat untuk melindungi dari ancaman baik dari dalam maupun dari luar kerajaan.
  4. Adanya suatu tekad dan semangat untuk selalu meningkatkan kualitas pengabdiannya kepada kerajaannya.
  5. Memiliki sikap tanpa pamrih.

Baca : Sejarah Kepolisian pada Zaman Belanda

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN PERANAN BINMAS POLRI

Tugas Pokok Binmas Polri

Fungsi teknis Binmas bekerja dengan meletakkan pola kemitraan sebagai AZAS setiap kegiatan operasionalnya. Oleh karena itu wadah fungsi teknis Binmas Polri pada satuan kewilayahan (Polda dan Jajarannya) dinamakan “Binmas”.

Pengemban tugas “Binmas” bertugas menggugah perhatian masyarakat untuk menanamkan pengertian sehingga melahirkan sikap penerimaan terhadap upaya-upaya Polri dalam pembinaan sistem keamanan dan ketertiban, dan selanjutnya mendorong masyarakat untuk sadar dan taat terhadap peraturan perundang-undangan serta norma-norma sosial yang hidup di masyarakat dan pada akhirnya masyarakat berpartisipasi aktif dalam pengelolaan kamtibmas.

Fungsi Binmas Polri

Fungsi Binmas adalah sebagai alat pengendali, penggerak dan pemberdaya masyarakat dalam mewujudkan keamanan, ketertiban dan ketentraman warga masyarakat.

Peranan Binmas Polri

Untuk melaksanakan fungsinya, Binmas Polri berperan :

  • Pengendali Masyarakat

Dalam pelaksanaan peran ini Polri mengarahkan sekaligus mengawasi kegiatan masyarakat agar peraturan perundang-undangan yang berlaku bekerja dengan baik dan berfungsi efektif mengatur dan menertibkan masyarakat dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum.

  • Pengarah dan penggerak masyarakat

Dalam peran ini Polri mendorong dan membimbing masyarakat menyesuaikan diri menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi sesuai dengan kebijakan-kebijakan pembangunan negara/ pemerintah. Polri menggerakkan masyarakat melakukan upaya-upaya mewujudkan keamanan dan ketertiban sehingga pembangunan berjalan lancar.

  • Pemberdaya potensi masyarakat

Dalam peran ini Polri memperkuat dan memperteguh semangat masyarakat mewujudkan kesejahteraan, dengan cara memberi petunjuk, arah, bimbingan dan pelatihan tentang upaya-upaya pencegahan dan cara mengatasi gangguan kamtibmas. Polri memberi perlindungan dengan menjaga hak-hak azasi tiap individu.Hak-hak politik, jiwa raga dan hak milik warga masyarakat.

PERBEDAAN LAPORAN DENGAN PENGADUAN

Pengertian Laporan

Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang, yang karena hak atau kewajibannya berdasarkan Undang-undang, kepada pejabat yang berwenang tentang, telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana (tercantum dalam Pasal  1 KUHAP).

Penjelasan :

Adapun yang berhak menyampaikan laporan adalah orang yang mengalami, melihat, menyaksikan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan Tindak Pidana, baik secara lisan maupun tertulis. Sedangkan yang wajib menyampaikan laporan adalah setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana terhadap ketentraman umum atau terhadap jiwa orang atau terhadap hak milik, wajib seketika itu juga melaporkannya.    

Demikian juga dengan setiap pegawai negeri dalam rangka / saat melaksanakan tugasnya mengetahui terjadinya suatu peristiwa pidana.

Pengertian Pengaduan dan Delik Aduan

Pengaduan adalah pemberitahuan yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut Hukum, terhadap seseorang yang telah melakukan Tindak Pidana Aduan yang merugikan.

Penjelasan :

Yang  berkepentingan  adalah  korban itu sendiri (tidak boleh diwakilkan) atau pihak yang dirugikan menurut Hukum.

Sedangkan Delik Aduan adalah tindak pidana tertentu yang penyelesaiannya menurut Hukum dapat dilakukan oleh Pejabat yang berwenang apabila ada permintaan untuk dituntut perkaranya atau pelakunya (Pasal 72 KUHP).

Apabila seorang anggota Polri mengetahui terjadinya Tindak Pidana Aduan, tanpa menunggu adanya Aduan dari orang yang dirugikan tersebut, maka penyelidikan dapat dilakukan. Tetapi apabila dilakukan penyidikan sampai tuntas hingga perkaranya diserahkan ke Kejaksaan harus ada pengaduan terlebih dahulu dari orang yang dirugikannya.

Delik Aduan ada 2 (dua) macam, yaitu :

1) Delik Aduan Absolut.

 Delik aduan absolut yaitu yang dituntut perkaranya, penuntutannya tidak dapat dibelah (semua pelakunya harus  dituntut).

Contoh   :   Pasal  284  KUHP  (Perjinahan),  jadi  kedua   pelakunya  harus dituntut.

Bunyi permintaan untuk menuntut :

“Saya minta perkaranya dituntut sesuai Hukum yang berlaku“ (kalimat tersebut) pada akhir uraian singkat kejadian dituliskan pada Blanko Laporan Polisi oleh Petugas yang menerima.

 2) Delik Aduan Relatif

Delik aduan relatif yaitu yang dituntut pelakunya,  jadi dapat dibelah penuntutannya.

Contoh  : Pasal 367 KUHP (Pencurian dalam Keluarga).

Apabila  pelakunya  lebih  dari 1 (satu)  orang,  maka  atas   permintaannya  hanya  1  (satu)  atau  2  (dua)  orang  saja yang dituntut.

Bunyi permintaan untuk menuntut :

“Saya minta pelakunya nama ……… dituntut sesuai Hukum yang berlaku“ (kalimat tersebut) pada akhir uraian singkat kejadian dituliskan pada Blanko Laporan Polisi oleh Petugas yang menerima.

Perbedaan Antara Laporan dan Pengaduan

 

 

LAPORAN

PENGADUAN

 

ISI:

Pemberitahuan tentang telah, sedang atau akan terjadi peristiwa yang diduga Tindak Pidana.

 

ISI:

Pemberitahuan disertai permintaan agar perkaranya / pelakunya dituntut sesuai Hukum yang berlaku.

 

WAKTU:

Dapat dilaporkan setiap waktu asal belum kadaluarsa (sesuai Pasal 78 KUHP).

 

WAKTU:

Terbatas jangka waktu 6 bulan, apabila waktu kejadian korban berada di Dalam Negeri.

Jangka waktu 9 bulan, apabila korban berada di Luar Negeri (sesuai Pasal 74 KUHP).

 

PROSES:

Perkaranya tidak dapat dicabut kembali.

 

PROSES:

Perkaranya dapat dicabut kembali asal belum disidangkan (sesuai Pasal 75 KUHP).

 

YANG MELAPORKAN

Setiap orang yang menyaksikan, melihat dan atau     menjadi korban.

 

YANG MENGADUKAN:

Terbatas pada orang yang dirugikan menurut Hukum.

Pasal 78 KUHP tentang kadaluwarsa : hak menuntut hukuman gugur/tdk dpt dijalankan lagi karena lewat waktunya :

1. kejahatan yg dilakukan dg mempergunakan   percetakan, sesudah lewat/lebih 1 th;

2. kejahatan yg ancaman hukuman   urungan/penjara kurang dari 3 th ,   sesudah lewat/lebih 6 th;

3. kejahatan yg ancaman hukuman  kurungan penjara lebih dari 3 th , sesudah lewat/lebih 12 th; dan

4. kejahatan yg ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup ,  sesudah lewat/lebih 18 th.

Tugas Pokok, Fungsi dan Peranan Reserse Kriminal Polri [RESKRIM]

Tugas Pokok Reserse Polri

Tugas pokok Reserse Polri adalah melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan koordinasi serta pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berdasarkan Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Fungsi Reserse Polri

Fungsi reserse adalah menyelenggarakan segala usaha, kegiatan, dan pekerjaan yang berkenaan dengan pelaksanaan fungsi reserse kepolisian dalam rangka penyidikan tindak pidana, yang meliputi Tindak pidana umum, tindak pidana khusus, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba, tindak pidana tertentu  dan sebagai Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas).

Peranan Reserse Polri

– Sistem Operasional Polri

 

Dalam sistem operasional Polri, reserse berperan sebagai fungsi pamungkas yang bertugas menanggulangi/ melaksanakan penindakan terhadap kriminalitas yang terjadi (Ancaman Faktual).

– Sistem Peradilan Pidana

  • Sebagai Penyelidik

Dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1981 (KUHAP) yang mengatur tentang Sistem Peradilan Pidana, kewenangan sebagai penyelidik diserahkan sepenuhnya kepada Polri (semua pejabat Kepolisian Negera Republik Indonesia) termasuk pengembang fungsi Reserse.

Seorang penyelidik mempunyai wewenang sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 5 ayat 1 huruf a KUHAP, yaitu menerima laporan/pengaduan, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai untuk memeriksa tanda pengenal diri, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Berdasarkan hasil penyelidikan tersebut, apabila ternyata diperoleh keterangan dan bukti yang cukup untuk dilakukan penyidikan, barulah terhadap suatu peristiwa tersebut dilakukan kegiatan penyidikan oleh penyidik.

 

  • Sebagai Penyidik

Penyidik Polri diberi wewenang sebagaimana tercantum dalam pasal 7 ayat 1 tentang KUHAP dan pasal 16 Undang-undang RI nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas penyidikan banyak menyentuh hak asasi manusia, seperti halnya dengan kegiatan penindakan yang meliputi : pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Semua kegiatan tersebut pada dasarnya membatasi hak kebebasan seseorang, yang apabila dilakukan penyimpangan dari ketentuan hukum yang ada, dapat menimbulkan akibat hukum terhadap penyidik.

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Menetapkan bahwa:

Pasal 2A

(1) Untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, calon harus memenuhi persyaratan:

a. berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;

b. bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;

c. mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;

d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan

e. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Dari bunyi pasal ini menunjukkan bahwa setiap anggota Polri adalah penyelidik yang berwenang melakukan penyelidikan, namun tidak setiap anggota Polri berwenang melakukan penyidikan.

 

  • Sebagai Koordinator dan Pengawasan terhadap PPNS

Dalam pasal 7 ayat 2 KUHAP menyatakan bahwa PPNS mempunyai wewenang khusus sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.

Tugas Pokok, Fungsi dan Peranan Polisi Lalu-lintas [POLANTAS]

Tugas Polisi Lalu-lintas

Tugas Polisi Lalu Lintas adalah melaksanakan Tugas Polri di bidang Lalu-lintas yang meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam pengendalian Lalu-lintas untuk mencegah dan meniadakan segala bentuk gangguan serta ancaman agar terjamin keamanan, ketertiban, keselamatan dan kelancaran Lalu-lintas di jalan umum.

Fungsi Polisi Lalu-lintas

Fungsi Polisi Lalu Lintas adalah penyelenggaraan tugas Polri di bidang Lalu-lintas yang merupakan penjabaran kemampuan teknis profesional yang meliputi :

A. Pendidikan masyarakat lalu lintas (Police Traffic Education).

          Pendidikan dan pembinaan masyarakat dalam rangka keamanan Lalu-lintas dengan kegiatan-kegiatan yang diarahkan terhadap :

1)      Masyarakat yang terorganisir adalah :

  • (a)    Patroli Keamanan Sekolah (PKS).
  • (b)    Pramuka Lantas.
  • (c)     Kamra Lalu-lintas.

2)      Masyarakat yang tidak terorganisir adalah :

Terhadap masyarakat pemakai jalan ditujukan untuk menciptakan “Traffic Mindennes”, melalui kegiatan :

  • (a)    Penerangan, penyuluhan, pemberitaan melalui media massa, film dan brosur.
  • (b)    Pekan Lalu-lintas, pameran lalu-lintas.
  • (c)    Taman Lalu-lintas.

B.  Pengkajian masalah Lalu-lintas (Police Traffic Engineering) meliputi kegiatan sebagai berikut :

  • Penelitian terhadap penyebab kecelakaan, kemacetan dan pelanggaran Lalu-lintas (yang menyangkut kondisi jalan dan kendaraan).
  • Pengawasan terhadap pemasangan dan penempatan : Jalan (Way), Rambu-rambu Lalu-lintas (Traffic Sign), Alat-alat pengatur Lalu-lintas (Traffic Signal), dan Marka jalan (Road Mark).

C. Penegakan hukum Lalu-lintas (Police Traffic Law Enforcement).

1)      Preventif :

  • (a)    Pengaturan Lalu-lintas (Traffic Direction)
  • (b)    Penjagaan/pengawasan Lalu-lintas (Traffic Obsevation).
  • (c)     Pengawalan Lalu-lintas (Traffic Escort).
  • (d)    Patroli Lalu-lintas (Traffic Patrol).

2)      Represif :

  • (a)  Penyidikan kecelakaan Lalu-lintas (Traffic Accident Investigation).
  • (b)  Penindakan terhadap pelanggaran Lalu-lintas (Traffic Enforcement).

D. Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor

  1. Pemeriksaan pengetahuan dan kemampuan calon pengemudi kendaraan bermotor.
  2. Penyelenggaraan perijinan pengemudi kendaraan bermotor.
  3. Penyelenggaraan Administrasi, Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.
  4. Pengumpulan dan pengolahan data Lalu-lintas.

E. Patroli Jalan Raya (PJR)

  1. Menyelenggarakan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli di sepanjang jalan raya lingkungannya.
  2. Melaksanakan penindakan pelanggaran lalu-lintas dan penanganan pertama TKP kecelakaan lalu-lintas di sepanjang jalan yang menjadi tanggungjawabnya.
  3. Melaksanakan penindakan kriminalitas yang terjadi disepanjang jalan atau melalui jalan tempat kejadian perkara.
  4. Mengirimkan berkas perkara pelanggaran lalu-lintas ke pengadilan dan berkas penanganan pertama kecelakaan lalu-lintas dan kriminalitas ke satuan kewilayahan sesuai dengan tempat kejadian perkara.
  5. Membuat rencana dan program kegiatan PJR dalam menghadapi ancaman Kamtibmas di jalan dalam beat wilayah tugasnya.
  6. Memelihara sarana pendukung tugas sesuai dengan spesifikasi, kualitas dan kuantitasnya.
  7. Melaksanakan pedoman/petunjuk dan prosedur tugas-tugas PJR.
  8. Mengadakan koordinasi dan kerjasama dalam rangka melaksanakan pengkajian terbatas, penegakan hukum gabungan (emisi, teknik laik jalan), penelitian kecelakaan lalu-lintas dan survey rute perjalanan VVIP / VIP.
  9. Melaksanakan kegiatan Dikmas lantas kepada masyrakat pemakai jalan.
  10. Melaksanakan pengawasan, analisa dan evaluasi pelaksanaan tugas PJR secara kualitatif dan kuantitatif dengan berjenjang dari Unit PJR sampai dengan Den PJR.

F. Informasi Lalu-lintas

  1. Pelaksanaan perumusan kebijaksanaan penyelenggaraan pembinaan sistem informasi lalu-lintas dalam rangka pembinaan fungsi lalu-lintas Kepolisian secara menyeluruh.
  2. Pelaksanaan dan penyiapan serta perumusan rencana penyelenggaraan kegiatan sistem informasi lalu-lintas yang bersifat terpusat maupun tingkat kewilayahan.
  3. Penyiapan dan perumusan rencana pengadaan piranti lunak dan piranti keras serta aplikasi guna mendukung kegiatan sistem informasi lalu-lintas.
  4. Penyelenggaraan pengkajian dan pengembangan teknologi informasi lalu-lintas untuk menjamin kecepatan, ketepatan dan kelancaran serta keamanan dan kerahasiaan data dan informasi lalu-lintas.
  5. Penyelenggaraan administrasi operasional, pengumpulan dan pengolahan data kendaraan bermotor, pengemudi, kecelakaan lalu-lintas dan pelanggaran lalu-lintas serta pelaksanaan dan pengevaluasian untuk menjadi informasi lalu-lintas dalam bentuk angka, statistik, diagram atau badan / peta yang teratur.
  6. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dengan organisasi/badan/instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
  7. Membantu pelaksanaan pemantauan situasi lalu-lintas di jalan dan pengerahan sistem pengendalian mobil patroli jalan raya yang menggunakan sistem GPS/ GIS.
  8. Penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan terhadap piranti lunak maupun keras sistem aplikasi yang telah berjalan dan digunakan.
  9. Penyelenggaraan pelatihan komputer guna peningkatan kemampuan personel lalu-lintas dalam mengoperasikan aplikasi bidang lalu-lintas untuk mendukung tugas sehari-hari.

Peranan Polisi Lalu-lintas

Peranan Polisi Lalu Lintas adalah sebagai berikut :

  1. Aparat penegak hukum lalu-lintas.

  2. Aparat penyidik kecelakaan lalu-lintas.

  3. Aparat yang memiliki kewenangan tugas polisi umum.

  4. Unsur bantuan komunikasi dan lain-lain

 

Baca : Makna Lambang Polisi Lalu Lintas

Pengertian-pengertian dalam Lalu-Lintas

  1. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu-lintas.

  2. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan atau air serta diatas permukaan air kecuali jalan rel dan jalan kabel.

  3. Kendaraan adalah suatu sarana angkut dijalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.

  4. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.

  5. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan atau orang dengan dipungut bayaran.

  6. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Ijin Mengemudi.

  7. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas.

  8. Berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.

  9. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

  10. Jalur adalah bagian jalan yang digunakan untuk Lalu-lintas ke

  11. Lajur adalah bagian jalur yang memanjang, baik dengan atau tanpa marka jalan yang memiliki lebar cukup untuk satu kendaraan bermotor sedang berjalan, selain sepeda motor.

  12. Rambu adalah bagian dari perlengkapan jalan yang berupa lambang huruf, angka, kalimat dan atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan,perintah atau petunjuk bagi pengguna jalan.

  13. Marka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau diatas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong serta lambang lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu-lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu-lintas.

  14. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor roda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.

  15. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan yang dilengkapi sebanyak-banyaknya delapan tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi.

  16. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi.

  17. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari pada mobil penumpang dan mobil bus.

Makna Lambang Polisi Lalu Lintas

 

Makna Lambang Polisi Lalu-lintas, adalah :

  1. Gambar Roda

Lambang ”Kecepatan Bergerak” atau ”Mobile” adalah kesiap­siagaan dan ketanggapsegeraan setiap anggota Polantas dalam pengabdian sebagai aparat penegak Hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dalam rangka terbinanya ketentraman masyarakat guna terwujudnya keamanan, ketertiban, keselamatan dan kelancaran lalu-lintas.

  1. Gambar Tameng

Lambang ”Perlindungan” adalah setiap anggota Polantas wajib memiliki kemampuan dan ketrampilan serta ilmu pengetahuan yang dilandasi dengan mental kepribadian yang berjiwa Tri Brata dan Catur Prasetya dalam rangka tugas melindungi masyarakat dari setiap gangguan Kamtibmas.

  • Jari-jari Tameng, berjumlah 22 ; diartikan sebagai tanggal lahir Polantas.

  • Garis Marka, berjumlah 9, diartikan sebagai bulan September yang merupakan bulan lahirnya Polantas.

  • Gambar Sayap Adalah lambang inisiatif, melindungi dan mempermudah gerakan pelaksanaan tugas dari Polantas untuk melindungi setiap pemakai jalan dan memberi rasa aman dan nyaman dalam berlalu-lintas.

Gambar sayap terdiri dari tiga bagian yang menjadi jiwa dan semangat pengabdian bagi setiap anggota Polantas.

  1. Sayap dengan lima helai berarti Pancasila.

  2. Sayap dengan tiga helai berarti Tri Brata.

  3. Sayap dengan empat helai berarti Catur Prasetya.

 

Penjumlahan makna gambar pada lambang = 55 diartikan sebagai Tahun Kelahiran Lalu-lintas Bhayangkara, yaitu tahun 1955.

 

Seloka bertuliskan  “DHARMA KERTA MARGA RAKSYAKA” yang memiliki arti:

Dharma Kerta   : Sebagai sasaran pengabdian

Marga                 : Jalan Raya dan setiap pengguna jalan

Raksyaka          : Memberi perlindungan dan pelayanan terhadap pengguna jalan.

Tindak Pidana Ringan (Tipiring) Dalam KUHP

Tindak Pidana Ringan (Tipiring) adalah Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.7.500,- dan penghinaan ringan, kecuali yang nditeentukan dlam acara pemeriksaan perkara pelanggaran Lalu Lintas jalan.

Yang termasuk tindak pidana ringan (Tipiring) dalam KUHP antara lain :

        • Mengganggu ketertiban umum (psl 172 KUHP).

        • Mengganggu rapat umum (psl 174 KUHP).

        • Membuat gaduh pertemua Agama (psl 176 KUHP).

        • Merintangi jalan (psl 178 KUHP).

        • Mengganggu jalannya sidang pengadilan Negeri (psl 217 KUHP).

        • Merusak surat maklumat (psl 219 KUHP).

        • Kealpaan menghilangkan atau menyembunyikan barang sitaan (psl 231 KUHP).

        • Penganiayaan Binatang (psl 302 KUHP).

        • Penghinaan Ringan (psl 315 KUHP).

        • Penghinaan dengan tulisan (psl 321 KUHP).

        • Karena Kelalaiannya / kesalahannya orang menjadi tertahan (psl 334 KUHP).

        • Penganiayaan Ringan (psl 352 KUHP).

        • Pencurian ringan (psl 364 KUHP).

        • Penipuan Ringan (psl 379 KUHP).

        • Penerusakan Ringan (psl 497 KUHP).