Euforia Berlebihan

Hal ini memang sering terngiang di pikiran bahwa Euforia berlebihan merupakan hal yang kurang bagus untuk dilakukan….

Euforia atau perasaan senang yang berlebihan ini tidak dapat kita prediksi datangnya seiring dengan kegiatan dan tindakan yang kita lakukan…..

Suatu hal yang membuat Euforia merupakan hal yang tidak bagus yaitu apabila Euforia ini ditimbulkan seiring dengan adanya orang yang tersakiti….

Misalnya ejekan, Penghakiman, atau Bully, dan lain hal yang menimbulkan kesenangan dengan mentertawakan sisi negatif dari orang lain….

Tentu saja itu hal yang tidak benar…. Namun kenapa masih banyak diantara kita yang melakukannya?

Jawabannya ada pada diri kita sendiri….

Jawabannya ada pada lingkungan kita sendiri….

Jawabannya ada pada teman-teman kita sendiri….

Jawabannya ada pada hubungan kita terhadap hal yang berkaitan dengan Euforia itu…. apakah itu sebab atau akibatnya…..apakah itu teman, sahabat, atau musuh atau mungkin lawan kita….

Percayalah saya pernah mengalami hal yang mungkin bisa dibilang sangat memalukan dan sangat mengecewakan tentang Euforia yang berlebihan….

Bukan tentang siapa dengan siapa, tapi tentang siapa dengan apa yang diperbuat…..

Kontrol sosial memang sangat penting, namun pendekatan periuasif saya rasa lebih penting untuk merealisasikan dari kontrol tersebut….

Saya rasa kontrol ini dapat menjadi garis pemutus suatu hubungan apabila dilakukan dengan feed back yang tidak tepat atau negatif….

Mungkin ini juga kekeliruan yang dilakukan, namun apa yang bisa diperbuat? kata-kata telah keluar bagai alunan musik Metallica…. Keras, Cadas, dan Tepat Sasaran

Semua sudah memiliki akibat hukum, akibat sosial, dan akibat terpenting tentang bagaimana kita bertindak kedepan….

Mungkin deretan huruf diatas sulit untuk dimengerti dan dipahami secara sistematis…

Tapi percayalah bahwa mereka berkaitan dan disusun dengan makna yang sangat dalam bagai lukisan Leonardo Da Vinci Penuh Misteri …

 

Terakhir saya ucapkan terimakasih..

Salam Hangat,  

Dedek Buana

 

 

Makalah Hukum Acara Peradilan HAM : Upaya Hukum

BAB I

PENDAHULUAN

 

  1. Latar Belakang

Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang telah dipunyai seseorang sejak ia dalam kandungan. HAM berlaku secara universal. Dasar-dasar HAM tertuang dalam deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat (Declaration of Independence of USA) dan tercantum dalam UUD 1945 Republik Indonesia, seperti pada pasal 27 ayat 1, pasal 28, pasal 29 ayat 2, pasal 30 ayat 1, dan pasal 31 ayat 1. Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun. Sebagai warga negara yang baik kita mesti menjunjung tinggi nilai hak azasi manusia tanpa membeda-bedakan status, golongan, keturunan, jabatan, dan lain sebagainya. Usaha untuk melindungi hak asasi manusia atau HAM sudah diperdebatkan sejak waktu menyusun rancangan UUD 1995 di Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) antara SoekernoSupomo di satu pihak dan Hatta-Muh. Yamin di lain pihak. Menurut Soekarno-Soepomo, negara yang hendak didirikan berdasarkan paham kekeluargaan, sedangkan HAM adalah buah dari paham individualisme, sehingga HAM tidak perlu dimasukkan dalam UUD.[1]

Penambahan rumusan HAM ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 bukan semata-mata karena hendak mengakomodasi perkembangan pandangan mengenai HAM yang makin penting sebagai isu global, melainkan karena hal itu merupakan salah satu syarat negara hukum. Sejauh mana negara memberikan perlindungan terhadap pelaksanaan HAM, dewasa ini sering dijadikan sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat peradaban, tingkat demokrasi dan tingkat kemajuan suatu negara. [2]

Karena banyak sekali terjadi pelanggaran HAM, maka banyak sekali pula tekanan-tekanan, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri agar ada perlindungan HAM di Indonesia. Untuk menanggapi tekanan-tekanan tersebut, dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 telah dibentuk Komisi Nasional Hak Manusia yang kegiatannya anatara lain adalah memantau dan menyelidiki pelaksanaan HAM serta memberikan pendapat, pertimbangan, dan saran kepada badan pemerintahan negara mengenai pelaksanaan HAM. Ternyata Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tidak mendapat persetujuan dari DPR untuk menjadi undang-undang dan sebagai gantinya ditetapkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang mulai berlaku pada tanggal 23 November 2000 dengan mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Di Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 disebutkan bahwa dengan adanya Undang-Undang ini diharapkan dapat melindungi HAM, baik perseorangan maupun masyarakat dan menjadi dasar dalam penegakan, kepastian hukum, keadilan dan perasaan aman, baik bagi perseorangan maupun masyarakat terhadap pelanggaran HAM yang berat.

Pengadilan Hak Asasi Manusia merupakan pengadilan yang memeriksa danmengutus segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat, pelanggaran hakasasi manusia terdiri dari genosida dan kejahatan kemanusiaan. Pasal 8 Undang-UndangNomor 26 tahun 2000, Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia memberikandefinisi tentang kejahatan genosida. Genosida adalah setiap perbuatan yangdilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atausebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis kelompok agama, dengan cara:

  1. Membunuh anggota kelompok;
  2. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggotaanggotakelompok;
  3. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahansecara fisik baik seluruh maupun sebagian;
  4. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran didalamkelompok; atau
  5. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 memberikan definisi terhadap kejahatan kemanusiaan kejahatan terhadap kemanusiaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:

  1. Pembunuhan;
  2. Pemusnahan;
  3. Perbudakan;
  4. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
  5. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenangwenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional.
  6. Penyiksaan;
  7. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
  8. Penganiyaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
  9. Penghilangan orang secara paksa; atau
  10. Kejahatan appertheid. [3]

 

Lembaga pengadilan hak asasi manusia merupakan pengadilan khususyang selanjutnya disebut dengan pengadilan HAM yang berada dalam lingkunganPeradilan Umum yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000tentang pengadilan hak asasi manusia. Pembentukan pengadilan hak asasi manusiamerupakan wujud nyata yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam rangkaperlindungan terhadap hak asasi manusia dari segala ancaman mengingat bahwa hakasasi manusia merupakan hak asasi yang bersifat fundamental yang tidak dapatdikurangi dalam keadaan apapun. Perlindungan terhadap hak asasi manusia yangdimiliki oleh warga negara indonesia merupakan kewajiban konstitusional negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia yang mengatur bahwa Negara wajib melindungi hak asasi seluruhwarganya guna terciptanya ketentraman, keadilan serta mewujudkan negara hukumyang sesungguhnya.

Pengadilan Hak Asasi Manusia didirikan hanya untuk mengadili pelanggaran HakAsasi manusia yang berat saja, yakni Genosida dan pelanggaran kejahatankemanusiaan. Sementara kejahatan terhadap Hak Asasi Manusia yangdikualifikasi dengan ringan diadili di sidang pengadilan pidana biasa, diPengadilan Negeri atau Pengadilan Militer sesuai dengan status hukumterdakwanya.Pengadilan Hak Asasi Manusia juga berwenang memeriksa dan mengutus perkara pelanggaran Hak Asasi manusia yang berat yang dilakukan di luar batas teritorialnegara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia.

Mengenai hukum acara yang berlaku atas perkara pelanggaran HAM yang berat, Pasal 10 menentukan bahwa dalam hal tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, hukum acara atas perkara pelanggaran HAM yang berat, dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana.

Dengan demikian, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, upaya hukum, pelaksanaan putusan pengadilan serta pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan atas perkara pelanggaran HAM yang berat, jika tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, maka hukum acara atas pelanggaran HAM yang berat tersebut, dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana.[4]

Pengadilan HAM memiliki jangka waktu selama 180 (seratus delapan puluh) hari untuk memeriksa dan memutus perkara Pelanggaran HAM yang Berat terhitung sejak perkara tersebut dilimpahkan ke Pengadilan HAM.

Bila para pihak tidak menerima atau puas apa yang telah menjadi putusan Majelis Hakim di tingkat Pengadilan HAM, maka dapat ditempuh upaya hukum. Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang ini (KUHAP). Dalam makalah ini akan dibatasi mengenai pembahasan tentang Hukum Acara dalam Peradilan HAM yaitu terbatas pada Upaya Hukum.

  1. Rumusan Masalah

Sesuai dengan uraian latar belakang tersebut diatas, maka dapat diajukan beberapa rumusan masalah, yaitu :

  1. Bagaimana proses upaya hukum dalam Peradilan Hak Asasi Manusia?
  2. Bagaimana perbandingan upaya hukum dalam Peradilan Hak Asasi Manusia dengan Peradilan Pidana?

 

 

 

 

BAB II

PEMBAHASAN

 

  1. Proses Upaya Hukum dalam Peradilan Hak Asasi Manusia

         Mengacu pada proses upaya hukum, maka dipandang perlu menjelaskan asas dalam peradilan HAM, yaitu Asas Hukum Acara Peradilan HAM di Indonesia adalah asas “Lex Spesialist De Rogat Legi Generally” Dalam hal tidak diatur dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000, maka berlaku UU No. 8 Tahun 1981.[5]Jadi segala jenis proses acara dalam peradilan HAM baik dari tingkat penyelidikan sampai putusan yang bersifat inkracht mengacu pada asas Lex Spesialist De Rogat Legi Generally.

Dalam Pemeriksaan tingkat pertama, oleh pasal 27 ayat (2) di temukan bahwa pemeriksaan perkara Pelanggaran HAM yang berat dilakukan oleh Majelis Hakim yang berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari:

  1. Dua (2) orang Hakim pada Pengadilan HAM yang bersangkutan.
  2. Tiga (3) orang hakim od hoc.

Oleh karena Pengadilan HAM merupakan Pengadilan pada Pengadilan Negeri, maka dimaksud dengan “2 (dua) orang hakim pada Pengadilan HAM yang bersangkutan” dalam Pasal 27 ayat (2) tersebut adalah hakim yang berasal dari Pengadilan Negeri yang bersangkutan (hakim karier).

Pada waktu Majelis Hakim Pengadilan HAM memeriksa perkara pelanggaran HAM yang berat, oleh Pasal 27 ayat (3) di tentukan bahwa Ketua Majelis Hakim adalah hakim dari Pengadilan HAM yang bersangkutan.[6]

 

Sesuai dengan Pasal 1 butir 12 KUHAP menyebutkan “Upaya Hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”.

Dua upaya hukum yang dapat ditempuh yaitu :

  1. Upaya Hukum Biasa
    1. Banding
    2. Kasasi
  2. Upaya Hukum Luar Biasa

     Peninjauan Kembali

Peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (pasal 263:1). Peninjauan ini diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya. Alasan pengajuan (pasal 263 ayat 2), apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa apabila keadaan itu sudah diketahui sebelum sidang berlangsung hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan bebas dari segala tuntutan, atau ketentuan lebih ringan (novum), apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata. Pengadilan ditetapkan.[7]

 

Pemeriksaan Tingkat Banding

Dari Pasal 32 dapat diketahui bahwa sebagai Pengadilan Tingkat Banding dari putusan Pengadilan HAM adalah Pengadilan Tinggi.

Jadi, di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tidak ada ketentuan yang menyebut bahwa Pengadilan Tingkat Banding adalah Pengadilan Tinggi HAM, misalnya dalam perkara tindak pidana ekonomi, Pengadilan Tingkat Pertama adalah Pengadilan Ekonomi, sedangkan Pengadilan Tingkat Banding adalah Pengadilan Tinggi Ekonomi (Pasal 35 ayat (2) Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1955).

Pengadilan Tinggi yang emeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat, oleh Pasal 32 ayat (1) diberikan jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi.

Oleh Pasal 32 ayat (2) ditentukan bahwa pemeriksaan tingkat banding dilakukan oleh Majelis Hakim berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas:

  1. Dua (2) orang hakim Pengadilan Tinggi yang bersangkutan.
  2. Tiga (3) orang hakim ad hoc.

Jumlah hakim ad hoc di Pengadilan Tinggi, oleh Pasal 32 ayat (3) ditentukan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) orang.

Selanjutnya, ketentuan-ketentuan tentang pengangkatan dan pemberhentian, masa jabatan dan syarat-syarat pengangkatan untuk hakim ad hoc pada Pengadilan HAM, oleh Pasal 32 ayat (4) diberlakukan untuk hakim ad hoc pada Pengadilan Tinggi.

 

Pemeriksaan Tingkat Kasasi

Pasal 33 ayat (1) menentukan bahwa Mahkamah Agung dalam hal memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat dalam tingkat kasasi, diberikan jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Mahkamah Agung.

Selanjutnya, Pasal 33 ayat (2) menentukan, bahwa pemeriksaan dalam tingkat kasasi tersebut dilakukan oleh Majelis Hakim yang berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas:

  1. Dua (2) orang hakim agung.
  2. Tiga (3) orang hakim ad hoc.

Dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (3), ayat (4) jo. ayat (5) dapat diketahui bahwa jumlah hakim ad hoc pada Mahkamah Agung sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, yang diangkat oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul DPR untuk satu kali masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Untuk dapat diangkat menjadi hakim ad hoc pada Mahkamah Agung, oleh Pasal 33 ayat (6) ditentukan harus memenuhi beberapa syarat, sebagai berikut:

  1. Warga negara RI.
  2. Bertakw kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  3. Berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun.
  4. Berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum.
  5. Sehat jasmani dan rohani.
  6. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela.
  7. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945.
  8. Memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang HAM.

 

Peninjauan Kembali

Di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tidak ada ketentuan khusus mengenai upaya hukum luar biasayang disebut peninjauan kembali.

Oleh karena itu, ketentuan mengenai peninjauan kembal terhadap putusan perkara pelanggaran HAM yang berat yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, berlaku ketentuan mengenai peninjauan kembali yang terdapat di dalam KUHAP, yaitu Pasal 263 hingga Pasal 269 KUHAP.[8]

 

  1. Perbanding Upaya Hukum dalam Peradilan Hak Asasi Manusia dengan Peradilan Pidana

Pengadilan HAM memiliki jangka waktu selama 180 (seratus delapan puluh) hari untuk memeriksa dan memutus perkara Pelanggaran HAM yang Berat terhitung sejak perkara tersebut dilimpahkan ke Pengadilan HAM. Bila para pihak tidak menerima atau puas apa yang telah menjadi putusan Majelis Hakim di tingkat Pengadilan HAM, maka dapat ditempuh upaya hukum.

  1. Dalam perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dimohonkan upaya hukum banding dan Kasasi, maka perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung yang diatur secara khusus didalam undang-undang no 26 tahun 2000  tentang peradilan hak asasi manusia, sedangkan dalam perkara pidana tidak diatur secara kusus didalam undang-undang mengenai batas waktu dalam memeriksa dan memutus suatu perkara.
  2. Dalam menangani upaya hukum perkara pelanggaran HAM yang berat pada tingkat Banding maupun Kasasi adanya Hakim ad hoc yang diangkat oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usulan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sedangkan dalam peradilan Pidana dalam menangani upaya hukum, tidak adanya hakim ad hoc yang didalam menangani upaya hukum perkara pidana. Dimana hakim ad hoc secara khusus diangkat untuk melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa pada tingkat banding dan kasasi.
  3. Dalam perkara pelangaran HAM yang berat, upaya tingkat banding dan Kasasi pemeriksaan perkara dilakukan oleh majelis Hakim yang memeriksa dan memutus berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas 2 (dua) orang hakim Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung yang bersangkutan dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc,  Sedangkan tingkat pemeriksaan dalam peradilan pidana dilakukan oleh sekurang-kurangnya tiga orang hakim dan tidak adanya hakim ad hoc yang diangkat secara khusus dalam upaya hukum peradilan pidana pada tingkat pemeriksaan.

 

 

 

 

BAB III

PENUTUP

  1. Simpulan

            Dari seluruh pembahasan diatas maka dapat diberikan beberapa kesimpulan mengenai upaya hukum yaitu terbagi atas upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa terdiri atas Banding dan Kasasi, sedangkan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali. Secara umum prosedur upaya hukum dalam peradilan HAM sama dengan upaya hukum dalam peradilan Pidana, dimana dalam UU No. 26 Tahun 2000 hanya mengatur beberapa hal khusus dalam pemeriksaan pada tingkat banding dan kasasi sedangkan pada peninjauan kembali UU No. 26 Tahun 2000 tidak mengatur secara khusus mengenai upaya hukum luar biasa yang disebut peninjauan kembali.

Jadi perbadingan antara upaya hukum peradilan HAM dengan peradilan Pidana yaitu didalam peradilan HAM pada tingkat pemeriksaan adanya Hakim ad hoc yang diangkat oleh Presiden dimana dalam proses pemeriksaan majelis Hakim yang berjumlah 5 (lima) orang, yang terdiri atas 2 (dua) orang Hakim Pengadilan Tinggi (upaya hukum banding) Hakim Agung (upaya hukum kasasi) dan 3 (tiga) orang Hakim ad hoc Tingkat Pemeriksaan Peradilan HAM. Sedangkan tingkat pemeriksaan dalam peradilan pidana dilakukan oleh sekurang-kurangnya tiga orang hakim dan tidak adanya hakim ad hoc yang diangkat secara khusus dalam upaya hukum peradilan pidana pada tingkat pemeriksaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] R. Wiyono, Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia,(Jakarta:Kencana, 2013) Hlm. 1

[2] I Made Rudita, “Jurnal Advokasi Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar”, 5:2, (Denpasar: 2015), hlm. 58

[3] Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

[4]R. Wiyono, “Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia”,(Jakarta:Kencana, 2013), Hlm.25

[5] Nurul Qamar, “Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi”,(Jakarta:Sinar Grafika, 2016), Hlm. 109

[6] R. Wiyono, “Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia”, (Kencana Prenanda Media Group 2006), hlm:57.

 

[7] Vany, “Upaya Hukum, Hukum Acara Pidana”, Diakses dari http://vanylucas92.blogspot.co.id/2013/02/upaya-hukum.html pada tanggal 24 November 2017 pukul 22.15

[8]R. Wiyono, “Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia”, (Kencana Prenanda Media Group 2006), hlm. 61

4 Cara Meningkatkan Gairah/Semangat Dalam Berolahraga

Dengan olahraga memberikan banyak hal-hal positif pada diri kita, terbuka dengan lingkungan, kondisi jasmani dan rohani yang lebih sehat…

Dalam memulai dan menyisipkan olahraga pada kehidupan kita bagi sebagian orang yang telah terbiasa mungkin merupakan hal yang biasa saja dan gampang dilakukan…

Namun, bagaimana dengan orang yang baru saja memulai dan ingin mengubah pola hidup dengan menambahkan olahraga dalam daily activity nya?

Malas mungkin menjadi hambatan utama saat kita mau memulai berolahraga, namun pada dasarnya ada energy yang lebih kuat untuk melawan rasa malas tersebut, yaitu adalah komitmen diri untuk melakukan dan menyelesaikan kegiatan ini….

Pada dasarnya ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan semangat dan gairah kita dalam berolahraga, yaitu:

  1. Set Goals

Tentukan Goals atau tujuan yang ingin anda capai, mungkin seperti tubuh yang ideal, target berat badan, atau mungkin menguatkan bagian-bagian otot tertentu…

Intinya target ini akan memberikan kita arah dalam berolahraga, sehingga kita akan berusaha untuk mencapainya… lagi-lagi komitmen yang diperlukan.

  1. Tentukan Role Model atau Panutan

Dalam meningkatkan semangat kita untuk mencapai Goals dalam berolahraga, mungkin hal ini bisa dilakukan, yaitu mencari dan menemukan seseorang sebagai Role Model atau panutan dalam berolahraga. Era sekarang ini sudah banyak coach yang sharing tentang tips/cara berolahraga hanya melalui sosial media, mungkin kita bisa follow, dan melihat aktivitas serta cara mereka berolahraga yang baik dan benar agar sesuai target yang kita tentukan. Role model ini hanya sebagai panutan kita dalam merubah pola hidup untuk berolahraga dengan memperhatikan mereka yang sudah biasa berolahraga kemudian kita menerapkannya dalam kehidupan kita, tentunya hal-hal yang positif ya…

  1. Menemukan Rekan/Teman dengan Satu Tujuan

Hal ini mungkin akan menjadi bagian yang terpenting dalam meningkatkan semangat berolahraga. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan, hampir 98% orang-orang batal melakukan olahraga hanya karena tidak mempunyai rekan yang akan diajak, malas melakukannya sendiri.

Memang terbukti Zoon Politicon yang dikemukakan oleh Aristoteles yang pada intinya manusia akan selalu hidup bermasyarakat dan berinteraksi satu sama lain sebagai makhluk sosial.

So.. cari teman dengan visi yang sama, atau kita bisa mengajak teman untuk mencapai target bersama dan melakukannya bersama-sama.

  1. Komunitas Olahraga

Komunitas mungkin termasuk dalam rekan dengan skala yang lebih besar. Hal ini penulis alami sendiri, bertemu dengan orang-orang yang memiliki visi dan misi yang sama, orientasi untuk mencapai goals masing-masing, berkompetisi untuk menjadi lebih baik, menemukan Role Models dalam komunitas.

Intinya ketiga poin di atas dapat kita temukan secara bersamaan dalam komunitas olahraga, pada era ini sudah banyak sekali terdapat komunitas olahraga baik di bidang calisthenics, Running, Swimming. Dengan memiliki komunitas olahraga ini banyak hal yang kita dapatkan selain semangat berolah raga bersama, memiliki banyak teman-teman baru dan bertemu orang-orang baru.

Mungkin ini beberapa hal yang dapat kita jadikan sebagai acuan dalam memulai hidup sehat dengan berolahraga, apabila teman-teman mempunyai tambahan atau pendapat lain, dapat ditulis di kolom komentar dibawah 😉

Terimakasi…

Salam Hangat,

 Dedek Buana

Aspek Hukum Kesehatan Bank (Hukum Perbankan)

  1. Pengertian Kesehatan Bank

         Kesehatan Bank adalah kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dan sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Kegiatan tersebut antara lain:

 

  1. Kemampuan mengelola dana;
  2. Kemampuan untuk menyalurkan dana ke masyarakat;
  3. Kemampuan memenuhi kewajiban kepada pihak lain;
  4. Pemenuhan peraturan perbankan yang berlaku.

Dengan kata lain tingkat kesehatan bank juga erat kaitannya dengan pemenuhan peraturan perbankan (kepatuhan pada Bank Indonesia).

 

2. Indikator Tingkat Kesehatan Bank

Bank yang sehat adalah :

  1. Dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat;
  2. Dapat menjalankan fungsi intermediasi;
  3. Dapat membantu kelancaran lalu lintas pembayaran;
  4. Dapat digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan berbagai kebijakannya, terutama kebijakan moneter.

 

Untuk menjalankan fungsinya dengan baik bank harus :

  1. Mempunyai modal yang cukup;
  2. Menjaga kualitas asetnya dengan baik;
  3. Dikelola dengan baik dan dioperasikan berdasarkan prinsip kehati-hatian;
  4. Menghasilkan keuntungan yang cukup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya;
  5. Memelihara likuiditasnya sehingga dapat memenuhi kewajibannya setiap saat.

 

 3. Dasar Hukum Kesehatan Bank

Standar untuk melakukan penilaian kesehatan Bank telah ditentukan oleh pemerintah melalui Bank Indonesia, yaitu berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, pembinaan dan pengawasan Bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh bank Indonesia, menetapkan bahwa :

  1. Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian;
  2. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada Bank,
  3. Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
  4. Bank atas permintaan Bank Indonesia, wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas milik bank tersebut, serta wajib memberikan bantuan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen, dan penjelasan yang dilaporkan oleh bank tersebut;
  5. Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan. Bank Indonesia dapat menugaskan akuntan publik untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan terhadap bank;
  6. Bank wajib untuk menyampaikan kepada Bank Indonesia neraca, perhitungan laba rugi tahunan dan penjelasannya, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Neraca dan laporan laba rugi tahunan tersebut wajib terlebih dahulu diaudit oleh akuntan publik;
  7. Bank wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Peraturan kesehatan bank menekankan bahwa bank di Indonesia memiliki kewajiban untuk melakukan aturan-aturan yang telah disebutkan diatas. Keadaan bank yang tidak sehat akan merusak keadaan perbankan secara keseluruhan dan mengurangi rasa kepercayaan masyarakat. Bank Indonesia sebagai bank sentral mempunyai hak untuk selalu mengawasi jalannya kegiatan operasional bank dengan mengetahui posisi keuangan perbankan agar keadaan perbankan di Indonesia dalam keadaan sehat untuk senantiasa melakukan kegiatannya.

 

4. Penilaian Kesehatan Bank

Tahapan yang dilakukan dalam proses penilaian tingkat kesehatan bank menggunakan kertas kerja yang sudah ditentukan. Secara umum tahapan itu adalah sebagai berikut:

  1. Menerapkan formula dan indikator pendukung dalam rangka penilaian setiap komponen yang tertuang dalam Matriks Perhitungan/Analisis Komponen setiap faktor.
  2. Berdasarkan formula dan indikator tersebut, dilakukan proses analisis untuk menetapkan peringkat setiap komponen dengan berpedoman kepada Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Komponen. Dalam proses ini dilakukan analisis terhadap berbagai indikator pendukung dan atau pembanding yang relevan.
  3. Selanjutnya dilakukan proses analisis untuk menetapkan peringkat setiap faktor penilaian dengan berpedoman kepada Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Faktor. Proses penetapan peringkat setiap faktor penilaian dilaksanakan setelah mempertimbangkan unsur judgement yang didasarkan atas materialitas dan signifikansi dari setiap komponen.
  4. Berdasarkan hasil penetapan peringkat setiap faktor penilaian, dilakukan proses analisis untuk menetapkan peringkat komposit bank dengan berpedoman kepada Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Komposit. Proses penetapan peringkat komposit bank dilaksanakan setelah mempertimbangkan unsur judgement yang didasarkan atas materialitas dan signifikansi dari setiap faktor.

 

5. Pelanggaran Aturan Kesehatan Bank

Apabila terdapat penyimpangan terhadap aturan tentang kesehatan bank, Bank Indonesia dapat mengambil tindakan-tindakan tertentu dengan tujuan dasar agar bank yang bersangkutan menjadi sehat dan tidak membahayakan kinerja perbankan secara umum. Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar:

  1. Pemegang saham menambah modal;
  2. Pemegang saham mengganti dewan komisaris dan atau direksi bank;
  3. Bank menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang macet, dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya;
  4. Bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;
  5. Bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban;
  6. Bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain;
  7. Bank menjual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban bank kepada bank atau pihak lain.

Apabila tindakan sebagaimana dimaksud di atas belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank, dan atau menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank dapat membahayakan sistem perbankan, maka Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank dan memerintahkan direksi bank untuk segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham guna membubarkan badan hukum bank dan membentuk tim likuidasi. Apabila direksi bank tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, maka Pimpinan Bank Indonesia meminta kepada pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang berisi pembubaran badan hukum bank tersebut, penunjukan tim likuidasi, dan perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MAKALAH HUKUM PERBANKAN (Perlindungan Hukum Nasabah Terhadap Likuidasi Bank)

BAB I

PENDAHULUAN

 

  1. Latar Belakang Masalah

Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya.[1]

Perbankan merupakan sektor yang sangat vital dan memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian nasional. Lancarnya aliran uang sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan perekonomian. Dengan demikian, kondisi sektor perbankan yang sehat dan kuat penting menjadi sasaran akhir dari kebijakan moneter. Di samping itu, perbankan merupakan alat yang sangat vital dalam menyelenggarkan transaksi pembayaran baik nasional maupun internasional.

Bisnis perbankan merupakan bisnis yang penuh risiko, di samping menjanjikan keuntungan yang besar jika di kelola secara baik dan hati-hati. Dikatakan sebagai bisnis penuh risiko karena aktivitasnya sebagian besar mengandalkan dana titipan masyarakat, baik dalam bentuk tabungan giro maupun deposito. Besarnya peran yang diperhatikan oleh sektor perbankan, bukan berarti membuka peluang sebebas-bebasnya bagi siapa saja untuk mendirikan, mengelola ataupun menjalankan bisnis perbankan tanpa di dukung dengan aturan perbankan yang baik dan sehat. Pemerintah melalui otoritas keuangan dan perbankan berwenang menetapkan aturan dan bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha dan aktivitas perbankan. Oleh karenanya, kebijakan pemerintah disektor perbankan harus di arahkan pada upaya mewujudkan perbankan yang sehat, kuat dan kokoh. Hal ini mengingat kebijakan di bidang perbankan ini tidak lagi semata-mata memegang peranan penting dalam pengembangan infrasturktur keuangan dalam rangka mengatasi kesenjangan antara tabungan dan investasi, tetapi juga berperan penting dalam memelihara kestabilan ekonomi makro melalui keterkaitannya dengan efektivitas kebijakan moneter.

Apabila kita melihat kondisi perbankan pada era 1997-1998 yang mengalami krisis moneter, pada pertengahan tahun 1997 krisis moneter semakin melebar menjadi krisis perbankan.[2] Masyarakat heboh dengan terjadinya 16 bank yang dilikuidasi. Mereka khawatir apakah uang mereka dapat dikembalikan secara utuh atau tidak, maklum selaku nasabah tidak mengerti apa yang mesti diperbuat. Kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional memudar. banyak dana yang hengkang dari bank–bank lokal berpindah ke bank asing, bahkan tidak sedikit yang di bawa ke luar negeri.

Dampak selanjutnya dari keadaan tersebut akan dapat mengancam perekonomian dan sistem perbankan nasional. Kepercayaan masyarakat akan goyah terhadap bank atas perlindungan nasabah ketika terjadi likuidasi bank tersebut.

Apabila bank mengalami kesulitan likuiditas, kemungkinan besar terjadi efek yang menular khususnya apabila suatu bank di-rush, yaitu dananya diambil secara besar-besarnya oleh nasabahnya karena tidak adanya jaminan perlindungan hukum terhadap nasabah.

Kemauan masyarakat untuk menyimpan dananya pada bank semata-mata dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya akan dapat diperoleh kembali pada waktunya dan disertai imbalan bunga. Berdasarkan data-data yang diperoleh menunjukan, baik di Indonesia maupun di Negara-negara lain bahwa ada beberapa bank yang mengalami kesulitan dan terpaksa ditutup sehingga merugikan masyarakat, karena sebagian atau seluruh dananya tidak dapat diperoleh kembali.

Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional, pemerintah mengeluarkan jaminan kewajiban pembayaran bank umum atau dikenal dengan blanket guarantee yang merupakan financial safety net dengan keputusan presiden Nomor 26 Tahun 1998 dan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 (Pasal 37). Atas dasar tersebut, penulis mencoba meneliti tentang perlindungan nasabah terhadap likuidasi bank yang dituangkan dalam makalah yang berjudul “Perlindungan Hukum Nasabah Terhadap Likuidasi Bank”.

 

 

  1. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas maka dapat diajukan rumusan masalah sebagai berikut:

  1. Bagaimana pengaturan likuidasi bank berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
  2. Bagaimana perlindungan hukum masyarakat penyimpan dana/nasabah ketika terjadi likuidasi bank?

 

 

BAB II

PEMBAHASAN

 

 

  1. Pengaturan Likuidasi Bank

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan jo Perpu No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan UU No. 24 Tahun 2004 jo UU No. 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Perpu No. 3 Tahun 2008, bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan likuidasi dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan yang sebelumnya dilaksanakan oleh Bank Indonesia.[3] Undang-undang Lembaga Penjamin Simpanan itu ditetapkan penjaminan simpanan nasabah bank, yang diharapkan dapat memelihara kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan dan dapat meminimumkan risiko yang membebani anggaran negara.

Penjamin simpanan nasabah bank tersebut diselenggarakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yang dibentuk oleh pemerintah sebagai badan hukum berdasarkan undang-undang Lembaga Penjamin Simpanan. LPS sendiri memiliki dua fungsi yaitu menjamin simpanan nasabah bank dan melakukan penyelsaian atau penanganan bank gagal.

Penjaminan simpanan nasabah bank yang dilakukan LPS bersifat terbatas tetapi dapat mencakup sebanyak-banyaknya nasabah. Setiap bank yang menjalankan usahanya di Indonesia diwajibkan untuk menjadi peserta penjaminan dan membayar premi penjaminan.[4] Apabila bank tidak dapat melanjutkan usahanya dan harus dicabut izin usahanya, LPS akan membayar simpanan setiap nasabah bank tersebut terlebih dahulu sampai jumlah tertentu. Adapun simpanan yang tidak dijamin akan diselsaikan melelui proses likuidasi bank.

Pemebentukan LPS ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Ketentuan dalam Pasal 37 B Undang-Undang tersebut menetapkan bahwa setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan. Untuk menjamin simpanan masyarakat dibentuk Lemabaga Penjamin Simpanan (LPS) yang berbentuk badan hukum dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.[5]Pembentukan LPS tersebut dimaksudkan untuk melindungi kepentingan nasabah dan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank. Indonesia dalam rangka untuk mendukung sistem perbankan nasional yang sehat dan stabil, maka dilakukan penyempurnaan terhadap program penjaminan simpanan nasabah bank dengan membentuk suatu lembaga yang independent yang diberi tugas dan wewenang untuk melaksanakan program penjaminan simpanan nasabah bank dimaksud yaitu LPS. Ketentuan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menetapkan fungsi dan tugas LPS. Fungsi LPS adalah menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.[6] Kemudian Pasal 96 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menetapkan, bahwa LPS melaksankan fungsi penjaminan tersebut bagi bank berdasarkan prinsip syariah, yang lebih lanjut ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

 

  1. Perlindungan Nasabah Terhadap Likuidasi Bank

Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan satu sama lain. Berkaitan dengan itu, Hukum harus mampu mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan sekecil kecilnya.[7] Apabila dikaitkan dengan hukum mengenai peran perbankan dalam melindungi nasabah ketika terjadi likuidasi bank maka mengacu pada Peraturan Perbankan Indonesia, yaitu bahwa hukum memberikan perlindungan terhadap nasabah dengan cara:

  1. Perlindungan secara implicit (Implisit deposit protection), yaitu: perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif, yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank. Perlindungan ini yang diperoleh melalui: (1) peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, (2) perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang efektif, yang dilakukan oleh Bank Indonesia, (3) upaya menjaga kelangsungan uasaha bank sebagai sebuah lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya, (4) memihara tingkat kesehatan bank, (5) melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian, (6) cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah, dan (7) menyediakan informasi resiko pada nasabah.
  2. Perlindungan eksplisit (Eksplicit deposit orotection), yaitu : perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut yang akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut. Perlindungan ini diperoleh melalui pembentukan lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden RI No. 26 Tahun 1998 tentang jaminan Terhadap Kewajiban Bank Umum.[8]

 

Bahwa hakikat dari perlindungan Hukum tersebut adalah melindungi kepentingan nasabah penyimpan dan simpanannya yang disimpan di suatu bank tertentu terhadap suatu resiko kerugian. Perlindungan ini juga merupakan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat khususnya nasabah, maka sudah seharusnya/sepatutnya dunia perbankan perlu memberikan perlindungan Hukum itu.

Bank Indonesia mempunyai wewenang pembinaan dan pengawasan dalam rangka menjaga kelangsungan usaha bank, demikian juga Bank Indonesia menetapkan ketentuan tentang kesehatan bank dengan memperhatikan aspek pemodal (capital), kualitas asset, manejemen, likuiditas, dan lain-lain misalnya dalam perlindungan nasabah mengenai perlindungan pemberian kredit pada nasabah.[9] Dalam hubungannya perlindungan dengan perlindungan kepentingan-kepentingan nasabah dalam kegiatan bank di bidang rehabilitas ini, diperlukan pembentukan suatu lembaga yang dapat menjamin bahwa dana nasabah yang disimpan pada bank terjamin pengambilanya. Misalnya, apabila suatu bank dilikuidasi, nasabah dari bank yang bersangkutan akan memperoleh penggantian dananya dari lembaga penjamin.

Berbicara tentang perlindungan Hukum menurut KUHPerdata, bagi nasabah, pada dasarnya perlindungan Hukum diperlakukan oleh nasabah, baik nasabah penyimpan dana atau nasabah kreditor, juga nasabah penerima kredit atau disebut nasabah debitur serta pengguna jasa perbankan. Apabila dikaitkan dengan UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang memasukan nasabah bank sebagai konsumen, maka dasar hubungan Hukum kedua belah pihak adalah berakar dari suatu perjanjian. Hal ini tampak dari Pasal 2 angka 5 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Disebutkan bahwa simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan uang dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.[10]

Dalam rangka memperoleh kembali dana yang disimpananya juga dengan bunganya apabila dimungkinkan, maka pada dasarnya nasabah merupakan pihak konkuren yang mendapat perhatian pertama untuk dibayar dari hasil penjualan harta kekayaan bank yang bersangkutan sebagaimana dicantumkan dalam PP No. 25 Tahun 1999 ayat (2) huruf a, sehingga nasabah yang dirugikan oleh nasabah bank yang bermasalah dan dilikuidasi dapat meminta hak atas dasarnya dengan menggugat ke pengadilan, baik secara class action maupun perorangan.

 

BAB III

PENUTUP

  1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan makalah di atas maka dapat diberikan kesimpulan mengenai perlindungan terhadap nasabah mengenai likuidasi suatu bank telah diantisipasi oleh pihak bank sendiri melalui perlindungan secara implicit dan explicit dimana keduanya sudah dijelaskan di atas dan diatur dalam UU Perbankan. Disamping itu Bank Indonesia mempunyai wewenang pembinaan dan pengawasan dalam rangka menjaga kelangsungan usaha bank, demikian juga Bank Indonesia menetapkan ketentuan tentang kesehatan bank dengan memperhatikan aspek pemodal (capital), kualitas asset, manejemen, likuiditas, dan lain-lain misalnya dalam perlindungan nasabah mengenai perlindungan pemberian kredit pada nasabah, yang mana pembinaan dan pengawasan tersebut akan berpengaruh terhadap kesehatan dan kelancaran operasional bank agar tidak terjadi permasalahan yang mempengaruhi kesehatan bank.

 

  1. Saran

Dari pembahasan diatas mengenai perlindungan hukum nasabah terhadap likuidasi bank, maka penulis dapat memberikan saran yaitu bagi pihak bank terkait transparansi kesehatan bank mungkin agar selalu diumumkan keadaan atau kesehatan bank, baik melalui media massa atau melalui website, karena seluruh kelancaran dan kelangsungan operasional bank ini berdasar pada kesehatan bank itu sendiri. Hal ini dimaksudkan agar para nasabah mengetahui resiko terhadap dana simpanannya. Disamping itu hendaknya juga pihak bank memberikan perlakuan yang sama terhadap nasabah penyimpan dana baik yang kecil maupun yang besar. Untuk menghidari terjadinya likuidasi bank hendaknya dari pihak bank menjaga kesehatan bank dengan mematuhi peraturan perundang-udangan yang berlaku dalam operasional perbankan.

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

 

Asikin Zainal, “Pengantar Hukum Perbankan Indonesia”, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

 

Hermansyah, “Hukum Perbankan Nasional Indonesia”, Jakarta: Perdana Media, 2005.

 

Prabowo Shidqon, “Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum: Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah” Semarang: Unwahas, 2010.

 

https://kinerjabank.com/catatan-setelah-penutupan-16-bank-dalam-likuidasi-tahun-1997

 

http://www.lps.go.id/fungsi-tugas-wewenang

 

 

 

[1] Hermansyah, “Hukum Perbankan Nasional Indonesia”, (Jakarta: Kencana,2005), hlm. 7

[2] Gusary,”Catatan Setelah Penutupan 16 Bank Dalam Likuidasi Tahun 1997”, diakses dari https://kinerjabank.com/catatan-setelah-penutupan-16-bank-dalam-likuidasi-tahun-1997/, pada tanggal 27 Agustus 2017 pukul 18.23 Wita

[3] Asikin Zainal, “Pengantar Hukum Perbankan Indonesia”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Hlm. 235

[4] Lembaga Penjamin Simpanan, “Kewajiban Bank Peserta”, diakses dari http://www.lps.go.id/kewajiban-bank-peserta, pada tanggal 28 Agustus 2017 pukul 08.15 Wita

[5] Asikin Zainal, “Pengantar Hukum Perbankan Indonesia”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Hlm. 234

[6] Lembaga Penjamin Simpanan, “Fungsi, Tugas & Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)”, diakses dari http://www.lps.go.id/fungsi-tugas-wewenang, pada tanggal 28 Agustus 2017 pukul 08.35 Wita

[7] Hermansyah, “Hukum Perbankan Nasional Indonesia”, (Jakarta: Kencana,2005), hlm. 121

[8] Prabowo Shidqon, “Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum: Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah” (Semarang: Unwahas,2010), Hlm. 95

[9] Asikin Zainal, “Pengantar Hukum Perbankan Indonesia”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Hlm. 40

[10] Prabowo Shidqon, “Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum: Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah” (Semarang: Unwahas,2010), Hlm. 96

NASKAH SIMULASI SIDANG PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) MAHKAMAH KONSTITUSI

NASKAH SIDANG PHPU MAHKAMAH KONSTITUSI

(SIMULASI)

 

SIDANG I PENDAHULUAN PHPU MAHKAMAH KONSTITUSI, 28 NOV 2017

 

Petugas Ruang Sidang    :    Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan, hadirin dimohon berdiri.

Petugas Ruang Sidang    :    Hadirin dipersilahkan duduk kembali. (Setelah Majelis Hakim duduk)

Hakim Ketua                    :    Sidang Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 1/PHPU/XI/2017, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. (Ketuk Palu 3 kali)

Pertama-tama saya persilahkan terlebih dahulu kepada Pemohon untuk memperkenalkan siapa saja yang hadir dalam persidangan ini

Pemohon                           :    Terimakasih Yang Mulia, Pertama perkenalkan nama saya Ayu Pratiwi Bashori, kemudian disamping saya I Gusti Ayu Intan Setyawardani (langsung memperkenalkan siapa saja yang hadir)

Hakim Ketua                    :    Terimakasih.

                                               Selanjutnya saya persilahkan juga kepada pihak termohon untuk memperkenalkan siapa saja yang hadir pada persidangan.

Termohon                         :   Terimakasih Majelis Hakim Yang Kami Muliakan. Pertama perkenalkan saya I Kadek Putra Kuning, kemudian disamping Anik Presiliani (langsung memperkenalkan siapa saja yang hadir)

Hakim Ketua                    :    Terimakasih.

Selanjutnya silahkan dari Pihak Terkait untuk memperkenalkan siapa saja yang hadir pada persidangan.

 

Pihak Terkait                   :    Terimakasih Majelis Hakim Yang Kami Muliakan. Perkenalkan nama saya I Gusti Agung Ayu Mirah (langsung memperkenalkan siapa saja yang hadir)

Hakim Ketua                    :    Baik Terimakasih. Sebelum sidang ini dilanjutkan ada beberapa hal yang perlu Majelis sampaikan yaitu bahwa sidang ini adalah sidang yang dilaksanakan secara cepat karena Undang-undang hanya memberikan waktu untuk memutus perkara ini dalam 14 hari kerja  maka dari itu untuk jumlah saksi yang diajukan mungkin akan majelis batasi, kemudian bagi yang akan mengajukan saksi-saksi dalam sidang agar daftar nama saksi diajukan terlebih dahulu kepada Panitera minimal satu hari sebelum sidang dilaksanakan. Itulah beberapa hal yang pertama perlu saya sampaikan.

Hakim Ketua                    :    Baik, Selanjutnya sesuai dengan agenda sidang hari ini yaitu mendengarkan penjelasan dari pemohon. Kepada pihak pemohon dipersilahkan membacakan pokok-pokok permohonannya.

 

Pemohon                           :    Baik Terimakasih Yang Mulia. (Membacakan Permohonan).

Hakim Ketua                    :    Baik, Agenda sidang selanjutnya adalah Jawaban dari termohon, kepada termohon apakah sudah siap terkait jawabannya?

Termohon                         :    Kami belum siap dengan jawaban kami Majelis, kami mohon waktu 1 hari untuk mempersiapkan jawaban.

 

Hakim Ketua                    :    Baik karena termohon belum siap, maka sidang kita tunda dan dilanjutkan besok pada hari Rabu 29 November 2017 dengan Agenda jawaban dari Termohon serta keterangan dari pihak terkait. Dengan demikian sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. (ketuk palu 3 kali)

 

 

SIDANG II  PHPU MAHKAMAH KONSTITUSI, 29 NOV 2017

 

Hakim Ketua                    :    Sidang Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 1/PHPU/XI/2017, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

Hakim Ketua                    :    Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Bawaslu, hadir ya?!, tidak perlu diperkenalkan lagi karena kemarin sudah.

                                               Baik sesuai dengan agenda sidang kita, maka kita akan mendengarkan jawaban dari Termohon, kemudian Keterangan dari Pihak Terkait setelah itu kita akan mendengarkan keterangan saksi dari pemohon.

Baik pertama saya berikan kesempatak kepada Termohon untuk membacakan jawaban pokok-pokok jawaban.

Termohon                         :    Terimakasih Yang Mulia. (Langsung Membacakan Pokok Jawaban dari Termohon)

Hakim Ketua                    :    BaikTerimakasih. Selanjutnya kepada pihak terkait untuk menyampaikan/membacakan keterangannya.

Pihak Terkait                   :    Terimakasih Yang Mulia. (Langsung Membacakan keterangan)

Hakim Ketua                    :    Baik Terimakasih. Apakah keterangan tertulis sudah siap?

Pihak Terkait                   :    Sudah Siap Yang Mulia.

Hakim Ketua                    :    Baik bisa langsung dimajukan.

Baik sesuai dengan agenda kita sekarang adalah mendengarkan keterangan saksi dari pemohon. Bagaimana pemohon sudah siap?

Pemohon                           :    Sudah siap Yang Mulia.

Hakim Ketua                    :    Baik, saya panggil untuk maju kedepan untuk diambil sumpah.

                                               Saudara Ni Made Mega Padmawati.

Menurut undang-undang sebelum memberikan keterangan anda harus disumpah terlebih dahulu.

Hakim Anggota I             :   Saudara ikuti kata-kata saya, “Saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini, akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya”.

Hakim Ketua                    :    Baik saya ingatkan kembali kepada saudara saksi untuk memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya.  Saudara hanya menerangkan apa yang saudara lihat, saksikan sendiri, rasakan sendiri, jangan menyampaikan dari cerita ke cerita. Saudara mengerti?!

                                               Sebelum melakukan pemeriksaan maka majelis akan memriksa identitas saudara terlebih dahulu.

Nama Saudara          : Ni Made Mega Padmawati

Tempat Lahir/Umur  : Klungkung / 22 Tahun

Jenis Kelamin           : Perempuan

Kewarganegaraan     : Indonesia

Alamat                      : Klungkung

Agama                      : Hindu

Pekerjaan                  : Swata

 

Hakim Ketua                    :    Saudara saat Pilkada sebagai apa?

Saksi Pemohon I              :    Saya sebagai saksi mandat dari pasangan calon no urut 1 di KPUD Kabupaten Gianyar.

Hakim Ketua                    :    Saudara Saksi, apakah saudara mengetahui terkait dugaan money politic sesuai dengan permohonan pihak pemohon?

Saksi Pemohon I              :    Iya pak hakim, saya yang menyaksikan langsung bahwa salah satu anggota tim sukses dari pasangan calon nomor 2 membagikan sembako di daerah Tegallalang Kabupaten Gianyar pada tanggal 6 juni 2017 pada saat itu masih masa tenang pemilu.

Hakim Ketua                    :    Lantas apa yang saudara lakukan terkait yang saudara saksikan?

Saksi Pemohon I              :    Saya tidak melakukan apa-apa pada saat itu dan saya hanya memperhatikan saja bahwa pembagian sembako itu dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu.

Hakim Ketua                    :    Baik Terimakasih, Silahkan kepada Pihak Terohon untuk pertanyaannya.

Termohon                         :    Terimakaasih Yang Mulia, Saudara saksi, apakah anda memiliki bukti terhadap kegiatan money politic yang saudara katakan?

Saksi Pemohon I              :    iya ada pak, saya sempat mendokumentasikannya. (Sambil menunjukan foto money politic)

Termohon                         :    Apakah saudara tidak menanyakan maksud dari kegiatan tersebut?

Saksi Pemohon I              :    Tidak pak, pada saat itu saya hanya sempat mengambil gambar melalui smartphone saya saja.

Termohon                         :    Baik Cukup, Terimakasih Pak Hakim.

Hakim Ketua                    :    Baik Terimakasih, selanjutnya silahkan kepada pihak terkait untuk bertanya.

Pihak Terkait                   :    Terimakasih Yang Mulia. Saudara Saksi, apa yang membuat anda begitu yakin bahwa Tim sukses dari pasangan nomor urut 1 melakukan Money politik?

Saksi Pemohon I              :    Pada saat itu saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa tim sukses nomor urut satu nyata-nyata memberikan sembako dan uang dan membagikan kepada masyarakat di daerah Tegallang.

Pihak Terkait                   :    Baik Cukup Yang Mulia.

Hakim Ketua                    :    Baik Terimakasih. Selanjutnya kepada pihak pemohon silahkan.

Pemohon                           :    Saudara saksi, apakah anda sudah yakin bahwa anda benar melihat kegiatan money politic yang dilakukan oleh tim sukses pasangan nomor urut 1? Coba anda jelaskan kapan dan dimana kejadian tersebut!

Saksi Pemohon I              :    Saya sangat yakin bahwa saya melihat ada permainan money politic pada saat itu, karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa pada saat itu saya sendiri yang melihat kecurangan tersebut. Tepatnya money politic tersebut terjadi pada Rabu tanggal 6 Juni 2017.

Pemohon                           :    Baik cukup pak hakim.

Hakim Ketua                    :    Baik Terimakasih. Pemeriksaan terhadap saudara telah selesai, silahkan saudara kembali ke tempat.

Hakim Ketua                    :    Baik, selanjutnya saya panggil untuk maju kedepan untuk diambil sumpah. Saudara Meri Kristiani.

Menurut undang-undang sebelum memberikan keterangan anda harus disumpah terlebih dahulu.

Hakim Anggota I             :   Saudara ikuti kata-kata saya, “Saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini, akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya”.

Hakim Ketua                    :    Baik saya ingatkan kembali kepada saudara saksi untuk memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya.  Saudara hanya menerangkan apa yang saudara lihat, saksikan sendiri, rasakan sendiri, jangan menyampaikan dari cerita ke cerita. Saudara mengerti?!

                                               Sebelum melakukan pemeriksaan maka majelis akan memriksa identitas saudara terlebih dahulu.

Nama Saudara          : Ketut Meri Cristiani

Tempat/ Tgl Lahir     : Denpasar / 25 Desember 1990

Jenis Kelamin           : Perempuan

Kewarganegaraan     : Indonesia

Alamat                      : Jln Pulau Moyo Perumahan    Telkom No 3A Denpasar

Agama                      : Hindu

Pekerjaan                  : Swata

Hakim Ketua                    :    Saudara saat Pilkada sebagai apa?

Saksi Pemohon II            :    Saya sebagai saksi mandat dari pasangan calon no urut 1 di KPUD Kabupaten Tabanan.

Hakim Ketua                    :    Apakah saudara mengetahui bahwa sesuai dengan permohonan pemohon terjadi kesalahan dalam rekapitulasi di kabupaten Tabanan?

Saksi Pemohon II            :    Iya pak hakim, saya mengetahui bahwa memang benar berdasarkan apa yang saya lihat dan saksikan telah terjadi kesalahan penghitungan suara di kabupaten Tabanan, yang mana menyebabkan kemenangan terhadap pasangan calon no urut 2.

Hakim Ketua                    :    Kemudian apa yang saudara lakukan melihat hal tersebut?

Saksi Pemohon II            :    Saya mengingatkan dari pihak KPUD. Maka dari itu saya pikir bahwa dipandang perlu untuk melakukan rekapitulasi ulang.

Hakim Ketua                    :    Baik terimakasih, silahkan untuk pihak termohon memberikan pertanyaan kepada saksi.

Termohon                         :    Terimakasih Yang Mulia.

                                               Saudara saksi apakah saudara pada saat itu tidak langsung mengusulkan untuk melakukan rekapitulasi ulang?

Saksi Pemohon II            :    Saya hanya menegur pihak KPUD pada saat itu dan tidak mengusulkan apa-apa.

Termohon                         :    Baik Terimakasih Yang Mulia, pertanyaan dari kami cukup.

Hakim Ketua                    :    Baik terimakasih, silahkan untuk pihak terkait.

Pihak Terkait                   :    Terimakasih Yang Mulia.

                                               Saudara saksi, apakah ada saksi lain yang melihat bahwa telah terjadi kesalahan rekapitulasi surat suara tersebut?

Saksi Pemohon II            :    Pada saat itu sepengetahuan saya, hanya saya yang memperhatikan hal tersebut dan kesalahan rekapitulasi tersebut.

Pihak Terkait                   :    Baik Cukup Yang Mulia.

Hakim Ketua                    :    Baik terimakasih, silahkan untuk pihak pemohon silahkan untuk pertanyaannya.

Pemohon                           :    Terimakasih Yang Mulia.

                                               Saudara saksi, apakah teguran yang saudara berikan ditindaklanjuti oleh pihak KPUD pada saat itu?

Saksi Pemohon II            :    Nah, itu yang saya permasalahkan, bahwa seolah-olah pihak KPUD tidak menghiraukan teguran saya dan seperti hanya mengedepankan dan membela pasangan nomor urut 2.

Pemohon                           :    Baik cukup yang mulia.

Hakim Ketua                    :    Baik terimakasih. Pemeriksaan terhadap saudara telah selesai silahkan saudara kembali ke tempat.

Hakim Ketua                    :    Selanjutnya Pemeriksaan saksi dari Termohon, langsung saya panggil saksi pertama atas Kadek Adi Erawan.

                                                Menurut undang-undang sebelum memberikan keterangan anda harus disumpah terlebih dahulu.

Hakim Anggota I             :   Saudara ikuti kata-kata saya, “Saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini, akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya”.

Hakim Ketua                    :    Baik saya ingatkan kembali kepada saudara saksi untuk memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya.  Saudara hanya menerangkan apa yang saudara lihat, saksikan sendiri, rasakan sendiri, jangan menyampaikan dari cerita ke cerita. Saudara mengerti?!

                                               Sebelum melakukan pemeriksaan maka majelis akan memriksa identitas saudara terlebih dahulu.

Nama Saudara          : Kadek Adi Erawan

Tempat/ Tgl Lahir     : Busungbiu / 7 September 1993

Jenis Kelamin           : Laki-laki

Kewarganegaraan     : Indonesia

Alamat                      : Aspol Kreneng Blok P.

Agama                      : Hindu

Pekerjaan                  : Swata

Hakim Ketua                    :    Saudara saat Pilkada sebagai apa?

Saksi Termohon I            :    Saya sebagai anggota KPUD Kabupaten Tabanan.

Hakim Ketua                    :    Saudara saksi, bagaimana mekanisme terkait rekapitulasi yang saudara lakukan di Kabupaten Tabanan?

Saksi Termohon I            :    Kami disana melakukan penghitungan suara, sudah sesuai dengan SOP ( Standar Operasional Prosedure ) yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Hakim Ketua                    :    Saudara saksi, Apakah benar saudara saksi dari permohon pernah menegur saudara, terkait dengan kesalahan rekapitulasi yang saudara lakukan, Pada saat itu ?

Saksi Termohon I            :    Pernah Pak hakim, Dan sudah diselesaikan pada saat melakukan rekapitulasi tersebut.

Hakim Ketua                    :    Baik terimakasih, Silakan untuk pihak terkait untuk mengajukan pertanyaan.

Pihak Terkait                   :    Baik, Terimaksih Yang Mulia

                                               Saudara Saksi, Apakah saat ada teguran tersebut, anda benar sudah menyelesaikannya sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku?

Saksi Termohon I            :    Benar, Saat ada teguran kami langsung menyelesaikannya dan membuat berita acara dan ditandatangani oleh pihak-pihak terkait.

Pihak Terkait                   :    Baik Cukup Yang Mulia.

Hakim Ketua                    :    Baik terimakasih, silahkan untuk pihak pemohon silahkan untuk mengajukan pertanyaannya.

Pihak Pemohon                :    Terimakasih Yang Mulia

                                               Saudara Saksi, Apa yang anda lakukan ketika ada saksi yang menegur terkait kesalahan rekapitulasi suara tersebut ?

Saksi Termohon I            :    Ketika ad teguran tersebut kami melakukan pemeriksaan terkait hal tersebut dan langsung menyelesaikannya dengan semua petugas terkait yang ad ditps saat itu.

Pihak Permohon              :    Baik Terimakasih Yang Mulia, pertanyaan dari kami cukup.

Hakim Ketua                    :    Baik terimakasih, silahkan untuk Termohon.

Termohon                         :    Terimakasih Yang Mulia.

                                               Kepada Saudara saksi, Apakah anda sudah menyelesaikan dan membuat berita acara apabila terjadi teguran atau hal lainya.

Saksi Termohon I            :    Pada saat itu saya sudah langsung mencatat dan membuat berita acara secara rinci terkait teguran dan kegiatan pelaksanaan pemilu tersbut.

Termohon                         :    Baik Terimakasih cukup yang mulia.

 

Hakim Ketua                    :    Baik terimakasih. Pemeriksaan terhadap saudara telah selesai silahkan saudara kembali ke tempat.

Hakim Ketua                    :    Selanjutnya Pemeriksaan saksi dari Termohon II langsung saya panggil atas nama Stefani.

                                                Menurut undang-undang sebelum memberikan keterangan anda harus disumpah terlebih dahulu.

Hakim Anggota I             :   Saudara ikuti kata-kata saya, “Saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini, akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya”.

Hakim Ketua                    :    Baik saya ingatkan kembali kepada saudara saksi untuk memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya.  Saudara hanya menerangkan apa yang saudara lihat, saksikan sendiri, rasakan sendiri, jangan menyampaikan dari cerita ke cerita. Saudara mengerti?!

                                               Sebelum melakukan pemeriksaan maka majelis akan memriksa identitas saudara terlebih dahulu.

Nama Saudara          : Stefani

Tempat/ Tgl Lahir     : Flores / 3 September 1993

Jenis Kelamin           : Perempuan

Kewarganegaraan     : Indonesia

Alamat                      : Jl. Akasia no 8 Denpasar

Agama                      : Katolik

Pekerjaan                  : Swata

Hakim Ketua                    :    Saudara saat Pilkada sebagai apa?

Saksi Termohon II          :    Saya sebagai anggota KPUD Kabupaten Tabanan.

Hakim Ketua                    :    Baik, bagaimana pelaksanaan rekapitulasi di Kabupaten Tabanan pada saat pemilukada?

Saksi Termohon II          :    Pada saat pemilukada semua rekapitulasi telah terlaksana dengan lancar dan memperoleh hasil yang objektif tanpa ada intervensi dari pihak lain.

Hakim Ketua                    :    Apakah saudara mengetahui teguran terhadap KPUD yang dilakukan oleh saksi mandat pasangan calon no urut 1?

Saksi Termohon II          :    Saya mengetahui Yang Mulia, namun telah diselesaikan oleh rakan saya Kadek Adi Erawan pada saat itu langsung dan dibawah pengawasan Panwaslu.

Pemohon                           :    Kepada saudara saksi, apakah pada sat itu telah banyak terjadi kesalahan rekapitulasi sebelum dilakukannya teguran oleh saksi mandat  no urut 1?

Saksi Termohon II          :    Tidak pak, sepengetahuan saya dan dibawah pengawasan panwaslu kesalahan hanya itu saja sesuai teguran dan sudah kami tangani dan disaksikan oleh saksi mandat pasangan no urut 1 dan 2.

Pihak Terkait                   :    Saudara saksi, stefani, anda sebagai petugas KPUD dan mendengar ada teguran, apakah anda sudah membuat berita acara terkait kejadian tersebut?

Saksi Termohon II          :    Ya, kami sebagai petugas KPUD pasti selalu membuat dan mencatat seluruh rangkaian kegiatan sejak pemungutan suara dibuka dan ditutup dalam bentuk berita acara dan secara langsung diawasi panwaslu.

Termohon                         :    Saudara Saksi, bagaimana tanggapan dari saksi mandat nomor 1 setelah anda menangani terkait kesalahan rekapitulasi tersebut?

Saksi Termohon II          :    Pada saat itu sudah tidak ada tanggapan lagi, dan saya kira setelah itu pelaksanaan rekapitulasi dilaksanakan dengan lancar dan transparan sesuai prosedur yang berlaku.

Termohon                         :    Baik Terimakasih Pak Hakim, dari kami cukup.

 

Hakim Ketua                    :    Baik terimakasih. Pemeriksaan terhadap saudara telah selesai silahkan saudara kembali ke tempat.

Hakim Ketua                    :    Selanjutnya Agenda kita lanjutkan dengan Pemeriksaan saksi dari Pihak Terkait, langsung saya panggil saksi pertama atas nama Ika Yuliani.

                                                Menurut undang-undang sebelum memberikan keterangan anda harus disumpah terlebih dahulu.

Hakim Anggota I             :   Saudara ikuti kata-kata saya, “Saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini, akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya”.

Hakim Ketua                    :    Baik saya ingatkan kembali kepada saudara saksi untuk memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya.  Saudara hanya menerangkan apa yang saudara lihat, saksikan sendiri, rasakan sendiri, jangan menyampaikan dari cerita ke cerita. Saudara mengerti?!

                                               Sebelum melakukan pemeriksaan maka majelis akan memriksa identitas saudara terlebih dahulu.

Nama Saudara          : Ika Yuliani

Tempat/ Tgl Lahir     : Surabaya / 3 September 1995

Jenis Kelamin           : Perempuan

Kewarganegaraan     : Indonesia

Alamat                      : Jl. Kapten Japa, Tabanan

Agama                      : Islam

Pekerjaan                  : Swata

Hakim Ketua                    :    Saudara saat Pilkada sebagai apa?

Saksi Pihak Terkait I      :    Saya sebagai Tim Sukses dari pasangan Calon no. urut 2 Yang Mulia.

Hakim Ketua                    :    Baik, apakah saudara mengetahui terkait tuduhan bahwa saudara telah melakukan money politic di daerah tegallalang dan ubud sesuai dengan permohonan pemohon?

Saksi Pihak Terkait I      :    Iya, saya mengetahui yang mulia, namun perlu saya jelaskan bahwa kegiatan membagikan sembako tersebut adalah kegiatan bakti sosial yang dilaksanakan oleh Kampus saya, sebagai kegiatan rutin kemanusiaan, dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan Pemilukada tahun 2017.

Hakim Ketua                    :    Apakah saudara sempat melihat atau bertemu dengan saksi Mega Padma yang merupakan saksi mandat paslon no urut 1?

Saksi Pihak Terkait I      :    Iya yang mulia, saya hanya melihat dari kejauhan namun tidak sempat bertegur sapa dengan Mega Padma.

 

Pemohon                          :    Apakah saudara memiliki bukti bahwa kegiatan tersebut hanya merupakan kegiatan bakti sosial dan tidak ada kaitannya dengan pemilukada?

Saksi Pihak Terkait I      :    Iya pak, saya kebetulan membawa proposal dan laporan kegiatan tersebut dari Kampus saya.

Pemohon                          :    Bagaimana kaitannya saudara melaksanakan kegiatan tersebut dengan jabatan saudara sebagai tim sukses dari pasangan calon no urut 2?

Saksi Pihak Terkait I      :    Pada saat itu saya pure hanya melaksanakan kegiatan kampus tanpa menyisipkan unsur politic sedikitpun pak, mungkin bisa bapak survey kepada penduduk di tegallalang dan ubud yang menerima bantuan sembako dari kami.

 

Termohon                         :   Saudara saksi, bisa saudara jelaskan pelaksanaan pada saat kegiatan pembagian sembako atau bakti sosial di daerah tegallalang tersebut?

Saksi Pihak Terkait I      :    Pada saat itu, Rabu 6 Juni 2017, kami BEM Kampus Universitas Mahasaraswati Denpasar, kebetulan memiliki agenda untuk melaksanakan bakti sosial di daerah tegallalang dan ubud gianyar. Kami melaksanakan kegiatan tersebut dengan lancar dan tanpa ada intervensi dari pihak lain yang mengatakan bahwa kegiatan tersebut berkaitan dengan pemilukada atau money politic.

 

Pihak Terkait                  :     Saudara saksi, apakah kegiatan tersebut dilengkapi dengan pemasangan baliho yang menyatakan identitas penyelenggara kegiatan atau tanda lainnya?

Saksi Pihak Terkait I      :    Iya pak, padahal kegiatan tersebut dilaksanakan dengan menggunakan baju yang berlogo kampus universitas mahasaraswati denpasar, dan juga di balai banjar telah terpasang baliho yang bertuliskan “Bakti Sosial Universitas Mahasaraswati Denpasar”.

Pihak Terkait                  :     Baik pertanyaan cukup yang mulia.

Hakim Ketua                    :    Baik terimakasih, Pemeriksaan terhadap saudara telah selesai silahkan saudara kembali ke tempat.

Hakim Ketua                    :    Selanjutnya, Majelis panggil saksi yang ke 2 dari pihak terkait atas nama Adelvi Resi.

                                                Menurut undang-undang sebelum memberikan keterangan anda harus disumpah terlebih dahulu.

Hakim Anggota I             :   Saudara ikuti kata-kata saya, “Saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini, akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya”.

Hakim Ketua                    :    Baik saya ingatkan kembali kepada saudara saksi untuk memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya.  Saudara hanya menerangkan apa yang saudara lihat, saksikan sendiri, rasakan sendiri, jangan menyampaikan dari cerita ke cerita. Saudara mengerti?!

                                                Sebelum melakukan pemeriksaan maka majelis akan memeriksa identitas saudara terlebih dahulu.

Nama Saudara          : Adhelvi Resi

Tempat/ Tgl Lahir     : Manado / 26 April 1997

Jenis Kelamin           : Perempuan

Kewarganegaraan     : Indonesia

Alamat                      : Kerobokan Kelod

Agama                      : Hindu

Pekerjaan                  : Swata

 

Hakim Ketua                    :    Saudara saat Pilkada sebagai apa?

Saksi Pihak Terkait II    :    Saya sebagai saksi mandat dari pasangan calon nomor urut 2 di KPUD Tabanan yang mulia.

Hakim Ketua                    :    Berarti saudara menyaksikan terkiat dengan kesalahan rekapitulasi yang terjadi?

Saksi Pihak Terkait II    :    Iya yang mulia, saya menyaksikannya.

Hakim Ketua                    :    Apakah bisa saudara jelaskan bagaimana kesalahan tersebut bisa terjadi?

Saksi Pihak Terkait II    :    Pada saat itu memang terjadi kesalahan rekap dari Pihak KPUD yang mana terlihat seperti menguntungkan dan menambahkan suara dari pihak pasangan calon nomor urut 2 yang mulia, namun pada saat itu juga langsung sudang ditegur oleh saksi mandat nomor urut 1.

Hakim Ketua                    :    Pada saat teguran tersebut apa yang saudara lakukan?

Saksi Pihak Terkait II    :    Pada saat itu saya hanya menyaksikan dan saya tidak banyak komentar karena menurut saya itu memang murni kesalahan dan tidak ada unsur kesengajaan.

 

Pemohon                           :    Saudara saksi, tadi saudara mengatakan bahwa hal tersebut tidak ada unsur kesengajaan. Darimana saudara mengetahui bahwa tidak terdapat unsur kesengajaan dari tindakan tersebut?

Saksi Pihak Terkait II    :    Iya ibu, karena menurut hemat saya kalau memang ada unsur kesengajaan pasti kuantitas suara yang ditambahkan lebih besar jumlahnya.

Pemohon                           :    Saudara mengetahui secara pasti berapa suara yang dipermasalahkan dalam rekapitulasi tersebut?

Saksi Pihak Terkait II    :    Seingat saya, hanya 3 suara yang dipermasalahkan dan pada saat itu suara masih dimenangkan oleh pasangan calon no 2. dan menurut saya selisih suara tersebut memang benar-benar murni kesalahan yang terjadi.

 

Termohon                         :    Saudara saksi, Bagaimana dengan perbaikan dan rekapitulasi ulangnya ?

Saksi Pihak Terkait II    :    Sesuai dengan yang saya katakan tadi pak, jadi dari pihak KPUD juga langsung menindaklanjuti kesalahan tersebut yang mana hanya terdapat 3 selisih suara dari kesalahan tersebut dan tidak mempengaruhi kemenangan paslon no 2 di Kabupaten Tabanan.

Termohon                         :    Kemudian bagaimana respon dari saksi mandat paslon no 1?

Saksi Pihak Terkait II    :    Pada saat itu saksi dari paslon 1 sudah menerima dari hasil rekap ulang yang mana hanya terdapat 3 selisih suara saja pak.

 

Pihak Terkait                   :    Saudara saksi, tadi dikatakan bahwa telah ditindaklanjuti oleh pihak KPUD, apakah benar dalam tindak lanjut perbaikan rekap suara tersebut telah didampingi oleh panwaslu langsung?

Saksi Pihak Terkait II    :    Benar sekali ibu, pada saat itu juga secara langsung diawasi oleh panwaslu.

Pihak Terkait                   :    Setelah diperbaiki terkait rekapitulasinya, pada saat itu apakah saksi mandat paslon 1 sudah menerimanya?

Saksi Pihak Terkait II    :    Saya saksikan pada saat itu langsung diterima dan tidak ada teguran lain lagi buk.

 

Hakim Ketua                    :    Baik terimakasih. Pemeriksaan terhadap saudara telah selesai silahkan saudara kembali ke tempat.

Hakim Ketua                    :    Selanjutnya Majelis panggil saksi dari Pihak Bawaslu Atas Nama Luh Wayan Sri Devi untuk maju kedepan dan memberikan keterangan.

 

                                              

Hakim Anggota I             :   Saudara ikuti kata-kata saya, “Saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini, akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya”.

Hakim Ketua                    :    Baik saya ingatkan kembali kepada saudara saksi untuk memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya.  Saudara hanya menerangkan apa yang saudara lihat, saksikan sendiri, rasakan sendiri, jangan menyampaikan dari cerita ke cerita. Saudara mengerti?!

Hakim Ketua                    :    Baik saudara sebagai Panwaslu Kabupaten Tabanan benar?

Bawaslu                             :   Benar Yang Mulia.

Hakim Ketua                    :    Baik silahkan untuk memberikan keterangan terkait pelaksanaan pemilukada.

Bawaslu                             :   Terimakasih Yang Mulia. (Memberikan keterangan/membaca hasil pelaksanaan)

 

Hakim Ketua                    :    Baik, Agenda kita selanjutnya adalah kesimpulan dari masing-masing pihak, untuk pihak pemohon, termohon dan pihak terkait untuk membawa kesimpulannya kepada majelis hakim yang mana kesimpulan ini akan menjadi bahan pertimbangan hakim pada saat Rapat Permusyawaratan Hakim dalam menentukan putusan.

                                              

                                               Dengan ini sidang akan ditunda untuk majelis melaksanakan RPH dan dilanjutkan pada 6 Desember 2017 dengan agenda pembacaan putusan. Dengan ini sidang ditunda dan ditutup. (Ketuk Palu 3 x)

 

 

  

SIDANG V PHPU MAHKAMAH KONSTITUSI, 6 DES 2017 (PEMBACAAN PUTUSAN)

 

Hakim Ketua                    :    Sidang Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 1/PHPU/XI/2017, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

Hakim Ketua                    :    Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Bawaslu, hadir ya?!

                                               Baik sesuai dengan agenda sidang hari ini yaitu pembacaan putusan.

Bagaimana para pihak sudah siap ya?!

(Ketua Majelis membacakan putusan sebagaimana terlampir, dan  apabila selesai membaca putusan Majelis Hakim mengetuk Palu 3 kali)

Hakim Ketua                    :    Demikian pembacaan putusan pada hari ini telah selesai, dan diberitahukan kepada Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat mengambil salinan putusan setelah sidang ini ditutup. Dengan demikian sidang telah selesai, dan sidang dinyatakan ditutup. (Ketut Palu 3 kali)