POLMAS (PERPOLISIAN MASYARAKAT)

Perkembangan lingkungan strategis di tingkat global yang ditandai oleh kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi telah melahirkan gelombang globalisasi yang mempengaruhi segala aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Globalisasi berdampak terhadap meningkatnya tuntutan terhadap penegakan supremasi hukum (law enforcement) dan perlindungan hak asasi manusia (HAM), demokratisasi, desentralisasi serta akuntabilitas dan transparansi bagi penyelenggara negara. Globalisasi juga telah berdampak terhadap tingginya tingkat mobilitas manusia dan barang lintas negara atau wilayah dalam waktu yang singkat, sehingga mampu mengatasi kendala batasan geografis antar negara atau wilayah (borderless world).

Polri dalam melaksanakan proses reformasi untuk menjadi kepolisian sipil (civilian police), harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan kehidupan masyarakat dengan cara merubah paradigma yang menitikberatkan pada pendekatan reaktif dan konvensional menuju pendekatan yang proaktif dan mendapat dukungan publik dengan mengedepankan kemitraan dalam rangka pemecahan masalah-masalah sosial. Model penyelenggaraan fungsi kepolisian tersebut dikenal dengan berbagai nama seperti community policing, community based policing, neighbourhood policing dan akhirnya populer dengan sebutan community policing.

Konsep community policing pada hakekatnya bukan merupakan hal yang asing dan baru bagi Indonesia. Dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia, kebijakan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) swakarsa diangkat dari nilai-nilai sosial kultural masyarakat Indonesia yang lebih menjunjung nilai-nilai sosial dari pada individu merupakan juga nilai-nilai yang dikandung dalam konsep community policing. Atas pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Polri memandang perlu untuk mengadopsi konsep community policing dan menyesuaikannya dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat Indonesia serta dan diberi nama “Perpolisian Masyarakat” atau sering disebut “Polmas”. Selanjutnya Polmas dijadikan sebagai suatu kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan tugas Polri.

Seiring dengan tuntutan perubahan dan dinamika masyarakat yang terus bergerak dipengaruhi arus globalisai, maka problem dan tantangan yang harus dihadapi oleh instiutsi Polri semakin rumit dan kompleks, sehingga kebijakan dan strategi menerapkan “Polmas” harus didukung dengan ketersediaan sumber daya manusia Polri yang mumpuni dengan dilandasi pengetahuan, ketrampilan dan sikap perilaku yang terintegrasi sehingga kebijakan dan strategi dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas Polri.

Lembaga pendidikan Polri sebagai lembaga yang memiliki tugas, fungsi dan peranan dibidang pembinaan pendidikan dan pelatihan bertanggung jawab terhadap pembentukan kualitas sumber daya manusia Polri yang memiliki pengetahuan, ketrampilan dan sikap perilaku dalam mengaplikasikan dan mengimplementasikan kebijakan dan strategi “Polmas”, sehingga Lembaga Pendidikan Polri dituntut untuk melakukan berbagai upaya dalam menciptakan dan mempersiapkan sumber daya manusia Polri yang profesional, bermoral, dan modern yang memiliki kompetensi sesuai dengan tuntutan tugasmelalui pendidikan.

Untuk mendukung keberhasilan tugas dalam menciptakan dan mempersiapkan sumber daya tersebut maka ketersediaan modul Polmas akan sangat menentukan dalam proses  pendidikan, sehingga disusun modul Polmas ini dengan memberikan perhatian khusus kepada bagaimana Polmas sebagai kebijakan dan strategi Polri melalui pendidikan yang mengedepankan metode learning by doing dapat efektif dilaksanakan dan diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas Polri.

Iklan

KEDEPAN, POLRI AKAN SEMAKIN BAIK ~

Tulisan ini bertajuk pada opini tentang Improvement Polri yang harus dimulai dari diri sendiri. wawancara eksklusif dengan Bpk. Brigadir Polisi Arthur Hurulean seorang Bhabinkamtibmas berprestasi dari Polres Maluku tenggara, Kepulauan Kei, Polda Maluku yang Awal tahun kemarin telah mendapatkan penghargaan dari Presiden dan Kapolri karena melaksanakan tugas dengan ikhlas…

“Percayalah,…Polri kedepan akan semakin baik dek…”

Terlintas di pikiran bahwa semangat seperti ini yang akan menjadikan Institusi Polri menjadi semakin baik dalam mencapai tujuan nasional…

Apakah hanya dengan kata-kata mutiara saja?? atau Quotes penggairah semangat??

Tentu saja tidak, kita bisa lakukan dari hal-hal kecil yang bahkan tidak terlihat secara visual di masyarakat… Intinya mulailah reformasi ini dari diri sendiri… hilangkan image masyarakat tentang Polri yang semakin buruk…. Tunjukan kinerja kita bahwa kita mampu mengemban tugas mulia ini dengan baik…

Kita berbicara Organisasi Polri bisa dianalogikan seperti Tubuh Manusia dimana dari saraf otak kepala akan menyalurkan perintah kepada seluruh anggota tubuh…

Semua saling membutuhkan dan berkaitan…

Tidak ada fungsi organ dalam tubuh yang bisa melaksanakan seluruh kegiatan yang kita perlukan dengan sempurna. Singkatnya setiap komponen ini saling membutuhkan… Tangan kanan membutuhkan tangan kiri, tubuh membutuhkan kedua kaki, Telinga, Mata, dll….

Organisasi Polri terdiri dari berbagai pengemban fungsi yang tugas pokoknya tentu saja berbeda….

Kita menjadi Anggota Polri tidak harus menjadi seorang penyidik, tidak selalu kesuksesan berada pada fungsi Reskrim yang dalam hal ini mengemban fungsi represif….

Coba dibayangkan seorang Bhabinkamtibmas mengemban salah satu tugas Pre-emtif akan menjadi ujung tombak pertama apakah Fungsi lain akan bekerja atau tidak…., Bhabin menyatu dengan masyarakat, kesuksesan kita disini (dihati)….

Tugas Pre-emtif yang dilakukan seorang Bhabinkamtibmas akan menjadi pintu gerbang antara Polri dan Masyarakat dalam menjalin hubungan sebagai teman, bahkan sebagai keluarga, sehingga dapat memperoleh kepercayaan serta partisipasi masyarakat…

Setiap Anggota Polri pengemban Polmas

Semua satuan tugas Polri baik satuan Reskrim, Lantas, Intel, Sabhara dan Juga Binmas adalah pengemban Polmas dimana pemahamannya Polmas merupakan strategi untuk menyampaikan serta mengingatkan bahwa masyarakat memiliki peran yang besar dalam menciptakan keamanan dan ketertiban yang optimal…

Di lingkungan masyarakat tidak akan tahu atau peduli tentang kita Polri fungsi reskrim, Binmas, Sabhara, dll…. Yang masyarakat tahu adalah Polisi. Polisi sebagai Pelindung, Pengayom, dan Pelayan Masyarakat. Yang kita wakilkan bukan fungsi kita masing-masing tapi Negara dan seluruh POLRI di Indonesia. Mulai tindakan persuasif dengan lingkungan sekitar, berikan feed back positif, luncurkan respon yang baik…

Mungkin dari hal-hal kecil ini kita akan mengerti tentang apa arti kesuksesan yang sebenarnya dalam tubuh Polri, semua saling berkaitan, Masyarakat, Hukum, Negara….

Berbuat baik dari diri sendiri, bekerja dengan ikhlas, tentunya memperhatikan akuntabilitas, serta tujuan nasional kita…

“Kedepan, Polri Akan Semakin Baik”

 

Terimakasih atas waktunya…

Salam Hangat,

Dedek Buana

 

 

Tugas Pokok, Fungsi dan Peranan Reserse Kriminal Polri [RESKRIM]

Tugas Pokok Reserse Polri

Tugas pokok Reserse Polri adalah melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan koordinasi serta pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berdasarkan Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Fungsi Reserse Polri

Fungsi reserse adalah menyelenggarakan segala usaha, kegiatan, dan pekerjaan yang berkenaan dengan pelaksanaan fungsi reserse kepolisian dalam rangka penyidikan tindak pidana, yang meliputi Tindak pidana umum, tindak pidana khusus, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba, tindak pidana tertentu  dan sebagai Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas).

Peranan Reserse Polri

– Sistem Operasional Polri

 

Dalam sistem operasional Polri, reserse berperan sebagai fungsi pamungkas yang bertugas menanggulangi/ melaksanakan penindakan terhadap kriminalitas yang terjadi (Ancaman Faktual).

– Sistem Peradilan Pidana

  • Sebagai Penyelidik

Dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1981 (KUHAP) yang mengatur tentang Sistem Peradilan Pidana, kewenangan sebagai penyelidik diserahkan sepenuhnya kepada Polri (semua pejabat Kepolisian Negera Republik Indonesia) termasuk pengembang fungsi Reserse.

Seorang penyelidik mempunyai wewenang sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 5 ayat 1 huruf a KUHAP, yaitu menerima laporan/pengaduan, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai untuk memeriksa tanda pengenal diri, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Berdasarkan hasil penyelidikan tersebut, apabila ternyata diperoleh keterangan dan bukti yang cukup untuk dilakukan penyidikan, barulah terhadap suatu peristiwa tersebut dilakukan kegiatan penyidikan oleh penyidik.

 

  • Sebagai Penyidik

Penyidik Polri diberi wewenang sebagaimana tercantum dalam pasal 7 ayat 1 tentang KUHAP dan pasal 16 Undang-undang RI nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas penyidikan banyak menyentuh hak asasi manusia, seperti halnya dengan kegiatan penindakan yang meliputi : pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Semua kegiatan tersebut pada dasarnya membatasi hak kebebasan seseorang, yang apabila dilakukan penyimpangan dari ketentuan hukum yang ada, dapat menimbulkan akibat hukum terhadap penyidik.

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Menetapkan bahwa:

Pasal 2A

(1) Untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, calon harus memenuhi persyaratan:

a. berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;

b. bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;

c. mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;

d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan

e. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Dari bunyi pasal ini menunjukkan bahwa setiap anggota Polri adalah penyelidik yang berwenang melakukan penyelidikan, namun tidak setiap anggota Polri berwenang melakukan penyidikan.

 

  • Sebagai Koordinator dan Pengawasan terhadap PPNS

Dalam pasal 7 ayat 2 KUHAP menyatakan bahwa PPNS mempunyai wewenang khusus sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.