Pengangkatan dan Pemberhentian Kapolri [UU No. 2 Tahun 2002]

  1. Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 11 ayat 1).

  2. Usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat disertai dengan alasannya (Pasal 11 ayat 2).

  3. Persetujuan atau penolakan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap usul Presiden harus diberikan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal surat Presiden diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 11 ayat 3).

  4. Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan jawaban dalam waktu, calon yang diajukan oleh Presiden dianggap disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 11 ayat 4).

  5. Dalam keadaan mendesak, Presiden dapat memberhentikan sementara Kapolri dan mengangkatpelaksana tugas Kapolri dan selanjutnya dimintakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 11 ayat 5).

  6. Calon Kapolri adalah Perwira Tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier (Pasal 11 ayat 6).

  7. Tata cara pengusulan atas pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden (Pasal 11 ayat 7).

  8. Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri (Pasal 11 ayat 8).

Kedudukan dan Pertanggungjawaban Kapolri [UU No. 2 Tahun 2002]

  • Kepolisian Negara Republik Indonesia berada dibawah Presiden (Pasal 8 ayat 1).

  • Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 8 ayat 1).

  • Kapolri menetapkan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kebijakan teknis kepolisian (Pasal 9 ayat 1).

  • Kapolri memimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas (Pasal 9 ayat 2):

    1. Penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian dalam rangka pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan (Pasal 9 ayat 2 huruf a);

    2. Penyelenggaraan pembinaan kemampuan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 9 ayat 2 huruf b).

  • Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia di daerah hukum, bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian secara hierarki (Pasal 10 ayat 1).

  • Ketentuan mengenai tanggung jawab secara hierarki diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri (Pasal 10 ayat 2).

Ikatan Dinas, Hak-hak, dan Peraturan Disiplin Anggota Polri [UU No. 2 Tahun 2002]

Ikatan Dinas

    • Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalani dinas keanggotaan dengan ikatan dinas (Pasal 24 ayat 1).

    • Ketentuan ikatan dinas diatur dengan Keputusan Presiden(Pasal 24 ayat 2).

      Hak-hak

  • Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberi pangkat yang mencerminkan peran, fungsi dan kemampuan, serta sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab     dalam penugasannya  (Pasal 25 ayat 1).

  • Ketentuan mengenai susunan, sebutan, dan keselarasan pangkat-pangkat diatur dengan Keputusan Kapolri (Pasal 25 ayat 1).

  • Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia memperoleh gaji hak-hak lainnya yang adil dan layak (Pasal 26 ayat 1).

  • Ketentuan mengenai gaji dan hak-hak lainnya diatur dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 26 ayat 1).

    Peraturan Disiplin

  • Untuk membina persatuan dan kesatuan serta meningkatkan semangat kerja dan moril, diadakan peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 27 ayat 1).

  • Ketentuan mengenai peraturan disiplin diatur dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 27 ayat 2).

Komisi Kepolisian Nasional / KOMPOLNAS [UU No. 2 Tahun 2002]

Kedudukan dan Tugas Lembaga Kepolisian Nasional

a). Kedudukan

  1. Lembaga kepolisian nasional yang disebut dengan Komisi Kepolisian Nasional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden (Pasal 37 ayat 1).

  2. Komisi Kepolisian Nasional dibentuk dengan Keputusan Presiden (Pasal 37 ayat 2).

b). Tugas Komisi Kepolisian Nasional (Pasal 38 ayat 1):

  1. Membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan

  2. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.

 

c. Wewenang  Komisi Kepolisian Nasional (Pasal 38 ayat 2):

  1. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden yang berkaitan dengan anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pengembangan sarana dan prasarana Kepolisian Negara Republik Indonesia.

  2. Memberi saran dan pertimbangan lain kepada Presiden dalam upaya mewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang profesional dan mandiri; dan

  3. Menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja Kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden.

Keanggotaan dan Susunan Organisasi, Tata Kerja Kompolnas

  1. Keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, seorang Sekretaris merangkap anggota dan 6 (enam) orang anggota (Pasal 39 ayat 1).

  2. Keanggotaan berasal dari unsur-unsur pemerintah, pakar kepolisian, dan tokoh masyarakat(Pasal 39 ayat 2).

Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Kompolnas

  1. Ketentuan mengenai susunan organisasi, tata kerja, pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Kepolisian Nasional diatur dengan Keputusan Presiden (Pasal 39 ayat 3).

  2. Segala pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas Komisi Kepolisian Nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Pasal 40).

  3. Dalam rangka melaksanakan tugas keamanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat meminta bantuan Tentara Nasional Indonesia yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 41 ayat 1).

  4. Dalam keadaan darurat militer dan keadaan perang, Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan bantuan kepada Tentara Nasional Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 41 ayat 2).

  5. Kepolisian Negara Republik Indonesia mebantu secara aktif tugas pemeliharaan perdamaian dunia di bawah bendera Perserikan Bangsa-bangsa (Pasal 41 ayat 3).

 

Hubungan dan kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan badan, lembaga, serta instansi di dalam dan di luar negeri

  1. Hubungan dan kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan badan, lembaga, serta instansi di dalam dan di luar negeri didasarkan atas sendi-sendi hubungan fungsional, saling menghormati, saling membantu, mengutamakan kepentingan umum, serta memperhatikan hierarki (Pasal 42 ayat 1).

  2. Hubungan dan kerja sama di dalam negeri dilakukan terutama dengan unsur-unsur pemerintah daerah, penegak hukum badan lembaga, instansi lain, serta masyarakat dengan mengembangkan asas partisipasi dan subsidiaritas (Pasal 42 ayat 2).

  3. Hubungan dan kerja sama luar negeri dilakukan terutama dengan badan-badan kepolisian dan penegak hukum lain melalui kerja sama bilateral atau multilateral dan badan pencegahan kejahatan baik dalam rangka tugas operasional maupun kerja sama teknik dan pendidikan serta pelatihan (Pasal 42 ayat 3).

  4. Pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 42 ayat 4).

PNS pada POLRI dan Syarat Pengangkatan [UU No. 2 Tahun 2002]

A. PNS pada Polri

1) Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara RI terdiri atas (pasal 20 ayat 1):

  • Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ; dan

  • Pegawai Negeri Sipil.

 

2) Terhadap Pegawai Negeri Sipil berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian (pasal 20 ayat 2).

 

B. Persyaratan Pengangkatan

1) Untuk diangkat menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia seorang calon harus memenuhi syarat sekurang-kuranganya sebagai berikut (Pasal 21 ayat 1) :

  1. Warga negara Indonesia.

  2. Beriman dan bertakwa kepadaTuhan Yang Maha Esa.

  3. Setiakepada Negara KesatuanRepublik Indonesia berdasarkanPancasila dan Undang-undangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

  4. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat.

  5. Berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun.

  6. Sehat jasmani dan rohani.

  7. Tidak pernah dipidana karena melakukan suatu.

  8. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan

  9. Lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan anggota Kepolisian.

2). Ketentuan mengenai pembinaan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri (Pasal 21 ayat 2).

Tugas dan Wewenang POLRI [UU No. 2 Tahun 2002]

1. Tugas Pokok Polri

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah (Pasal 13 ):

    1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

    2. Menegakkanhukum, dan

    3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

2. Tugas

a. Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas (Pasal 14 Ayat 1):

    1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.

    2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.

    3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

    4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.

    5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

    6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

    7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana  sesuai dengan hukum.

    8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.

    9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

    10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.

    11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.

    12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Tata cara pelaksanaan ketentua diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 14 ayat 2).

 

2. Wewenang Polri

a). Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 15 ayat 1):

  1. Menerima laporan dan/atau pengaduan.

  2. Membantu menyelesaikan perselisihanwarga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.

  3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.

  4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

  5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam   lingkup kewenangan administratife kepolisian.

  6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.

  7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.

  8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;

  9. Mencari keterangan dan barang bukti.

  10. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.

  11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam  rangka pelayanan masyarakat.

  12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan   pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.

  13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

b). Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan   lainnya berwenang (Pasal 15 ayat 2) :

  1. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya (Tata cara pelaksanaan diatur dengan Peraturan Pemerintah).

  2. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.

  3. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor (Tata cara pelaksanaan diatur dengan Peraturan Pemerintah).

  4. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik.

  5. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.

  6. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan.

  7. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian.

  8. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional.

  9. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait.

  10. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional.

  11. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas Kepolisian.

c). Dalam rangka menyelenggarakan tugas bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk (Pasal 16 ayat 1) :

  1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.

  2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.

  3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.

  4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.

  5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.

  6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

  7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.

  8. Mengadakan penghentian penyidikan.

  9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

  10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.

  11. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan

  12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

d). Tindakan lain adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi   syarat sebagai berikut (Pasal 16 ayat 2) :

  1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.

  2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut  dilakukan.

  3. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.

  4. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan

  5. Menghormati hak asasi manusia.

 

  • e). Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

  • f). Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri (Pasal 18 ayat 1).

  • g). Pelaksanaan ketentuan hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia(Pasal 18 ayat 1).

  • h). Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia :

    1. senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia (Pasal 19 ayat1);

    2. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan (Pasal 19 ayat 2).

 

Instrumen-instrumen Internasional Hak Asasi Manusia yang Berkaitan dengan Fungsi-fungsi Kepolisian

Banyak Instrumen Internasional yang berkaitan erat dengan tugas-tugas kepolisian, khususnya dalam perlindungan Hak Asasi Manusia oleh polisi di seluruh dunia.  Berbagai standar internasional yang mengatur baik langsung maupun tidak langsung tentang hubungan para anggota polisi (baik perempuan maupun laki-laki) dengan Hak Asasi Manusia.

Beberapa diantaranya:

  1. Code of Conduct bagi Petugas Penegak Hukum (1979)

  2. Peraturan-peraturan tentang Standar Minimal Penanganan Para Napi (1955)

  3. Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial (1965)

  4. Konvensi mengenai Penghapusan segala bentuk Diskriminasi kaum Perempuan (CEDAW) (1981)

  5. Konvensi tentang Penyiksaan, Perlakuan atau Hukuman lain yang kejam, tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat. (PBB, 1984)

  6. Deklarasi tentang Azas-azas Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kewenangan (1985)

  7. Azas-azas Perlindungan semua orang yang sedang ditahan atau dipenjara, (1988)

  8. Prinsip-prinsip Dasar PBB tentang Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api (1990)

  9. Konvensi mengenai Hak-hak Anak (1990)

  10. Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Kaum Perempuan (1993).

Menurut hukum, semua dokumen di atas mengikat negara yang menyatakan diri sebagai negara pihak, yaitu negara-negara, sebagaimana Indonesia, yang telah menandatangani berbagai perjanjian Internasional itu. Sebagai negara, Indonesia dan kepolisiannya harus menghormati semua hak yang diatur dalam konvensi-konvensi tersebut. Dengan meratifikasi perjanjian tersebut, prinsip-prinsip yang tertera di dalamnya secara otomatis menjadi bagian dari hukum Indonesia dan harus diterapkan dalam perundang-undangan setempat.

Penggolongan Hak Asasi Manusia (HAM)

Meskipun Hak-hak Asasi Manusia secara umum dipandang sebagai hak-hak yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena saling terkait, namun Hak Asasi Manusia dapat digolongkan ke dalam tiga kategori atau “tiga generasi” hak, yaitu :

1. Hak-hak Sipil dan Politik

          Kelompok hak pertama yang disebut juga hak biru (blue rights) adalah hak-hak sipil dan politik. Hak-hak ini kerap dipandang sebagai inti dari Hak Asasi Manusia. Hak sipil adalah hak-hak yang dinikmati oleh individu. Adalah kewajiban negara untuk tidak melarang hak-hak ini. Rakyat mempunyai hak untuk hidup, kemerdekaan, kebebasan dan keamanan. Mereka juga punya hak untuk diperlakukan secara adil. Beberapa contohnya adalah hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan secara kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat seseorang. Rakyat harus sama di hadapan hukum dan mempunyai perlindungan hukum yang sama. Rakyat mempunyai hak untuk memperoleh peradilan yang jujur dan adil.

Hak-hak politik adalah hak rakyat untuk terlibat secara politis sesuai dengan perkembangan negaranya. Beberapa contohnya adalah hak untuk memilih dan hak untuk mendirikan atau bergabung dalam salah satu partai politik, serikat dagang atau organisasi-organisasi lainnya dan hak atas privasi.

Hak-hak ini terdapat dalam DUHAM :

  • Hak sipil : pasal 3, 5, 7, 10, 1 5 dan 18

  • Hak politik         : pasal 14, 19, 20 dan 21

2. Hak-hak Sosial dan Ekonomi

Kelompok hak kedua yang juga disebut hak merah (red rights) adalah hak sosial dan ekonomi. Hak-hak ini berkaitan dengan bagaimana masyarakat hidup dan bekerjasama, termasuk hak atas kebutuhan dasar seperti makanan dan air. Contoh lain adalah hak pendidikan, pelayanan kesehatan dan hak untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak. Hak-hak sosial dan ekonomi memberikan suatu tugas kepada negara, termasuk pelayanan di penjara, untuk menyediakan sumber pendanaan demi melindungi hak-hak tersebut. Hal ini kadang-kadang menjadi masalah di negara-negara yang sedang berkembang.

Hak-hak ini terdapat dalam DUHAM:

  • Hak Sosial :  pasal 4, 6, 8, 9, 11, 12,16,   23 (1 dan 4),  22 dan 24

  • Hak Ekonomi : pasal 13, 17, 23 (2 dan 3) dan pasal 25.

3. Hak-hak Lingkungan dan Pembangunan

Kelompok hak terakhir disebut juga hak hijau (green rights). Di dalamnya termasuk hak-hak lingkungan dan pembangunan. Kedua hak tersebut kadang-kadang nampak saling bertentangan. Di satu sisi ada hak untuk memiliki lingkungan yang sehat dan bersih, tetapi di sisi lain ada hak pembangunan yang kadang-kadang memberikan dampak negatif bagi lingkungan. Hak-hak yang termasuk dalam kategori ini adalah hak untuk menikmati dan berperan serta dalam pembangunan ekonomi, memajukan budaya dan politik. Di penjara, hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dan bersih mungkin dapat mempengaruhi kondisi penjara. Karena pemahaman akan Hak Asasi Manusia terus menerus mengalami perkembangan, kini orang mulai mendiskusikan “generasi keempat” Hak Asasi Manusia yang mencakup hak atas solidaritas, kualitas hidup yang tinggi, dan lain-lainnya. Hak-hak ini terdapat dalam DUHAM, yaitu Pasal  26, 27, 28 dan 29.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) adalah dokumen Internasional paling penting yang mengatur Hak Asasi Manusia. Deklarasi ini merupakan upaya untuk menetapkan suatu standar umum yang wajib ditaati oleh semua bangsa di dunia. Artinya, hak dan martabat yang terkandung dalam DUHAM harus menjadi standar bagi semua bangsa dan setiap orang harus mencoba untuk mendapatkannya. Pasal-pasal DUHAM menyatakan bahwa :

Pasal 1

Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.

Pasal 2

Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini dengan tidak ada kekecualian apa pun, seperti pembedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain.

Selanjutnya, tidak akan diadakan pembedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk.

Pasal 3

Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu.

Pasal 4

Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan; perhambaan dan perdagangan budak dalam bentuk apapun harus dilarang.

Pasal 5

Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi atau dihina.

Pasal 6

Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi dimana saja ia berada.

Pasal 7

Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua  berhak  atas  perlindungan  yang  sama  terhadap setiap  bentuk  diskriminasi  yang  bertentangan  dengan Deklarasi  ini, dan  terhadap  segala  hasutan  yang  mengarah pada diskriminasi semacam ini.

Pasal 8

Setiap orang berhak atas pemulihan yang efektif dari pengadilan nasional yang kompeten untuk tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak dasar yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dasar atau hukum.

Pasal 9

Tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang dengan sewenang-wenang.

Pasal 10

Setiap orang, dalam persamaan yang penuh, berhak atas peradilan yang adil dan terbuka dan pengadilan yang bebas dan tidak memihak, dalam menetapkan hak dan kewajiban-kewajibannya serta dalam setiap tuntutan pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Pasal 11

  • Setiap orang yang dituntut karena diduga melakukan sesuatu tindak pidana dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam suatu pengadilan yang terbuka, di mana dia memperoleh semua jaminan yang diperlukan untuk pembelaanya.

  • Tidak seorangpun dapat disalahkan melakukan tindak pidana karena perbuatan atau kelalaian yang tidak merupakan suatu tindak pidana menurut undang-undang nasional atau internasional, ketika perbuatan tersebut dilakukan. Juga tidak diperkenankan menjatuhkan hukuman yang lebih berat daripada hukum yang seharusnya dikenakan ketika pelanggaran pidana itu dilakukan.

Pasal 12

Tidak seorangpun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat-menyuratnya, dengan sewenang-wenang, juga tidak diperkenankan  melakukan  pelanggaran  atas  kehormatan  dan nama baiknya. Setiap orang berhak  mendapat  perlindungan hukum  terhadap  gangguan-gangguan atau pelanggaran seperti itu.

Pasal 13

  • Setiap orang berhak atas kebebasan bergerak dan berdiam dalam batas-batas setiap negara.

  • Setiap orang berhak meninggalkan suatu negara, termasuk negaranya sendiri, dan berhak kembali ke negerinya.

Pasal 14

  • Setiap orang berhak mencari dan mendapatkan suaka di negara-negara lain untuk melindungi diri dari pengejaran.

  • Hak ini tidak berlaku untuk kasus pengejaran yang benar-benar timbul karena kejahatan-kejahatan yang tidak berhubungan dengan politik atau karena perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan dasar-dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 15

  • Setiap orang berhak atas suatu kewarganegaraan.

  • Tidak seorang pun dengan semena-mena dapat dicabut kewarganegaraannya atau ditolak hanya untuk mengganti kewarganegaraannya.

Pasal 16

  • Laki-laki dan Perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan dan di saat perceraian.

  • Perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh oleh kedua mempelai.

  • Keluarga adalah kesatuan yang alamiah dan fundamental dari masyarkat dan berhak mendapatkan perlindungan dari masyarkat dan negara.

Pasal 17

  • Setiap orang berhak memiliki harta, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. .

  • Tidak seorangpun boleh dirampas harta miliknya dengan semena-mena

Pasal 18

  • Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama, dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri.

Pasal 19

Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima, menyampaikan keterangan-keterangan, pendapat dengan cara apapun serta dengan tidak memandang batas-batas.

Pasal 20

  • Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat tanpa kekerasan.

  • Tidak seorang pun  boleh dipaksa  untuk  memasuki  suatu perkumpulan.

Pasal 21

  • Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya secara langsung atau melalui wakil-wakil yang terpilih dengan bebas.

  • Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negaranya.

  • Kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintahan; kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan murni, dengan hak pilih yang bersifat umum dan setara, dengan pemungutan suara secara rahasia ataupun dengan prosedur lain yang menjadi kebebasan memberikan suara.

Pasal 22

Setiap orang, sebagai anggota masyarakat, berhak atas jaminan sosial dan berhak akan terlaksananya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang sangat diperlukan untuk martabat dan pertumbuhan bebas pribadinya, melalui usaha-usaha nasional maupun kerjasama Internasional, dan sesuai dengan pengaturan serta sumber daya setiap negara.

Pasal 23

  • Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak atas kebebasan memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil dan menguntungkan serta berhak atas perlindungan dari pengangguran.

  • Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak atas pengupahan yang sama untuk pekerjaan yang sama.

  • Setiap orang yang bekerja berhak atas pengupahan yang adil dan baik yang menguntungkan, yang memberikan jaminan kehidupan bermartabat baik untuk dirinya sendiri maupun kekeluargaannya dan jika perlu ditambah dengan perlindungan sosial lainnya.

  • Setiap orang berhak mendirikan dan memasuki, serikat-serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya.

Pasal 24

Setiap orang berhak atas istirahat dan liburan, termasuk pembatasan-pembatasan jam kerja yang layak dan hari-hari liburan berkala dengan tetap menerima upah.

Pasal 25

  • Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan, kesejahteraan diri dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan, serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat pengangguran, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkan kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya.

  • Ibu dan anak-anak berhak mendapat perawatan dan bantuan istimewa. Semua anak-anak, baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan, harus mendapat perlindungan sosial yang sama.

Pasal 26

  • Setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus dengan cuma-cuma setidak-tidaknya untuk tingkat sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan terendah harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan kejujuran secara umum harus terbuka bagi semua orang dan pendidikan tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang sama semua orang, berdasarkan kecerdasan.

  • Pendidikan harus ditujukan kearah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta untuk mempertebal penghargaan terhadap hak Asasi manusia dan kebebasan yang mendasar. Pendidikan harus menggalakkan saling pengertian, toleransi dan persahabatan diantara semua bangsa, kelompok ras maupun agama, serta harus memajukan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memelihara perdamaian.

  • Orang tua mempunyai hak utama dalam memilih jenis pendidikan yang akan diberikan kepada anak-anak mereka.

Pasal 27

  • Setiap orang berhak untuk turut serta dalam kehidupan kebudayaan masyarakat dengan bebas, untuk kenikmatan kesenian dan untuk mengecap kemajuan dan manfaat ilmu pengetahuan.

  • Setiap orang berhak memperoleh perlindungan atas keuntungan-keuntungan moril maupun materiil yang diperoleh sebagai hasil karya ilmiah, kesusasteraan atau kesenian yang diciptakannya.

Pasal 28

Setiap orang berhak atas suatu susunan tatanan sosial dan Internasional dimana hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang dimaksud di dalam Deklarasi ini dapat dilaksanakan sepenuhnya.

Pasal 29

  • Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap suatu masyarakat di mana ia dapat mengembangkan kepribadiannya dengan penuh dan bebas.

  • Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang hanya tunduk pada pembatasan-pembatasan yang diterapkan oleh Undang-undang yang tujuannya hanya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan tetap terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

  • Hak-hak dan kebebasan ini dengan jalan bagaimanapun tidak boleh dilaksanakan bertentangan dengan tujuan dan prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa- Bangsa.

Pasal 30

Tidak sesuatu pun dalam Deklarasi ini boleh ditafsirkan sebagai memberikan kepada suatu Negara, kelompok ataupun seseorang, hak untuk terlibat di dalam kegiatan apapun atau melakukan perbuatan yang bertujuan merusak hak-hak dan kebebasan apapun yang termaksud dalam Deklarasi ini.

Meskipun DUHAM bukan sebuah dokumen hukum yang mengikat, DUHAM menetapkan suatu standar perilaku atau petunjuk yang layak dipenuhi dan ditaati oleh tiap-tiap negara. DUHAM juga dapat menjadi landasan untuk menyerukan kepada para pemerintah agar menghormati Hak Asasi Manusia.

 

 

Prinsip-prinsip Penting tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Hal yang perlu diingat adalah bahwa Hak Asasi Manusia merupakan:

  • Perlindungan Minimal

Hak Asasi Manusia adalah perlindungan minimal yang dapat diperoleh oleh semua orang, karena keberadaannya sebagai manusia. Hak Asasi Manusia memberikan sebuah pengakuan moral tentang martabat dan kesetaraan semua manusia dan juga pengakuan bahwa setiap orang perlu diberi kesempatan untuk mengembangkan diri secara penuh.

  • Inhern (Melekat Pada Manusia)

         Manusia lahir secara bebas, dengan martabat dan hak yang sama. Hak-hak Asasi melekat pada manusia. la memiliki hak-hak itu berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Dengan kata lain, Hak Asasi Manusia tidak diberi, tidak bisa dibeli, tidak diperoleh dengan cara apapun ataupun diwariskan.

  • Universal / Berlaku Umum

         Hak Asasi Manusia berlaku untuk semua orang. Hak Asasi Manusia adalah prinsip-prinsip yang diterima secara umum. Hak Asasi Manusia sama untuk semua, tidak peduli ras, jenis kelamin, agama, etnis, dan pandangan politik serta pandangan lainnya, asal usul sosial atau kebangsaan. Hak Asasi Manusia bersifat Universal karena sama untuk setiap orang di dunia.

  • Tidak Dapat Dipisahkan

         Hak Asasi Manusia tidak dapat direbut. Hak-hak itu tidak dapat dipisahkan. Hak Asasi Manusia tidak dapat dilepaskan, dihilangkan atau diserahkan. Hak Asasi Manusia tidak dapat dibatasi, kecuali kalau dinyatakan lain menurut hukum. Masyarakat yang demokratis hanya dapat tercipta apabila menganggap perlu untuk melindungi hak-hak orang lain (klausula limitasi dan restriksi).

  • Kesetaraan

         Semua orang mempunyai hak Asasi yang sama. Karena itu, semua manusia berhak atas perlindungan yang setara terhadap hak Asasi masing-masing.

  • Tidak Dapat Dibagi

         Hak Asasi Manusia didasarkan pada prinsip penghormatan terhadap martabat manusia. Untuk hidup dengan bermartabat, semua orang berhak atas kebebasan, keamanan dan standar kehidupan yang layak pada waktu yang bersamaan. Hak Asasi Manusia tidak dapat dipisah-pisah, semuanya saling berkaitan, tidak dapat dibagi.

  • Fundamental

         Kehidupan, martabat, dan nilai-nilai kemanusiaan lainnya tergantung pada Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia membentuk landasan bagi keberadaannya sebagai manusia.

  • Absolut ( Mutlak)

Hak Asasi Manusia mutlak yang tidak boleh dibatasi sama sekali yaitu hak hidup, hak untuk tidak disiksa dan hak untuk tidak diperbudak. (klausa limitasi, restriksi dan konsep derogasi). Walaupun demikian, ada Hak Asasi Manusia dapat dikorbankan jika ada kepentingan sosial lain yang lebih penting, dalam situasi yang khusus, dalam waktu yang terbatas dan dengan tujuan yang terbatas, yang benar-benar dianggap perlu.

  • Kewajiban Negara

Hak Asasi Manusia adalah pengakuan sah atas kewajiban negara untuk menjamin bahwa hak-hak tersebut dihormati, dilindungi dan dan dipenuhi hagi semua warga negara (harus diperhatikan bahwa Hak Asasi Manusia tidak sama dengan hak warga negara).

Prinsip-prinsip penting tentang Hak Asasi Manusia ini harus ditegakkan dam dilindungi. Hak Asasi Manusia dapat dilindungi melalui sebuah Undang- Undang Dasar, pernyataan tentang Hak Asasi Manusia (Bill of Rights) atau melalui hukum positif sebuah negara. Di Indonesia ada undang-undang khusus untuk melindungi Hak Asasi Manusia. Setiap orang mempunyai hak untuk menegakkan hak-haknya, walaupun kadang-kadang Hak Asasi Manusia dapat dibatasi apabila hak-hak tersebut bertentangan satu dengan yang lainnya atau mencampuri hak-hak orang lain. (Limitasi / Restriksi)