PENGERTIAN HUKUM AGRARIA

Menurut Soedikno Mertokusumo, Hukum Agraria adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur agraria. Bachsan Mustofa menjabarkan kaidah hukum yang tertulis adalah Hukum Agraria dalam bentuk hukum undang-undang dan peraturan-peraturan tertulis lainnya yang dibuat oleh negara, sedangkan kaidah hukum yang tidak tertulis adalah Hukum Agraria dalam bentuk Hukum Adat Agraria yang dibuat oleh masyarakat adat setempat dan yang pertumbuhan, perkembangan, serta berlakunya dipertahankan oleh masyarakat adat yang bersangkutan.

Menurut Soebekti dan R. Tjitrosoedibio, Hukum Agraria (Agrarisch Recht), adalah keseluruhan dari ketentuan-ketentuan hukum, baik Hukum Perdata maupun Hukum Tata Negara (Staatsrecht) maupun pula Hukum Tata Usaha Negara (Administratifrecht) yang mengatur hubungan-hubungan antara orang termasuk badan hukum dengan bumi, air, dan ruang angkasa dalam seluruh wilayah negara dan mengatur pula wewenang-wewenang yang bersumber pada hubungan-hubungan tersebut. Boedi Harsono menyatakan, Hukum Agraria bukan hanya merupakan satu perangkat bidang hukum. Hukum Agraria merupakan satu kelompok berbagai bidang hukum, yang masing-masing mengatur hak hak penguasaan atas sumber-sumber daya alam tertentu yang termasuk pengertian agraria.

Kelompok berbagai bidang hukum tersebut terdiri atas:

  1. Hukum Tanah, yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah, dalam arti permukaan bumi.
  2. Hukum Air, yang mengatur hak-hak penguasaan atas air.
  3. Hukum Pertambangan, yang mengatur hak-hak penguasaan atas bahan-bahan galian yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Pokok Pertambangan.
  4. Hukum Perikanan, yang mengatur hak-hak penguasaan atas kekayaan alam yang terkandung di dalam air.
  5. Hukum Penguasaan Atas Tenaga dan Unsur-unsur dalam Ruang Angkasa, mengatur hak-hak penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa yang dimaksudkan oleh Pasal 48 UUPA.

Menurut E. Utrecht yang dikutip oleh Boedi Harsono, Hukum Agraria dalam arti yang sempit sama dengan Hukum Tanah. Hukum Agraria dan Hukum Tanah menjadi bagian dari Hukum Tata Usaha Negara, yang ménguji perhubungan-perhubungan hukum istimewa yang diadakan akan memungkinkan para pejabat yang bertugas mengurus soal-soal tentang agraria, melakukan tugas mereka itu.

Termasuk pula dalam kajian Hukum Agraria adalah Hukum Kehutanan yang mengatur hak-hak penguasaan atas hutan (Hak Pengusahaan Hutan) dan hasil hutan (Hak Memungut Hasil Hutan). Hukum Agraria dari segi objek kajiannya tidak hanya membahas tentang bumi dalam arti sempit yaitu tanah, akan tetapi membahas juga tentang pengairan, pertambangan, perikanan, kehutanan, serta penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa.

 

Baca : Pengertian Agraria

 

 

 

 

 

 

Sumber :

Santoso, Urip, Dr. M.H. SH., Hukum Agraria, (Jakarta : Kencan, 2014)

Iklan

PENGERTIAN AGRARIA

Istilah agraria berasal dari kata akker (Bahasa Belanda) , agros (Bahasa Yunani) berarti tanah pertanian, agger (bahasa Latin) berarti tanah atau sebidang tanah, agrarius (bahasa Latin) berarti perladangan, persawahan, pertanian, agrarian (bahasa Inggris) berarti tanah untuk pertanian. Dalam Black’s Law Dictionary disebutkan bahwa arti agrarian adalah relating to land, or to a division or distribution of lan; as an agrarian laws. Menurut Andi Hamzah, agraria adalah masalah tanah dan semua yang ada di dalam dan di atasnya. Menumt Subekti dan R. Tjitrosoedibio, agraria adalah urusan tanah dan segala apa yang ada di dalam dan di atasnya. Apa yang ada di dalam tanah misalnya batu, kerikil, tambang, sedangkan yang ada di atas tanah bisa berupa tanaman, bangunan.

Pengertian agraria menurut Andi Hamzah, dan Subekti dan R. Tjitrosoedibio mirip dengan pengertian real estate yang dikemukakan oleh Arthur P. Crabtree, yang menyatakan bahwa hak milik (property) dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a. Real property

b. Personal property

Real property juga disebut real estate. Real estate adalah tanah dan segala sesuatu yang secara permanen melekat pada tanah (real estate is land and everything that is permanently attached to it [ land ]).

Real estate : Selama sesuatu (benda) itu terletak di atas tanah (melekat pada tanah).

Personal property : Apabila sesuatu (benda) itu terlepas dari tanah.

Dalam Undang-Undang No. 5 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, LNRI Tahun 1960 No. 104 -TLNRI No. 2043, diundangkan pada tanggal 24 September 1960. Undang-undang ini lebih dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). UUPA tidak memberikan pengertian tentang agraria, hanya memberikan ruang lingkup agraria sebagaimana yang tercantum dalam konsiderans, pasal-pasal maupun penjelasannya. Ruang lingkup agraria menurut UUPA meliputi bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya (BARAKA). A. P. Parlindungan menyatakan bahwa pengertian agraria memiliki ruang lingkup, yaitu dalam arti sempit, bisa berwujud hak-hak atas tanah, ataupun pertanian saja, sedangkan Pasal 1 dan Pasal 2 UUPA telah mengambil sikap dalam pengertian yang meluas, yaitu  bumi, air, luar angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya.

Ruang lingkup agraria menurut UUPA sama dengan ruang lingkup sumber daya agraria/sumber daya alam menurut Ketetapan MPR RI No. IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Ruang lingkup agraria/sumber daya agraria/sumber daya alam dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Bumi

Pengertian bumi menurut Pasal 1 ayat (4) UUPA adalah permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air. Permukaan bumi menurut Pasal 4 ayat (1) UUPA adalah tanah.

b. Air

Pengertian air menurut Pasal 1 ayat (5) UUPA adalah air yang berada di perairan pedalaman maupun air yang berada di laut wilayah Indonesia. Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, disebutkan bahwa pengertian air meliputi air yang terdapat di dalam dan/atau berasal dari sumber-sumber air, baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah, tetapi tidak meliputi air yang terdapat di laut.

c. Ruang angkasa

Pengertian ruang angkasa menurut Pasal l ayat (6) UUPA adalah ruang di atas bumi wilayah Indonesia dan ruang di atas air wilayah Indonesia. Pengertian ruang angkasa menurut Pasal 48 UUPA, ruang di atas bumi dan air yang mengandung tenaga dan unsur-unsur yang dapat digunakan untuk usaha-usaha memelihara dan, memperkembangkan kesuburan bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan hal-hal lain yang bersangkutan denganitu..

d. Kekayaan alam yang terkandung di dalamnya

Kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi disebut bahan, yaitu unsur-unsur kimia, minera-lmineral, bijih-bijih, dan segala macam batuan, termasuk batuan-batuan mulia yang merupakan endapan-endapan alam (Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan). Kekayaan alam yang terkandung di air adalah ikan dan lain-lain kekayaan alam yang berada di dalam perairan pedalaman dan laut wilayah Indonesia (Undang-Undang No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan).

 

Dalam hubungan dengan kekayaan alam di dalam tubuh bumi dan air tersebut perlu dimaklumi adanya pengertian dan lembaga Zone Ekonomi Eksklusif, yang meliputi jalur perairan dengan batas terluar 200 mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Dalam Zone Ekonorni Eksklusif ini hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, dan lain-lainnya atas segala sumber daya alam hayati dan nonhayati yang terdapat di dasar laut serta tubuh bumi di bawahnya air di atasnya, ada pada Negara Republik Indonesia Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zone Ekonomi Eksklusif.

Dari segi unsur-unsurnya, pengertian agraria mirip dengan pengertian ruang dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, LNRI Tahun 1992 No. 105 – TLNRI N0. 3501. Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, LNRI Tahun 2007 No. 68 TLNRI N0. 4725. Menurut Pasal 1 angka 1-nya dinyatakan bahwa ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam burni sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Ruang lingkup ruang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara. Ruang darat adalah ruang yang terletak di atas dan di bawah permukaan darat termasuk permukaan perairan darat dan sisi darat dari garis laut terendah. Ruang laut adalah ruang yang terletak di atas dan di bawah permukaan laut dimulai dari sisi laut garis laut terendah termasuk dasar laut dan bagian bumi di bawahnya, di mana Republik Indonesia mempunyai hak yuridiksi. Ruang udara adalah ruang yang terletak di atas ruang darat dan/atau ruang laut sekitar wilayah negara dan melekat pada bumi, di mana Republik Indonesia mempunyai hak yuridiksi. Pengertian ruang udara (airspace) tidak sama dengan pengertian ruang angkasa (outerspace). Ruang angkasa beserta isinya seperti bulan dan benda-benda langit lainnya adalah bagian dari antariksa, yang merupakan ruang di luar ruang udara.

Pengertian agraria dalam arti sempit hanyalah meliputi permukaan bumi yang disebut tanah, sedangkan pengertian agraria dalam arti luas meliputi bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Pengertian tanah yang dimaksudkan di sini bukan dalam pengertian fisik, melainkan tanah dalam pengertian yuridis, yaitu hak. Pengertian agraria yang dimuat dalam UUPA adalah Pengertian agraria dalam arti luas.

Pengertian agraria juga sering dikaitkan dengan corak kehidupan suatu masyarakat atau bangsa, misalnya Indonesia sebagai negara agraris, yaitu suatu bangsa yang sebagian besar masyarakatnya hidup dari bercocok tanam (bertani) atau kehidupan masyarakatnya bertumpu pada sektor pertanian. Agraris sebagai kata sifat digunakan untuk membedakan corak kehidupan masyarakat perdesaan yang bertumpu pada sektor pertanian dengan corak kehidupan masyarakat perkotaan yang bertumpu pada sektor non-pertanian (perdagangan, industri,birokrasi).

 

 

Baca : Pengertian Hukum Agraria

 

 

 

 

 

 

Sumber :

Santoso, Urip, Dr. M.H. SH., Hukum Agraria, (Jakarta : Kencan, 2014)

 

Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Ideologi Pancasila

Jimly Asshiddfqie (2011: 253), mengemukakan bahwa keberadaan Pancasila sebagai falsafah kenegaraan (staatsidee) cita negara yang berfungsi sebagai filosofische grondslag dan common platform atau kalimatun sawa di antara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara dalam kesepakatan pertama penyangga konstitusionalisme menunjukkan hakikat Pancasila sebagaj ideologi terbuka.

Konsekuensi Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah membuka ruang terbentuknya kesepakatan-kesepakatan masyarakat untuk memusyawarahkan bagaimana mencapai cita-cita dan nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya.

Pancasila sebagai ideologi Negara RI berbeda dengan ideologi Liberalisme Kapitalis yang berpaham individualistik, juga berbeda dengan ideologi Sosialis Komunis yang berpaham kolektivitas komunal. Pancasila mengakui dan melindungi baik hak-hak individu maupun hak-hak warga masyarakat, baik di bidang ekonomi maupun politik.

Ideologi Pancasila mengakui secara selaras baik kolektivisme maupun individualisme. Demokrasi yang dikembangkan bukan demokrasi di bidang politik semata, seperti dalam ideologi Liberal Kapitalis, akan tetapi juga demokrasi ekonomi. Dalam sistem kapitalisme liberal dasar perekonomian bukan usaha bersama dan kekeluargaan, namun kebebasan individual untuk berusaha. Adapun dalam sistem sosial, komunis (etatisme), negaralah yang mendominasi perekonomian, bukan warga negara baik sebagai individu maupun bersama-sama dengan warga negara lainnya (Jimly Asshiddiqie,2005:Makalah Orasi Ilmiah).

Kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara dilihat dari segi struktur tata hukum Indonesia, menempati derajat tertinggi secara hierarki yaitu norma fundamental negara (staatsfundamentalnorm), ditemukan dalam Mukadimah Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, norma di bawahnya adalah staatsgrundgezetz yaitu batang tubuh UUD Negara yang juga biasa disebut sebagai grandrecht.

A. Hamid S. Attamimi (1991:309), mengatakan bahwa Pancasila dilihat sebagai cita hukum (recktsidee) merupakan bintang pemandu.

Penempatan Pancasila sebagai staatsfundamentalnorm berarti mendudukkannya di atas UUD, sehingga Pancasila tidak termasuk dalam pengertian konstitusi karena berada di atas konstitusi.

Memperhatikan sila-sila yang terkandung dalam Pancasila, dengan jelas dan tegas mengakui eksistensi nilai-nilai kemanusiaan baik individual maupun kolektifitas, sehingga HAM dalam pandangan Pancasila sebagai ideologi negara mengakui eksistensi nilai-nilai kemanusiaan yang harus dihormati dan dihargai. Hal ini tercermin pada :

  1. sila I “Ke Tuhanan Yang Maha Esa” Pengakuan atas hak untuk beragama.
  2. sila II “Kernanusiaan yang adil dan beradab” Pengakuan eksistensi kemanusiaan, keadilan kemanusiaan dengan cara-cara yang manusiawi.
  3. Sila III “Persatuan Indonesia” Pengakuan atas kebersamaan dan persatuan.
  4. Sila IV “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan” Pengakuan atas nilai-nilai demokrasi, berkumpul mengeluarkan pendapat dan pikiran.
  5. Sila V “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” Pengakuan tentang nilai-nilai keadilan yang universal.

HAM dalam perspektif keanekaan ideologi negara sebagaimana telah diulas, masing-masing memiliki karakternya sendiri-sendiri, hal mana dapat dicermati bahwa HAM dalam pandangan Eropa Barat dan Amerika yang berideologi individualistik yang menumbuhkan paharn Liberalis Kapitalis menjunjung tinggi nilai kemanusiaan secara individual. HAM fokus pada nilai individualistik kemanusiaan.

Lain halnya dengan negara yang menganut ideologi Sosialis Komunis, dimana HAM dipandangnya sebagai hak kolektivitas masyarakat, sehingga konsentrasi HAM tertuju pada manusia secara komunal bukan individual.

Bagi negara yang menganut ideologi Islam memandang HAM sebagai hak kodratiah dan insaniah manusia, sehingga fokusnya terkonsentrasi pada kemanusiaan itu sendiri (humanistik) manusia individual sama dengan manusia kolektivitas yang membedakannya hanya yang taqwa di antara mereka.

Indonesia sebagai bangsa yang memilih Pancasila sebagai ideologi negara, memandang HAM sebagai hak-hak kodratiah dan Fundamental kemanusiaan, sehingga konsentrasi HAM sifatnya tertuju baik bagi individual maupun bagi kolektivitas manusia. Hal tercermin dalam sila-sila Pancasila.

Dilihat dari segi prototipe ideologi, maka negara penganut ideologi sosialis komunis yang komunal atau kolektivitas, merupakan ideologi tertutup yang konsep HAMnya sangat rigid dan statis ditetapkan oleh negara yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun juga.

Negara-negara Liberal Kapitalis yang ditandaj dengan ideologi individualistik lebih bersifat fleksibel dinamis, hal ini tidak terlepas dari perjalanan panjang sejarah perjuangan penganutnya.

Negara-negara yang berideologi Islam, juga menganut ideologi terbuka sepanjang tidak bertentangan dengan Alquran Sunnah Rasul, hal ini ditandai dengan pengakuan tentang Ij’tihad, Ij’ma dan Qias dalam Islam.

Pancasila sebagai ideologi Negara Indonesia, termasuk prototipe ideologi terbuka karena pancasila telah membuka ruang-ruang interpretatif tentang nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

 

 

 

Baca :

HAM Menurut Ideologi Negara Barat Liberal Kapitalis

HAM Menurut Ideologi Sosialis Komunis

HAM Menurut Ideologi Islam

 

 

Sumber :

Nurul Qamar, “Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi”,(Jakarta:Sinar Grafika, 2016)

Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Ideologi Negara Barat Liberal Kapitalis

Konsep Barat liberal dalam perjalana sejarah kemanusiaan telah menganut filosofi individualistik. Artinya manusia sebagai subjek hukum pribadi (perzoonlijk) memiliki hak-hak individual yang harus dihormati sebagai hak bawaan sejak kelahirannya. Karena itu, dalam konsep Barat hak-hak individu sangat dihormati dan dihargai sebagai hak yang harus mendapat perlindungan oleh negara dan pemerintah sebagai wujud penghormatan atas nilaLnilai individualistik kemanusiaan.

Miriam Budiardjo (2008:213), mengatakan bahwa gagasan pemikiran tentang penghormatan dan penghargaan HAM di Eropa, terutama di Eropa Barat bermula pada abad XVII dengan munculnya konsep tentang hukum alam (natural law) dan hak-hak aIamiah (natural right). Beberapa abad sebelum itu di Inggris (abad pertengahan) masalah tentang hak sudah mulai ramai dibicarakan.

Inggris pada tahun 1215 yang dipimpin oleh Raja John telah menandatangani suatu piagam perjanjian dengan kaum bangsawan yang dikenal dengan Magna Charta. Inggris pada waktu itu yang bersifat feodal absolut, telah dipaksa oleh kaum bangsawan untuk mengakui hak-hak dari golongan bangsawan sebagai kompensasi untuk dukungan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan perang di kala itu.

Hak yang dijamin oleh raja sebagaimana tertuang dalam Piagam Perjanjian (Magna Charta), adalah hak politik dan sipil yang mendasar, seperti hak untuk diakui kepemilikannya atas tanah dan hak untuk diperiksa di muka hakim (habeas corpus). Meskipun awalnya hak-hak itu hanya dinikmati oleh kaum bangsawan, akan tetapi dalam perkembangannya kemudian hak-hak itu juga menjadi bagian dari hak semua warga negara.

Memasuki abad XVII sampai abad XVIII pemikiran tentang hak asasi mengalami kemajuan pesat di Eropa, di mana konsep tentang kekuasaan raja yang diperolehnya berdasarkan pemberian Tuhan atau wahyu Ilahi (Devine Right of Kings) atau hak suci raja sebagai dasar legitimasi kekuasaan absolutisme raja mulai dipertanyakan dan digugat, oleh karena banyaknya raja yang bertindak sewenang-wenang.

Dampak dari kemajuan-kemajuan ekonomi rakyat dan meningkatnya taraf pendidikan rakyat memunculkan golongan baru yaitu Borjuis (golongan ekonomi mapan dan berpendjdikan), maka golongan bangsawan, golongan Borjuis bersekutu dan menyatu dengan rakyat menghendaki agar legitimasi kekuasaan king dan hubungannya dengan rakyat supaya didasarkan atas sesuatu yang rasional. Karenanya harus ada kontrak sosial dan politik antara king dengan rakyat.

Pemikiran-pemikiran pembaharuan tersebut, tercermin dalam gagasan dari Filsuf-filsuf masa reinans (pencerahan) atau “(Enlightenment) yang menganut paham liberalisme, seperti Thomas Hobbes (1588-1679), Jhon Locke (1632-1704), De la Montesquieu (1689-1755), JJ. Rousseau (1712-1778), sekalipun mereka tersebut berbeda dalam interpretasi, namun semuanya membayangkan suatu masa lalu di mana manusia hidup dalam keadaan alami (nature). Dalam keadaan alam ini semua manusia sama martabatnya (equal) tunduk pada hukum alam, dan memilikj hak-hak alam yang dalam perkembangannya mengharuskan manusia untuk menggunakan rasio dalam menata kehidupan bernegara, sehingga diperlukan adanya kontrak antara penguasa dengan rakyat yang kemudian melahirkan teori kontrak sosial dan Teori Rasionalitas (Miriam Budiardjo,2008:212).

Hak-hak alamiah manusia dimaksudkan, adalah hak atas hidup (life), hak kebebasan (liberty) dan hak kepemilikan (property) dan untuk itu maka penguasa harus memerintah dengan persetujuan rakyat (government by consent). Hak-hak ini, sifatnya melekat secara individual pada manusia. Karenanya dapat dikatakan bahwa dunia Barat dan Amerika umumnya memandang HAM sebagai hak individual yang melekat secara interen pada diri manusia.

Konsep Barat tentang HAM adalah individualistik, sesuai dengan paham kebebasan dan kemerdekaan individual (freedom and liberty individuale), yang menjadi ideologi negaranya, sehingga kapitalis/liberalisme tumbuh subur di Eropa Barat pada umumnya dan Amerika.

 

 

Baca :

HAM Menurut Ideologi Pancasila

HAM Menurut Ideologi Sosialis Komunis

HAM Menurut Ideologi Islam

 

Sumber :

Nurul Qamar, “Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi”,(Jakarta:Sinar Grafika, 2016)

Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Ideologi Sosialis-Komunis

Dapat dikatakan bahwa ideologi sosialis-komunis, adalah kebalikan dari prinsip ideologi kapitalis atau liberalisme yang berkembang di Eropa dan Amerika pada umumnya. Ideologi Sosialis-Komunis menempatkan individu sebagai sampingan dari kolektifitas, sehingga hak-hak individu harus tunduk pada hak-hak kolektifitas yang diatur oleh negara demi pemerataan.

Meninjau pandangan sosialis-komunis terhadap HAM, tidak dapat dilepaskan dengan Rusia (Uni Soviet), oleh karena pada negara inilah mula kali munculnya paham tersebut sebagaj pengembangan dari ajaran Karl Marx, Marxisme dan Leninisme, yang kemudian berkembang baik di bagian timur Eropa maupun di negara-negara Asia (Jimly Asshiddiqie, 201 1:245).

Pada tahun 1917 di Rusia telah terjadi Revolusi yang menentang Tsar, yang dipimpin oleh Lenin (1870-1924) revolusi yang djpelopori oleh golongan komunis itu telah berhasil mendirikan negara baru berdasarkan ideologi Marxisme-Leninisme (Marxisme sesuai tafsiran Lenin) atau komunisme (Miriam Budiardjo,2008:217).

Revolusi itu telah membawa penderitaan besar bagi kalangan atas (high class), terutama setelah Stalin mengambil alih pimpinan pada tahun 1924, dengan kebijakannya yang sadis di mana semua orang yang dianggap anti revolusioner dibunuh dan ditawan dalam kamp-kamp konsentrasi.

Setelah Perang Dunia II berakhir, Uni Soviet berhasil tampil pada panggung politik dunia Internasional sebagai pesaing Amerika Serikat yang adidaya sampai pada akhir tahun 1989 ketika Uni Soviet runtuh sebagai nation state dan terpecah-pecah menjadi beberapa negara, sehingga Uni Soviet ibarat lenyap ditelan bumi sebagai  simbol komunisme dan pendekar dunia kedua pesaing Amerika.

Ideologi Sosialis-Komunis lebih menekankan pada hak-hak masyarakat dan negara di bawah pengendalian ketat oleh negara, dibanding hak-hak individu. sosialis komunis memperjuangkan dengan gigih kepentingan rakyat pekerja dengan memperkuat dan mengembangkan sistem sosialis, karena komando tertinggi ada di tangan sosialis yang dilaksanakan oleh negara, jika suatu hak dianggap sebagai ancaman terhadap ideologi komunis, maka hak itu tidak memperoleh perlindungan, karenanya HAM sangat terbatas maknanya. Sosialis komunis memandang HAM hanya dikala hak-hak itu untuk kepentingan warga negara dalam arti masyarakat secara kolektifitas bukan sebagai individu dan hak-hak mana menopang perjuangan sosialis komunis.

 

 

Baca :

HAM Menurut Ideologi Pancasila

HAM Menurut Ideologi Negara Barat Liberal Kapitalis

HAM Menurut Ideologi Islam

 

 

 

 

Sumber :

Nurul Qamar, “Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi”,(Jakarta:Sinar Grafika, 2016)

Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Ideologi Islam

Jika HAM dalam pandangan dunia Barat dan Amerika bersandar pada ideologi Individualistik dan sosialis komunis bersandar pada ideologi kolektifitas atau komunal, maka Islam tidak terjebak alternatif salah satu dari paham tersebut, melainkan memilih toleransi demi kepentingan harkat dan martabat kemanusiaan sebagai ciptaan yang diberi derajat tertinggi di muka bumi.

Islam mengakui dan menghormati hak-hak personal individual manusia sebagai nikmat karunia yang dianugerahkan Tuhan Allah SWT dan mengakui dan menghormati hak-hak kolektivitas sebagai hak publik dalam rangka menata kehidupan di muka bumi dengan konsep halblun minannas wahablum minallah.

Islam meletakkan hak-hak individu dalam penggunaannya memberi manfaat baik bagi manusia individu maupun bagi manusia lainnya (manusia yang baik yang dapat memberi manfaat bagi manusia lainnya). Hak-hak publik yang dikelola oleh negara harus memberi maslahat bagi masyarakat luas termasuk individu-individu yang harus ditanggung oleh negara.

Pandangan Islam tentang HAM dengan tegas dan jelas dapat dicermati dalam Piagam Madinah (Konstitusi Madinah) sebagai perjanjian yang diadakan oleh Rasulullah Muhammad SAW dengan beberapa golongan dikala itu, yang secara substansil mengakomodir HAM di bidang Politik, dibidang sosial, ekonomi, budaya, dan agama.

Penegasan tentang pandangan Islam tentang HAM di dunia internasional dideklarasikan di Kairo pada Tahun 1990 (Cairo Declaration on Human Right in Islam 1990). Naskah tentang HAM Deklarasi Kairo disusun selama 13 tahun dengan perundingan-perundingan yang diadakan oleh negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam sedunia.

Secara garis besar HAM yang diatur dalam Deklarasi tersebut, meliputi HAM di bidang Ekonomi, bidang persamaan atau equal, bidang gender, bidang hak hidup atau life, bidang pekerjaan, medis dan kesehatan, penghidupan yang layak dan pendidikan.

Namun menurut Khalid M. Ishaque, dalam tulisannya yang berjudul “Human Rights in Islamic Law” Hukum HAM dalam Hukum Islam, termuat dalam “ The Review, International Commission of jurits, 197430-39), telah merinci HAM menurut pandangan Islam ke dalam sebelas butir sebagai berikut:

  1. Hak untuk hidup.
  2. Hak untuk mendapat keadilan.
  3. Hak persamaan.
  4. Kewajiban untuk memenuhi apa yang sesuai dengan hukum serta hak untuk tidak patuh kepada apa yang tidak sesuai dengan hukum.
  5. Hak kebebasan.
  6. Hak kebebasan kepercayaan.
  7. Hak untuk menyatakan kebenaran.
  8. Hak mendapatkan perlindungan terhadap penindasan karena perbedaan agama.
  9. Hak mendapatkan kehormatan dan nama baik.
  10. Hak ekonomi.
  11. Hak untuk memiliki.

Sebelas butir konsepsi HAM dalam pandangan Islam tersebut di atas, menarik diurai dan dibentangkan dengan merujuk pada nasnas Alquran.

Hak untuk hidup  menurut Alquran, nyawa manusia itu suci. “Kamu jangan membunuh jiwa yang telah dimuliakan Tuhan, kecuali dengan sesuatu sebab yang adil” (QS. 17:3). Demikian pula dalam (QS. 5:32) disebutkan bahwa “Barangsiapa membunuh seseorang selain karena membunuh orang lain atau karena membuat kekacauan di atas bumi, ia seolah-olah telah membunuh seluruh umat manusia, barangsiapa memberikan kehidupan kepada suatu jiwa, ia seakan-akan telah menghidupkan seluruh manusia”.

Hak untuk memperoleh keadilan (Right to justice), merupakan salah satu tugas kerasulan Nabi Muhammad SAW Tugas utama dan pertama Nabi Muhammad SAW adalah untuk menegakkan keadilan. Tugas ini merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat dan badan-badan pemerintahan. “Hai orang-orang yang beriman, berdiri teguhlah untuk Allah, sebagai saksi dalam keadilan dan jangan sampai rasa permusuhan suatu golongan terhadap kamu menjadikan kamu bertindak atau berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena itu lebih dekat kepada taqwa. Dan takutlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Tahu tentang apa yang mereka lakukan (QS. 5:8).

Hak persamaan (Equal rights), dalam Alqur’an hanya menunjukkan satu kriteria yang dapat menjadikan seseorang lebih tinggi dari yang lainnya, yaitu kelebihan taqwanya. Perbedaan atas dasar keturunan, kesukuan, warna kulit atau tanah air tidak diperhitungkan. “Hai manusia! Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan Kami telah menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling berkenalan. Sesungguhnya yang paling mulia dalam pandangan Allah adalah yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mangetahui dan Maha Sadar (QS,49:13).

Kewajiban memenuhi apa yang sesuai dengan hukum, dan hak untuk tidak patuh terhadap apa yang tidak bersesuai dengan hukum (Supremation of law and Law enforstmen). Telah diperintahkan bahwa “Dan saling tolong menolonglan kamu‘untuk kebaikan dan ketaqwaan dan jangan untuk dosa dan permusuhan” (QS. 5:2).

Hak kebebasan (Liberty Rights), adalah salah satu fitrah manusia, sehingga tidak seorangpun apakah ia nabi atau raja yang dapat merampasnya dengan cara-cara yang tidak benar (QS. 3:79). Karenanya perbuadakan harus dienyahkan di muka bumi.

Hak kebebasan dalam kepercayaan adalah pilihan spritual bagi manusia sesuai fitrah kemanusiaannya sehingga dalam Islam tidak boleh ada paksaan dalam beragama. (QS. 2:256).

Hak untuk menyatakan kebenaran atau pendapat (Rights to truth). Bagi orang beriman terlekat kewajiban baginya untuk menyatakan kebenaran, pendapat yang benar tanpa harus merasa takut meskipun itu pahit baginya “Kullil Haq’u Walaukana Muran” (QS. 4:135).

Hak mendapatkan perlindungan terhadap penindasan karena perbedaan agama, merupakan konsekuensi dari dilarangnya suatu paksaan dalam beragama. (QS. 5:48 dan QS. 6:108).

Hak untuk mendapatkan kehormatan dan nama baik, merupakan salah satu unsur kelanggengan masyarakat, karenanya dalam Islam, perlindungan terhadap nama baik dan kehormatan anggota masyarakat merupakan unsur utama dalam nilai-nilai sosial yang harus dijaga oleh setiap orang, terutama badan-badan pemerintahan (QS. 33:60-61 dan QS. 49:12).

Hak ekonomi (Rights to economic), dalam Islam telah digariskan  bahwa setiap orang berkewajiban memperoleh pendapatan dan penghasilan secara legal, memberikan sumbangan kepada dana umum (Baitul maal) yang disediakan bagi orang-orang yang membutuhkan. (QS.51, QS.19, QS.76:8, QS.2:188, QS.46;19, QS.39:70, QS.7:32, QS.53:39).

Hak untuk memiliki (Rights to property), dalam Islam telah ditegaskan bahwa “Jika Shalat telah kau tunaikan, maka bertebaranlah di muka bumi untuk mencari karunia Tuhanmu, dan banyak-banyaklah mengingat Allah, semoga beroleh kesejahteraan/kemakmuran” (QS. 62:10).

Jika dikaji lebih mendalam tentang pandangan ideologi Islam tentang HAM, maka dapat dikatakan ideologi Islam merupakan ideologi humanistik, karena Islam menempatkan manusia sebagai sentral dalam kehidupan di muka bumi. Manusia diberi derajat tertinggi sebagai khalifah, wakil Tuhan di muka bumi. Islam memandang manusia individu sama dengan manusia kolektivitas, yang membedakannya hanya taqwa di antara mereka.

 

 

 

Baca :

HAM Menurut Ideologi Pancasila

HAM Menurut Ideolgi Sosialis Komunis

HAM Menurut Ideologi Negara Barat LIberal Kapitalis

 

 

 

 

 

Sumber :

Nurul Qamar, “Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi”,(Jakarta:Sinar Grafika, 2016)

PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) INDONESIA

Sebagai dasar pemikiran yang melatar belakangi dibentuknya UU Pengadilan HAM di Indonesia yaitu terletak pada bagian Menimbang Butir a-d Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang telah mengisyaratkan yaitu :

  1. Bahwa HAM merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgerng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun.
  2. Bahwa untuk ikut serta memelihara perdamaian dunia dan menjamin pelaksanaan HAM serta memberi perlindungan, kepastian, keadilan dan perasaan aman kepada peroranagan ataupun masyarakat, perlu segera dibentuk suatu pengadilan HAM untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat sesuai dengan ketentuan pasal 104 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.
  3. Bahwa pembentukan pengadilan HAM untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat telah diupayakan oleh pemerintah berdasarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang no. 1 Tahun 1999 tentang pengadilan HAM yang dinilai tidak memadai, sehingga tidak disetujui oleh DPR menjadi UU dan oleh karena itu PERPU tersebut perlu dicabut.
  4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam b dan c perlu dibentuk UU tentang Pengadilan HAM.

Dasar Hukum Peradilan HAM

Dasar hukum peradilan HAM di Indonesia, dapat dirujuk dari beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

  • UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.
  • UU No. 14 Tahun 1970, Jo. UU No. 35 Tahun 1999, Jo UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
  • UU No. 2 Tahun 1986, Jo. UU No. 8 Tahun 2004 tentang Pengadilan Umum.
  • UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM.
  • UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Kedudukan pengadilan HAM di Indonesia adalah sebagai pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM yang berat yang masuk dalam lingkungan Peradilan Umum (Pasal 1 Butir 3 jo. Pasal 2 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM).

Sistem Peradilan HAM

sistem peradilan HAM Indonesia dapat dibagi atas dua, yaitu :

  1. Peradilan khusus HAM
  2. Peradilan Ad Hoc HAM

Peradilan khusus HAM yang diselenggarakan dalam lingkungan pengadilan umum diadakan untuk pelanggaran HAM yang berat. Peradilan Ad Hoc HAM yang diselenggarakan dalam lingkungan Pengadilan Umum diadakan untuk pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 26 Tahun 2000.

Kompetensi Peradilan HAM

Kompetensi Peradilan khusus HAM yang berada dalam lingkungan Pengadilan Umum, adalah : “Memeriksa dan memutus perakara pelanggaran HAM yang berat baik yang terjadi dalam wilayah teritorial NKRI maupun diluar wilayah dimaksud yang dilakukan oleh WNI”.

Kompetensi Peradilan Ad Hoc HAM, adalah : “Memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum diberlakukannya UU No. 26 Tahun 2000”.

 

 

Sumber :

Nurul Qamar, “Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi”,(Jakarta:Sinar Grafika, 2016)

 

3 TIPE NEGARA HUKUM

Dari segi pendekatan akademik, negara hukum dapat ditinjau dari tida tipe, yaitu negara hukum klasik atau liberal, negara hukum formil atau negara undang-undang dan negara hukum materiil atau substantif.

Menurut Prof Utrecht, negara hukum dibedakan antara negara hukum formil atau negara hukum klasik, dan negara hukum materil atau negara hukum modern.

Berkenaan hal tersebut, Munir Faudy mengemukakan bahwa konsep negara hukum dapat dibedakan ke dalam tiga tipe. Demikian pula dikatakan oleh Astim Riyanto bahwa negara hukum terdiri atas:

  1. Tipe negara hukum liberal.
  2. Tipe negara hukum formil.
  3. Tipe negara hukum materiil atau substansial.

Untuk lebih jelasnya terkait tiga tipe negara hukum, maka akan diuraikan satu persatu sebagai berikut :

1. Tipe Negara Hukum Liberal atau Klasik

Negara hukum liberal adalah negara hukum dalam arti kata sempit, yang tugasnya sesuai dengan jiwa jaman liberal, yang tidak lain hanya mempertahankan dan melindungi ketertiban sosial ekonomi berdasarkan asas Laissez faire, Laissez aller. 

Negara tipe ini, hanya sebatas menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, sehingga secara sindiran biasa disebut satpam atau lebih halus sebaga negara polisi jaga malam (Nachtwachterstaat). Tipe negara ini biasa juga disebut dengan negara klasik.

Prof. Utrecht mengatakan bahwa ditinjau dari segi politik, tugas pokok dari negara hukum liberal atau Nachtwachterstaat yaitu hanya menjamin dan melindungi kedudukan ekonomis dari mereka yang menguasai alat-alat pemerintahan dalam arti yang luas.

Nachtwachterstaat itu tak lain adalah ruling class, yang merupakan benar-benar suatu golongan ekslusif dalam masyarakat. Dalam keadaan demikian, nasib dari golongan masyarakat yang bukan termasuk ruling class , tidak dihiraukan oleh alat-alat pemerintah, sehingga lapangan pekerjaan alat-alat pemerintah tidak luas. Karenanya pada tipe ini, disebut juga negara yang memisahkan antara negara dan masyarakat.

Pada tipe negara hukum liberal, tiap turut campur negara dalam perekonomian dan segi-segi lain penghidupan sosial dalam masyarakat dilarang secara tegas. Negara tipe ini mempertahankan suatu staatsonthouding secara penuh, yaitu suatu pemisahan antara negara dengan masyarakat. Pemerintah negara tipe ini hanya bertugas membuat dan mempertahankan hukum, atau dengan kata lain hanya menjaga keamanan dalam arti sempit (keamanan senjata saja).

2. Tipe Negara Hukum Formil

Negara formal adalah negara hukum dalam arti sempit, atau biasa juga disebut sebagai negara undang-undang, oleh karena implementasi penyelenggaraan pemerintahan negara didasarkan hanya atas peraturan perundang-undangan yang tertulis (hukum tertulis). Tipe negara ini sangat dipengaruhi oleh paham legisme dan positivisme hukum.

Astim Riyanto mengemukakan bahwa negara hukum formal adalah dimaksudkan sebagai negara dimana pemerintahannya dan seluruh cabang pemerintahannya tunduk kepada hukum tertulis yang berlaku, seperti konstitusi dan undang-undang. Contoh tipe negara hukum ini adalah yang dikembangkan oleh ahli hukum Jerman Friedrich Julius Stahl yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

  1. Pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM)
  2. Pemisahan kekuasaan.
  3. Pemerintahan dijalankan berdasarkan undang-undang (hukum tertulis)
  4. Pengadilan administrasi.

Berkenaan dengan hal tersebut, Prof. Jimly A. mengatakan bahwa negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis.

Jadi pada negara hukum formil hanya berlandaskan pada kaidah-kaidah hukum tertulis yang telah terkodifikasi, sehingga orientasi tujuan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahannya hanyalah untuk perwujudan kepastian hukum menurut undang-undang, maka disebut sebagai negara undang-undang.

Negara hukum formil yang lebih lanjut disebut sebagai negara undang-undang, tidak menyentuh aspek-aspek dan nilai-nilai serta rasa keadilan dalam masyarakat. Kebenaran menurut tipe negara ini adalah kebenaran menurut undang-undang, bukan menurut hukum, nilai dan rasa keadilan.

3. Tipe Negara Hukum Materil dan Negara Hukum Substantif

Jika pada negara undang-undang hanya berpijak pada peraturan perundang-undangan dan orientasi pada penegakan undang-undang dengan tujuan mewujudkan kepastian hukum, maka pada tipe negara hukum materil atau biasa juga disebut dengan negara hukum substansial, tidak demikian halnya, oleh karena pada tipe negara hukum materil penyelenggaraan pemerintahan negara didasarkan atas hukum dan keadilan dengan tujuan untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang mencerminkan nilai dan rasa keadilan masyarakat. Hukum tidak dimaknai hanya sebatas peraturan perundang-undangan, akan tetapi hukum dimaknai baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis sebagai asas-asas, nilai-nilai fundamental yang terakumulasi diyakini hidup dalam masyarakat.

Tipe negara hukum materil ini, juga disebut sebagai negara hukum modern atau biasa pula disebut sebagai negara dengan tipe welfare state moderne, dimana negara dituntut secara etis dan moral untuk berperan luas untuk terwujudnya kepentingan masyarakat dalam arti kata seluas-luasnya demi hukum dan keadilan.

Jimly Asshiddiqie, dalam kaitan tersebut mengatakan bahwa negara hukum materil yang lebih mutakhir dari negara hukum formil, mencakup pula pengertian keadilan didalamnya.

Wolfgang Friedman dalam bukunya yang berjudul “Law in a changing society” membedakan antara rule of law dalam arti formil yaitu dalam arti organized punlic power, dan rule od law dalam arti materil yaitu the rule of just law.

Pembedaan tersebut dimaksudkan bahwa dalam konsepsi negara hukum itu, keadilan tidak serta merta akan terwujud secara substantive, terutama karena pengertian orang mengenai hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh aliran pemikiran hukum formil dan dapat pula dipengaruhi oleh pemikiran hukum materil.

Jika hukum dipahami secara kaku dan sempit dalam arti peraturan perundang-undangan semata, niscayaa pengertian negara hukum yang dikembangkan juga dalam arti sempit dan terbatas serta belum tentu menjamin keadilan substantif. Karena itu disamping istilah rule of law juga dikembangkan istilah the rule of just law, untuk memastikan bahwa dalam pengertian tentang the rule of law tercakup pengertian keadilan yang lebih esensial daripada sekedar memfungsikan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit. Kalaupun istilah yang digunakan tetap the rule of law , pengertian yang bersifat luas itulah yang diharapkan dicakup dalam istilah the rule of law yang digunakan untuk menyebut konsepsi tentang negara hukum zaman sekarang.

Negara dengan tipe ini negara hukum materil yang juga biasa disebut sebagai negara hukum modern, menurut Prof. Untrecht adalah “Modern Rechstaat” negara yang mengutamakan kepentingan seluruh rakyat, yaitu suatu tipe negara yang sejak lahirnya abad XIX memasuki awal abad XX yang berkembang di Eropa Barat terkenal dengan istilah “welfare state” atau dengan istilah lain adalah “welvaarstaat” atau “wohlfahrstaat” moderne.

Pemerintahan negara pada tipe ini bertugas untuk menjaga keamanan dalam arti kata seluas-luasnya, yaitu keamanan sosial di segala lapangan masyarakat. Pada tipe negara hukum modern tersebut, pemerintah dipaksa dan dituntut turut serta secara aktif dalam pergaulan sosial sehingga kesejahteraan sosial bagi semua orang dapat terwujud dan terpelihara dengan baik. Karenanya pemerintah mempunyai tugas yang sangat luas, yakni menyelenggarakan kepentingan umum, dan dalam rangka itu pula pemerintah diberi tugas “Bestuurzorg” yakni penyelenggaraan kesejahteraan umum yang meliputi segala lapisan dalam kehidupan masyarakat untuk sebesar-besarnya demi kepentingan dan kemakmuran rakyat.

 

 

 

Sumber :

Nurul Qamar, “Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi”,(Jakarta:Sinar Grafika, 2016)