Dasar-Dasar Belajar Bahasa Prancis untuk Pemula

Bahasa Prancis merupakan bahasa internasional resmi dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan digunakan tidak hanya di daratan Eropa, tapi juga di Afrika dan benua-benua lainn yang memiliki sejarah dengan kejayaan masa lalu orang-orang Prancis. Pada era modern, mempelajari bahasa prancis menjadi semakin penting karena interaksi budaya, ekonomi, hingga mobilitas orang-orang. Orang Prancis sendiri sangat bangga terhadap budaya dan bahasanya, tidak selalu orang Prancis mau berbicara bahasa Inggris mekipun sebenarnya mereka bisa.

Maka dari itu langsung saja terkait dengan pembelajaran bahasa Prancis untuk pemula yang perlu diperhatikan pertama adalah Cara Baca dan Cara Pengucapan.

1. Pengucapan Abjad dalam bahasa Prancis

 

A [a] J [ℑi] T [te]
B [be] K [ka] U [y]

(melafalkan huruf u tetapi bentuk mulut mengucapkan huruf i)

C [se] L [el]
D [de] M [em] V [ve]
E [ǝ]

e (Seperti pengucapan kata “eram”)

N [en] W [dubløve]
O [o] X [iks]
F [ef] P [pe] Z [zet]
G [ℑe] Q [ky]
H [aò] R [eR]
I [i] S [es]

 

Penjelasan :

e = seperti pada kata “enak”

e = seperti pada kata “ember”

ǝ = seperti pada kata “eram”

Kata on, en, ant, an  = diucapkan [ong]

Kata om      =  diucapkan perpaduan antara bunyi [om] dan [ong]

Kata in, im, em, ien, ain = diucapkan [eng]

Kata un = diucapkan [ang]

Kata oi =  diucapkan [oa]

Kata au, eau = diucapkan [o]

Kata eu = diucapkan perpaduan [ǝ dan o]

Kata ou = diucapkan [u]

Kata akhiran –er = diucapkan [E]

Kata akhiran –S = [Ø] tidak diucapkan

Kata akhiran –e = [Ø] tidak diucapkan

Kata akhiran –t = [Ø] tidak diucapkan

Kata benda m = maskulin

Kata benda f  = feminim

 

2. SAPAAN ( LA SALUTATION )

 

 

  1. Bonjour [bongzur] = Selamat pagi/siang/sore

  2. Salut [salu] = Halo/Hai

  3. Bonsoir [bongswar] = Selamat malam

  4. Bonne Nuit = Selamat malam

* Bonjour digunakan sebagai sapaan yang diucapkan dari pagi hingga petang.

 

 

3. SUBJEK DAN MEMANGGIL ORANG

 

  1. Je = Saya

  2. Tu = Kamu

  3. Il = dia (laki-laki)

  4. Elle = dia (perempuan)

  5. On = kami

  6. Nous = kami

  7. Vous = anda

  8. Elles = mereka (perempuan)

  9. Ills = mereka (laki-laki , laki-laki dan perempuan)

  1. Monsieur [mǝsyǝ] = Pak/Tuan

  2. Madame [madam] = Bu/Nyonya

 

 

4. MENANYAKAN NAMA

 

Comment vous vous appelez? (formal)

[komong vu vusapǝle]  Siapa nama anda?

Tu t’appelles comment? (informa)

[tu tapel komong] siapa nama mu?

 

Je m’appelle Marie.

[zǝ mapel Mari] Nama saya Marie.

Untuk menanyakan nama juga bisa sebagai berikut tetapi jarang digunakan:

 

Quel est votre nom?

[Kel e votre nong] Siapa nama anda?

 

Mon nom est Marie.

[Mon nong e Mari] Nama saya Marie.

 

5. MENANYAKAN KABAR

 

Comment allez-vous ?

[komong talevu] Bagaimana kabar anda?

Comment ça va?

[komong sa va] Apa kabar?

 

Je vais bien, et vous?

[zǝ ve biyeng, e vu] Kabar saya baik, dan anda?

Très bien, merçi.

[tre biyeng, mersi] baik sekali, terimakasih.

Ça va.

[sa va] baik-baik saja.

Pas mal. 

[pa mal] Lumayan.

Je ne vais pas bien.

[zǝ nǝ ve pa biyeng] saya sedang tidak baik.

 

6. MENANYAKAN ASAL

Vous venez d’où?

[vu vǝne du] Anda berasal dari mana?

d’où Vous venez?

[du vu vǝne] Dari mana anda berasal?

 

Je viens de France.

[zǝ viyeng de frongs] saya berasal dari Prancis.

Je viens d’Indonésie.

[zǝ viyeng dengdonezi] saya berasal dari Indonesia.

7. BERPISAH

  • À Bientôt [a biyengto] = sampai bertemu

  • Au revoir [o revoar] = Sampai jumpa

  • À la prochaine [a la proshen] = sampai jumpa lain kali

  • À demain [a dǝmeng] = sampai bertemu besok

 

 

Jadi itu beberapa tahap awal dalam belajar bahasa Prancis, perlu diingat bahwa dalam belajar bahasa Prancis ada yang namanya Konjugasi terhadap kata kerja yang mana akan penulis jelaskan pada artikel selanjutnya 😉  Merci

À bientôt 😉

Iklan

Hubungan Antara Hukum dan HAM

Hidup bernegara, berperintah dan bermasyarakat merupakan perikehidupan yang dapat langgeng oleh karena adanya nilai-nilai yang dipatuhi oleh segenap komponen dan elemen-elemen dari unsur-unsur perilaku manusia yang ada di dalamnya. Nilai-nilai itu berakar lalu menjelmas sebagai suatu sistem nilai yang dapat menjadi daya perekat dalam menjalin hidup bersama yang harmonis.

Salah satu sistem nilai yang daya lekatnya dipandang lebih kuat dapat melekatkan nilai ikatan dalam kehidupan bersama manusia, adalah hukum dalam arti rechtsnorm. Mengapa demikian, karena hukumlah sebagai salah satu sistem nilai yang dapat dengan nyata dipaksakan untuk dipatuhi.

Hukum memiliki supremasi kedudukan tertinggi untuk dipatuhi. Hal ini dengan tegas telah diungkap oleh pemikir-pemikir hukum dan negara. Teorinya dikenal dengan Rechtssouvereiniteit (Teori Kedaulatan Hukum). Bahwa hukumlah yang memiliki kedaulatan tertinggi dalam suatu negara. Negara harus tunduk pada hukum (konstitusi) Grondrecht dan pemerintahan harus dijalankan berdasar hukum (asas legalitas).

Kedudukan hukum yang demikian telah memosisikannya sebagai alat sarana untuk mewujudkan ide, cita dan harapan-harapan perwujudan nilai-nilai keadilan kemanusiaan. Keadilan kemanusiaan hanya  akan ada bila HAM dihormati. Disinilah ditemukan titik taut, titik singgung dan keberpautan (kohesi dan korelasi) antara hukum dan HAM.

Atas dasar-dasar itulah nilai-nilai universalis HAM dinormalkan dalam hukum dasar negara (konstitusi) Grondrechtten sebagai Grondonorm dalam tatanan bernegara, yang kemudian secara hierarki diturunkan pula penormaannya untuk dijewantahkan pada peraturan perundang-undangan dalam arti yang luas.

Prof. Mansyur A. Effendy (dalam buku Kapita Selekta Hukum, 2009:224), mengatakan bahwa : Hukum dan HAM merupakan satu kesatuan yang sulit dipisahkan, kedua seperti dua sisi dalam satu mata uang. Apabila satu bangunan hukum dibangun tanpa Hak Asasi Manusia yang merupakan pengawal bagi hukum dalam merealisasikan perwujudan nilai-nilai keadilan kemanusiaan, maka hukum tersebut menjadi alat bagi penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya (Abuse of power). Sebaliknya apabila HAM dibangun tanpa didasarkan atas suatu komitmen hukum yang jelas, maka HAM tersebut hanya akan menjadi bangunan yang rapuh dan mudah untuk disampingi. Artinya hukum harus berfungsi sebagai instrumentarium yuridis, sarana dan atau tool memperhatikan penghormatan dalam prinsip-prinsip dalam HAM.

 

4 Pengelompokan Hak Asasi Manusia (HAM)

Prof. Aswanto (2008, Bahan Kuliah PPS Doktor Ilmu Hukum UNHAS), mengemukakan bahwa HAM secara umum dapat dikelompokkan dalam empat kelompok sebagai berikut :

A. CIVIL RIGHTS

Civil Rights didalamnya meliputi:

1. Intergrity Rights

2. Due Process Rights.

Intergrity Rightsterliput di dalamnya:

  1. Rights to Live (Hak untuk hidup dan mempertahankan perikehidupan)
  2. No Death Penalty (Penghapusan Hukuman Mati)
  3. No Torture (Larangan perbudakan)
  4. Freedom of Recidence (hak untuk memilih tempat tinggal)
  5. Freedom of Movement (kebebasan bergerak)
  6. Rights to Leave Any Country (hak untuk memilih negara domisili)
  7. Rights to Return (hak untuk kembali ke negara asal)
  8. Protection of Privacy (Perlindungan hak pribadi)
  9. Honour and Reputation (pemulihan kehormatan dan nama baik)
  10. Protection of Property (Perlindungan terhadap hak-hak kepemilikan)
  11. Freedom of Thought (Kebebasan untuk mengemukakan pikiran dan pendapat)
  12. Concience and Religion (Penghormatan terhadap keyakinan beragama)
  13. Rights to seek Asylum from Persecution (Hak untuk mendapatkan suaka untuk terbebas dari pengejaran atau tuntutan dari negara)
  14. Rights of Nationality (hak untuk mendapatkan kebangsaan / kewarganegaraan)
  15. Rights to Family Life (Hak untuk hidup berkeluarga)

Due Process Rights, meliputi :

  1. No arbitrary arrest, no detention or exile (larangan penangkapan, penahanan secara sewenang-wenang, dan pengasingan)
  2. Rights to effective Remedy (hak untuk pemulihan nama baik)
  3. Rights to Fair Trial (hak untuk mendapatkan proses hukum melalui pengadilan yang adil)
  4. Equality before the Court (Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di muka pengadilan)
  5. Rights to the accused (Hak terdakwa untuk membela diri)
  6. Nulla poena sine lege (tidak ada hukuman tanpa adanya kesalahan)

B. POLITICAL RIGHTS

Political Rights di dalamnya meliputi :

  1. Opinion and Expression (hak kebebasan untuk mengeluarkan pendapat dan pikiran)
  2. Assembly dan association (hak untuk berserikat dan berkumpul)
  3. Take part in government (hak turut serta ambil bagian dalam pemerintahan)
  4. Equal access to public service (hak untuk mendapatkan akses pelayanan publik yang sama)
  5. Elect and be elected (hak untuk memilih dan dipilih)

C. SOCIO ECONOMIC RIGHTS

Socio Economic Rights di dalamnya meliputi:

  1. Rights to work (hak untuk bekerja)
  2. Equal pay for equal work (hak untuk mendapatkan upah yang sama dari pekerjaan yang sama)
  3. No forced labour (larangan adanya kerja paksa)
  4. Trade union (serikat pekerja atau buruh)
  5. Organized and bargaining (mengatur dan tawar menawar)
  6. Reistand leisure (hak cuti dan libur)
  7. Adequate standard of living (standar hidup yang layak)
  8. Rights to food (hak untuk mendapatkan makanan)
  9. Rights to health (hak untuk mendapatkan kesehatan)
  10. Rights to Housing (hak untuk mendapatkan tempat tinggal)
  11. Rights to education (hak untuk mendapatkan pendidikan)

D. CULTURAL RIGHTS

Cultural Rights di dalamnya meliputi :

  1. Take part in cultural life (hak berperan serta dalam kehidupan budaya)
  2. To benefit from scientific progress (hak memperoleh manfaat dari perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan)
  3. Protection of anothership and copyright (perlindungan terhadap hak cipta)
  4. Freedon in scientific research and creative activity (kebebasan mengembangkan ilmu pengetahuan dan penelitian)

Selain dari pengelompokan HAM dalam empat kelompok tersebut diatas, maka dikenal pula adanya pengelompokan lain sebagai berikut :

  1. Rights to self determination (hak untuk tidak dipengaruhi)
  2. Women’s Rights (hak-hak perempuan)
  3. Non discrimination (larangan adanya diskriminasi)
  4. Protection of children (perlindungan terhadap anak-anak)
  5. Protection of minorities (classical right) (perlindungan terhadap golongan minoritas)
  6. Rights to Development (hak untuk menikmati hasil-hasil pembangunan)
  7. Rights to information (hak memperoleh informasi)

Prof. Jimly Asshiddiqie (2011:205), dengan mengkaji pengaturan tentang HAM yang berjumlah dua puluh tujuh butir dalam UUD 1945, mengemukakan bahwa jika ketentuan yang sudah diadopsi ke dalam UUD diperluas dengan memasukan elemen baru yang bersifat menyempurnakan rumusan yang ada, kemudian dikelompokkan kembali, sehingga mencakup ketentuan-ketentuan baru yang belum dimuat di dalamnya, maka rumusan HAM dapat mencakup empat kelompok materi sebagai berikut:

  1. kelompok hak-hak sipil.
  2. kelompok hak-hak politik.
  3. kelompok hak-hak khusus dan hak atas pembangunan.
  4. kelompok tanggung jawab negara dan kewajiban asasi manusia.

pengelompokan HAM tersebut di atas, tidak bersifat statis, akan tetapi akan mengalami dinamisasi seiring dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi baik secara domestik maupun global, sehingga tidak terelakkan jika kemudian terjadi penambahan-penambahan, karena HAM selalu menggenerasi.

 

 

 

 

Sumber :

Nurul Qamar,“Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum Demokrasi”, (Jakarta:Sinar Grafika, 2016)

Cara Perolehan Hak Milik Atas Tanah Menurut Boedi Harsono [Hukum Agraria]

Boedi Harsono menyatakan bahwa ada dua cara perolehan hak milik atas tanah, yaitu :

A. ORIGINAIR

Cara memperoleh hak milik yang semua berasal dari tanah negara atau pihak lain.

B. DERIVATIF

Suatu subjek memperoleh tanah dari subjek lain yang semula sudah berstatus hak milik, misalnya jual beli, tukar-menukar, hibah, pemberian dengan wasiat atau warisan. Dengan terjadinya peristiwa-peristiwa hukum tersebut, maka hak milik yang sudah ada beralih dari subjek yang satu kepada subjek yang lain.

Dalam ruang lingkup yang lebih luas dari yang dikemukakan oleh Boedi Harsono, cara perolehan hak atas tanah dapat dijelaskan sebagai berikut:

Originair

Cara perolehan hak atas tanah secara Originair adalah hak atas tanah diperoleh untuk pertama kali (asli). Hak atas tanah ini dapat diperoleh atas tanah yang berasal dari tanah negara atau tanah pihak lain. Hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan dapat terjadi atas tanah yang berasal dari tanah negara. Hak atas tanah yang berasal dari pihak lain, yaitu hak guna bangunan, hak pakai, atau hak milik dapat terjadi atas tanah yang berasal dari tanah hak pengelolaan, atau hak guna bangunan atau hak pakai dapat terjadi atas tanah yang berasal dari hak milik.

Derivatif

Cara perolehan hak atas tanah secara derivatif, adalah hak atas tanah yang diperoleh secara turunan, yaitu hak atas tanah dapat diperoleh melalui peristiwa hukum atau perbuatan hukum. Seseorang dapat memperoleh hak atas tanah melalui peristiwa hukum, yaitu seseorang memperoleh hak atas tanah melalui warisan dari orang tuanya yang meninggal dunia. Seseorang dapat memperoleh hak atas tanah melalui perbuatan hukum, yaitu seseorang memperoleh hak atas tanah melalui jual beli, tukar menukar, hibah, atau lelang.

Sumber :

Santoso, Urip, Dr. M.H. SH., Hukum Agraria, (Jakarta : Kencan, 2014)

7 Cara Perolehan Hak Atas Tanah , Terjadinya Hak Pengelolaan [Hukum Agraria]

Dalam peraturan Perundang-undangan di bidang pertanahan ditetapkan ada tujuh cara perolehan hak atas tanah, yaitu :

A. Menurut Hukum Adat

Hak Milik atas tanah dapat diperoleh melalui pembukaan tanah, atau timbulnya lidah tanah (aanlibbing).

B. Pemberian Hak Atas Tanah Negara

Seseorang atau badan hukum memperoleh hak atas tanah yang berasal dari tanah negara melalui permohonan pemberian hak atas tanah kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Perolehan hak atas tanah ini dengan penetapan pemerintah.

C. Penegasan Konversi

Seseorang atau badan hukum memperoleh hak atas tanah melalui perubahan hak atas tanah (konversi) dari status hak atas tanah menurut hukum yang lama sebelum berlakunya UUPA menjadi hak atas tanah menurut UUPA.

D. Beralihnya Hak Atas Tanah

Seseorang atau badan hukum memperoleh hak atas tanah melalui pewarisan dari pewaris.

E. Pemindahan Hak Atas Tanah

Seseorang atau badan hukum memperoleh hak atas tanah melalui pemindahan hak atas tanah dengan cara jual beli, tukar-menukar, hibah, pemasukan dalam modal perusahaan, atau lelang.

F. Perjanjian Penggunaan Tanah

Seseorang atau badan hukum memperoleh hak atas tanah Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai melalui perjanjian penggunaan tanah dengan pemegang Hak Pengelolaan. Perolehan Hak Guna Bangunan atau hak pakai dengan penetapan pemerintah oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

G. Perubahan Hak

Perubahan hak dapat berupa peningkatan hak atas tanah, atau penurunan hak atas tanah. Peningkatan hak atas tanah adalah perubahan status hak atas tanah dari Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik. Penurunan hak atas tanah adalah perubahan status hak atas tanah dari hak milik menjadi hak guna bangunan.

 

Sumber :

Santoso, Urip, Dr. M.H. SH., Hukum Agraria, (Jakarta : Kencan, 2014)

 

Pengertian dan Tujuan Eksaminasi Putusan Pengadilan

Pengertian Eksaminasi

Eksaminasi berasal dari bahasa Inggris yaitu Examination atau dalam kamus bahasa Inggris-Indonesianya sebagai ujian atau pemeriksaan. Jadi istilah eksaminasi tersebut jika dikaitkan dengan produk badan peradilan berarti ujian atau pemeriksaan terhadap putusan pengadilan atau hakim. Istilah eksaminasi dapat diartikan sebagai pemeriksaan, sehingga eksaminasi putusan peradilan diartikan sebagai pemeriksaan terhadap putusan pengadilan. Istilah yang mirip dengan eksaminasi adalah legal annotation, yaitu semacam ulasan ataupun pemberian catatan terhadap putuan pengadilan. Keberadaan lembaga eksaminasi public memberikan kontribusi yang sangat signifikan dengan upaya MA untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja hakim dengan diterbitkannya SEMA No 1 Tahun 1967 yang dikenal dengan eksaminasi internal lembaga peradilan untuk mengkaji putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Kasus yang dapat di eksaminasi ada dua: yang pertama dinilai sangat kontroversional. Penilaian kontroversional dilihat dari segi penerapan hukum acaranya dan atau penerapan hukum materiilnya serta dianggap bertentangan dengan rasa keadilan dari masyarakat. Demikian banyak kejanggalan dalam proses peradilan kasus tersebut. Kedua memiliki dampak sosial yang tinggi. Kasus tersebut memiliki dampak yang langsung ataupun tidak langsung bagi masyarakat terutama berkaitan dengan rasa keadilan masyarakat.

Tujuan Eksaminasi

Tujuan eksaminasi publik secara umum adalah melakukan pengawasan terhadap produk-produk peradilan yang dikeluarkan oleh aparat peradilan. Pengawasan ini dilakukan dengan asumsi bahwa banyak produk peradilan yang menyimpang baik secara materiil maupun formil. Oleh karena itulah Eksaminasi atau pengujian oleh masyarakat (eksaminasi publik) perlu dilakukan. Begitu banyak kasus-kasus yang diproses dalam peradilan pidana di Indonesia ini, yang proses hukum dan putusannya justru mencerminkan tidak tegaknya hukum. Seperti putusan bagi pelaku kejahatan (yang berdasar pandangan publik telah nyata-nyata terbukti bersalah) yang diputus bebas hanya karena kedangkalan pemahaman hukum dan keberpihakan subyektif dan sesat dari penegak hukum.

 

Sumber Hukum Acara Perdata di Indonesia

Sampai saat ini  hukum acara perdata di Indonesia belum dalam bentuk unifikasi dan kodifikasi hukum, melainkan masih terdapat dibeberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Bahkan ketentuan yang dibuat pada masa pemerintah Kolonial Belanda, sampai saat ini masih berlaku sepanjang dinyatakan tidak bertentangan dengan keadaan di Indonesia pada saat sekarang, meskipun sudah dijebolkan oleh Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, pada tahun 1945 menjadi hukum positif di Indonesia.

         Sumber Hukum Acara Perdata Indonesia pada saat sekarang terdapat dalam:

  1. Het herziene Indonesch reglement atau yang disingkat dengan HIR atau Reglement Indonesia yang diperbaharui Stb:1848 Nomor 16, Stb 1941 no.44 yang pada zaman dahulu khusus berlaku untuk daerah Jawa dan Madura.

  2. Rechtsreglement buitengewesten, yang disingkat dengan R.Bg atau reglement daerah seberang Stb.1927 nomor 227 berlaku luar Jawa dan Madura.

  3. Dapat juga dipakai pedoman oleh Hakim Hukum Acara Golongan Eropah pada waktu zaman dahulu yaitu Stb.1847 No.52 Stb 1849 Nomor 63 yaitu: Reglement op de burgerliik rechts vordering yang disingkat dengan RV atau BRV).

  4. Undang-undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU N0.14 Tahun 1970,yang telah dirubah dengan UU No. 35 Tahun 1999, kemudian dirubah dengan UU No. 4 Tahun 2004, dan pada saat sekarang telah dirubah dengan UU No.

  5. UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No. 9 tahun 1975

  6. Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Perkara Perdata.

  7. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) khusus ditujukan untuk pengadilan dibawahnya, misalnya Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.

  8. Adat Kebiasaan hakim dalam persidangan,dan lain-lain.[1]

 

 

 

 

 

                [1]RetnoWulan Sutantio.Ny, hal. 10.

2 Macam Teori Theokrasi (Teori Ketuhanan), Asal Mula Negara

Teori asal mula negara yang agak tua ini, tidak mengadakan pemisahan antara penguasa dengan negara. Dimana teori ini pada dasarnya membicarakan tentang darimana asalnya kekuasaan atau gezag dan kepada siapa gezag itu diturunkan atau ditangan siapa gezag itu berada.

Menurut Teori Theokrasi, bahwa gezag atau kekuasaan itu berasal dari Tuhan atau dari kekuatan gaib diluar kemampuan manusia atau kekuatan supranatural. Kemudian gezag itu atau kekuasaan itu dianugrahkan kepada seseorang yang memegang pemerintahan atau yang memerintah. Dalam teori theokrasi dibedakan atas 2 macam, yaitu :

1. Teori Theokrasi Primitif (Langsung)

Menurut Teori Theokrasi Primitif ini Gezag atau kekuasaan yang berasal dari Tuhan itu diturunkan secara langsung kepada seseorang yang memerintah yang diagap sebagai keturunan atau anak Tuhan, seperti misalnya Iskandar Zulkarnain dinyatakan sebagai putra Zeus Amon. Fir’aun Mesir dinyatakan keturunan Dewa Ra (Dewa Matahari).

2. Teori Theokrasi Modern (Tidak Langsung)

Menurut Theori Theokrasi Moderen, Gezag atau kekuasaan yang  berasal dari Tuhan itu diturunkan atau dianugerahkan kepada seseorang yang memerintah karena suatu kejadian atau peristiwa tertentu.

Pelopor dari teori ini adalah Friderich Julius Stahl, pendapatnya dikemukakan dalam bukunya : “Die Philosophie des Rechts”, Pendapat F.J. Stahl, pada intinya adalah : “Pada bangsa yang tertentu dan diatas daerah tertentu negara hanya tumbuh disebabkan takdir sejarah. Ia bukan tumbuh disebabkan berkumpulnya kekuatan dari luar, melainkan disebabkan oleh perkembangan dari dalam, ia tidak tumbuh disebabkan kehendak manusia, melainkan karena kehendak Ilahi” (R. Kranenbrug, 1982:11). Sedangkan menurut MR. A.F. de savornin Lohman mengatakan “Kedaulatan keluarga Raja oranye semata-mata tampil kemuka karena riwayatnya”.

Dalam perkembangan selanjutnya, teori ini mendapatkan kritik, salah satunya dari Kranenburg, yaitu mengemukakan dua hal. Pertama, teori ini tidak dapat dipecahkan secara ilmu pengetahuan karena menurut teori ketuhanan, kekuasaan itu hanya dipindahkan kepada seseorang atau golongan tertentu. Kedua, teori ini dalam prekteknya menimbulkan kesulitan, misalnya bila terjadi perang antara dua kekuasaan dan kalau salah satu pihak kalah, maka kekuasaan manakah yang diyakini sebagai kekuasaan kehendak Tuhan?.

 

 

 

 

 

 

 

Sumber :

Gede Atmaja I Dewa,”Ilmu Negara, Sejarah Konsep Negara dan Kajian Negara“, (Setara, 2015)