Macam-macam Hak Atas Tanah [Hukum Agraria]

Macam-macam hak atas tanah dimuat dalam Pasal 16 dan Pasal 53 UUPA, yang dikelompokkan menjadi tiga bidang, yaitu:

A. Hak Atas Tanah yang Bersifat Tetap

Yaitu hak atas tanah ini akan tetap ada selama UUPA masih berlaku atau belum dicabut dengan undang-undang yang baru.

Jenis-jenis hak atas tanah ini adalah Hak Milik, Hak Guna Bagungan, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Membuka Tanah, Hak Sewa Untuk Bangunan,  dan Hak Memungut Hasil Hutan.

B. Hak atas tanah yang akan ditetapkan dengan Undang-Undang

yaitu hak atas tanah yang akan lahir kemudian, yang akan ditetapkan dengan undang-undang.

Hak atas tanah ini jenisnya belum ada.

C. Hak atas tanah yang bersifst sementara

yaitu hak atas tanah ini sifatnya sementara, dalam waktu yang singkat akan dihapuskan dikarenakan mengandung sifat-sifat pemerasan, mengandung sifat feodal, dan bertentangan dengan jiwa UUPA.

Macam-macam hak atas tanah ini adalah Hak gadai (gadai tanah), hak usaha bagi hasil (perjanjian bagi hasil), hak menumpang, dan hak sewa tanah pertanian.

Pada hak atas tanah yang bersifat tetap di atas, sebenarnya hak membuka tanah dan memungut hasil hutan bukanlah hak atas tanah dikarenakan keduanya tidak memberikan wewenang kepada pemegang haknya untuk menggunakan tanah atau mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya, Namun, sekedar menyesuaikan dengan sistematika hukum adat, maka kedua hak tersebut dicantumkan juga ke dalam hak atas tanah yang bersifat tetap. Sebenarnya kedua hak tersebut merupakan “pengejawantahan”dari hak ulayat masyarakat hukum adat.

Hak-hak atas tanah yang disebutkan dalam Pasal 16 jo. Pasal 53 UUPA tidak bersifat limitatif, artinya disamping hak-hak atas tanah yang disebutkan dalam UUPA, kelak dimungkinkan lahirnya hak atas tanah baru yang diatur secara khusus dengan undang-undang.

Dari segi asalh tanahnya, hak atas tanah dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu :

1. Hak atas tanah yang bersifat primer

yaitu hak atas tanah yang berasal dari tanah negara. Macam-macam hak atas tanah ini adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan atas tanah negara, hak pakai atas tanah negara.

2. Hak atas tanah yang bersifat sekunder

yaitu hak atas tanah yang berasal dari tanah pihak lain. Macam-macam hak atas tanah ini adalah hak guna bangunan atas tanah hak pengelolaan, hak guna bangunan atas tanah hak milik, hak pakai atas tanah hak pengelolaan, hak pakai atas tanah hak milik, hak sewa untuk bangunan, hak gadai (gadai tanah), hak usaha bagi hasil (perjanjian bagi hasil), hak menumpang, dan hak sewa tanah pertanian.

Dalam rancangan undang-undang tahun 2001 tentang pertanahan dimuat penyederhanaan hak-hak atas tanah, yaitu dari hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan hak sewa untuk bangunan disederhanakan menjadi hak milik dan hak pakai. Hak pakai akan menggantiakn hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan hak sewa bangunan.

Begitu pula rancangan undang-undang tahun 2004 tentang sumber daya agraria, hak atas tanah meliputi hak milik, hak pakai dengan jangka waktu tertentu, hak pakai dengan jangka waktu selama tanahnya digunakan, dan hak pakai khusus dengan jangka waktu selama tanahnya digunakan.

 

 

 

 

 

 

Sumber :

Santoso, Urip, Dr. M.H. SH., Hukum Agraria, (Jakarta : Kencan, 2014)

 

Iklan

Hak Pakai atas tanah Negara [Hukum Agraria]

Hak pakai ini berjangka waktu untuk pertama kali paling lama 25 tahun, dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun, dan dapat diperbaharui untuk jangka waktu paling lama 25 tahun.

Khusus hak pakai yang dimiliki departemen, lembaga pemerintahan non-departemen, pemerintah daerah, badan-badan keagamaan dan sosial, perwakilan negara asing, dan perwakilan badan internasional diberikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan selama tanahnya digunakan untuk keperluan tertentu.

Berkaitan dengan subjek hak pakai atas tanah negara ini, A.P. Perlindungan menyatakan bahwa hak pakai yang bersifat Publikrechtelijk, yang tanpa right of dipossal (artinya yang tidak boleh dijual ataupun dijadikan jaminan utang), yaitu hak pakai yang diberikan untuk instansi-instansi pemerintah seperti sekolah, perguruan tinggi negeri, kantor pemerintahan, dan sebagainya, dan hak pakai yang diberikan untuk perwakilan asing, yaitu hak pakai yang diberikan untuk waktu yang tidak terbatas dan selama pelaksanaan tugasnya, ataupun hak pakai yang diberikan untuk usaha-usaha sosial dan keagamaan juga diberikan untuk waktu yang tidak tertentu dan selama melaksanakan tugasnya.

Permohonan perpanjangan jangka waktu atau pembaharuan hak pakai diajukan selambat-lambatnya dua tahun sebelum berakhirnya jangka waktu hak pakai tersebut. Perpanjangan jangka waktu atau perbaharuan hak pakai dicatat dalam buku tanah pada kantor pertanahan kabupaten/kota setempat.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemegang hak pakai untuk perpanjangan jangka waktu atau pembaharuan hak pakai, yaitu :

  1. Tanahnya masih digunakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak tersebut;

  2. Syarat-syarat pemberian hak tersebut dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak; dan

  3. Pemegang hak masing memenuhi syarat sebagai pemegang hak pakai.

 

 

 

Sumber :

Santoso, Urip, Dr. M.H. SH., Hukum Agraria, (Jakarta : Kencan, 2014)

 

Akibat Hapusnya Hak Pakai [Hukum Agraria]

Hapusnya Hak Pakai atas tanah negara mengakibatkan tanahnya menjadi tanah negara. Hapusnya Hak Pakai atas Hak Pengelolaan mengakibatkan tanahnya kembali dalam penguasaan pemegang hak pengelolaan. Hapusnya hak pakai atas tanah hak milik mengakibatkan tanahnya kembali dalam penguasaan pemilik tanah (Pasal 56 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996).

Pasal 57 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 mengatur konsekuensi hapusnya Hak Pakai bagi bekas pemegang Hak Pakai, yaitu:

  1. Jika hak pakai atas tanah negara hapus dan tidak diperpanjang dan diperbaharui, maka bekas pemegang hak pakai wajib membongkar bangunan dan benda-benda yang ada di atasnya dan menyerahkan tanahnya kepada negara dalam keadaan kosong selambat-lambatnya dalam waktu satu tahun sejak hapusnya hak pakai.

  2. Dalam hal bangunan dan benda-benda tersebut masih diperlukan kepada bekas pemegang hak pakai diberikan ganti rugi.

  3. Pembongkaran bangunan dan benda-benda tersebut dilaksanakan atas biaya  bekas pemegang hak pakai.

  4. Jika bekas pemegang hak pakai lalai dalam memenuhi kewajiban membongkar bangunan dan benda-benda yang ada di atas tanah hak pakai, maka bangunan dan benda-benda tersebut dibongkar oleh pemerintah atas biaya pemegang hak pakai.

Apabila hak pakai atas tanah pengelolaan atau hak pakai atas tanah hak milik hapus, maka bekas pemegang hak pakai tersebut wajib menyerahkan tanahnya kepada pemegang hak pengelolaan atau pemilik tanah dan memenuhi ketentuan yang sudah disepakati dalam perjanjian penggunaan tanah hak pengelolaan atau perjanjian pemberian hak pakai atas tanah hak milik (Pasal 58 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996).

Sumber :

Santoso, Urip, Dr. M.H. SH., Hukum Agraria, (Jakarta : Kencan, 2014)

100% Tanggung Jawab Diri Sendiri

Apa yang saya alami saat ini ?

Apa yang saya terima, apa yang saya rasakan, memang benar 100% tanggung jawab saya terhadap apa yang telah saya lakukan di masa terdahulu…

Analogi seperti hukum karma berbuat dan menerima, berbuat sesuatu , menerima hasil berupa sesuatu, apapun itu….

Bagaimanapun apabila masih tetap berdiri dalam keadaan yang sama (nyaman), takut dengan resiko yang dapat terjadi, merasa puas dengan capaian saat ini, maka kembali ke 100% tanggung jawab tadi,…

kita akan menerima hasil yang sama juga, monoton, stuck, dan tidak ada perkembangan apapun….

Beranjak dari pengalaman pribadi ternyata telah banyak waktu yang terbuang sia-sia, tidak produktif, hanya melakukan tindakan konsumtif sebagai user terbawa emosi dan jaman….

Move…move…move.. from your comfort zone Dek….

Diluar luas, diluar banyak orang yang mau berbagi informasi, diluar banyak orang yang akan membuat kamu menjadi lebih berarti dan bermakna bagi orang lain…

Dengan kata lain, semakin banyak teman semakin banyak wawasan, semakin banyak pengetahuan…

Keep Moving…

Bagaimanapun juga memang seyogyanya saya harus tetap bergerak, tetap melakukan improvement, harus menjadi lebih baik dari sebelumnya….

 

Asas Pemisahan Horizontal [Hukum Agraria/UUPA]

Asas pemisahan horizontal ditemukan dalam pasal 44 ayat (1) UUPA, yaitu:

“Seorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah, apabila ia berhak menggunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan, dengan membayar kepada pemiliknya, sejumlah uang sebagai uang sewa.”

Implementasi dari asas pemisahan horizontal adalah hak sewa untuk bangunan, yaitu seseorang atau badan hukum menyewa tanah hak milik orang lain yang kosong atau tidak ada bangunannya dengan membayar senjumlah uang sebagai uang sewa yang besarnya ditetapkan atas dasar kesepakatan, untuk jangka waktu tertentu, dan penyewa diberi hak mendirikan bangunan yang digunakan untuk jangka waktu tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Dalam hak sewa untuk bangunan ada pemisahan secara horizontal antara pemilikan tanah dengan pemilikan bangunan yang ada diatasnya, yaitu tanah milik pemilik tanah, sedangkan bangunannya milik penyewa tanah.

Ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam undang-undang pokok agraria (UUPA) hanyalah asas-asas dan soal-soal agraria dalam garis besarnya saja, dan oleh karena itu disebut undang-undang pokok. Pengertian pokok dalam UUPA menunjuk bahwa substansi yang diatur dalam UUPA hanyalah ketentuan-ketentuan pokonya. Jadi, kata “pokok” dalam UUPA bukan menunjuk pada jenis peraturan perundang-undangan. Maksud pembentukan UUPA menempatkan UUPA sebagai peraturan inti yang hanya berfungsi mengatur hal-hal yang pokok mengenai agraria. UUPA juga sebagai undang-undang yang meletakan dasar-dasar bagi pembentukan undang-undang lain yang berkaitan dengan agraria. UUPA masih membutuhkan peraturan pelaksanaan baik berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden maupun peraturan daerah. Peraturan tersebut bersifat melaksanakan, menjabarkan, dan melengkapi kehendak pasal-pasal dalam UUPA.

Dalam upaya menyusun peraturan perundang-undangan yang diperintahkan oleh UUPA harus memerhatikan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal sesuai dengan ketetapan MPR RI No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, yang mencabut ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1996 tentang Memorandum DPRGR mengenai Sumber Tertib Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan RI. Tata urutan peraturan perundang-undangan RI menurut Ketetapan MPR RI No. III/MPR/2002 adalah Undang-Undang Dasar, Ketetapan MPR RI, undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan peraturan daerah. Dalam undang-undang no. 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturang perundang-undangan, ditetapkan bahwa jenis peraturan perundang-undangan secara berurutan adalah undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah. UUPA masih membutuhkan peraturan pelaksanaan yang berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah.

 

 

Sumber :

Santoso, Urip, Dr. M.H. SH., Hukum Agraria, (Jakarta : Kencan, 2014)

UUPA No. 5 Tahun 1960

Asas Jaminan Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum [Hukum Agraria/UUPA]

Asas jaminan kepastian hukum ditemukan dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA, yaitu:

“Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan -ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah.”

Asas perlindungan hukum ditemukan dalam pasal 18 UUPA, yaitu :

“Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang.”

Hukum tanah kolonial bagi rakyat Indonesia asli tidak memberikan jaminan kepastian hukum disebabkan tanah-tanah yang dimiliki rakyat Indonesia tidak didaftarkan. Kalaupun tanahnya didaftarkan tidak bersifat rechtscadaster, melainkan fiscaalcadaster, yaitu pendaftaran tanah yang dilaksanakan tidak bertujuan memberikan jaminan kepastian hukum, melainkan bertujuan untuk menetapkan wajib pajak atas tanah.

Jaminan kepastian hukum merupakan salah satu tujuan diundangkannya UUPA, yaitu meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastan hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. Untuk mewujudkan jaminan kepastian hukum dilakukan melalui pembuatan peraturan perundang-undangan yang diperintahkan oleh UUPA dan isinya tidak bertentangan dengan UUPA. Selain itu, dilakukan melalui pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia yang bersifat rechtscadaster.

Asas perlindungan hukum ditemukan dalam pasal 18 UUPA, yaitu meskipun hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, tidak berarti kepentingan pemegang hak atas tanah diabaikan begitu saja. Dalam rangka memberikan penghormatan dan perlindungan hukum, hak atas tanah tidak dapat begitu saja diambil oleh pihak lain meskipun itu untuk kepentingan umum. Kepada pemegang hak atas tanah diberikan ganti kerugian yang layak, artinya kehidupan pemegang hak atas tanah harus lebih baik setelah hak atas tanah diambil oleh pihak lain.

 

 

 

 

 

Sumber :

Santoso, Urip, Dr. M.H. SH., Hukum Agraria, (Jakarta : Kencan, 2014)

UUPA No. 5 Tahun 1960

Asas Kesatuan Hukum [Hukum Agraria/UUPA]

Asas kesatuan ditemukan dalam diktum UUPA di bawah perkataan “Dengan Mencabut” ditetapkan bahwa UUPA mencabut Agrarische Wet Stb. 1870 No. 55, Agrarische Besluit Stb. 1870 No. 118 yang memuat Domein Verklaring, Koninkelijk Belsuit (Keputusan Raja) Stb. 1872 No. 117, dan Buku II Burgelijk Wetboek (BW) sepanjang mengenai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, kecuali ketentuan-ketentuan mengenai hypotheek yang masih berlaku. Asas kesatuan hukum juga ditemukan dalam pasal 5 UUPA, yaitu :

“Hukum agraria yang masih berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah Hukum Adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.”

UUPA menetapkan mencabut peraturan dan keputusan agraria yang dibuat oleh pemerintah Hindia-Belanda, dan bertujuan menghapuskan dualisme hukum dan mengadakan kesatuan Hukum Pertanahan. Dengan dicabutnya peraturan dan keputusan yang dibuat oleh Pemerintah Hindia-Belanda, maka terwujud kesatuan hukum, yaitu hanya ada satu hukum tanah yang berlaku di wilayah negara Republik Indonesia yang diatur dalam UUPA. Kesatuan hukum tersebut meliputi bidang-bidang, yaitu hukum, hak atas tanah, pendaftaran tanah, dan hak jaminan atas tanah.

Kesatuan hukum dalam hukum tanah diwujudkan dengan menjadikan Hukum Adat sebagai dasar bagi pembentukan hukum tanah nasional. Hukum Adat sebagai dasar bagi pembentukan Hukum Tanah Nasional dikarenakan Hukum Adat tentang tanah digunakan oleh sebagian besar rakyat Indonesia.

 

Sumber :

Santoso, Urip, Dr. M.H. SH., Hukum Agraria, (Jakarta : Kencana, 2014).

UUPA No. 5 Tahun 1960.

 

Asas Tata Guna Tanah/Penggunaan Tanah Secara Berencana [Hukum Agraria/UUPA]

Asas ini ditemukan dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a UUPA, yaitu :

“Hak menguasai negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa.”

Asas ini juga ditemukan dalam Pasal 14 ayat (1) UUPA, yaitu :

“Dengan mengingat ketentua-ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan, dan penggunaan bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya :

  1. untuk keperluan negara;

  2. untuk keperluan keribadatan dan keperluan suci lainnya sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa;

  3. untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan, dan lain kesejahteraan;

  4. untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian, peternakan, dan perikanan serta sejalan dengan itu;

  5. untuk keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi, dan pertambangan.”

Untuk mencapai apa yang menjadi cita-cita bangsa dan negara dalam bidang agraria, perlu adanya suatu rencana mengenai peruntukan, penggunaan, dan persediaan bumi, air, dan ruang angkasa untuk berbagai kepentingan hidup rakyat negara. Berdasarkan hierarkinya, rencana umum dibagi menjadi dua, yaitu pertama, rencana umum (National planning) yang meliputi seluruh wilayah Indonesia, dan kedua, rencana umum nasional diperinci menjadi rencana umum daerah (regional planning) dari tiap-tiap daerah. Rencana umum yang diatur adalah rencana umum dalam arti luas, yaitu rencana umum agraria, yang meliputi bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Rencana umum agraria ini dikenal dengan sebutan Agraria Use Planning. Dengan adanya rencana (planning) itu, maka penggunaan tanah dapat dilakukan secara terpimpin dan teratur hingga dapat membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi negara dan rakyat.

 

 

 

 

 

Sumber :

Santoso, Urip, Dr. M.H. SH., Hukum Agraria, (Jakarta : Kencana, 2014).

UUPA No. 5 Tahun 1960.

Asas Tanah Pertanian Harus Dikerjakan atau Diusahakan Secara Aktif oleh Pemiliknya Sendiri dan Mencegah Cara-Cara yang Berisfat Pemerasan [Hukum Agraria/UUPA]

Asas ini ditemukan dalam Pasal 10 ayat (1) UUPA, yaitu :

“Setiap orang dan badan hukum mempunyai sesuai hak atas tanah pertanian pada asasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan.”

Prinisip ini menegaskan bahwa siapapun yang mempunyai hak atas tanah untuk kepentingan wajib mengerjakan atau mengusahakan sendiri tanah pertaniannya secara aktif dan dalam mengerjakan atau mengusahakan tanah pertanian tersebut harus dicegah cara-cara yang bersifat pemerasan.

Pelaksanaan asas tersebut, dewasa ini menjadi dasar hampir di seluruh dunia yang menyelenggarakan land reform atau agraria reform and rural development, yaitu tanah pertania harus dikerjakan atau diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri.

Untuk mewujudkan asas ini dilaksanakan ketentuan-ketentuan tentang batas maksimum atau minimum penguasa/pemilik tanah agar tidak terjadi penumpukan penguasaan/pemilikan tanah di satu tangan golongan mampu. Pemilikan dan pengusaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan karena hal yang demikian itu merugikan kepentingan umum. Ketentuan tentang batas maksimum luas tanah yang bisa dimiliki seseorang dimaksudkan suapaya ia mendapat penghasilan yang cukup untuk hidup layak bagi diri sendiri dan keluarganya. Ketentuan batas maksimum dan minimum pemilikan tanah pertanian diatur dalam Pasal 17 UUPA.

Asas tanah pertanian harus dikerjakan atau diusahakan sendiri secara aktif, mengandung pengertian bahwa tanah pertanian tidak boleh diterlantarkan oleh pemiliknya. Yang dimaksud dengan tanah diterlantarkan adalah tanah yang tidak digunakan atau diusahakan sesuai dengan sifat, tujuan, dan keadaannya. Tanah yang diterlantarkan merupakan salah satu penyebab hapusnya hak atas tanah dan berakibat hak atas tanah kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negaara atau tanah negara.

 

 

 

 

Sumber :

Santoso, Urip, Dr. M.H. SH., Hukum Agraria, (Jakarta : Kencana, 2014).

UUPA No. 5 Tahun 1960.

Asas Persamaan Bagi Setiap Warga Negara Indonesia [Hukum Agraria/UUPA]

Asas ini ditemukan dalam Pasal 9 ayat (2) UUPA, yaitu :

“Tiap-tiapwarga negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh suatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.”

Asas ini menetapkan bahwa warga negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh hak atas tanah. Di sini tidak dipersoalkan warga negara Indonesia asli, warga negara Indonesia keturunan, ataukah warga negara Indonesia naturalisasi. Dengan demikianjuga tidak dibedakan agama maupun suku dari warga negara Indonesia tersebut. Hak atas tanah yang diperoleh adalah semua hak atas tanah yang meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, maupun hak sewa untuk bangunan. Manfaat dan hasil yang diperoleh dari hak atas tanah tidak hanya dirasakan oleh dirinya sendiri, akan tetapi keluarganya juga dapat memperolehnya.

Dalam pada itu perlu diadakan perlindungan bagi golongan warga negara yang lemah terhadap sesama warga negara yang kuat kedudukan ekonominya. Ditentukan bahwa jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lainnya yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Ketentuan ini merupakan alat untuk melindungi golongan-golongan yang lemah.

Dalam hubungan itu dibuat ketentuan yang dimaksudkan mencegah terjadinya penguasaan atas kehidupan dan pekerjaan orang lain yang melampaui batas dalam bidang-bidang usaha agraria. Hal ini bertentangan dengan asas keadilan sosial yang berperikemanusiaan. Segala usaha bersama dalam lapangan agraria harus didasarkan atas kepentingan bersama dalam rangka kepentingan nasional dan pemerintah berkewajiban mencegah adanya organisasi dan usaha-usaha perseorangan dalam lapangan agraria yang bersifat monopoli swasta.

Bukan saja usaha swasta, tetapi juga usaha-usaha pemerintah yang bersifat monopoli harus dicegah jangan sampai merugikan rakyat banyak. Oleh karena itu, usaha-usaha pemerintah yang bersifat monopoli hanya dapat diselenggarakan dengan undang-undang.

 

 

 

 

Sumber :

Santoso, Urip, Dr. M.H. SH., Hukum Agraria, (Jakarta : Kencana, 2014).

UUPA No. 5 Tahun 1960.