3 Tips Sukses Menghadapi Tes Jasmani TNI-POLRI

Untuk menjadi seorang anggota Polri tidaklah mudah, banyak tahapan tes yang harus ditempuh. Salah satu tahapan tes yang menjadi perhatian yaitu tes kesamaptaan jasmani. Tes Kesamaptaan Jasmani penerimaan Polri terdiri dari:

  1. Kesamaptaan Jasmani A
  2. Kesamaptaan Jasmani B
  3. Tes Antropometri
  4. Tes Renang

Kesamaptaan Jasmani A

Kesamaptaan jasmani A yaitu adalah Tes Lari mengelilingi lapangan selama 12 menit.

Kesamaptaan Jasmani B

  • Pull Up (Pria) / Chinning (Wanita) [1 menit]
  • Sit Up (1 menit)
  • Push Up (1 menit)
  • Shuttle Run (Kecepatan Waktu)

Tes Antropometri

Merupakan tes yang bertujuan untuk melihat :

  • postur tubuh (Tinggi/Berat Badan);
  • Rasio Index tubuh;
  • Kelainan Bentuk Tubuh Su;
  • ara dan Cara Bicara;
  • Cara berjalan

Tes Renang

Tes renang dilakukan dengan menempuh jarak 25 Meter dengan waktu secepat-cepatnya.

Dalam menempuh seluruh retetan tes jasmani tersebut, kita akan mengeluarkan banyak tenaga, maka dari itu saya akan membagikan tips dalam menghadapi tes jasmani agar stamina dan performa kita pada saat tes maksimal.

Selain latihan yang teratur ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan sebelum menempuh tes kesamaptaan jasmani, yaitu :

1. Istirahat Yang Cukup

Istirahat yang teratur sebelum menempuh tes jasmani sangat mempengaruhi performa kita pada saat hari H seleksi, saya sarankan optimalkan waktu istirahat pada 2 minggu terakir sebelum hari H. Secara progresif sampai hari H, jangan sampai kurang tidur karena akan sangat mempengaruhi kondisi tubuh pada saat kita tes, karena seluruh retetan tes jasmani dilakukan secara berurutan.

2. pola makan

Menjaga Pola makan sangat mempengaruhi performa kita saat tes. saran saya kita tidak perlu mengurangi porsi makan namun penyajiannya yang kita rubah, Makanan yang digoreng rubah penyajiannya menjadi rebus. Laksanakan secara teratur dan lihat hasilnya.

3. CARBO LOADING

Carbo Loading yaitu menambah asupan karbohidrat 2-3 hari sebelum melaksanakan seleksi. Memakan makanan yang banyak mengandung karbo contohnya seperti Pasta (tidak pedas) , Jagung, Roti, dll. Carbo Loading menurut saya sangat berpengaruh terhadap stamina kita pada saat berolahraga atau saat tes.

Nah itu beberapa hal yang perlu dipersiapkan sebelum menempuh tes jasmani TNI-POLRI, Semoga bermanfaat…

Selamat berlatih..

Salam Hangat,

Dedek Buana

Cara Menjadi Polisi dengan Prestasi T.A. 2019

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah lembaga penegak hukum yang memiliki tugas pokok sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Untuk mewujudkan postur Polri yang Profesional, Modern dan Terpercaya (PROMOTER) dimulai dari reformasi Sumber Daya Manusia (SDM) Polri.

Reformasi pada tubuh Polri telah dilaksanakan dari tahun ke tahun dengan peningkatan profesionalitas dalam pelaksanaan tugas pokok pada masing-masing satuan kerja dan yang paling penting melaksanakan rekrutmen yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis (BETAH). Dengan Prinsip Betah dalam pelaksanaan rekrutmen Polri maka akan disaring bibit-bibit/ putra/putri terbaik bangsa untuk bergabung menjadi Anggota Polri dan dapat mendukung pelaksanaan tugas Polri secara profesional.

Untuk menjadi anggota Polri tidaklah mudah, banyak hal yang perlu dipersiapkan baik secara administratif, kesehatan, dan mental.

Tahun 2019 Polri membuka pendaftaran SIPSS dan Bintara Polri melalui jalur talent scouting khusus bagi mereka yang memiliki prestasi, kontribusi dan apresiasi, sbb:

Prestasi

Prestasi Bidang Akademik

  1. Bagi calon siswa SIPSS memiliki prestasi akademik minimal cumlaude  dan bersumber dari Perguruan Tinggi Negeri/Swasta yang terakreditasi A.
  2. Bagi calon siswa Bintara memiliki peringkat 1 s/d 10 mulai kelas X, XI dan XII pada sekolah unggulan/terbaik di tingkat Provinsi.

Prestasi Bidang Non Akademik

  1. Pernah menjadi juara 1 , 2 dan 3 dalam perlombaan kompetisi di Bidang Olahraga, Kesenian, Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Agama dalam lingkup nasional atau internasional.
  2. Memiliki sertifikat/Piagam, Medali penghargaan/perstasi di bidangnya yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Kontribusi

Kontribusi yang dimaksud yaitu kontribusi dalam tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, pondok pesantren dan suku pedalaman, dengan kriteria, sbb:

  • Terbukti dan konsisten membantu dan berperan aktif dalam penyelenggaraan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta penanganan permasalahan yang menjadi atensi pimpinan dan pemerintah serta menjadi pusat perhatian masyarakat.
  • Membantu/berkontribusi positif dalam pelaksanaan tugas-tugas Kepolisian khususnya pengungkapan/penanganan kasus menonjol seperti terorisme, narkoba dan lain-lain.
  • Memberikan kontribusi dan partisipasi dalam upaya peningkatan pelaksanaan tugas-tugas kepolisian di masa mendatang dengan kriteria sebagai berikut:
  1. Partisipasi peningkatan sarana dan prasarana
  2. Membangun sistem dan metode yang memberikan pengaruh besar dalam pelaksanaan tugas Polri
  3. Santri/Santriwati yang Hafidz Qur’an dan memiliki kemampuan berdakwah yang selama ini berkontribusi membantu tugas kepolisian.

Apresiasi

Diperuntukan bagi keluarga anggota Polri yang gugur dalam melaksanakan tugas sehingga putra/putrinya (anak kandung dari pernikahan yang sah/dinas Polri) dapat diberikan apresiasi berupa kesempatan menjadi anggota Polri Sumber SIPSS dan Bintara Polri.

nah, itulah kriteria rekrutmen Polri jalur Talent Scouting apabila kalian memenuhi syarat, segera persiapkan diri dan melakukan pendaftaran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh panitia pusat Mabes Polri.

Semoga bermanfaat 😉

Salam Hangat

Dedek Buana

Syarat Penerimaan SIPSS 2019 (Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana) – Tentang POLRI

SIPSS adalah kepanjangan dari Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana merupakan pendidikan Kepolisian bagi para sarjana yang dibutuhkan dalam profesi Kepolisian untuk dididik dan dibentuk menjadi Inspektur Polisi yang memiliki pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan ketangguhan. Sikap dan perilaku terpuji dalam rangka melaksanakan tugas-tugas kepolisian sesusai dengan peranannya sebagai inspektur polisi yang ahli di bidang ilmunya guna mendukung tugas Kepolisian.

Berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/95/I/DIK.2.1./2019 tanggal 11 Januari 2019 menyebutkan bahwa pendaftaran penerimaan SIPSS T.A. 2019 dilaksanakan dari tanggal 15 s/d 31 Januari 2019. Adapun persayaratan untuk mendaftar menjadi Calon Siswa SIPSS adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan Umum:
  • Warga negara Indonesia
  • Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
  • Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
  • Berumur paling rendah 18 tahun
  • Sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba (dengan surat keterangan bebas narkoba dari instansi berwenang)
  • Tidak sedang terlibat kasus pidana atau pernah dipidana karena melakukan kejahatan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Polres/Polda setempat
  • Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela
  • Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI dan bersedia ditempatkan pada satuan kerja sesuai keahlian atau latar belakang program studinya.
2. Persyaratan Khusus:

Pria dan wanita belum pernah menjadi anggota POLRI

Berijazah :

  • S2/s2 Profesi :
  1. Kedokteran forensik (Profesi)
  2. Kedokteran Klinis (Profesi)
  3. Psikologi (Profesi)
  4. Ilmu agama (Tafsir Hadist)
  • S1/s1 Profesi :
  1. Kedokteran umum (Profesi)
  2. Kedokteran gigi (Profesi)
  3. Kedokteran hewan
  4. Teknik informatika
  5. Teknologi ilmu komputer
  6. Bahasa arab
  7. Bahasa mandarin
  8. Ekonomi akuntansi
  9. Ekonomi keuangan
  10. Perpajakan
  11. Hubungan internasional
  12. Teknik elektro
  13. Kimia murni
  14. Teknik kimia
  15. Biologi
  16. Teknik sipil
  17. Teknik mesin
  18. Teknik metalurgi dan/atau Teknik material
  19. Komunikasi
  20. Desain grafis
  21. Farmasi
  22. Ilmu kearsipan/kepustakaan
  23. Ilmu gizi
  24. Statistik
  25. S1/S2 dan CPL Flying School
  26. Agama Hindu
  27. Agama Katolik
  28. Desain komunikasi visual
  29. Ilmu agama (Tafsir hadist)
  30. Jurnalistik
  • DIV:
  1. Ahli nautika TK. III (wajib memiliki ijazah ahli nautika TK. III dari Ditjen Perhubungan Laut Kementrian Perhubungan Republik Indonesia)
  2. Ahli teknika TK. III (wajib memiliki ijazah ahli teknika TK. III dari Ditjen Perhubungan Laut Kementrian Perhubungan Republik Indonesia)
  • Khusus untuk Prodi kedokteran :
  1. Dokter forensik dan klinis menyertakan surat keterangan lulus dari kepala bagian program pendidikan dokter spesialis (Ijazah dokter spesialis)
  2. Dokter umum wajib mempunyai Surat Tanda Selesai Internsip (STSI) dan Surat Tanda Registrasi (STR) Definitif

Bagi lulusan yang berasal dari PTN/PTS dengan Prodi yang terakreditasi A dan B dengan IPK 2,75 terdaftar di BAN-PT serta wajib melampirkan tanda lulus/Ijazah yang dilegalisir atau diketahui oleh pembantu dekan bidang akademik.

Bagi lulusan perguruan tinggi di luar negeri wajib melampirkan surat keputusan penyetaraan yang dikeluarkan oleh Dirjen Pendidikan Tinggi KEMDIKBUD

Umur pada saat pembukaan pendidikan dan pembentukan SIPSS T.A. 2019, yaitu :

  • Maksimal 33 Tahun untuk S2 Profesi dan S1/S2 Berkompetensi Penerbang
  • Maksimal 29 Tahun untuk S1 Profesi
  • Maksimal 26 Tahun untuk S1/DIV

Tinggi badan minimal (dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku):

  • Pria : 158 cm
  • Wanita : 155 cm

Belum pernah menikah secara hukum positif/agama/adat (belum pernah hamil / melahirkan) dan sanggup untuk tidak menikah selama pendidikan pembentukan, khusus untuk S2 Profesi dan S1/S2 Berkompetensi penerbang diperbolehkan sudah menikah, namun bagi wanita belum mempunyai anak dan sanggup tidak mempunyai anak/hamil selama dalam pendidikan pembentukan.

Bersedia menjalani Ikatan Dinas Pertama (IDP) selama 10 tahun terhitung mulai diangkat menjadi perwira POLRI

Tidak terikat perjanjian ikatan dinas dengan instansi lain

Mendapat persetujuan dari instansi yang bersangkutan bagi yang sudah bekerja dan pernyataan berhenti dengan hormat bila lulus seleksi dan terpilih masuk pendidikan pembetukan POLRI.

Berikut diatas adalah beberapa persyaratan utama untuk mendaftar menjadi anggota Polri SIPSS T.A. 2019,

Semoga berhasil 😉

Apa itu SIPSS ? tentang POLRI

SIPSS adalah kepanjangan dari Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana merupakan pendidikan Kepolisian bagi para sarjana yang dibutuhkan dalam profesi Kepolisian untuk dididik dan dibentuk menjadi Inspektur Polisi yang memiliki pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan ketangguhan. Sikap dan perilaku terpuji dalam rangka melaksanakan tugas-tugas kepolisian sesusai dengan peranannya sebagai inspektur polisi yang ahli di bidang ilmunya guna mendukung tugas Kepolisian.

Siswa SIPSS menempuh pendidikan selama 6 bulan lamanya sebelum nantinya dilantik dan bertugas menjadi anggota Polri di bidangnya masing-masing. Pendidikan yang dilaksanakan di Akpol (Semarang) membentuk perwira Polri yang memiliki kompeten dan spesifikasi sebagai anggota Polri dalam pelaksanaan tugas Polri kedepan.

Untuk mendaftar menjadi anggota Polri melalui jalur SIPSS, maka teman-teman harus memenuhi kriteria program studi yang dibutuhkan. Untuk program studi yang dibutuhkan tiap tahun berbeda-beda kebutuhannya sesuai dengan perkembangan dan beban tugas yang dihadapi.

Pendaftaran SIPSS dilakukan secara online melalui www.penerimaan.polri.go.id, apabila pendaftaran telah diterima maka hal selanjutnya yang perlu kita persiapkan adalah kelengkapan adminsitrasi untuk kemudian diverifikasi di Polda masing-masing. Setelah lolos melakukan verifikasi barulah kita melaksanakan seleksi SIPSS.

4 Persiapan Sebelum Tes Administrasi Polisi (Polri)

Banyak hal yang perlu dipersiapkan sebelum menempuh seleksi untuk menjadi anggota POLRI, salah satu persyaratan yang paling krusial adalah Kelengkapan Administrasi. Kelengkapan administrasi menjadi hal pertama yang sangat penting kita persiapkan karena menjadi ujung tombak kita dalam melakukan pendaftaran. Berikut 4 hal yang perlu kita persiapkan dalam menempuh tes administrasi Kepolisian (Polri):

1. SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian)

SKCK dapat kita cari di Kepolisian Resor (Polres) atau Kepolisian Daerah (Polda) masing-masing daerah dengan dengan syarat pengajuan SKCK yaitu melengkapi persyaratan yang tertera pada gambar dibawah ini:

2. Legalisir Berkas

Persyaratan administrasi yang perlu kita legalisir misalnya seperti KTP, Ijazah-Ijazah, dan lain-lain. Intinya kelengkapan administrasi diri kita.

3. Melakukan Pendaftaran Online

Pendaftaran online dilakukan di web www.penerimaan.polri.go.id , apabila sudah musim penerimaan Anggota Polri biasanya web tersebut lambat untuk diakses karena overload. Jadi teman-teman bisa melakukan pendaftaran pada jam-jam sepi seperti jam subuh atau tengah malam. Setelah melakukan pendaftaran online barulah teman-teman membawa bukti pendaftaran online beserta berkas persyaratan yang lain ke Polres setempat.

4. Menulis Surat Permohonan

Untuk surat permohonan untuk menjadi anggota Polri dibuat dengan tulis tangan sebanyak 4 rangkap. Nah bagi teman-teman diharapkan menulis dengan rapi dan dapat dibaca dengan jelas. Apabila tulisan kita tidak jelas maka tidak akan diterima pada saat verifikasi dan akan diarahkan untuk menulis ulang surat permohonan.

Nah itu beberpaa hal yang menurut saya perlu dipersiapkan sebelum menempuh seleksi tahap administrai untuk menjadi anggota Polri, semoga bermanfaat dan semoga sukses 😉

Kind Regards

Dedek Buana

Tips Lari 3200m Dalam 12 menit – Persiapan Seleksi TNI / Polisi

Banyak yang bertanya kepada saya tentang apa saja persiapan / latihan yang perlu kita lakukan untuk meningkatkan performa lari 12 menit agar maksimal dalam menghadapi seleksi penerimaan TNI/Polisi.

Berikut saya bedah latihan apa saja yang perlu kita lakukan untuk memaksimalkan performa lari 12 menit dalam tes polisi.

1. Endurance Training (Latihan Daya Tahan)

Latihan endurance atau daya tahan / ketahan, dapat dilakukan dengan berlari menggunakan patokan waktu dan jarak. Apabila kita menggunakan patokan waktu, maka latihan yang dapat dilakukan adalah berlari dengan tempo waktu yang cukup lama, misalnya untuk pemula, bisa dilakukan secara progresif tentunya bertahap dan meningkat, dari waktu 20 menit, 30 menit, 40 menit, sampai 1 jam. Saya kira cukup untuk melatih daya tahan tubuh kita dalam mengatur nafas dan stabilitas saat berlari. Dalam latihan daya tahan ini, saya sarankan jangan mematokan pada speed/kecepatan, namun tetap berpatokan pada tempo waktu pada training plan kita.

Teknik yang kedua, yaitu berpatokan pada jarak. Jarak yang dapat dikategorikan long run adalah 8KM ke atas, namun dengan garis bawah disesuaikan dengan kondisi fisik pelari. Daya tahan ini akan terbentuk dengan sendirinya tergantung pada seberapa sering kita latihan.

Sekali lagi, dalam teknik latihan ini, tidak mementingkan speed / kecepatan saat berlari. Just Run!

2. Interval Training / Speed Training

Tehknik latihan Interval ini berfungsi untuk meningkatkan speed atau kecepatan kita saat berlari. Teknik ini dilakukan dengan repetisi bervariasi sesuai dengan target yang kita inginkan. Saya secara pribadi sering melakukan Interval Training,  dengan repetisi 400m x 10 s/d 20 dengan tempo rest selama 1 menit 30 detik. bisa juga dilakukan repetisi 200m x 10 s/d 20, tergantung pada kempuan diri kita.

Namun untuk pemula bisa dilakukan secara progresif dari repetisi 5 s/d 10 kali. semakin banyak repetisi maka semakin bagus untuk membentuk naturtal running form kita.

latihan ini dilakukan dengan berlari dengan kecepatan maksimal kita sejauh 400m (misalnya), dan rest selama 1 menit sampai 2 menit (tergantung kemampuan diri). Tipe Rest bisa dilakukan dengan joging/jalan atau diam. Anda bisa memilih sendiri tipe rest dan tempo yang mana sesuai dengan kemampuan diri anda.

Untuk latihan interval yang saya lakukan adalah lari 400m dengan target waktu 1 menit 25 detik, dan rest selama 1 menit 30 detik dengan jogging/berjalan, itu menurut saya lebih bagus daripada rest diam, karena explosion saat berlari tidak terhenti dengan mendadak melainkan menurun secara progresif saat melakukan rest.

 

3. Cross Training

Cross Training sangat penting dalam progress latihan untuk mengurangi resiko cedera pada tubuh kita karena lari merupakan olahraga yang bersifat pengulangan dan tinggi benturan, maka dari itu saya sangat anjurkan agar anda melakukan cross training minimal setiap minggu sekali.

Untuk jenis cross training yang bisa dilakukan yaitu seperti :

  • Latihan Penguatan : Squat, Lunges, planks, crunches
  • Berenang : Apablila berlari merupakan olahraga yang tinggi benturan maka berenang adalah sebaliknya. Berenang dapat membantu kita dalam peregangan sendi-sendi dan lutut yang rawan cedera saat berlari. Maka rutinlah melakukan olahraga berenang.
  • Yoga 
  • Bersepeda 

Nah, berikut beberapa tehknik latihan yang perlu kita lakukan untuk meningkatkan performa lari untuk persiapan seleksi polisi, apabila anda rutin melakukan latihan tersebut, saya yakin anda dapat melewati tes TNI/POLRI dengan hasil yang memuaskan.

So… Selamat Berlatih.. 😉

 

 

Langkah dalam Melakukan Penelitian Kepustakaan (Soerjono Soekanto)

Dalam melakukan penelitian normatif atau penelitian kepustakaan, Soejono Soekanto dan Sri Mamudji dalam bukunya “Penelitian Hukum Normatif” menyebutkan bahwa agar penelitian kepustakaan dilakukan secara teratur dan sistematis, maka seseorang perlu mengikuti langkah-langkah tertentu. Langkah-langkah tersebut pada umumnya, adalah sebagai berikut:

1. Langkah Pertama

Peneliti perlu mempelajari ketentuan atau peraturan yang dipergunakan oleh perpustakaan dimana penelitian dilakukan. Dengan mengetahui peraturan tersebut, maka peneliti akan dapat terhidar dari hal-hal yang tidak dinginkan misalnya :

  • Meminjam bahan pustakan yang lebih dari jumlah yang boleh dipinjam
  • Dikenakan denda oleh karena meminjam bahan pustaka melewati waktu yang ditentukan
  • Datang ke perpustakaan justru pada waktu perpustakaan sudah tutup, dan seterusnya.

2. Langkah Kedua

Peneliti harus mengetahui sistem pelayanan perpustakaan tersebut. Sistem pelayanan perpustakaan dapat dibedakan paling sediikit dua jenis pelayanan yakni:

  • Sistem Terbuka :  Perpustakaan yang menganut sistem ini tidak melarang para pemakainya untuk mencari senidiri bahan pustaka yang diinginkan atau diperlukan di tempat koleksi disimpan.
  • Sistem Pelayanan Tertutup : Dengan sistem ini, maka para pemakai perpustakaan tidak dapat mencari sendiri bahan pustaka yang dibutuhkan, oleh karena ruang koleksi tertutup bagi orang yang selain petugas perpustakaan. Bahan pustaka yang dikehendaki dapat diperoleh melalui bantuan petugas yang akan mengambilkan bahan pustaka tersebut dari ruang koleksi bahan pustaka.

3. Langkah Ketiga

Penelitian perlu juga mengetahui bentuk dan jenis bahan pustaka yang dimiliki perpustakaan yang bersangkutan. Perpustakaan yang sudah cukup maju dan berkembang, bentuk koleksinya biasanya cukup lengkap. Bukan hanya buku dan majalah saja yang menjadi bagian koleksinya, akan tetapi juga bahan-bahan pandang-dengar.

Jenis bahan pustaka biasanya ditentukan oleh jenis perpustakaannya. Pada perpustakaan perguruan tinggi jenis koleksi disesuaikan dengan program pendidikan, penelitian/ pengembangan ilmu pengetahuan maupun pengabdian masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi). Jenis koleksi pada perpustakaan khusus disesuaikan dengan kekhususan perpustakaan tersebut, misalnya dalam perpustakaan hukum. Lain pula jenis koleksi pada perpustakaan umum, yang koleksinya beraneka ragam.

4. Langkah Keempat

Penelitian harus pula memeriksa apakah bahan pustaka yang diperlukan atau diinginkan ada dalam koleksi perpustakaan yang bersangkutan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mempergunakan suatu alat penelusuran yang disebut katalog, yang penjelasanya adalah, sebagai berikut:

a. Fungsi Katalog

Katalog merupakan suatu daftara yang memberikan informasi mengenai koleksi bahan pustaka yang dimiliki oleh suatu perpustkaan. DIsamping itu, maka katalog juga menafsirkan koleksi perpustakaan tersebut. Dari katalog tersebut akan dapat diketahui apakah perpustakaan memiliki buku-buku dari penulis/pengarang tertentu, judul-judul buku yang ada dalam perpustakaan tersebut, atau menunjukkan ada tidaknya buku-buku mengenai subjek tertentu. Disamping itu katalog memberikan petunjuk apakah suatu buku terdiri lebih dari satu jilid, dan juga apakah suatu buku dilengkapi dengan daftar pustaka, peta, ilustrasi, indeks, dan lain sebagainya.

b. Bentuk-Bentuk Katalog

Bentuk-Bentuk Katalog yang pokok adalah sebagai berikut:

  • Katalog buku yang merupakan katalog yang dicetak dalam bentuk buku
  • Katalog berkas yang merupakan lembaran-lembaran lepas yang disatukan atau dijilid dalam satu sampul
  • Katalog kartu yang merupakan bentuk yang paling umum yang dapat dijumpai hampir di setiap perpustakaan. Katalog kartu disimpan di laci-laci atau lemari katalog dan mempunyai ukuran standar yaitu 7,5 cm x 12,5 cm.

5. Langkah Kelima

Peneliti harus mencari informasi yang diperlukan melalui katalog. Hal itu pada umumnya dapat dilakukan melalui tiga cara, yakni:

  1. Mempergunakan kartu pengarang atau penulis. Cara ini dilakukan apabila penelitian telah mengatahui dengan pasti nama pengarang atau penulis dari bahan pustaka yang dicarinya.
  2. Mempergunakan kartu judul. Hal ini dapat dilakukan apabila peneliti tidak mengetahui secara pasti nama pengarang atau penulis, namun dia mengatahui judul yang dicarinya itu.
  3. Mempergunakan kartu subjek. Yang dimaksud dengan subjek adalah pokok bahasan atau bidang ilmu yang menjadi isi dari suatu bahan.
  4. Dari kartu subjek tersebut peneliti tidak perlu mengetahui nama pengarang ataupun judul suatu bahan pustaka, akan tetapi dapat secara langsung mencari pokok bahasan dari penelitiannya. Kartu subjek sangat membantu peneliti dalam mencari data, oleh karena sekali dia menemukan kartu dari subjek yang dicarinya, maka akan diperoleh sekumpulan bahasan mengenai pokok bahasan yang diteliti.

6. Langkah Keenam

Langkah yang keenam, berkaitan dengan pembuatan catatan-catatan. Setelah bahan yang diperlukan diperoleh, tentunya seorang peneliti perlu membuat catatan-catatan mengenai hal-hal yang dianggapnya penting dan berguna bagi penelitian yang sedang dilakukannya. Sebaiknya catatan dibuat pada kartu-kartu dengan ukuran tertentu dan dengan cara yang tertentu pula, halmana akan memudahkan peneliti untuk menelusuri kembali data yang telah diperolehnya pada waktu dia mengolah data dan menulis laporan penelitian.

Lazimnya dikenal 2 macam kartu yang perlu dipersiapkan untuk mencatat data, yakni:

  1. Kartu kutipan, yang dipergunakan untuk mencatat atau mengutip data beserta sumber dari mana data tersebut diperoleh (nama pengarang/penulis, judul buku atau artikel, impresum, halaman dan lain sebagainya).
  2. Kartu bibliografi dipergunakan untuk mencatat sumber bacaan yang dipergunakan. Kartu ini sangat penting dan berguna pada waktu peneliti menyusun daftar kepustakaan sebagai bagian penutup dari laporan penelitian yang ditulis atau disusunnya.

 

Asas Tata Guna Tanah/Penggunaan Tanah Secara Berencana [Hukum Agraria/UUPA]

Asas ini ditemukan dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a UUPA, yaitu:

“Hak menguasai negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa.”

Asas ini juga ditemukan dalam Pasal 14 ayat (1) UUPA, yaitu :

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan, dan penggunaan bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya:

  1. untuk keperluan negara;

  2. untuk keperluan peribatan dan keperluan suci lainnya sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa;

  3. untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan, dan lain kesejahteraan;

  4. untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian, peternakan, dan perikanan serta sejalan dengan itu;

  5. untuk keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi, dan pertambangan.””

Untuk mencapai apa yang menjadi cita-cita bangsa dan negara dalam bidang agraria, perlu adanya suatu rencana mengenai peruntukan, penggunaan, dan persediaan bumi, air, dan ruang angkasa untuk berbagai kepentingan hidup rakyat negara.

Makalah Politik Hukum Tindak Pidana Ringan Dalam KUHP

BAB I

PENDAHULUAN

  • Latar Belakang

Setiap masyarakat yang teratur, yang menentukan pola-pola hubungan yang bersifat tetap antara para anggotanya, adalah masyarakat yang mempunyai tujuan yang jelas. Politik adalah bidang yang berhubungan dengan tujuan masyarakat tersebut.[1] Struktur politik menaruh perhatian pada pengorganisasian kegiatan kolektif untuk mencapai tujuan-tujuan bersama tersebut. Oleh karena itu, politik juga aktivitas memilih tujuan sosial tertentu. Dalam hukum persoalan yang dihadapi juga adalah persoalan tentang keharusan untuk menentukan pilihan mengenai tujuan maupun cara-cara yang hendak dipakai untuk mencapainya.

Harus disadari kembali, bahwa hukum sebagai gejala sosial, bukanlah suatu otonom sepenuhnya, melainkan mempunyai kaitan dengan sektor-sektor kehidupan lain dalam masyarakat. Salah satu segi dari keadaan ini, hukum harus senantiasa melakukan penyesuaian terhadap tujuan-tujuan yang ingin dicapai masyarakatnya. Dengan demikian, hukum mempunyai dinamika. Politik hukum merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya dinamika yang demikian itu, karena ia diarahkan pada ius constituendum, hukum yang dicita-citakan.

Oleh karena itu, politik hukum adalah suatu bidang studi hukum, yang kegiatannya memilih atau menentukan hukum mana yang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai oleh masyarakat. [2]

Istilah politik hukum, secara etimologis berasal dari istilah Belanda Rechtspolitiek. Istilah ini merupakan bentukan dari kata rechts dan politiek. Dalam bahasa Indonesia rechts berarti hukum, dan politiek mengandung arti beleid atau kebijakan. Berdasarkan penjelasan tersebut politik hukum secara singkat diartikan sebagai kebijakan hukum. Kebijakan berarti rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Politik hukum secara umum dapat dirumuskan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak dalam bidang hukum. Politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Kebijakan ini dapat berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum, atau penegakan hukum itu sendiri.[3]

Politik Hukum dalam arti kebijakan hukum berarti memilih cita-cita tentang hukum tertentu dan berupaya dengan segala daya yang ada untuk mencapai cita-cita tentang hukum tertentu itu. Dapat pula dikatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan tentang arah perkembangan hukum. [4]

Dalam suatu negara, politik hukum dalam arti kebijakan hukum ditentukan oleh badan-badan yang berwenang menentukan arah pembangunan dalam negara, yang mencakup juga arah pembangunan hukum. Dengan demikian, politik hukum dapat juga dikatakan sebagai kebijakan negara, melalui badan-badan yang berwenang, tentang arah perkembangan hukum. [5]

Berkaitan dengan politik hukum di Indonesia, telah berlaku hukum pidana yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). pada tanggal 26 Februari 1946, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Undang-undang inilah yang dijadikan dasar hukum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diberlakukan secara nasional tidak berarti bahwa upaya untuk membuat sistem hukum pidana yang baru terhenti. Upaya melakukan pembaruan hukum pidana terus berjalan semenjak tahun 1958 dengan berdirinya Lembaga Pembinaan Hukum Nasional sebagai upaya untuk membentuk KUHP Nasional yang baru. Seminar Hukum Nasional I yang diadakan pada tahun 1963 telah menghasilkan berbagai resolusi yang antara lain adanya desakan untuk menyelesaikan KUHP Nasional dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.[6]

Mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perlu dijelaskan mengenai sistem hukuman yang dicantumkan dalam Pasal 10 menyatakan bahwa hukuman yang dapat dikenakan kepada seseorang pelaku tindak pidana sebagai berikut.

  1. Hukuman Pokok (Hoofd Straffen)
    • Hukuman mati
    • Hukuman penjara
    • Hukuman kurungan
    • Hukuman denda.
  2. Hukuman Tambahan (Bijkomende straffen)
    • Pencabutan beberapa hak tertentu
    • Perampasan barang-barang tertentu
    • Pengumuman putusan hakim[7]

Dalam pokok bahasan makalah ini akan membahas mengenai peraturan pidana terhadap tindak pidana ringan yang diatur dalam Kitab undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) termasuk sistem hukuman yang diterapkan dalam tindak pidana ringan.

Tindak Pidana Ringan yang selanjutnya disingkat Tipiring adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali pelanggaran lalu lintas.[8]

Mengenai perkara-perkara tindak pidana ringan yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seperti halnya pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), penggelapan ringan (Pasal 373 KUHP), penipuan ringan (Pasal 379 KUHP), penipuan ringan oleh penjual (Pasal 384 KUHP), perusakan ringan (Pasal 407 ayat 1 KUHP) dan penadahan ringan (Pasal 482 KUHP) yang seringkali tidak diterapkan oleh aparat penegak hukum sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan bagi korban tindak pidana tersebut.[9] Disamping itu penerapan pasal-pasal yang dilaksanakan dalam KUHP masih menggunakan nilai mata uang yang tercantum saat diberlakukannya KUHP pada Tahun 1946.

Dalam makalah ini akan mengkaji tentang hakikat Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditinjau dari pelaksanaan hukum positif (ius constitutum) yang selama ini berlaku dengan menganalisa perkembangan masyarakat saat ini serta mengkaji ius constituendum yang diharapkan oleh masyarakat dan dapat mengikuti dinamika perkembangan masyarakat serta kebutuhan hukum masyarakat.

 

  • Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka untuk melakukan kajian perlu dirumuskan dalam beberapa rumusan masalah, yaitu:

  1. Bagaiamanakah pengaturan hukum positif mengenai Tindak Pidana Ringan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)?
  2. Bagaimanakah Politik Hukum Tindak Pidana Ringan dalam KUHP sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat?

 

  • Tujuan Penelitian

Setiap Usaha yang dilakukan seseorang sudah tentu mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Begitu pula dalam penulisan makalah ini, penulis mempunyai tujuan yang hendak dicapai, yaitu:

  • Tujuan Umum
  1. Untuk melatih diri dalam usaha menyatakan pemikiran ilmiah secara tertulis.
  2. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
  3. Usaha perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
  4. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa ke dalam kehidupan masyarakat.
    • Tujuan Khusus
  5. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum positif tindak pidana ringan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
  6. Untuk mengetahui Politik Hukum terhadap tindak pidana ringan dalam KUHP yang sesuai dengan dinamikan perkembangan masyarakat.

 

 

  • Manfaat Penelitian

  • Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan mengenai tindak pidana ringan.

 

  • Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada aparat penegak hukum khusus mengenai penyelesaian terhadap perkara-perkara tindak pidana ringan yang diatur dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hal tersebut diharapkan agar tetap mengacu kepada Peraturan Mahkamah Agung dan dengan terlebih dahulu mengedepankan pendekatan terhadap tindak pidana ringan.

 

 

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengaturan Tindak Pidana Ringan Dalam KUHP

Dalam peraturan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) termuat dalam Pasal 1 angka 1 mengenai pengertian Tipiring yang berbunyi “Tindak Pidana Ringan yang selanjutnya disingkat Tipiring adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali pelanggaran lalu lintas.”[10]

Apabila mengacu pada KUHAP, yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini.[11]

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, dapat di analisa bahwa untuk menentukan suatu perkara termasuk Tindak Pidana Ringan (Tipiring) atau bukan, dilihat dari ancaman hukuman yang diatur dalam bunyi pasal.

Yang termasuk tindak pidana ringan antara lain:

  1. Mengganggu ketertiban umum (Pasal 172 KUHP).
  2. Mengganggu rapat umum (Pasal 174 KUHP).
  3. Membuat gaduh pertemua Agama (Pasal 176 KUHP).
  4. Merintangi jalan (Pasal 178 KUHP).
  5. Mengganggu jalannya sidang pengadilan Negeri (Pasal 217 KUHP).
  6. Merusak surat maklumat (Pasal 219 KUHP).
  7. Kealpaan menghilangkan atau menyembunyikan barang sitaan (Pasal 231 KUHP).
  8. Penganiayaan Binatang (Pasal 302 KUHP).
  9. Penghinaan Ringan (Pasal 315 KUHP).
  10. Penghinaan dengan tulisan (Pasal 321 KUHP).
  11. Karena Kelalaiannya / kesalahannya orang menjadi tertahan (Pasal 334 KUHP).
  12. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP).
  13. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP).
  14. Penipuan Ringan (Pasal 379 KUHP).
  15. Pengerusakan Ringan (Pasal 497 KUHP).
  16. Penadahan Ringan (Pasal 482 KUHP).
  17. Penggelapan Ringan (Pasal 373 KUHP).[12]

Sebagai contoh dicantumkan Pasal 364 KUHP tentang Pencurian Ringan, yang berbunyi:

“Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 nomor 4, begitu juga apa yang diterangkan dalam 363 nomor 5, asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya maka jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai pencurian ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-”[13]

Apabila dikaitkan dengan nilai rupiah saat ini, pasal ini sudah sangat tidak sesuai untuk diterapkan. Pasal 364 mengenai pencurian ringan ini, jika dinilai barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, yang berarti pasal ini adalah pasal tidur, menunggu adanya undang-undang yang mengubahnya menjadi sesuai dengan nilai rupiah sekarang, misalnya dinaikan 10.000 kali, jadi menjadi dua juta lima ratus ribu rupiah. [14]

Menyikapi perkembangan tersebut, Dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, telah termuat tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan yang diatur dalam pasal 1 PERMA No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, yang berbunyi:

“Kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP dibaca menjadi Rp. 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)” [15]

Apabila dikaitkan dengan Ilmu Politik Hukum, maka dikeluarkannya PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP adalah termasuk dalam objek kajian politik hukum yang mana telah mengkaji perkembangan dinamika masyarakat termasuk nilai mata uang dari tahun ke tahun yang mengalami inflasi.

Namun untuk hukuman yang diterapkan masih menerapkan hukuman penjara yang mana dikaitkan dengan pernyataan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan, saat ini lembaga pemasyarakatan sudah melebihi kapasitas. Pidana di luar tahanan akan mencegah penumpukan narapidana di sel.[16] Selain itu apabila ditinjau dari efek jera yang dihasilkan, pemberlakuan penjara dan denda pada tindak pidana ringan hanya sedikit berpengaruh efek jera terhadap pelaku tindak pidana ringan, hal ini dapat dibuktikan dari beberapa kasus yang telah ditangani penegak hukum dengan pelaku yang sama.

 

2.2 Politik Hukum Tindak Pidana Ringan Dalam KUHP Sesuai Dinamika Perkembangan Masyarakat

         Pengaturan mengenai Tindak Pidana Ringan dalam KUHP sebagai hukum materiil masih tetap berlaku dengan batasan-batasan penyesuaian nilai kerugian serta nilai denda yang telah disesuaikan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP ini memang merupakan produk politik hukum yang meninjau dinamika perkembangan masyarakat sejak dikeluarkannya KUHP sampai saat ini. Namun PERMA No. 2 Tahun 2012 hanya mengatur mengenai penyesuaian batasan nilai kerugian dan denda tindak pidana ringan dalam KUHP tanpa adanya penyesuaian terhadap hukumannya. Penyesuaian terhadap hukuman dimaksud adalah masih diterapkannya hukuman penjara dalam tindak pidana ringan, disamping itu dalam prakteknya hakim lebih sering memutus dengan hukuman denda yang terlalu ringan sehingga tidak maksimal menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana.

Sejalan dengan pernyataan Menkumham Patrialis Akbar yg menyebutkan bahwa penjara bukan satu-satunya cara untuk membuat jera pelaku kejahatan apalagi itu pelaku kejahatan tindak pidana ringan (Tipiring).[17] Disamping itu Pakar Hukum Pidana Universitas Parahyangan Agustinus Pohan mengatakan, pelaku tipiring lebih baik diberikan sanksi pidana kerja sosial ketimbang di masukkan ke sel. “Ini dapat mengembalikan tujuan pembinaan dari penerapan hukuman pidana bagi seseorang,”[18]

Maka dari itu perlu diadakannya pembaharuan hukuman yang lebih objektif menimbulkan efek jera serta mencapai tujuan hukum, misalnya pemberlakuan hukuman kerja sosial dipandang perlu dimasukkan dalam draft Revisi UU KUHP khusus untuk pidana ringan.

 

 

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

            Tindak Pidana Ringan yang selanjutnya disingkat Tipiring adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali pelanggaran lalu lintas. (Pasal 1 angka 1 PERKABAHARKAM No. 6 Tahun 2011 tentang Penanganan Tindak Pidana Ringan)

Penentuan Tindak Pidana Ringan dalam KUHP ditentukan dari ancaman hukuman yang diatur dalam pasal. Untuk penyesuaian batasan Tipiring dan jumlah denda telah dikeluarkan PERMA No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Namun penyesuaian hukuam yang diterapkan masih menerapkan hukuman penjara dan denda yang mana belum mengikuti dinamikan perkembangan masyarakat.

Dalam penyesuaian hukuman tindak pidana ringan yang lebih objektif perlu diadakan pembaharuan mengenai hukuman yang diterapkan agar lebih menimbulkan efek jera terhadap pelaku tindak pidana ringan, misalnya pemberlakuan hukuman kerja sosial perlu dimasukan dalam Revisi UU KUHP.

 

3.2 Saran

Dari uraian makalah di atas, penulis dapat memberikan saran mengenai Tindak Pidana Ringan sebagai ius constitutum atau hukum positif yang berlaku di Indonesia masih perlu di revisi menyesuaikan dengan dinamika dan perkembangan masyarakat menuju ius constituendum atau hukum yang dicita-citakan dan memenuhi kebutuhan hukum masyarakat baik yang bersifat hukum materiil maupun hukum formil.

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Riduan Syahrani, 2013, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Kartono, 2011, Politik Hukum Judical Review di Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.11.

Donald Albert dan Frans Maramis, 2014, Pengantar Ilmu Hukum, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Wikipedia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab_Undang-Undang_Hukum_Pidana pada tanggal 11 Mei 2018, Pukul 17.45

  1. Abdoel Djamil, 2014, Pengantar Hukum Indonesia, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Peraturan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penanganan Tindak Pidana Ringan.

Kadek Rudi Sagita, Model Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Di Polresta Yogjakarta, Jurnal Hukum Universitas Atma Jaya Yogjakarta, 2016.

  1. Karjadi dan R. Soesilo, 1986, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi Dan Komentar, PT. Karya Nusantara, Bandung.

Budi Gunawan, 2014, Modul Tipiring Pendidikan Pembentukan Brigadir Tugas Umum Polri, Jakarta.

  1. Soesilo, 1995, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya. Bogor.

Andi Hamzah, 2015, Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

MetroTVNews, Pemerintah Ingin Pelaku Pidana Ringan Dihukum Sosial, Diakses Dari http://news.metronews.com/politik/VNx765JK-Pemerintah-ingin-pidana-ringan-dihukum-sosial pada tanggal 13 Mei 2018 Pukul 16.20.

 

 

[1] Riduan Syahrani, 2013, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung,         Hlm. 223

[2] Ibid., hlm. 224

[3] Kartono, 2011, Politik Hukum Judicial Review di Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11, Hlm. 17

[4] Donald Albert dan Frans Maramis, 2014, Pengantar Ilmu Hukum, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 200

[5] Ibid., hlm. 201

[6]Wikipedia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab_Undang-undang_Hukum_Pidana pada tanggal 11 Mei 2018, Pukul 17.45

[7] R. Abdoel Djamali, 2014, Pengantar Hukum Indonesia, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta,        Hlm. 186

[8] Peraturan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penanganan Tindak Pidana Ringan, Pasal 1 angka 1

[9] Kadek Rudi Sagita, Model Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Di Polresta Yogyakarta, Jurnal Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016

[10] Peraturan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia      Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penanganan Tindak Pidana Ringan, Pasal 1 angka 1

[11] M. Karjadi dan R. Soesilo, 1986, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar, PT. Karya Nusantara, Bandung, Hlm. 181

[12] Budi Gunawan, 2014, Modul Tipiring Pendidikan Pembentukan Brigadir Tugas Umum Polri, Jakarta, Hlm. 24

[13] R. Soesilo, 1995, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya, Hlm. 252

[14] Andi Hamzah, 2015, Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 96

[15] Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, Pasal 1

[16] MetroTVNews, Pemerintah Ingin Pelaku Pidana Ringan Dihukum Sosial, diakses dari http://news.metrotvnews.com/politik/VNx765JK-pemerintah-ingin-pelaku-pidana-ringan-dihukum-sosial, pada tanggal 13 Mei 2018 Pukul 16.20

[17] Kompasiana, Pelaku Tipiring Tidak Perlu Dipenjara, diakses dari https://www.kompasiana.com/ysachri/pelaku-tipiring-ga-perludipenjara_55001f1ea3 33117f72 50fd99 ,  pada tanggal 13 Mei 2018 Pukul 19.30

[18] Cards, Hukuman Penjara Pelaku Tipiring Rugikan Negara, diakses dari https://www.medcom.id/cards/137-ruu-kuhp/0kp7R27b-hukuman-penjara-pelaku-tipiring-rugikan-negara, pada tanggal 13 Mei 2018 Pukul 20.10

5 Mazhab atau Aliran Para Ahli Filsafat Hukum

Para ahli hukum terjun ke bidang filsafat dikarenakan beberapa faktor yaitu timbulnya kebimbangan akan kebenaran atau keadilan dari hukum yang berlaku. Timbulnya kebimbangan ini dikarenakan adanya hukum yang berlaku di masyarakat namun tidak sesuai denga keadaan masyarakat yang diaturnya.

Hasil pemikiran para ahli filsafat hukum terhimpun dalam berbagai Mazhab atau aliran, antara lain sebagai berikut:

1. Mazhab Formalistis

Beberapa ahli filsafat hukum menekankan, betapa pentingnya hubungan antara hukum dengan prinsip-prinsip moral (yaitu etika dalam arti sempit) yang berlaku umum.

2. Mazhab Sejarah dan Kebudayaan

Mazhab sejarah dan kebudayaan, mempunyai pendirian yang sangat berlawanan dengan Mazhab Formalistis. Mazhab ini justru menekankan bahwa hukum hanya dapat dimengerti dengan menelaah kerangka sejarah dan kebudayaan dimana hukum tersebut timbul.

3. Aliran Utilitarianism

Jeremy Bentham (1748-1832) dapat dianggap sebagai salah satu tokoh yang terkemuka dari aliran ini. Bentham adalah seorang ahli filsafat hukum yang sangat menekankan pada apa yang harus dilakukan oleh suatu sistem hukum. Dalam teorinya tentang hukum, Bentham mempergunakan salah satu prinsip dari aliran Utilitarianism , Bahwa manusia bertindak untuk memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Ukuran baik buruknya suatu perbuatan manusia tergantung dari perbuatan tersebut, apakah dapat mendatangkan kebahagiaan atau tidak. Bentham banyak mengembangkan pikirannya untuk bidang pidana dan hukuman terhadap tindak pidana. Menurutnya, setiap kejahatan harus disertai dengan hukuman-hukuman yang sesuai dengan kejahatah tersebut dan hendaknya penderitaan yang dijatuhkan tidak lebih dari yang diperlukan untuk mencegah terjadinya kejahatan.

4. Aliran Sociological Jurisprudence

Seorang ahli hukum Austria yaitu Eugen Ehrlich (1826-1922) dianggap sebagai pelopor dari aliran Sociological Jurisprudence, berdasarkan hasil karyanya yang berjudul Fundamental Principles of the Sociologi of Law. Ajaran Ehrlich berpokok pada pembedaan antara hukum positif dengan hukum yang hidup, atau dengan perkataan lain suatu pembedaan antara kaidah-kaidah sosial lainnya. Dia menyatakan bahwa hukum positif hanya akan efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup di masyarakat, atau dengan apa yang disebut oleh para antropolog sebagai pola-pola kebudayaan (culture patterns).

5. Aliran Realisme Hukum

Aliran realisme hukum diprakarsai oleh Karl Llewellyn (1893-1962), Jerome Frank (1889-1957), dan Justice Olivier Wendell Holmes (1841-1935) ketiga-tiganya adalah orang Amerika. Mereka terkenal dengan konsep radikal tentang proses peradilan dengan menyatakan bahwa hakim-hakim tidak menemukan hukum, akan tetapi membentuk hukum. Seorang hakim harus selalu memilih, dia yang menentukan prinsip-prinsip mana yang dipakai dan pihak-pihak mana yang akan menang. Keputusan-keputusan hakim seringkali mendahului penggunaan prinsip-prinsip hukum yang formal. Keputusan pengadilan dan doktrin hukum selalu dapat dikembangkan untuk menunjang perkembangan atau hasil-hasil proses hukum. Suatu keputusan pengadilan biasanya dibuat atas dasar konsepsi-konsepsi hakim yang bersangkutan tentang keadilan dan dirasionalisasikan di dalam suatu pendapat tertulis.