Syarat Penerimaan SIPSS 2019 (Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana) – Tentang POLRI

SIPSS adalah kepanjangan dari Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana merupakan pendidikan Kepolisian bagi para sarjana yang dibutuhkan dalam profesi Kepolisian untuk dididik dan dibentuk menjadi Inspektur Polisi yang memiliki pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan ketangguhan. Sikap dan perilaku terpuji dalam rangka melaksanakan tugas-tugas kepolisian sesusai dengan peranannya sebagai inspektur polisi yang ahli di bidang ilmunya guna mendukung tugas Kepolisian.

Berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/95/I/DIK.2.1./2019 tanggal 11 Januari 2019 menyebutkan bahwa pendaftaran penerimaan SIPSS T.A. 2019 dilaksanakan dari tanggal 15 s/d 31 Januari 2019. Adapun persayaratan untuk mendaftar menjadi Calon Siswa SIPSS adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan Umum:
  • Warga negara Indonesia
  • Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
  • Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
  • Berumur paling rendah 18 tahun
  • Sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba (dengan surat keterangan bebas narkoba dari instansi berwenang)
  • Tidak sedang terlibat kasus pidana atau pernah dipidana karena melakukan kejahatan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Polres/Polda setempat
  • Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela
  • Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI dan bersedia ditempatkan pada satuan kerja sesuai keahlian atau latar belakang program studinya.
2. Persyaratan Khusus:

Pria dan wanita belum pernah menjadi anggota POLRI

Berijazah :

  • S2/s2 Profesi :
  1. Kedokteran forensik (Profesi)
  2. Kedokteran Klinis (Profesi)
  3. Psikologi (Profesi)
  4. Ilmu agama (Tafsir Hadist)
  • S1/s1 Profesi :
  1. Kedokteran umum (Profesi)
  2. Kedokteran gigi (Profesi)
  3. Kedokteran hewan
  4. Teknik informatika
  5. Teknologi ilmu komputer
  6. Bahasa arab
  7. Bahasa mandarin
  8. Ekonomi akuntansi
  9. Ekonomi keuangan
  10. Perpajakan
  11. Hubungan internasional
  12. Teknik elektro
  13. Kimia murni
  14. Teknik kimia
  15. Biologi
  16. Teknik sipil
  17. Teknik mesin
  18. Teknik metalurgi dan/atau Teknik material
  19. Komunikasi
  20. Desain grafis
  21. Farmasi
  22. Ilmu kearsipan/kepustakaan
  23. Ilmu gizi
  24. Statistik
  25. S1/S2 dan CPL Flying School
  26. Agama Hindu
  27. Agama Katolik
  28. Desain komunikasi visual
  29. Ilmu agama (Tafsir hadist)
  30. Jurnalistik
  • DIV:
  1. Ahli nautika TK. III (wajib memiliki ijazah ahli nautika TK. III dari Ditjen Perhubungan Laut Kementrian Perhubungan Republik Indonesia)
  2. Ahli teknika TK. III (wajib memiliki ijazah ahli teknika TK. III dari Ditjen Perhubungan Laut Kementrian Perhubungan Republik Indonesia)
  • Khusus untuk Prodi kedokteran :
  1. Dokter forensik dan klinis menyertakan surat keterangan lulus dari kepala bagian program pendidikan dokter spesialis (Ijazah dokter spesialis)
  2. Dokter umum wajib mempunyai Surat Tanda Selesai Internsip (STSI) dan Surat Tanda Registrasi (STR) Definitif

Bagi lulusan yang berasal dari PTN/PTS dengan Prodi yang terakreditasi A dan B dengan IPK 2,75 terdaftar di BAN-PT serta wajib melampirkan tanda lulus/Ijazah yang dilegalisir atau diketahui oleh pembantu dekan bidang akademik.

Bagi lulusan perguruan tinggi di luar negeri wajib melampirkan surat keputusan penyetaraan yang dikeluarkan oleh Dirjen Pendidikan Tinggi KEMDIKBUD

Umur pada saat pembukaan pendidikan dan pembentukan SIPSS T.A. 2019, yaitu :

  • Maksimal 33 Tahun untuk S2 Profesi dan S1/S2 Berkompetensi Penerbang
  • Maksimal 29 Tahun untuk S1 Profesi
  • Maksimal 26 Tahun untuk S1/DIV

Tinggi badan minimal (dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku):

  • Pria : 158 cm
  • Wanita : 155 cm

Belum pernah menikah secara hukum positif/agama/adat (belum pernah hamil / melahirkan) dan sanggup untuk tidak menikah selama pendidikan pembentukan, khusus untuk S2 Profesi dan S1/S2 Berkompetensi penerbang diperbolehkan sudah menikah, namun bagi wanita belum mempunyai anak dan sanggup tidak mempunyai anak/hamil selama dalam pendidikan pembentukan.

Bersedia menjalani Ikatan Dinas Pertama (IDP) selama 10 tahun terhitung mulai diangkat menjadi perwira POLRI

Tidak terikat perjanjian ikatan dinas dengan instansi lain

Mendapat persetujuan dari instansi yang bersangkutan bagi yang sudah bekerja dan pernyataan berhenti dengan hormat bila lulus seleksi dan terpilih masuk pendidikan pembetukan POLRI.

Berikut diatas adalah beberapa persyaratan utama untuk mendaftar menjadi anggota Polri SIPSS T.A. 2019,

Semoga berhasil ūüėČ

Iklan

Apa itu SIPSS ? tentang POLRI

SIPSS adalah kepanjangan dari Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana merupakan pendidikan Kepolisian bagi para sarjana yang dibutuhkan dalam profesi Kepolisian untuk dididik dan dibentuk menjadi Inspektur Polisi yang memiliki pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan ketangguhan. Sikap dan perilaku terpuji dalam rangka melaksanakan tugas-tugas kepolisian sesusai dengan peranannya sebagai inspektur polisi yang ahli di bidang ilmunya guna mendukung tugas Kepolisian.

Siswa SIPSS menempuh pendidikan selama 6 bulan lamanya sebelum nantinya dilantik dan bertugas menjadi anggota Polri di bidangnya masing-masing. Pendidikan yang dilaksanakan di Akpol (Semarang) membentuk perwira Polri yang memiliki kompeten dan spesifikasi sebagai anggota Polri dalam pelaksanaan tugas Polri kedepan.

Untuk mendaftar menjadi anggota Polri melalui jalur SIPSS, maka teman-teman harus memenuhi kriteria program studi yang dibutuhkan. Untuk program studi yang dibutuhkan tiap tahun berbeda-beda kebutuhannya sesuai dengan perkembangan dan beban tugas yang dihadapi.

Pendaftaran SIPSS dilakukan secara online melalui www.penerimaan.polri.go.id, apabila pendaftaran telah diterima maka hal selanjutnya yang perlu kita persiapkan adalah kelengkapan adminsitrasi untuk kemudian diverifikasi di Polda masing-masing. Setelah lolos melakukan verifikasi barulah kita melaksanakan seleksi SIPSS.

4 Persiapan Sebelum Tes Administrasi Polisi (Polri)

Banyak hal yang perlu dipersiapkan sebelum menempuh seleksi untuk menjadi anggota POLRI, salah satu persyaratan yang paling krusial adalah Kelengkapan Administrasi. Kelengkapan administrasi menjadi hal pertama yang sangat penting kita persiapkan karena menjadi ujung tombak kita dalam melakukan pendaftaran. Berikut 4 hal yang perlu kita persiapkan dalam menempuh tes administrasi Kepolisian (Polri):

1. SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian)

SKCK dapat kita cari di Kepolisian Resor (Polres) atau Kepolisian Daerah (Polda) masing-masing daerah dengan dengan syarat pengajuan SKCK yaitu melengkapi persyaratan yang tertera pada gambar dibawah ini:

2. Legalisir Berkas

Persyaratan administrasi yang perlu kita legalisir misalnya seperti KTP, Ijazah-Ijazah, dan lain-lain. Intinya kelengkapan administrasi diri kita.

3. Melakukan Pendaftaran Online

Pendaftaran online dilakukan di web www.penerimaan.polri.go.id , apabila sudah musim penerimaan Anggota Polri biasanya web tersebut lambat untuk diakses karena overload. Jadi teman-teman bisa melakukan pendaftaran pada jam-jam sepi seperti jam subuh atau tengah malam. Setelah melakukan pendaftaran online barulah teman-teman membawa bukti pendaftaran online beserta berkas persyaratan yang lain ke Polres setempat.

4. Menulis Surat Permohonan

Untuk surat permohonan untuk menjadi anggota Polri dibuat dengan tulis tangan sebanyak 4 rangkap. Nah bagi teman-teman diharapkan menulis dengan rapi dan dapat dibaca dengan jelas. Apabila tulisan kita tidak jelas maka tidak akan diterima pada saat verifikasi dan akan diarahkan untuk menulis ulang surat permohonan.

Nah itu beberpaa hal yang menurut saya perlu dipersiapkan sebelum menempuh seleksi tahap administrai untuk menjadi anggota Polri, semoga bermanfaat dan semoga sukses ūüėČ

Kind Regards

Dedek Buana

Tips Lari 3200m Dalam 12 menit – Persiapan Seleksi TNI / Polisi

Banyak yang bertanya kepada saya tentang apa saja persiapan / latihan yang perlu kita lakukan untuk meningkatkan performa lari 12 menit agar maksimal dalam menghadapi seleksi penerimaan TNI/Polisi.

Berikut saya bedah latihan apa saja yang perlu kita lakukan untuk memaksimalkan performa lari 12 menit dalam tes polisi.

1. Endurance Training (Latihan Daya Tahan)

Latihan endurance atau daya tahan / ketahan, dapat dilakukan dengan berlari menggunakan patokan waktu dan jarak. Apabila kita menggunakan patokan waktu, maka latihan yang dapat dilakukan adalah berlari dengan tempo waktu yang cukup lama, misalnya untuk pemula, bisa dilakukan secara progresif tentunya bertahap dan meningkat, dari waktu 20 menit, 30 menit, 40 menit, sampai 1 jam. Saya kira cukup untuk melatih daya tahan tubuh kita dalam mengatur nafas dan stabilitas saat berlari. Dalam latihan daya tahan ini, saya sarankan jangan mematokan pada speed/kecepatan, namun tetap berpatokan pada tempo waktu pada training plan kita.

Teknik yang kedua, yaitu berpatokan pada jarak. Jarak yang dapat dikategorikan long run adalah 8KM ke atas, namun dengan garis bawah disesuaikan dengan kondisi fisik pelari. Daya tahan ini akan terbentuk dengan sendirinya tergantung pada seberapa sering kita latihan.

Sekali lagi, dalam teknik latihan ini, tidak mementingkan speed / kecepatan saat berlari. Just Run!

2. Interval Training / Speed Training

Tehknik latihan Interval ini berfungsi untuk meningkatkan speed atau kecepatan kita saat berlari. Teknik ini dilakukan dengan repetisi bervariasi sesuai dengan target yang kita inginkan. Saya secara pribadi sering melakukan Interval Training,  dengan repetisi 400m x 10 s/d 20 dengan tempo rest selama 1 menit 30 detik. bisa juga dilakukan repetisi 200m x 10 s/d 20, tergantung pada kempuan diri kita.

Namun untuk pemula bisa dilakukan secara progresif dari repetisi 5 s/d 10 kali. semakin banyak repetisi maka semakin bagus untuk membentuk naturtal running form kita.

latihan ini dilakukan dengan berlari dengan kecepatan maksimal kita sejauh 400m (misalnya), dan rest selama 1 menit sampai 2 menit (tergantung kemampuan diri). Tipe Rest bisa dilakukan dengan joging/jalan atau diam. Anda bisa memilih sendiri tipe rest dan tempo yang mana sesuai dengan kemampuan diri anda.

Untuk latihan interval yang saya lakukan adalah lari 400m dengan target waktu 1 menit 25 detik, dan rest selama 1 menit 30 detik dengan jogging/berjalan, itu menurut saya lebih bagus daripada rest diam, karena explosion saat berlari tidak terhenti dengan mendadak melainkan menurun secara progresif saat melakukan rest.

 

3. Cross Training

Cross Training sangat penting dalam progress latihan untuk mengurangi resiko cedera pada tubuh kita karena lari merupakan olahraga yang bersifat pengulangan dan tinggi benturan, maka dari itu saya sangat anjurkan agar anda melakukan cross training minimal setiap minggu sekali.

Untuk jenis cross training yang bisa dilakukan yaitu seperti :

  • Latihan Penguatan : Squat, Lunges, planks, crunches
  • Berenang :¬†Apablila berlari merupakan olahraga yang tinggi benturan maka berenang adalah sebaliknya. Berenang dapat membantu kita dalam peregangan sendi-sendi dan lutut yang rawan cedera saat berlari. Maka rutinlah melakukan olahraga berenang.
  • Yoga¬†
  • Bersepeda¬†

Nah, berikut beberapa tehknik latihan yang perlu kita lakukan untuk meningkatkan performa lari untuk persiapan seleksi polisi, apabila anda rutin melakukan latihan tersebut, saya yakin anda dapat melewati tes TNI/POLRI dengan hasil yang memuaskan.

So… Selamat Berlatih.. ūüėČ

 

 

Langkah dalam Melakukan Penelitian Kepustakaan (Soerjono Soekanto)

Dalam melakukan penelitian normatif atau penelitian kepustakaan, Soejono Soekanto dan Sri Mamudji dalam bukunya “Penelitian Hukum Normatif” menyebutkan bahwa agar penelitian kepustakaan dilakukan secara teratur dan sistematis, maka seseorang perlu mengikuti langkah-langkah tertentu. Langkah-langkah tersebut pada umumnya, adalah sebagai berikut:

1. Langkah Pertama

Peneliti perlu mempelajari ketentuan atau peraturan yang dipergunakan oleh perpustakaan dimana penelitian dilakukan. Dengan mengetahui peraturan tersebut, maka peneliti akan dapat terhidar dari hal-hal yang tidak dinginkan misalnya :

  • Meminjam bahan pustakan yang lebih dari jumlah yang boleh dipinjam
  • Dikenakan denda oleh karena meminjam bahan pustaka melewati waktu yang ditentukan
  • Datang ke perpustakaan justru pada waktu perpustakaan sudah tutup, dan seterusnya.

2. Langkah Kedua

Peneliti harus mengetahui sistem pelayanan perpustakaan tersebut. Sistem pelayanan perpustakaan dapat dibedakan paling sediikit dua jenis pelayanan yakni:

  • Sistem Terbuka :¬† Perpustakaan yang menganut sistem ini tidak melarang para pemakainya untuk mencari senidiri bahan pustaka yang diinginkan atau diperlukan di tempat koleksi disimpan.
  • Sistem Pelayanan Tertutup :¬†Dengan sistem ini, maka para pemakai perpustakaan tidak dapat mencari sendiri bahan pustaka yang dibutuhkan, oleh karena ruang koleksi tertutup bagi orang yang selain petugas perpustakaan. Bahan pustaka yang dikehendaki dapat diperoleh melalui bantuan petugas yang akan mengambilkan bahan pustaka tersebut dari ruang koleksi bahan pustaka.

3. Langkah Ketiga

Penelitian perlu juga mengetahui bentuk dan jenis bahan pustaka yang dimiliki perpustakaan yang bersangkutan. Perpustakaan yang sudah cukup maju dan berkembang, bentuk koleksinya biasanya cukup lengkap. Bukan hanya buku dan majalah saja yang menjadi bagian koleksinya, akan tetapi juga bahan-bahan pandang-dengar.

Jenis bahan pustaka biasanya ditentukan oleh jenis perpustakaannya. Pada perpustakaan perguruan tinggi jenis koleksi disesuaikan dengan program pendidikan, penelitian/ pengembangan ilmu pengetahuan maupun pengabdian masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi). Jenis koleksi pada perpustakaan khusus disesuaikan dengan kekhususan perpustakaan tersebut, misalnya dalam perpustakaan hukum. Lain pula jenis koleksi pada perpustakaan umum, yang koleksinya beraneka ragam.

4. Langkah Keempat

Penelitian harus pula memeriksa apakah bahan pustaka yang diperlukan atau diinginkan ada dalam koleksi perpustakaan yang bersangkutan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mempergunakan suatu alat penelusuran yang disebut katalog, yang penjelasanya adalah, sebagai berikut:

a. Fungsi Katalog

Katalog merupakan suatu daftara yang memberikan informasi mengenai koleksi bahan pustaka yang dimiliki oleh suatu perpustkaan. DIsamping itu, maka katalog juga menafsirkan koleksi perpustakaan tersebut. Dari katalog tersebut akan dapat diketahui apakah perpustakaan memiliki buku-buku dari penulis/pengarang tertentu, judul-judul buku yang ada dalam perpustakaan tersebut, atau menunjukkan ada tidaknya buku-buku mengenai subjek tertentu. Disamping itu katalog memberikan petunjuk apakah suatu buku terdiri lebih dari satu jilid, dan juga apakah suatu buku dilengkapi dengan daftar pustaka, peta, ilustrasi, indeks, dan lain sebagainya.

b. Bentuk-Bentuk Katalog

Bentuk-Bentuk Katalog yang pokok adalah sebagai berikut:

  • Katalog buku yang merupakan katalog yang dicetak dalam bentuk buku
  • Katalog berkas yang merupakan lembaran-lembaran lepas yang disatukan atau dijilid dalam satu sampul
  • Katalog kartu yang merupakan bentuk yang paling umum yang dapat dijumpai hampir di setiap perpustakaan. Katalog kartu disimpan di laci-laci atau lemari katalog dan mempunyai ukuran standar yaitu 7,5 cm x 12,5 cm.

5. Langkah Kelima

Peneliti harus mencari informasi yang diperlukan melalui katalog. Hal itu pada umumnya dapat dilakukan melalui tiga cara, yakni:

  1. Mempergunakan kartu pengarang atau penulis. Cara ini dilakukan apabila penelitian telah mengatahui dengan pasti nama pengarang atau penulis dari bahan pustaka yang dicarinya.
  2. Mempergunakan kartu judul. Hal ini dapat dilakukan apabila peneliti tidak mengetahui secara pasti nama pengarang atau penulis, namun dia mengatahui judul yang dicarinya itu.
  3. Mempergunakan kartu subjek. Yang dimaksud dengan subjek adalah pokok bahasan atau bidang ilmu yang menjadi isi dari suatu bahan.
  4. Dari kartu subjek tersebut peneliti tidak perlu mengetahui nama pengarang ataupun judul suatu bahan pustaka, akan tetapi dapat secara langsung mencari pokok bahasan dari penelitiannya. Kartu subjek sangat membantu peneliti dalam mencari data, oleh karena sekali dia menemukan kartu dari subjek yang dicarinya, maka akan diperoleh sekumpulan bahasan mengenai pokok bahasan yang diteliti.

6. Langkah Keenam

Langkah yang keenam, berkaitan dengan pembuatan catatan-catatan. Setelah bahan yang diperlukan diperoleh, tentunya seorang peneliti perlu membuat catatan-catatan mengenai hal-hal yang dianggapnya penting dan berguna bagi penelitian yang sedang dilakukannya. Sebaiknya catatan dibuat pada kartu-kartu dengan ukuran tertentu dan dengan cara yang tertentu pula, halmana akan memudahkan peneliti untuk menelusuri kembali data yang telah diperolehnya pada waktu dia mengolah data dan menulis laporan penelitian.

Lazimnya dikenal 2 macam kartu yang perlu dipersiapkan untuk mencatat data, yakni:

  1. Kartu kutipan, yang dipergunakan untuk mencatat atau mengutip data beserta sumber dari mana data tersebut diperoleh (nama pengarang/penulis, judul buku atau artikel, impresum, halaman dan lain sebagainya).
  2. Kartu bibliografi dipergunakan untuk mencatat sumber bacaan yang dipergunakan. Kartu ini sangat penting dan berguna pada waktu peneliti menyusun daftar kepustakaan sebagai bagian penutup dari laporan penelitian yang ditulis atau disusunnya.

 

Asas Tata Guna Tanah/Penggunaan Tanah Secara Berencana [Hukum Agraria/UUPA]

Asas ini ditemukan dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a UUPA, yaitu:

“Hak menguasai negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa.”

Asas ini juga ditemukan dalam Pasal 14 ayat (1) UUPA, yaitu :

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan, dan penggunaan bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya:

  1. untuk keperluan negara;

  2. untuk keperluan peribatan dan keperluan suci lainnya sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa;

  3. untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan, dan lain kesejahteraan;

  4. untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian, peternakan, dan perikanan serta sejalan dengan itu;

  5. untuk keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi, dan pertambangan.””

Untuk mencapai apa yang menjadi cita-cita bangsa dan negara dalam bidang agraria, perlu adanya suatu rencana mengenai peruntukan, penggunaan, dan persediaan bumi, air, dan ruang angkasa untuk berbagai kepentingan hidup rakyat negara.

Makalah Politik Hukum Tindak Pidana Ringan Dalam KUHP

BAB I

PENDAHULUAN

  • Latar Belakang

Setiap masyarakat yang teratur, yang menentukan pola-pola hubungan yang bersifat tetap antara para anggotanya, adalah masyarakat yang mempunyai tujuan yang jelas. Politik adalah bidang yang berhubungan dengan tujuan masyarakat tersebut.[1] Struktur politik menaruh perhatian pada pengorganisasian kegiatan kolektif untuk mencapai tujuan-tujuan bersama tersebut. Oleh karena itu, politik juga aktivitas memilih tujuan sosial tertentu. Dalam hukum persoalan yang dihadapi juga adalah persoalan tentang keharusan untuk menentukan pilihan mengenai tujuan maupun cara-cara yang hendak dipakai untuk mencapainya.

Harus disadari kembali, bahwa hukum sebagai gejala sosial, bukanlah suatu otonom sepenuhnya, melainkan mempunyai kaitan dengan sektor-sektor kehidupan lain dalam masyarakat. Salah satu segi dari keadaan ini, hukum harus senantiasa melakukan penyesuaian terhadap tujuan-tujuan yang ingin dicapai masyarakatnya. Dengan demikian, hukum mempunyai dinamika. Politik hukum merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya dinamika yang demikian itu, karena ia diarahkan pada ius constituendum, hukum yang dicita-citakan.

Oleh karena itu, politik hukum adalah suatu bidang studi hukum, yang kegiatannya memilih atau menentukan hukum mana yang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai oleh masyarakat. [2]

Istilah politik hukum, secara etimologis berasal dari istilah Belanda Rechtspolitiek. Istilah ini merupakan bentukan dari kata rechts dan politiek. Dalam bahasa Indonesia rechts berarti hukum, dan politiek mengandung arti beleid atau kebijakan. Berdasarkan penjelasan tersebut politik hukum secara singkat diartikan sebagai kebijakan hukum. Kebijakan berarti rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Politik hukum secara umum dapat dirumuskan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak dalam bidang hukum. Politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Kebijakan ini dapat berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum, atau penegakan hukum itu sendiri.[3]

Politik Hukum dalam arti kebijakan hukum berarti memilih cita-cita tentang hukum tertentu dan berupaya dengan segala daya yang ada untuk mencapai cita-cita tentang hukum tertentu itu. Dapat pula dikatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan tentang arah perkembangan hukum. [4]

Dalam suatu negara, politik hukum dalam arti kebijakan hukum ditentukan oleh badan-badan yang berwenang menentukan arah pembangunan dalam negara, yang mencakup juga arah pembangunan hukum. Dengan demikian, politik hukum dapat juga dikatakan sebagai kebijakan negara, melalui badan-badan yang berwenang, tentang arah perkembangan hukum. [5]

Berkaitan dengan politik hukum di Indonesia, telah berlaku hukum pidana yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). pada tanggal 26 Februari 1946, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Undang-undang inilah yang dijadikan dasar hukum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diberlakukan secara nasional tidak berarti bahwa upaya untuk membuat sistem hukum pidana yang baru terhenti. Upaya melakukan pembaruan hukum pidana terus berjalan semenjak tahun 1958 dengan berdirinya Lembaga Pembinaan Hukum Nasional sebagai upaya untuk membentuk KUHP Nasional yang baru. Seminar Hukum Nasional I yang diadakan pada tahun 1963 telah menghasilkan berbagai resolusi yang antara lain adanya desakan untuk menyelesaikan KUHP Nasional dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.[6]

Mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perlu dijelaskan mengenai sistem hukuman yang dicantumkan dalam Pasal 10 menyatakan bahwa hukuman yang dapat dikenakan kepada seseorang pelaku tindak pidana sebagai berikut.

  1. Hukuman Pokok (Hoofd Straffen)
    • Hukuman mati
    • Hukuman penjara
    • Hukuman kurungan
    • Hukuman denda.
  2. Hukuman Tambahan (Bijkomende straffen)
    • Pencabutan beberapa hak tertentu
    • Perampasan barang-barang tertentu
    • Pengumuman putusan hakim[7]

Dalam pokok bahasan makalah ini akan membahas mengenai peraturan pidana terhadap tindak pidana ringan yang diatur dalam Kitab undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) termasuk sistem hukuman yang diterapkan dalam tindak pidana ringan.

Tindak Pidana Ringan yang selanjutnya disingkat Tipiring adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali pelanggaran lalu lintas.[8]

Mengenai perkara-perkara tindak pidana ringan yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seperti halnya pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), penggelapan ringan (Pasal 373 KUHP), penipuan ringan (Pasal 379 KUHP), penipuan ringan oleh penjual (Pasal 384 KUHP), perusakan ringan (Pasal 407 ayat 1 KUHP) dan penadahan ringan (Pasal 482 KUHP) yang seringkali tidak diterapkan oleh aparat penegak hukum sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan bagi korban tindak pidana tersebut.[9] Disamping itu penerapan pasal-pasal yang dilaksanakan dalam KUHP masih menggunakan nilai mata uang yang tercantum saat diberlakukannya KUHP pada Tahun 1946.

Dalam makalah ini akan mengkaji tentang hakikat Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditinjau dari pelaksanaan hukum positif (ius constitutum) yang selama ini berlaku dengan menganalisa perkembangan masyarakat saat ini serta mengkaji ius constituendum yang diharapkan oleh masyarakat dan dapat mengikuti dinamika perkembangan masyarakat serta kebutuhan hukum masyarakat.

 

  • Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka untuk melakukan kajian perlu dirumuskan dalam beberapa rumusan masalah, yaitu:

  1. Bagaiamanakah pengaturan hukum positif mengenai Tindak Pidana Ringan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)?
  2. Bagaimanakah Politik Hukum Tindak Pidana Ringan dalam KUHP sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat?

 

  • Tujuan Penelitian

Setiap Usaha yang dilakukan seseorang sudah tentu mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Begitu pula dalam penulisan makalah ini, penulis mempunyai tujuan yang hendak dicapai, yaitu:

  • Tujuan Umum
  1. Untuk melatih diri dalam usaha menyatakan pemikiran ilmiah secara tertulis.
  2. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
  3. Usaha perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
  4. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa ke dalam kehidupan masyarakat.
    • Tujuan Khusus
  5. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum positif tindak pidana ringan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
  6. Untuk mengetahui Politik Hukum terhadap tindak pidana ringan dalam KUHP yang sesuai dengan dinamikan perkembangan masyarakat.

 

 

  • Manfaat Penelitian

  • Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan mengenai tindak pidana ringan.

 

  • Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada aparat penegak hukum khusus mengenai penyelesaian terhadap perkara-perkara tindak pidana ringan yang diatur dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hal tersebut diharapkan agar tetap mengacu kepada Peraturan Mahkamah Agung dan dengan terlebih dahulu mengedepankan pendekatan terhadap tindak pidana ringan.

 

 

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengaturan Tindak Pidana Ringan Dalam KUHP

Dalam peraturan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) termuat dalam Pasal 1 angka 1 mengenai pengertian Tipiring yang berbunyi ‚ÄúTindak Pidana Ringan yang selanjutnya disingkat Tipiring adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali pelanggaran lalu lintas.‚ÄĚ[10]

Apabila mengacu pada KUHAP, yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini.[11]

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, dapat di analisa bahwa untuk menentukan suatu perkara termasuk Tindak Pidana Ringan (Tipiring) atau bukan, dilihat dari ancaman hukuman yang diatur dalam bunyi pasal.

Yang termasuk tindak pidana ringan antara lain:

  1. Mengganggu ketertiban umum (Pasal 172 KUHP).
  2. Mengganggu rapat umum (Pasal 174 KUHP).
  3. Membuat gaduh pertemua Agama (Pasal 176 KUHP).
  4. Merintangi jalan (Pasal 178 KUHP).
  5. Mengganggu jalannya sidang pengadilan Negeri (Pasal 217 KUHP).
  6. Merusak surat maklumat (Pasal 219 KUHP).
  7. Kealpaan menghilangkan atau menyembunyikan barang sitaan (Pasal 231 KUHP).
  8. Penganiayaan Binatang (Pasal 302 KUHP).
  9. Penghinaan Ringan (Pasal 315 KUHP).
  10. Penghinaan dengan tulisan (Pasal 321 KUHP).
  11. Karena Kelalaiannya / kesalahannya orang menjadi tertahan (Pasal 334 KUHP).
  12. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP).
  13. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP).
  14. Penipuan Ringan (Pasal 379 KUHP).
  15. Pengerusakan Ringan (Pasal 497 KUHP).
  16. Penadahan Ringan (Pasal 482 KUHP).
  17. Penggelapan Ringan (Pasal 373 KUHP).[12]

Sebagai contoh dicantumkan Pasal 364 KUHP tentang Pencurian Ringan, yang berbunyi:

‚ÄúPerbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 nomor 4, begitu juga apa yang diterangkan dalam 363 nomor 5, asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya maka jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai pencurian ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-‚ÄĚ[13]

Apabila dikaitkan dengan nilai rupiah saat ini, pasal ini sudah sangat tidak sesuai untuk diterapkan. Pasal 364 mengenai pencurian ringan ini, jika dinilai barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, yang berarti pasal ini adalah pasal tidur, menunggu adanya undang-undang yang mengubahnya menjadi sesuai dengan nilai rupiah sekarang, misalnya dinaikan 10.000 kali, jadi menjadi dua juta lima ratus ribu rupiah. [14]

Menyikapi perkembangan tersebut, Dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, telah termuat tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan yang diatur dalam pasal 1 PERMA No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, yang berbunyi:

‚ÄúKata-kata ‚Äúdua ratus lima puluh rupiah‚ÄĚ dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP dibaca menjadi Rp. 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)‚ÄĚ [15]

Apabila dikaitkan dengan Ilmu Politik Hukum, maka dikeluarkannya PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP adalah termasuk dalam objek kajian politik hukum yang mana telah mengkaji perkembangan dinamika masyarakat termasuk nilai mata uang dari tahun ke tahun yang mengalami inflasi.

Namun untuk hukuman yang diterapkan masih menerapkan hukuman penjara yang mana dikaitkan dengan pernyataan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan, saat ini lembaga pemasyarakatan sudah melebihi kapasitas. Pidana di luar tahanan akan mencegah penumpukan narapidana di sel.[16] Selain itu apabila ditinjau dari efek jera yang dihasilkan, pemberlakuan penjara dan denda pada tindak pidana ringan hanya sedikit berpengaruh efek jera terhadap pelaku tindak pidana ringan, hal ini dapat dibuktikan dari beberapa kasus yang telah ditangani penegak hukum dengan pelaku yang sama.

 

2.2 Politik Hukum Tindak Pidana Ringan Dalam KUHP Sesuai Dinamika Perkembangan Masyarakat

         Pengaturan mengenai Tindak Pidana Ringan dalam KUHP sebagai hukum materiil masih tetap berlaku dengan batasan-batasan penyesuaian nilai kerugian serta nilai denda yang telah disesuaikan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP ini memang merupakan produk politik hukum yang meninjau dinamika perkembangan masyarakat sejak dikeluarkannya KUHP sampai saat ini. Namun PERMA No. 2 Tahun 2012 hanya mengatur mengenai penyesuaian batasan nilai kerugian dan denda tindak pidana ringan dalam KUHP tanpa adanya penyesuaian terhadap hukumannya. Penyesuaian terhadap hukuman dimaksud adalah masih diterapkannya hukuman penjara dalam tindak pidana ringan, disamping itu dalam prakteknya hakim lebih sering memutus dengan hukuman denda yang terlalu ringan sehingga tidak maksimal menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana.

Sejalan dengan pernyataan Menkumham Patrialis Akbar yg menyebutkan bahwa penjara bukan satu-satunya cara untuk membuat jera pelaku kejahatan apalagi itu pelaku kejahatan tindak pidana ringan (Tipiring).[17] Disamping itu Pakar Hukum Pidana Universitas Parahyangan Agustinus Pohan mengatakan, pelaku tipiring lebih baik diberikan sanksi pidana kerja sosial ketimbang di masukkan ke sel. ‚ÄúIni dapat mengembalikan tujuan pembinaan dari penerapan hukuman pidana bagi seseorang,‚ÄĚ[18]

Maka dari itu perlu diadakannya pembaharuan hukuman yang lebih objektif menimbulkan efek jera serta mencapai tujuan hukum, misalnya pemberlakuan hukuman kerja sosial dipandang perlu dimasukkan dalam draft Revisi UU KUHP khusus untuk pidana ringan.

 

 

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

            Tindak Pidana Ringan yang selanjutnya disingkat Tipiring adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali pelanggaran lalu lintas. (Pasal 1 angka 1 PERKABAHARKAM No. 6 Tahun 2011 tentang Penanganan Tindak Pidana Ringan)

Penentuan Tindak Pidana Ringan dalam KUHP ditentukan dari ancaman hukuman yang diatur dalam pasal. Untuk penyesuaian batasan Tipiring dan jumlah denda telah dikeluarkan PERMA No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Namun penyesuaian hukuam yang diterapkan masih menerapkan hukuman penjara dan denda yang mana belum mengikuti dinamikan perkembangan masyarakat.

Dalam penyesuaian hukuman tindak pidana ringan yang lebih objektif perlu diadakan pembaharuan mengenai hukuman yang diterapkan agar lebih menimbulkan efek jera terhadap pelaku tindak pidana ringan, misalnya pemberlakuan hukuman kerja sosial perlu dimasukan dalam Revisi UU KUHP.

 

3.2 Saran

Dari uraian makalah di atas, penulis dapat memberikan saran mengenai Tindak Pidana Ringan sebagai ius constitutum atau hukum positif yang berlaku di Indonesia masih perlu di revisi menyesuaikan dengan dinamika dan perkembangan masyarakat menuju ius constituendum atau hukum yang dicita-citakan dan memenuhi kebutuhan hukum masyarakat baik yang bersifat hukum materiil maupun hukum formil.

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Riduan Syahrani, 2013, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Kartono, 2011, Politik Hukum Judical Review di Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.11.

Donald Albert dan Frans Maramis, 2014, Pengantar Ilmu Hukum, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Wikipedia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab_Undang-Undang_Hukum_Pidana pada tanggal 11 Mei 2018, Pukul 17.45

  1. Abdoel Djamil, 2014, Pengantar Hukum Indonesia, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Peraturan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penanganan Tindak Pidana Ringan.

Kadek Rudi Sagita, Model Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Di Polresta Yogjakarta, Jurnal Hukum Universitas Atma Jaya Yogjakarta, 2016.

  1. Karjadi dan R. Soesilo, 1986, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi Dan Komentar, PT. Karya Nusantara, Bandung.

Budi Gunawan, 2014, Modul Tipiring Pendidikan Pembentukan Brigadir Tugas Umum Polri, Jakarta.

  1. Soesilo, 1995, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya. Bogor.

Andi Hamzah, 2015, Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

MetroTVNews, Pemerintah Ingin Pelaku Pidana Ringan Dihukum Sosial, Diakses Dari http://news.metronews.com/politik/VNx765JK-Pemerintah-ingin-pidana-ringan-dihukum-sosial pada tanggal 13 Mei 2018 Pukul 16.20.

 

 

[1] Riduan Syahrani, 2013, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung,         Hlm. 223

[2] Ibid., hlm. 224

[3] Kartono, 2011, Politik Hukum Judicial Review di Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11, Hlm. 17

[4] Donald Albert dan Frans Maramis, 2014, Pengantar Ilmu Hukum, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 200

[5] Ibid., hlm. 201

[6]Wikipedia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab_Undang-undang_Hukum_Pidana pada tanggal 11 Mei 2018, Pukul 17.45

[7] R. Abdoel Djamali, 2014, Pengantar Hukum Indonesia, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta,        Hlm. 186

[8] Peraturan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penanganan Tindak Pidana Ringan, Pasal 1 angka 1

[9] Kadek Rudi Sagita, Model Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Di Polresta Yogyakarta, Jurnal Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016

[10] Peraturan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia      Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penanganan Tindak Pidana Ringan, Pasal 1 angka 1

[11] M. Karjadi dan R. Soesilo, 1986, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar, PT. Karya Nusantara, Bandung, Hlm. 181

[12] Budi Gunawan, 2014, Modul Tipiring Pendidikan Pembentukan Brigadir Tugas Umum Polri, Jakarta, Hlm. 24

[13] R. Soesilo, 1995, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya, Hlm. 252

[14] Andi Hamzah, 2015, Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 96

[15] Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, Pasal 1

[16] MetroTVNews, Pemerintah Ingin Pelaku Pidana Ringan Dihukum Sosial, diakses dari http://news.metrotvnews.com/politik/VNx765JK-pemerintah-ingin-pelaku-pidana-ringan-dihukum-sosial, pada tanggal 13 Mei 2018 Pukul 16.20

[17] Kompasiana, Pelaku Tipiring Tidak Perlu Dipenjara, diakses dari https://www.kompasiana.com/ysachri/pelaku-tipiring-ga-perludipenjara_55001f1ea3 33117f72 50fd99 ,  pada tanggal 13 Mei 2018 Pukul 19.30

[18] Cards, Hukuman Penjara Pelaku Tipiring Rugikan Negara, diakses dari https://www.medcom.id/cards/137-ruu-kuhp/0kp7R27b-hukuman-penjara-pelaku-tipiring-rugikan-negara, pada tanggal 13 Mei 2018 Pukul 20.10

5 Mazhab atau Aliran Para Ahli Filsafat Hukum

Para ahli hukum terjun ke bidang filsafat dikarenakan beberapa faktor yaitu timbulnya kebimbangan akan kebenaran atau keadilan dari hukum yang berlaku. Timbulnya kebimbangan ini dikarenakan adanya hukum yang berlaku di masyarakat namun tidak sesuai denga keadaan masyarakat yang diaturnya.

Hasil pemikiran para ahli filsafat hukum terhimpun dalam berbagai Mazhab atau aliran, antara lain sebagai berikut:

1. Mazhab Formalistis

Beberapa ahli filsafat hukum menekankan, betapa pentingnya hubungan antara hukum dengan prinsip-prinsip moral (yaitu etika dalam arti sempit) yang berlaku umum.

2. Mazhab Sejarah dan Kebudayaan

Mazhab sejarah dan kebudayaan, mempunyai pendirian yang sangat berlawanan dengan Mazhab Formalistis. Mazhab ini justru menekankan bahwa hukum hanya dapat dimengerti dengan menelaah kerangka sejarah dan kebudayaan dimana hukum tersebut timbul.

3. Aliran Utilitarianism

Jeremy Bentham (1748-1832) dapat dianggap sebagai salah satu tokoh yang terkemuka dari aliran ini. Bentham adalah seorang ahli filsafat hukum yang sangat menekankan pada apa yang harus dilakukan oleh suatu sistem hukum. Dalam teorinya tentang hukum, Bentham mempergunakan salah satu prinsip dari aliran Utilitarianism , Bahwa manusia bertindak untuk memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Ukuran baik buruknya suatu perbuatan manusia tergantung dari perbuatan tersebut, apakah dapat mendatangkan kebahagiaan atau tidak. Bentham banyak mengembangkan pikirannya untuk bidang pidana dan hukuman terhadap tindak pidana. Menurutnya, setiap kejahatan harus disertai dengan hukuman-hukuman yang sesuai dengan kejahatah tersebut dan hendaknya penderitaan yang dijatuhkan tidak lebih dari yang diperlukan untuk mencegah terjadinya kejahatan.

4. Aliran Sociological Jurisprudence

Seorang ahli hukum Austria yaitu Eugen Ehrlich (1826-1922) dianggap sebagai pelopor dari aliran Sociological Jurisprudence, berdasarkan hasil karyanya yang berjudul Fundamental Principles of the Sociologi of Law. Ajaran Ehrlich berpokok pada pembedaan antara hukum positif dengan hukum yang hidup, atau dengan perkataan lain suatu pembedaan antara kaidah-kaidah sosial lainnya. Dia menyatakan bahwa hukum positif hanya akan efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup di masyarakat, atau dengan apa yang disebut oleh para antropolog sebagai pola-pola kebudayaan (culture patterns).

5. Aliran Realisme Hukum

Aliran realisme hukum diprakarsai oleh Karl Llewellyn (1893-1962), Jerome Frank (1889-1957), dan Justice Olivier Wendell Holmes (1841-1935) ketiga-tiganya adalah orang Amerika. Mereka terkenal dengan konsep radikal tentang proses peradilan dengan menyatakan bahwa hakim-hakim tidak menemukan hukum, akan tetapi membentuk hukum. Seorang hakim harus selalu memilih, dia yang menentukan prinsip-prinsip mana yang dipakai dan pihak-pihak mana yang akan menang. Keputusan-keputusan hakim seringkali mendahului penggunaan prinsip-prinsip hukum yang formal. Keputusan pengadilan dan doktrin hukum selalu dapat dikembangkan untuk menunjang perkembangan atau hasil-hasil proses hukum. Suatu keputusan pengadilan biasanya dibuat atas dasar konsepsi-konsepsi hakim yang bersangkutan tentang keadilan dan dirasionalisasikan di dalam suatu pendapat tertulis.

 

 

 

5 Persiapan Dasar Sebelum Seleksi Polisi / Polri

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah institusi yang bertugas dalam Sektor Kamdagri (Keamanan Dalam Negeri) meliputi Perlindungan, Pengayoman, dan Pelayanan kepada Masyarakat. Sekolah Kepolisian Negara Republik Indonesia terdiri dari 3 Golongan Sekolah yaitu Golongan Tamtama, Bintara, dan Perwira.

Golongan Tamtama biasanya terdiri dari pasukan brimob yang dibentuk dan di didik langsung di Pusdik Brimob (Jawa Timur), Golongan Bintara biasanya di didik di masing-masing SPN (Sekolah Polisi Negara) tiap daerah, Golongan Periwira dibagi menjadi dua yaitu 1. Akpol dan 2. SIPSS (Sekolah Polisi Sumber Sarjana).

Nahh…

Dalam seleksi penerimaan anggota Polri, banyak jenis tes yang harus dilewati oleh peserta seleksi, mulai dari kelengkapan administrasi, kesehatan, fisik, dll.

Mari kita bedah satu-satu  apa saja persiapan dasar sebelum mengikuti seleksi Polisi.

1. Persiapan Administrasi 

Persiapan administrasi awal sangat penting seperti legalisir ijazah, Rumus Sidik Jari, SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian), KTP, KK, dan data diri personal lainnya.

2. Cek Kesehatan 

Nah check up kesehatan awal kita terlebih dahulu, bisa dilakukan di RS Bhayangkara masing-masing. Cek kesehatan tahap awal terdiri dari fisik secara luar seperti bentuk kaki, THT, abeien, mata, dll. Sedangkan cek kesehatan kedua lebih pada organ dalam kita seperti Torak, cek darah, urine, jantung, dll.

Maka dari itu perlu dikiranya sebelum mengikuti seleksi, lebih awal kita melakukan cek kesehatan agar mengetahui kondisi fisik dan kesehatan calon peserta seleksi.

3. Persiapan Psikologi

Untuk persiapan psikologi dapat dilakukan dengan latihan soal-soal psikologi yang banyak di jual di toko buku. Lebih banyak persiapan maka lebih baik. Pengalaman priadi saya pada persiapan psikologi saya membeli sekitar 5 buku yang berbeda, dan itu sangat membantu saat saya menyelesaikan soal-soal tes psikologi.

4. Persiapan Kesemaptaan Jasmani

Jasmani tak kalah penting dalam persiapan seleksi polisi. Dari persiapan Lari 12 menit, Sit Up, Push Up, Pull Up, Chinning Up (Untuk Perempuan) , Shuttle Run (Lari angka 8), dan renang 20 Meter. Latihan seluruh bentuk tes kesemaptaan Jasmani dapat dilatih secara progresif mulai dari repetisi kecil kemudian bertambah sesuai dengan kemampuan kita. Intinya Komitmen dalam melaksanakan latihan guys, ingat tujuan awal kita.

5. Persiapan Akademik

Akademik secara umum akan dibagi menjadi 3 Tes, yaitu Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, dan Pengetahuan Umum.

Persiapan akademik ini bisa kita lakukan seperti persiapan saat Ujian Nasional SMA, tak jauh beda soal-soalnya, pengetahuan umum kalau saya sendiri mengkaji bahwa soal pengetahuan umum ini terdiri dari Matematika, Sejarah, PKN, dan IPA. Jadi dapat dipersiapkan lebih awal mengenai pengetahuan umum dan tes akademik ini.

 

Nahh.. itulah beberapa hal dasar yang menurut saya penting untuk dipersiapkan sebelum mengikuti seleksi Polisi.

Ohhiya hal yang paling penting jangan lupa Berdoa dalam setiap langkah ya.. Semoga Tuhan Memberkati kita dengan hal yang baik dalam setiap tahap seleksi…

Apabila teman-teman memiliki pendapat lain atau tambahan lain, jangan sungkan untuk menulisnya di komentar ya,,,,

 

 

Kind Regards,

Dedek Buana

 

 

Naskah Sidang Peradilan Semu Pidana Pencurian (Lengkap)

NASKAH SIDANG PERADILAN PIDANA

 

Petugas Ruang Sidang    :    Majelis Hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. (setelah hakim duduk, hadirin dipersilahkan duduk kembali panitera menyerahkan berita acara kepada majelis hakim).

Hakim Ketua                    :    Sidang Perkara Pidana PN Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor 1777Pid.B/2017/PN DPS, atas nama Terdakwa ADELVY RESI SETIA dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, (Ketuk palu 3 kali).

Penuntut Umum apakah Terdakwa sudah siap? kepada penuntut umum dipersilahkan untuk menghadirkan terdakwa ke ruang sidang.

JPU                                   :    Saudara terdakwa, dipersilahkan masuk dalam ruang persidangan (terdakwa dalam keadaan bebas dan didampingi kuasa hukumnya)

Hakim Ketua                    :    Baiklah Saya Akan Menanyakan Identitas Saudara sebagaimana yang telah terdapat didalam BAP:

Nama Saudara          : ADELVY RESI SETIA

Tempat Lahir/Umur  : Manado / 21 Tahun

Jenis Kelamin           : Perempuan

Kewarganegaraan     : Indonesia

Alamat                      : Kerobokan Kelod

Agama                      : Hindu

Pekerjaan                  : Serabutan

 

Hakim Ketua                    :   Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani dan siap mengikuti persidangan hari ini?

Terdakwa                         :    Ya, saya dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan saya siap mengikuti persidangan hari ini.

Hakim Ketua                    :    Saudara Terdakwa, saudara oleh penunutut umum di dakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan Pemberatan pasal 363 ayat (2) KUHP , apakah saat ini saudara di dampingi oleh penasehat hukum saudara?

Terdakwa                         :    Ya, saat ini saya didampingi oleh penasehat hukum saya. Yaitu saudara (PUTRA KUNING, ANIK PRESILIANI, dan Sdr. STEFANI RAISI)

Hakim Ketua                    :    Betul mereka penasehat hukum saudara ?

Terdakwa                         :    Betuk Pak Hakim

Hakim Ketua                    :    Saudara  penasehat hukum, apakah saudara membawa surat kuasa khusus dari terdakwa dan kartu Advokat saudara? Jika ada mohon ditunjukkan.

PH Terdakwa                   :    Ya, Majelis Hakim yang terhormat, kami membawanya (PH menunjukkan surat kuasa dan surat tugas pada Majelis Hakim / serta surat kuasa dan kartu Advokatnya di tinggalkan di meja Hakim)

Hakim Ketua                    :    (Setelah hakim ketua menerima kedua surat tersebut, kemudian menunjukkkan pada Hakim 1 dan 2 dan menunjukan kepada Penuntut Umum Untuk memeriksa)

Hakim Ketua                    :    Baiklah, kepada saudara Jaksa penuntut umum, apakah sudah siap membacakan dakwaannya?

JPU                                   :    Sudah siap Majelis Hakim yang terhormat.

Hakim Ketua                    :    Baiklah silakan dibacakan saudara Jaksa Penuntut Umum.

JPU                                   :    (membacakan dakwaannya sambil berdiri)

Hakim Ketua                    :    Baik saudara terdakwa, Apakah saudara terdakwa mengerti dengan dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa penuntut umum?

Terdakwa                         :    Saya mengerti Pak Hakim.

Hakim Ketua                    :    Apakah saudara akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan Jaksa penuntut umum?

Terdakwa                         :    Untuk eksepsi saya serahkan sepenuhnya kepada Penasehat Hukum saya Pak Hakim.

Hakim Ketua                    :    Apakah Penasehat Hukum terdakwa akan mengajukan eksepsi?

  1. Terdakwa :   Majelis Hakim yang terhormat, kami tidak mengajukan eksepsi, oleh karena terdakwa sudah memahami dakwaan tersebut Pak Hakim.

Hakim Ketua¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† :¬†¬†¬† Baik, karena Penasehat Hukum tidak mengajukan eksepsi maka sidang kita lanjutkan dengan pemeriksaan barang bukti dan saksi ‚Äď saksi kepada jaksa penuntut umum apakah telah siap dengan barang bukti dan saksi ‚Äď saksinya?

JPU                                   :    Majelis Hakim yang terhormat, kami akan mengajukan alat bukti dan saksi-saksi, namun pada persidangan ini kami belum siap untuk itu kami mohon agar persidangan ini bisa ditunda Pak Hakim.

Hakim Ketua                    :    Apakah Penasehat Hukum terdakwa setuju sidang ini untuk ditunda.

PH Terdkwa                     :    Kami setuju Majelis hakim.

Hakim Ketua                    :  (BEREMBUK Sejenak dengan Hakim Ang.I dan Hakim Ang.2) Baiklah, sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 29 Nov 2017, pukul 09.00 WITA dengan agenda Acara pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi kepada Jaksa penuntut umum agar menghadapkan kembali terdakwa dan menghadirkan alat bukti dan saksi-saksi pada persidangan berikut. Dengan demikian maka sidang dinyatakan ditunda dan ditutup (Ketua mengetuk palu 3 kali).

 

 

 

Sidang II Rabu, 29 Nov 2017 (Pemeriksaan Alat Bukti dan Keterangan Saksi ‚Äď Saksi)

 

Hakim Ketua                    :    Sidang Lanjutan Perkara Pidana PN Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor 1777Pid.B/2017/PN DPS, atas nama Terdakwa ADELVY RESI SETIA dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, (Ketuk palu 3 kali).

Hakim Ketua¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† :¬†¬†¬† Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pemeriksaan alat bukti dan¬†¬†saksi ‚Äď saksi, saudara JPU, apakah alat bukti dan saksi ‚Äď saksi sudah siap dihadirkan di persidangan ini?

JPU                                   :    Sudah siap Pak Hakim.

Hakim Ketua                    :    Saudara Terdakwa dipersilahkan mengambil tempat disamping penasehat hukumnya (Terdakwa pindah duduk disamping penasehat hukumnya)

Hakim Ketua                    :    Baik selanjutnya ada berapa orang saksi yang akan dihadirkan di persidangan ini Jaksa Penuntut Umum?

JPU                                   :    3 orang saksi Pak Hakim

Hakim Ketua                    :    Silahkan dihadirkan saksi pertamanya

JPU                                   :    Baik Yang Mulia

                                               Petugas mohon hadirkan Saksi I atas nama INTAN SETYAWARDANI ke persidangan

Petugas Sidang                     :    (Memanggil Saksi) Saksi atas nama INTAN SETYAWARDANI  di persilahkan memasuki ruang sidang.

Hakim Ketua                    :    Saudara Jaksa Penuntut Umum Saksi di sini sebagai apa?

JPU                                   :    Saksi di sini, merupakan Saksi Korban Pak Hakim

Hakim Ketua                    :    Baiklah, Saudara Saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini ?

Saksi Korban                   :    Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini Pak Hakim

Hakim Ketua                    :    Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas Saudara, sebagaimana terdapat didalam BAP dan saya minta saudara menjawabnya dengan jelas.

N  a  m  a                      :    INTAN SETYAWARDANI

Tempat/Tanggal Lahir   :    23 November 1996

Jenis Kelamin               :    Perempuan

U  m  u  r                      :    21 Tahun

A g a m a                      :    Hindu

A l a m a t                     :    Gianyar

Pekerjaan                      :    Pegawai di perusahaan Swasta

Kebangsaan                  :    Indonesia

Hakim Ketua                    :    (Hakim Anggota I menyerahkan KTP kepada Panitera pengganti) Baiklah sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut Undang-Undang  saudara harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu untuk itu saudara bersedia disumpah atau berjanji ?

Saksi Korban                   :  Saya bersedia disumpah Bapak Hakim

Hakim Ketua                    :  Kepada Petugas Rohaniawan agar mengambil tempat.

Hakim Ang. I¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† :¬†¬†(Silakan berdiri)¬†Saudara ikut kata-kata saya, ‚ÄĚSaya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini, akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya‚Ä̬†(silahkan duduk, kepada Rohaniawan silahkan kembali ketempat)

Hakim Ketua                    :    Saudara Saksi telah berjanji menurut Agama yang saudara anut, untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar, karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP, Apakah saudara saksi mengerti?

Saksi Korban                   :    Saya mengerti Bapak Hakim

Hakim Ketua                    :    Saudara kenal dengan Terdakwa ?

Saksi Korban                   :    Tidak pak hakim

Hakim Ketua                    :    Saudara Saksi apakah mengetahui terkait perkara apa saudara diperiksa dalam persidangan ini?

Saksi Korban                   :    Saya mengetahuinya pak hakim , terkait pencurian sepeda motor yang terjadi di rumah saya.

Hakim Ketua                    :    Saudara Saksi tahu dari mana bahwa telah hilang 1(satu) unit sepeda motor scoopy BK 5541 AEM ?

Saksi Korban                   :    Saya mengetahuinya dan menyadarinya pada saat bangun tidur dini hari pak hakim setelah saya mengecek parkir depan rumah saya.

Hakim Ketua                    :    Bagaimana reaksi saudara setelah mengetahui hilangnya sepeda motor saudara?

Saksi Korban                   :    Saya bingung, dan marah dan mau mencari siapa yang mengambil sepeda motor saya

Hakim Ketua                    :    Baik Coba sudara jelaskan,  saat saudara mengetahui hilangnya sepeda motor saudara apakah ada benda lain yang hilang ataupun rusak?

Saksi Korban                   :    ada pak hakim, yaitu gembok garase rumah saya rusak dan rantai untuk menggembok garase sudah hilang.

Hakim Ketua                    :    Baik saudara Jaksa Penuntut Umum silahkan serahkan barang bukti ke Majelis Hakim.

JPU                                    :    Baik Majelis Hakim yang terhormat (JPU maju membawa BB ke meja Hakim)

Hakim Ketua                    :    Apakah benar barang ini adalah barang bagian dari spm milik saudara? (sambil menunjukan barang bukti ke korban )

Berupa : Satu Plat BK 5541 AEM

Saksi Korban                   :    Iya benar Bapak Hakim, barang tersebut plat sepeda motor scoopy saya

Hakim Ketua                    :    (Baik) Saudara Jaksa Penuntut Umum, Silahkan untuk mengajukan pertanyaan.

JPU I                                 :    Baik Terimakasih Yang Mulia, Saudara saksi, Apakah benar pada saat itu stang sepeda motor saudara sudah terkunci?

Saksi Korban                   :    Benar Pak, saya selalu mengunci stang sepeda motor saya.

JPU II                               :    Saudara saksi, Apakah benar anda menemukan kunci gembok pagar rumah anda rusak dan rantai untuk menggembok saat itu sudah hilang?

Saksi Korban                   :    Iya Pak, Saat itu saya menemukan gembok pagar saya sudah rusak dan rantai untuk menggembok pagar sudah tidak ada pada saat sepeda motor hilang.

JPU                                   :    Baik pak hakim, pertanyaan dari kami cukup.

Hakim Ketua                    :    Kepada penasehat hukum terdakwa, apakah ada pertanyaan yang ingin di tanyakan kepada saksi?

PH.Terdakwa                   :    Ada pak hakim. Terimakasih

PH.Terdakwa                   :    Kepada Saudara saksi, ingin saya tanyakan, kapan anda menyadari sepeda motor anda itu telah hilang atau dicuri?

Saksi Korban                   :    Pada saat itu sekitar pukul 04.30 pagi saya hendak pergi untuk sembahyang dan saya sudah mendapatkan bahwa motor scopy saya sudah tidak ada ditempatnya.

PH.Terdakwa                   :   Pada saat anda mendapati sepeda motor scoopy anda tidak ada

pada tempatnya anda juga mendapati gembok anda terbuka

apakah pada malam sebelumya pintu gerbang anda sudah benar-

benar terkunci?

Saksi Korban                   :    Benar, sebelum tidur saya selalu mengunci pintu gerbang untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

PH.Terdakwa                  :    Saudara saksi Saya tanyakan lagi, disaat penangkapan ditemukan plat dengan Nomor Polisi BK 5541 AEM, apakah benar itu plat nomor sepeda motor anda yang hilang?

Saksi Korban                   :    Benar Pak, motor Honda Scoopy dengan Nomor Polisi BK 5541 AEM itu milik saya.

PH.Terdakwa                  :    Apa benar gembok rusak dan rantai hilang pada saat anda menyadari sepeda motor anda hilang?

Saksi Korban                   :    Benar, gembok gerbang rusak dan rantai pada gembok hilang pada saat saya menyadari honda scopy saya telah hilang.

PH.Terdakwa                   :    Baik, pertanyaan dari kami untuk sementara cukup Majelis Hakim.

Hakim Ketua                    :    (Baik) Silahkan Hakim Anggota I, pertanyaan untuk Saudara Saksi?

Hakim Anggota I             :    Terimakasih Pak Ketua,

                                               Saudara saksi apakah saudara sempat mencari keterangan atau informasi kepada kerabat atau tetangga saudara terkait hilangnya sepeda motor saudara?

Saksi Korban                   :   Ya bu, saya sempat bertanya kepada tetangga saya, namun tidak ada yang mengetahui informasi terkait hilangnya sepeda motor saya.

Hakim Anggota I             :   Baik Cukup Yang Mulia.

 

Hakim Ketua                    :    Silahkan Hakim Anggota II Apakah ada pertanyaan untuk Saudara Saksi?

Hakim Anggota II           :   Tidak, Saya Rasa Cukup Yang Mulia.

Hakim Ketua                    :    Kepada Jaksa Penuntut Umum apakah ada yang ingin di tanyakan lagi kepada Saksi?

JPU                                   :    Tidak ada Pak Hakim

Hakim Ketua                    :    saudara terdakwa, bagaimana dengan keterangan dari saudara saksi ?

Terdakwa                         :    Benar Pak Hakim.

Hakim Ketua                    :    Baik keterangan dari saksi dianggap cukup, dan kami ucapkan terima kasih, dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak berkeberatan untuk hadir kembali di persidangan ini, silahkan saudara saksi dapat menuju tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi atau ahli lainnya.

Hakim Ketua                    :    Saudara Jaksa Penutut Umum silahkan hadirkan Saksi berikut.

JPU                                        :    Baik Yang Mulia

                                               Petugas Mohon Hadirkan Saksi II atas nama KADEK ADI ERAWAN ke Persidangan !

Petugas Sidang                :    (Memanggil Saksi) Saksi atas nama KADEK ADI ERAWAN di persilahkan memasuki ruang Sidang.

Hakim Ketua                    :    Saudara Saksi, apakah saudara sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan pada hari ini?

Saksi II                             :    Ya Pak Hakim, saya sehat dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini

Hakim Ketua                    :    Baiklah, bisa lihat kartu identitas saudara berupa(KTP)?

Saksi III                           :    (maju dan memberikan kartu identitasnya ke Pak Hakim)

Hakim Ketua                    :    Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas dari saudara dan saya minta saudara menjawabnya dengan jelas.

                                               N  a  m  a                    : KADEK ADI ERAWAN

Tempat tanggal lahir   : Singaraja / 07 September 1993

Jenis Kelamin             : Laki-Laki

U  m  u  r                    : 24 Tahun

A g a m a                    : Hindu

A l a m a t                   : Asrama Polisi Kreneng Blok P

Pekerjaan                    : Polri

Kebangsaan                : Indonesia

Hakim Ketua                    :    (Hakim Anggota I menyerahka KTP kepada Panitera pengganti) Baiklah sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini menurut UU, saudara harus disumpah atau berjanji, untuk itu saudara bersedia disumpah atau berjanji?

Saksi                                 :    Saya Bersumpah Bapak Hakim

Hakim Ketua                    :    Kepada Rohaniawan dipersilahkan untuk mengambil tempat

Hakim Ang. I¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† :¬†¬†(Silahkan Berdiri)¬†Saudara ikuti kata-kata saya, ‚ÄúSaya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini, akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya‚ÄĚ,¬†(silahkan duduk, kepada Rohaniawan silahkan kembali ketempat)

Hakim Ketua                    :    Saudara saksi telah bersumpah menurut agama yang saudara anut, untuk itu kami berharap saudara dapat meberikan keterangan yang benar, karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP, Apakah saudara saksi mengerti ?

Saksi II                             :    Saya mengerti Bapak Hakim

Hakim Ketua                    :    Saudara Saksi, Apakah saudara kenal dengan Terdakwa?

Saksi II                             :    Ya Pak Hakim,

Hakim Ketua                    :    Saudara Saksi, apakah saudara ada hubungan keluarga dengan Terdakwa?

Saksi II                             :    Tidak, Pak Hakim.

Hakim Ketua                    :    Saudara Saksi, Mengertikah saudara mengapa dimintai keterangan sebagai saksi dipersidangan ini?

Saksi II                             :    Mengerti Yang Mulia, Terkait penangkapan yang saya lakukan pada tanggal 5 juli 2017.

Hakim Ketua                    :    Baik. Silahkan Penuntut Umum apakah ada pertanyaan yang akan diajukan kepada saksi?

JPU                                   :    Ada Pak Hakim, Apakah benar anda yang melakukan penangkapan terhadap saudara terdakwa?

Saksi II                             :    Iya Pak, saya bersama rekan saya satu regu piket yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

JPU                                   :    Kapan saudara melakukan penangkapan terhadap terdakwa?

Saksi II                             :    Saya melakukan penangkapan bersama rekan saya tepatnya pada hari hari rabu 5 juli 2017.

JPU                                   :    Dimana saudara melakukan penangkapan terhadap terdakwa?

Saksi II                             :    Penangkapan dilakukan dikediaman terdakwa.

JPU                                   :    Apakah saat melakukan penangkapan terdakwa melakukan perlawanan atau mencoba melarikan diri?

Saksi II                             :    Tidak, pada saat itu karena terdakwa sudah kami kepung maka tidak dapat melarikan diri.

JPU                                   :    Baik cukup Pak Hakim pertanyaan dari kami

Hakim Ketua                    :    Baik saudara JPU, selanjutnya kepada saudara Penasehat Hukum Terdakwa apakah ada yang perlu ditanyakan?

Penasehat Hukum           :    Ada, Pak Hakim, baik Saudara Saksi, Darimana anda mengetahui bahwa saudara yustus yang melakukan pencurian?

Saksi II                             :    Kami bersama rekan mendapatkan informasi dari masyarakat

bahwa dirumah tersebut banyak onderdil sepeda motor yang sudah dibongkar.

Penasehat Hukum                :    Apakah ada barang bukti yang saudara temukan di TKP?

Saksi II                             :    Iya Pak, kami mengamakan nomor plat kendaraan dan 1 buah obeng yang digunakan terdakwa melakukan pencurian tersebut.

Penasehat Hukum                :    Darimana anda tahu bahwa obeng tersebut merupakan barang bukti yang digunakan untuk melakukan pencurian?

Saksi II                             :    Saya bersama rekan mengetahui dari pengakuan terdakwa pada saat melakukan penangkapan.

Penasehat Hukum           :    Apakah benar saudara terdakwa telah mengaku yang melakukan pencurian tersebut?

Saksi II                             :    Benar Pak, Pada saat penangkapan saudara terdakwa sudah mengakui perbuatanya.

Penasihat Hukum            :   Apa saja yang saudara terdakwa akui kepada saudara?

Saksi II                             :    Saudara terdakwa mengakui sudah beberapa kali melakukan pencurian sepeda motor salah satunya, Honda Scopy DK 5541 AEM, Dan alat yang digunakan untuk pencurian adalah satu buah obeng.

Penasehat Hukum           :    Baik Pak Hakim, pertanyaan dari saya cukup.

 

Hakim Ketua                    :    Selanjutnya pada Hakim Anggota I, apakah ada pertanyaan?

Hakim Anggota I             :   Tidak,  Pak Ketua.

Hakim Ketua                    :    Hakim Anggota II, apakah ada pertanyaan?

Hakim Anggota II           :    Terimakasih Pak Ketua, Saudara saksi, apakah saat melakukan penangkapan terdakwa hanya seorang diri di lokasi ?

Saksi Korban                   :   Ya, pada saat itu terdakwa seorang diri sedang beristirahat.

Hakim Anggota II           :   Baik Cukup Yang Mulia.

Hakim Ketua                    :    Kepada Jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin di tanyakan lagi kepada Saksi?

JPU                                   :    Tidak ada Pak Hakim

Hakim Ketua                    :    Baik Saudara saksi, apakah saudara saksi akan menambahkan keterangan yang saudara ketahui lagi?

Saksi II                             :    Baik, untuk sementara cukup Pak Hakim keterangan dari saya.

Hakim Ketua                    :    Saudara terdakwa, bagaimana dengan keterangan dari saudara saksi?

Terdakwa                         :    Benar Pak Hakim

Hakim Ketua                    :    Baik keterangan dari saksi dianggap cukup, dan kami ucapkan terima kasih, dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak berkeberatan untuk hadir kembali di persidangan ini, silahkan saudara saksi dapat menuju tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi atau ahli lainnya.

Hakim Ketua                    :    Saudara JPU silahkan dihadirkan Saksi ke III ke ruang persidangan!

JPU                                   :    Baik Yang Mulia. Petugas Mohon hadirkan Saksi III atas nama Meri Kristiani ke persidangan!

Petugas Sidang                :    Saksi atas nama Meri Kristiani di persilahkan memasuki Ruang Sidang

Hakim Ketua                    :    Saudara saksi, apakah saudara sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan pada hari ini?

Saksi III                           :    Ya, saya sehat jasmani dan rohani, dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini Pak Hakim.

Hakim Ketua                    :    Baiklah, bisa lihat kartu identitas saudara berupa (KTP)?

Saksi III                           :    (maju dan memberikan kartu identitasnya ke Pak Hakim)

Hakim Ketua                    :    Baiklah, saudara saksi  pertama-tama saya akan menanyakan identitas diri saudara dan saya minta saudara menjawabnya dengan jelas.

                                                   Nama                                    : Ketut Meri Cristiani

                                                   Tempat tanggal lahir            : Denpasar / 25 Desember 1990

Jenis Kelamin                       : Perempuan

Umur                                    : 27 Tahun

Agama                                  : Hindu

Alamat                                  : Jln Pulau Moyo Perumahan   

                                                                                            Telkom No 3A Denpasar

Pekerjaan                              : Penyidik Polri

Kebangsaan                          : Indonesia

Hakim Ketua                    :    (Hakim Anggota menyerahkan KTP kepada Panitera pengganti)

Hakim Ketua                    :    Baiklah sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini menurut UU, saudara harus bersumpah atau berjanji, untuk itu saudara bersedia disumpah atau berjanji?

Saksi III                           :    Saya besumpah Bapak Hakim

Hakim Ketua                   :    Kepada petugas Rohaniawan dipersilahkan untuk mengambil tempat

Hakim Ang. I                   :    (Silahkan Berdiri) Saudara ikut kata-kata saya, saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini, akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya (silahkan duduk, kepada Rohaniawan silahkan kembali ketempat)

Hakim Ketua                    :    Saudara Saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut, untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar, karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP, apakah saudara saksi mengerti?

Saksi III                           :    Saya mengerti Bapak Hakim

Hakim Ketua                    :    Apakah Saudara mengenal Terdakwa

Saksi III                           :    Ya, Pak Hakim saya mengenal Terdakwa.

Hakim Ketua                    :   Saudara saksi, mengertikah saudara mengapa dimintai keterangan sebagai saksi dipersidangan ini ?

Saksi III                           :   Ya, saya mengerti pak Hakim , sehubungan dengan telah terjadinya tindak  pidana pencurian dan penyidikan yang saya lakukan terhadap terdakwa.

Hakim Ketua                    :    Baik. Silahkan Jaksa Penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan.

JPU                                   :    Baik Terimakasih Yang Mulia,

                                               baik saudara saksi, apakah benar saudara yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa?

Saksi III                           :    benar Bu, saya yang melakukan pemeriksaan.

JPU                                   :    apakah dalam proses pemeriksaan anda melakukan penekanan dan paksaan?

Saksi III                           :    tidak Bu, kami tidak ada mlakukan penekanan dan pemaksaan dalam pemeriksaan, kami melakukan pemeriksaan sesuai dengan SOP yang berlaku.

JPU                                   :    Pak Hakim pertanyaan dari kami cukup.

Hakim ketua                    :    (Baik saudara Jaksa Penuntut Umum) selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa apakah ada yang perlu dipertanyakan ?

  1. Terdakwa :    Iya ada Majelis Hakim yang terhormat.

Hakim ketua                    :    Silahkan Penasehat Hukum Terdakwa.

  1. Terdakwa :    Baik saudara saksi, kapan anda melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa?

Saksi III                           :    Ya Pak, Saya yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa pada hari kamis tanggal 6 juli 2017.

  1. PH. Terdakwa :    Apakah saat melakukan pemeriksaan terdakwa sudah memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak melakukan intervensi?

Saksi III                           :    Iya Pak, saudara terdakwa sudah memberikan keterangan dengan benar dan tanpa intervensi.

  1. PH. Terdakwa :    Apakah saat melakukan penyidikan terdakwa telah mengakui perbuatannya?

Saksi III                           :    Iya Pak, Dalam BAP sudah tercantum bahwa terdakwa telah mengakui perbuatannya.

  1. Terdakwa             :   Baik Majelis Hakim, pertanyaan dari kami cukup.

Hakim Ketua                    :    Baik, saudara Hakim Anggota I, apakah ada yang perlu ditanyakan kepada Saudara Saksi?

Hakim Anggota I             :   Tidak Pak Ketua.

Hakim Ketua                    :    Saudara Hakim Anggota II apakah ada yang perlu dipertanyakan kepada Saksi?

Hakim Anggota II           :   Tidak Pak Ketua.

Hakim ketua                    :    Kepada JPU apakah masih ada yang ingin di tanyaka kepada Saksi?

JPU                                   :    Tidak ada lagi Majelis Hakim.

Hakim Ketua                    :   Saudara saksi, apakah saudara saksi ingin menambahkan keterangan saudara lagi ?

Saksi III                           :    Cukup pak Hakim

Hakim Ketua                    :    Saudara terdakwa, bagaimana dengan keterangan dari saudara saksi?

Terdakwa                         :    Ya, benar Pak Hakim.

Hakim Ketua                    :    Baik keterangan dari saksi dianggap cukup, dan kami ucapkan terima kasih, dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak berkeberatan untuk hadir kembali di persidangan ini, silahkan saudara saksi dapat menuju tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi atau ahli lainnya.

Hakim Ketua                    :    Saudara JPU apakah masih ada saksi yang ingin diajukan di persidangan ini lagi ?

JPU                                   :    Tidak ada, Pak Hakim.

Hakim Ketua                    :    Selanjutnya kepada PH.Terdakwa apakah ada saksi yang di hadirkan untuk meringankan terdakwa?

PH.Terdakwa                   :    Iya kami akan menghadirkan 2 orang saksi pak hakim.

Hakim Ketua                    :    Apakah saksi sudah siap?

PH.Terdakwa                   :    Sudah Yang Mulia

Hakim Ketua                    :    Baik silahkan hadirkan saksi pertama kedalam ruang persidangan.

PH.Terdakwa                   :    Baik, Yang Mulia Mohon ijin untuk menghadirkan saksi atas nama Stefani Muliati ke dalam ruang persidangan.

Hakim Ketua                    :    Petugas Silahkan hadirkan saksi atas nama Stefani Muliati ke dalam ruang persidangan.

Hakim Ketua                    :    Saudara saksi, apakah saudara sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan pada hari ini?

Saksi I (PH)                      :    Ya, saya sehat jasmani dan rohani, dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini Pak Hakim.

Hakim Ketua                    :    Baiklah, bisa lihat kartu identitas saudara berupa (KTP)?

Saksi I (PH)                      :    (maju dan memberikan kartu identitasnya ke Pak Hakim)

Hakim Ketua                    :    Baiklah, saudara saksi  pertama-tama saya akan menanyakan identitas diri saudara dan saya minta saudara menjawabnya dengan jelas.

                                                   Nama                                    : Stefani Muliati

                                                   Tempat tanggal lahir            : Ruteng/20 September 1995

Jenis Kelamin                       : Perempuan

Umur                                    : 22 Tahun

Agama                                  : Katolik

Alamat                                  : Jln Kenyeri 16 Denpasar

Pekerjaan                              : Pedagang

Kebangsaan                          : Indonesia

Hakim Ketua                    :    (Hakim Anggota menyerahkan KTP kepada Panitera pengganti)

Hakim Ketua                    :    Baiklah sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini menurut UU, saudara harus bersumpah atau berjanji, untuk itu saudara bersedia disumpah atau berjanji?

Saksi I (PH)                      :    Saya besumpah Bapak Hakim

Hakim Ketua                    :    Kepada petugas Rohaniawan dipersilahkan untuk mengambil tempat

Hakim Ang. I                   :    (Silahkan Berdiri) Saudara ikut kata-kata saya, saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini, akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya (silahkan duduk, kepada Rohaniawan silahkan kembali ketempat)

Hakim Ketua                    :    Saudara Saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut, untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar, karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP, apakah saudara saksi mengerti?

Saksi I (PH)                      :    Saya mengerti Bapak Hakim

Hakim Ketua                    :    Apakah Saudara mengenal Terdakwa

Saksi I (PH)                      :    Ya, Pak Hakim saya mengenal Terdakwa.

Hakim Ketua                    :    Apakah Saudara memiliki hubungan darah dengan terdakwa?

Saksi I (PH)                      :   Tidak Pak, saya hanya sebagai pedagang di komplek perumahan kenyeri gang X yang kebetulan berdekatan dengan rumah terdakwa.

 

Hakim Ketua                    :    Baik. Silahkan Penasihat Hukum untuk mengajukan pertanyaan.

  1. Terdakwa :    Terimakasih Yang Mulia. Saudara saksi seberapa dekat hubungan saudara dengan terdakwa?

Saksi I (PH)                      :   Hubungan saya dengan terdakwa hanya sebatas pedagang dan pelanggan, karena terdakwa sering berbelanja di warung saya.

  1. Terdakwa :    Kemudian apakah saudara mengetahui kegiatan sehari-hari terdakwa ?

Saksi I (PH)                      :   Untuk sehari-harinya saya tidak mengetahui secara pasti pak, namun yang saya ketahui terdakwa bekerja serabutan. Kadang ikut proyek pembangunan jalan, kadang jadi kuli bangunan.

  1. Terdakwa :    Apa yang saudara ketahui terkait dengan kondisi ekonomi terdakwa?

Saksi I (PH)                      :   ya namanya kerja serabutan pak, tidak terus pegang uang. Kalau di warung saya terdakwa sering ngutang, tapi terdakwa rajin untuk melunasi hutang-hutangnya di warung saya pak.

  1. Terdakwa :   Apakah saudara mengetahui terkait dengan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa bersama temannya andy?

 

Saksi I (PH)                      :   ya pak, saya baru mengetahuinya, dan saya terkejut karena sepengetahuan saya Mba. Adhel ini rajin beribadah dan di kampung juga sangat baik orangnya dengan warga yang lainnya.

 

JPU                                    :   Saudara saksi, apakah saudara pernah melihat terdakwa dengan rekannya andy membawa onderdil sepeda motor di kediamannya?

Saksi I (PH)                      :   Tidak bu, saya tidak pernah melihatnya. Yang saya ketahui Mba adhel ini juga tidak terlalu sering bergaul dengan Andy.

JPU                                    :   Saudara saksi apakah terdakwa pernah melakukan tindakkan pencurian di Komplek/Kampung anda?

Saksi I (PH)                      :   Kalau sepengetahuan saya, di kampung tidak pernah ada masalah bu.

JPU                                    :   Cukup Yang Mulia.

 

Hakim Ketua                    :    Baik, saudara Hakim Anggota I, apakah ada yang perlu ditanyakan kepada Saudara Saksi?

Hakim Anggota I             :   Tidak Pak Ketua.

Hakim Ketua                    :    Saudara Hakim Anggota II apakah ada yang perlu dipertanyakan kepada Saksi?

Hakim Anggota II           :   Tidak Pak Ketua.

Hakim Ketua                    :   Saudara saksi, apakah saudara saksi ingin menambahkan keterangan lain ?

Saksi I (PH)                      :    Cukup pak Hakim

Hakim Ketua                    :    Baik keterangan dari saksi dianggap cukup, dan kami ucapkan terima kasih, dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak berkeberatan untuk hadir kembali di persidangan ini, silahkan saudara saksi dapat menuju tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi atau ahli lainnya.

Hakim Ketua                    :    Saudara Penasihat Hukum silahkan hadirkan saksi selanjutnya.

PH.Terdakwa                   :    Baik, Yang Mulia Mohon ijin untuk menghadirkan saksi atas nama Yustus Rudi Wantu ke dalam ruang persidangan.

Hakim Ketua                    :    Petugas Silahkan hadirkan saksi atas nama Yustus Rudi Wantu ke dalam ruang persidangan.

Hakim Ketua                    :    Saudara saksi, apakah saudara sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan pada hari ini?

Saksi II (PH)                    :    Ya, saya sehat jasmani dan rohani, dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini Pak Hakim.

Hakim Ketua                    :    Baiklah, bisa lihat kartu identitas saudara berupa (KTP)?

Saksi II (PH)                    :    (maju dan memberikan kartu identitasnya ke Pak Hakim)

Hakim Ketua                    :    Baiklah, saudara saksi  pertama-tama saya akan menanyakan identitas diri saudara dan saya minta saudara menjawabnya dengan jelas.

                                                   Nama                                    : Rudi Wantu

                                                   Tempat tanggal lahir            : Labuan Bajo/20 Agustus 1989

Jenis Kelamin                       : Laki-Laki

Umur                                    : 28 Tahun

Agama                                  : Katolik

Alamat                                  : Jln Kenyeri 16 Gg. Kurma, 

                                                                                            Denpasar

Pekerjaan                              : Swasta

Kebangsaan                          : Indonesia

Hakim Ketua                    :    (Hakim Anggota menyerahkan KTP kepada Panitera pengganti)

Hakim Ketua                    :    Baiklah sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini menurut UU, saudara harus bersumpah atau berjanji, untuk itu saudara bersedia disumpah atau berjanji?

Saksi II (PH)                    :    Saya besumpah Bapak Hakim

Hakim Ketua                    :    Kepada petugas Rohaniawan dipersilahkan untuk mengambil tempat

Hakim Ang. I                   :    (Silahkan Berdiri) Saudara ikut kata-kata saya, saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini, akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya (silahkan duduk, kepada Rohaniawan silahkan kembali ketempat)

Hakim Ketua                    :    Saudara Saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut, untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar, karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP, apakah saudara saksi mengerti?

Saksi II (PH)                    :    Saya mengerti Bapak Hakim

Hakim Ketua                    :    Apakah Saudara mengenal Terdakwa

Saksi II (PH)                    :    Ya, Pak Hakim saya mengenal Terdakwa.

Hakim Ketua                    :    Apakah Saudara memiliki hubungan darah dengan terdakwa?

Saksi II (PH)                    :   Tidak Pak, saya hanya sebagai tetangga terdakwa pak.

 

  1. Terdakwa :    Saudara saksi apakah saudara mengetahui aktifitas seharai-hari terdakwa?

Saksi II (PH)                    :   Yang saya ketahui bahwa Mba. Adhel ini tidak memiliki pekerjaan tetap, dan kadang ikut sebagai buruh proyek pak, dan Mba. Adhel Pekerja keras pak, soalnya saya lihat kalau misalnya habis pulang dari proyek dia langsung mencari pekerjaan tambahan seperti mencuci pakaian pak.

  1. Terdakwa :    Selama di kediamannya apakah terdakwa pernah menunjukkan hal-hal mencurigakan?

Saksi II (PH)                    :   Tidak pak, terdakwa ini orangnya terbuka dan ramah kepada orang lain.

  1. Terdakwa :   Lantas apakah saudara mengetahui terkait dengan onderdil sepeda motor yang berada di rumah terdakwa?

Saksi II (PH)                    :   Iya pak saya mengetahui dan saya sempat menanyakannya. Mba adhel bilang bahwa barang-barang tersebut milik Andy.

 

 

JPU                                    :   Saudara saksi, apakah saudara pernah melihat terdakwa keluar bersamasama dengan rekannya andy?

 

Saksi II (PH)                    :   Pernah sekali buk, tapi yang saya lihat pak andy yang main ke rumahnya terdakwa, saya tidak melihat mereka keluar rumah.

JPU                                    :   Apakah terdakwa pernah melakukan tidakkan yang tidak menyenangkan terhadap saudara?

Saksi II (PH)                    :   Tidak pernah sama sekali buk, sesuai yang saya katakan tadi, Mba adhel ini ramah sekali orangnya.

JPU                                    :   Cukup Yang Mulia.

Hakim Ketua                    :    Baik, saudara Hakim Anggota I, apakah ada yang perlu ditanyakan kepada Saudara Saksi?

Hakim Anggota I             :   Tidak Pak Ketua.

Hakim Ketua                    :    Saudara Hakim Anggota II apakah ada yang perlu dipertanyakan kepada Saksi?

Hakim Anggota II           :   Tidak Pak Ketua.

Hakim Ketua                    :   Saudara saksi, apakah saudara saksi ingin menambahkan keterangan lain ?

Saksi II (PH)                    :    Cukup pak Hakim

Hakim Ketua                    :    Baik keterangan dari saksi dianggap cukup, dan kami ucapkan terima kasih, dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak berkeberatan untuk hadir kembali di persidangan ini, silahkan saudara saksi dapat menuju tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi atau ahli lainnya.

Hakim Ketua                    :    Saudara Penasihat Hukum apakah ada saksi lain yang akan dihadirkan lagi ke dalam ruang persidangan ?

PH.Terdakwa                   :    Cukup Yang Mulia.

Hakim Ketua                    :    (BEREMBUK dengan Hakim Ang. I dan Hakim Ang. 2) Dengan demikian, sidang hari ini kami tunda selama 1 (satu) minggu, dan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017, jam 09.00 WITA dengan Agenda Acara pemeriksaan Terdakwa. Kepada JPU agar dapat menghadirkan kembali Terdakwa dan barang Bukti pada persidangan yang akan datang. Maka dengan demikian Sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup (ketuk palu 3 kali).

 

 

 

 

SIDANG III Rabu, 6 Desember  2017 (Pemeriksaan Keterangan Terdakawa)

 

Hakim Ketua                    :    Sidang Lanjutan Perkara Pidana PN Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor 1777Pid.B/2017/PN DPS, atas nama Terdakwa ADELVY RESI SETIA dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, (Ketuk palu 3 kali).

Hakim Ketua                    :    Sesuai Berita Acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pemeriksaan Terdakwa, kepada terdakwa dipersilahkan mengambil tempat kembali didepan.

Hakim Ketua                    :    (Baik kepada Saudara terdakwa silahkan kembali mengambil tempat duduk saudara di depan) Baik, Saudara Terdakwa, apakah saudara sehat jasmani dan rohani dan   siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan pada hari ini?

Terdakwa                         :    Ya, saya sehat jasmani dan rohani, dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini Pak Hakim.

Hakim Ketua                    :    Baiklah sebagaimana identitas saudara sudah jelas di dalam BAP. Maka kita lanjutkan saja persidangan ini.

Hakim Ketua                   :    Saudara Terdakwa, apakah saudara kenal dengan korban ?

Terdakwa                         :    Kenal pak Hakim,

Hakim Ketua                    :    Saudara terdakwa, apa benar barang ini adalah bagian dari barang yang saudara curi? (sambil menunjukkan barang bukti kepada terdakwa)

Berupa :

1 Buah Plat BK 5541 AEM

Terdakwa                              :    Ya, benar pak Hakim (sambil menganggukan kepala)

Hakim Ketua                        :    Baik. kepada Jaksa Penuntut Umum, apakah ada yang ingin ditanyakan ?

JPU                                        :    (Ada Pak Hakim), Saudara Terdakwa, apakah benar saudara yang melakukan pencurian?

Terdakwa                              :    Iya Bu.

JPU                                        :    Baik, saudara terdakwa apakah sebelumnya saudara merencanakan pencurian tersebut?

Terdakwa                              :    Sebelumnya saya tidak berencana untuk melakukan pencurian tersebut, tetapi karena saya melihat kondisi rumah yang sepi, saya langsung berniat untuk melakukan pencurian.

JPU                                        :    Apakah saudara sebelumnya pernah melakukan pencurian sepeda motor ?

Terdakwa                              :    Pernah Bu, beberapa kali saya lupa.

JPU                                        :    Saudara terdakwa, coba saudara jelaskan apakah ada orang lain yang ikut membantu saudara dalam melakukan pencurian tersebut?

Terdakwa                              :    Ada bu bersama rekan saya bernama andy yang sekarang masih DPO.

JPU                                        :    Saudara coba jelaskan kronologis saat saudara melakukan pencurian tersebut.

Terdakwa                              :    Sebenarnya pada tengah malam sekitar jam 12an saya diajak keluar oleh teman saya Andy tanpa tujuan hanya sekedar cari angin. Nah, lewat di depan rumah korban saya melihat kondisi rumah yang sepi dan agak gelap, sehingga menimbulkan pikiran untuk mengambil sepeda motor yang ada di dalam rumah, kemudian teman saya masuk dengan merusak gembok pagar rumah terlebih dahulu, lalu mengeluarkan sepeda motor scoopy dan setelah di luar pagar rumah membobolnya dengan menggunakan obeng agar bisa dikendarai.

JPU                                        :    Kemudian saudara apakan motor milik korban?

Terdakwa                              :    Motornya telah dijual oleh teman saya andy dengan harga 2 juta rupiah.

JPU                                        :    Baik, Pak Hakim pertanyakan dari kami cukup.

Hakim Ketua                        :    Apakah saudara Penasehat Hukum, apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan untuk Terdakwa ?

PH Terdakwa                       :    (Ada Pak Hakim) terima kasih. Saudara Terdakwa saat anda dimintai keterangan apakah anda sudah meberikan atau mengatakan semua keterangan dengan sejujur-jujurnya?

Terdakwa                              :    Iya Pak. Saya sudah mengatakan semua dengan jujur dan terbuka.

PH Terdakwa                       :    Saudara terdakwa, apa saat anda memberi keterangan anda sudah mengakui semua perbuatan anda?

Terdakwa                              :    Iya Pak, saya sudah mengakui melakukan pencurian itu dan menceritakan semua kronologinya kepada petugas.

PH Terdakwa                       :    Berarti saat saudara melakukan pencurian itu, benar rekan anda yang mengajak terebih dahulu dan rekan anda yang masuk dan mengambil sepeda motor dan anda hanya menunggu diluar pagar?

Terdakwa                              :    Iya Pak benar, rekan saya mengajak keluar dan saya disuruh menunggu didepan sedangkan rekan saya yang masuk untuk mengambil sepeda motor tersebut.

PH Terdakwa                       :    Saudara terdakwa apakah saudara mengetahui akibat hukum dari tindakan saudara?

Terdakwa                              :    Iya, pak saya mengetahui.

PH Terdakwa                       :    Apakah saudara Terdakwa menyesal setelah melakukan pencurian itu?

Terdakwa                              :    Iya Pak, saya sangat menyesal.

PH Terdakwa                       :    Baik, Bapak Majelis Hakim pertanyaan dari kami cukup.

 

Hakim Ketua                        :    Baik Hakim Anggota I silahkan mengajukan pertanyaan.

Hakim Anggota I                  :    Terimakasih Pak Ketua, Saudara terdakwa bagaimana situasi rumah korban saat saudara pergi membawa sepeda motor milik korban?

Terdakwa                              :   Saat itu masih belum ada tanda-tanda bahwa ada orang yang terganggu atau terbangun dengan tindak pencurian yang saya lakukan.

Hakim Anggota I                  :   Baik Cukup Pak Ketua.

 

Hakim Ketua                        :    Silahkan Hakim Anggota II masih ada yang perlu ditanyakan.

Hakim Anggota II                :    Terimakasih Pak Ketua, Saudara terdakwa tadi anda mengatakan bahwa sepeda motor milik korban telah dijual dengan harga 2 juta rupiah, lantas saudara mendapatkan berapa rupiah bagian dari penjualan tersebut?

Terdakwa                              :   Saya mendapat 500rb dari teman saya Andy pak hakim.

Hakim Anggota II                :   Baik Cukup Pak Ketua.

Hakim Ketua                        :    Kepada JPU apakah ada yang ingin di tanyakan lagi kepada Terdakwa?

JPU                                        :   Tidak ada lagi Pak Hakim

Hakim Ketua                        :    Baiklah jika tidak ada pertanyaan lagi, kepada saudara Penuntut Umum, apakah sudah siap untuk membacakan tuntutannya pada sidang hari ini?

JPU                                        :   Kami belum mempersiapakan tuntutannya, maka kami mohon ke Majelis Hakim yang terhormat agar menunda sidang ini 1 minggu ke depan, agar kami dapat mempersiapkan tuntutan kami Majelis Hakim.

Hakim Ketua                        :    Baik apakah Penasehat Hukum terdakwa setuju sidang di tunda 1 minggu ke depan?

PH Terdakwa                       :    Iya Pak Hakim, kami setuju sidang ditunda 1 minggu ke depan.

Hakim Ketua                        :    (Berembuk dengan Hakim Anggota), baiklah Sidang hari ini Rabu tanggal 6 Desember 2017, kami rasa cukup dan kami tunda selama 1 (satu) minggu kedepan, yaitu pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 dengan Agenda Pembacaan Tuntutan Penuntut Umum, untuk itu kami beritahu kepada saudara Penuntut Umum agar menyiapkan tuntutannya, serta menghadirkan Terdakwa pada persidangan yang akan datang dan kepada Penasehat Hukum agar hadir kembali pada persidangan yang akan datang tanpa dipanggil kembali. Dengan demikian, sidang pada hari ini kami nyatakan ditunda dan ditutup (ketuk palu 3 kali).

 

 

 

Sidang IV Rabu, 13 Desember 2017 (Pembacaan Tuntutan)

 

Hakim Ketua                    :    Sidang Lanjutan Perkara Pidana PN Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor 1777Pid.B/2017/PN DPS, atas nama Terdakwa ADELVY RESI SETIA dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, (Ketuk palu 3 kali).

Hakim Ketua                    :    Sesuai Berita Acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pembacaan tuntutan. Apakah Saudara Jaksa Penuntut Umum sudah siap membacakan tuntutannya?

JPU                                   :    Tuntutannya sudah siap, Pak Hakim.

Hakim Ketua                    :    Saudara Terdakwa agar dapat mengambil tempat duduk kembali  di depan. Silahkan Jaksa Penuntut Umum untuk membacakannya (membacakan tuntutan pidana sebagaiman terlampir)

JPU                                   :    (membacakan sambil berdiri)

Hakim Ketua                    :    Demikianlah tuntutan pidana yang telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, kepada Terdakwa, apakah saudara akan mengajukan pembelaan atas tuntutan pidana tersebut?

Terdakwa                         :    Saya serahkan sepenuhnya kepada PH saya Pak Hakim

Hakim Ketua                    :    Bagaimana Penasehat Hukum Terdakwa apakah akan mengajukan pembelaan atasa tuntutan tersebut?

  1. Terdakwa :    Kami akan mengajukan pembelaan, dan kami mohon Majelis Hakim memberikan waktu untuk mempersiapkan pembelaan

Hakim Ketua                    :    Bagaimana Jaksa Penuntut Umum, apakah saudara bersedia Sidang ini di tunda?

JPU                                   :    Iya Majelis Hakim, kami setuju sidang ini ditunda.

Hakim Ketua                    :    (BEREMBUK), baiklah sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan pada hari Rabu Tanggal 20 Desember 2017 Jam 09.00 WITA dengan agenda acara pembacaan pembelaan dari Terdakwa atau Penasehat Hukum kepada Jaksa Penuntut Umum, kami perintahkan untuk menghadirkan kembali Terdakwa dan kepada Terdakwa atau Penasehat Hukum agar mempersiapkan pembelannya pada hari sidang yang sudah ditetapkan, sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup (ketuk palu 3 kali)

 

 

SIDANG V, Rabu 20 Desember 2017 (Pembacaan Pembelaan / Pledoi Terdakwa)

 

Hakim Ketua                    :    Sidang Lanjutan Perkara Pidana PN Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor 1777Pid.B/2017/PN DPS, atas nama Terdakwa ADELVY RESI SETIA dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, (Ketuk palu 3 kali).

Hakim Ketua                    :    Sesuai dengan berita acara sidang minggu lalu, maka agenda sidang hari ini adalah mendengar pembelaan dari terdakwa atau Penasehat Hukum kepada saudara Terdakwa atau Penasehat Hukum apakah saudara sudah siap untuk membacakan pembelaan atau pledoinya?

Terdakwa                         :    Sudah siap Pak Hakim.

  1. Terdakwa         :    (Iya, Kami sudah siapkan Pak Hakim)

Hakim Ketua                    :    Silahkan dibacakan (Penasehat Hukum membacakan pembelaan sebagaimana terlampir).

PH Terdakwa                   :    (Membacakan sambil berdiri)

Hakim Ketua                    :    Baiklah demikian pembelaan dari PH. Terdakwa,  Kepada JPU apakah akan mengajukan Replik atas pembelaan dari PH.Terdakwa?

JPU                                   :    Baik terima kasih majelis hakim, Kami tidak mengajukan Replik dan kami tetap pada tuntutan kami Majelis Hakim.

Hakim Ketua                    :    baik karena JPU tidak mengajukan Replik dengan demikian PH.Terdakwa tidak mengajukan Duplik

Hakim Ketua                    :  Baiklah Sidang hari ini dinyatakan cukup dan selanjutnya memberikan kesempatan Majelis Hakim bermusyawarah mengambil keputusan, dan sidang ini ditunda dua minggu kedepan dengan pada hari Rabu, 27 Desember 2017 dengan agenda pembacaan putusan. Kepada Jaksa Penunut Umum, Penasehat Hukum, dan Terdakwa diharapkan hadir dalam persidangan tanpa dipanggil kembali, maka dengan demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup (ketuk palu 3 kali).

 

 

Sidang VI Rabu, 27 Desember 2017 (Pembacaan Putusan)

 

Hakim Ketua                    :    Sidang Lanjutan Perkara Pidana PN Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor 1777Pid.B/2017/FH.Unmas, atas nama Terdakwa ADELVY RESI SETIA dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, (Ketuk palu 3 kali).

Hakim Ketua                    :    Sesuai dengan berita acara sidang yang lalu maka sidang hari ini adalah pembacaan putusan Majelis Hakim.

Hakim Ketua                    :    Saudara Terdakwa, diberitahukan bahwa acara persidangan pada hari ini adalah pembacaan putusan pengadilan.

Hakim Ketua                    :    Apakah Saudara Terdakwa sudah siap mendengar putusan sidang hari ini?

Terdakwa                         :    Ya, sudah siap Pak Hakim.

(Ketua Majelis membacakan putusan sebagaimana terlampir, dan  apabila selesai membaca putusan Majelis Hakim mengetuk Palu 1 kali)

Hakim Ketua                   :    Baik demikian putusan Majelis Hakim, Diberitahukan bahwa apabila keberatan dengan keputusan ini, dapat mengajukan upaya Banding selambat-lambatnya 14 hari sejak putusan ini di bacakan.

Hakim Ketua                    :    Kepada Terdakwa apakah saudara mengerti dengan  putusan ini?

Terdakwa                         :    Saya mengerti pak hakim.

Hakim Ketua                   :    Saudara penasihat hukum siap dibantu ya apabila terdakwa akan mengajukan banding.

PH Terdakwa                   :    Baik pak hakim.

Hakim Ketua                    :    Baiklah, dengan demikian pemeriksaan perkara pidana Peradilan Semu FH Unmas dengan Nomor Reg : 1777Pid.B/2017/PN DPS, atas nama Terdakwa ADELVY RESI SETIA dinyatakan selesai dan sidang ini kami nyatakan di tutup (ketuk palu 3 kali)