Kategori: HUKUM INTERNASIONAL

Penyelesaian Sengketa Internasional Melalui “KONSILIASI”

Dalam artikel Penyelesain Sengketa Internasional  telah dijelaskan secara singkat mengenai penyelesaian sengketa internasional secara damai dengan jalur konsiliasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur konsiliasi juga melibatkan pihak ketiga (konsiliator) yang tidak berpihak atau netral dan keterlibatannya karena diminta oleh para pihak. Menurut Bindschedler, unsur ketidakberpihakan dan kenetralan merupakan kata kunci untuk keberhasilan fungsi konsiliasi. Hanya dengan terpenuhinya dua unsur ini, maka objektivitas dari konsiliasi dapat terjamin.

Pengertian konsiliasi diatas diambil dari batasan yang diberikan oleh Institut Hukum Internasional yang dituangkan dalam Pasal 1 The Regulation in the Procedur of International Conciliation tahun 1961. Pasal ini berbunyi sebagai berikut:

“A method for the settlement of international disputes of any nature according to which a commission set up by the parties, either on a permanent basis or on an ad hoc basis to deal with a dispute, proceeds to the impartial examination of the dispute and attempts to define the terms of a settlement susceptible of being accepted by them or of affording the parties, with a view to its settlement, such aid as they may have requested.”

Badan konsiliasi bisa yang sudah terlembaga atau juga ad hoc (Sementara). Proses seperti ini berupaya mendamaikan pandangan-pandangan para pihak yang bersengketa meskipun usulan-usulan penyelesaian sengketa yang dibuat konsiliator sifatnya tidak mempunyai kekuatan hukum.

The Hague Convention for the Pasific Settlement of International Dispute of 1899 dan 1907 memuat mekanisme dan aturan pembentukan komisi konsiliasi. Badan seperti ini hanya bisa dibentuk dengan persetujuan bersama dari para pihak. Pada umumnya, badan ini diberi mandat untuk mencari dan melaporkan faktor-faktor yang ada di sekitar pokok sengketa.

Dari beberapa perjanjian, tampak ada beberapa fungsi dari badan konsiliasi, yaitu:

  1. Menganalisis sengketa, mengumpulkan keterangan mengenai pokok perkara, dan berupaya mendamaikan para pihak;
  2. Membuat laporan mengenai hasil upayanya dalam mendamaikan para pihak;
  3. Menentapkan atau membatasi jangka waktu dalam menjalankan tugasnya.

Di samping fungsi, terdapat kriteria lain yang membedakan badan ini dengan mediasi. Konsiliasi memiliki hubungan acara yang lebih formal dibandingkan mediasi. Hukum acara tersebut bisa ditetapkan terlebih dahulu dalam perjanjian atau diterapkan oleh badan konsiliasi.

Dewasa ini, pemanfaatan konsiliasi cukup menarik perhatian dibanding cara penyelesaian sengketa secara tradisional. Persyaratan digunakannya konsiliasi tercantum pula dalam berbagai perjanjian internasioanl, Misalnya :

  1. Konvensi Wina mengenai hukum perjanjian (Pasal 66 konvensi 1969). Pasal ini mensyaratkan pembentukan suatu komisi konsiliasi untuk menyelesaikan sengketa mengenai validitas dan pengakhiran perjanjian.
  2. Konvensi Wina mengenai perwakilan negara dalam hubungannya dengan organisasi internasional dengan suatu sifat internasional tanggal 14 Maret 1975. Pasal 85 konvensi ini menyatakan manakala suatu sengketa tidak dapat diselesaikan melalui konsultasi maka para pihak dapat menyerahkan sengketanya kepada komisi konsiliasi.
  3. Konvensi WIna mengenai Suksesi Negara (Tanggal 23 Agustus 1978). Konvensi ini menyatakan bahwa jika suatu sengketa mengenai penafsiran dan pelaksanaan perjanjian tidak dapat diselesaikan dengan cara konsultasi dan negosiasi maka sengketa tersebut tunduk pada penyelesaian melalui konsiliasi.

Konvensi-konvensi diatas mengatur pula penunjukan satu atau dua orang konsiliator oleh para pihak. Sekjen PBB mempunyai daftar nama-nama konsiliator yang dapat dimanfaatkan oleh para pihak. Konsiliator-konsiliator yang dipilih ini akan menunjuk konsiliator ketiga (ketua) yang akan memimpin komisi konsiliasi. Jika para pihak gagal menunjuk atau memilihnya maka Sekjen PBB dapat memberi bantuan memilih untuk mereka.    Komisi konsiliasi akan menolong para pihak mencapai penyelesaian secara damai. Ia juga mengajukan usulan penyelesian dan membuat laporan mengenai rekomendasi penyelesaian kepada para pihak.

 

 

 

Sumber :

Huala Adolf, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional (Jakarta : Sinar Grafika, 2016)

http://www.edukasippkn.com/2015/10/macam-macam-jenis-cara-penyelesaian.html

 

Iklan

Penyelesaian Sengketa Internasional Melalui “MEDIASI”

Dalam artikel Penyelesain Sengketa Internasional  telah dijelaskan secara singkat mengenai penyelesaian sengketa internasional secara damai dengan jalur mediasi.

Sama halnya dengan jasa-jasa baik, mediasi melibatkan pula keikutsertaan pihak ketiga (mediator) yang netral dan independen dalam suatu sengketa. Tujuannya adalah untuk menciptakan adanya suatu kontak atau hubungan langsung diantara para pihak. Mediator bisa berupa negara, individu, organisasi internasional, dan lain-lain.

Para dapat bertindak baik atas inisyatifnya sendiri, menawarkan jasa sebagai mediator, atau menerima tawaran untuk menjalankan fungsinya atas permintaan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak yang bersengketa. Dalam hal ini, agar mediator dapat berfungsi, maka diperlukan kesepakatan atau konsensus dari para pihak sebagai persyaratan utama.

Dalam menjalankan fungsinya, mediator tidak tunduk pada suatu aturan hukum acara tertentu. Ia bebas menentukan bagaimana proses penyelesaian sengketanya berlangsung. Peranannya disini tidak semata-mata mempertemukan para pihak dan bisa pula memberikan saran-saran atau usulan-usulan penyelesaian sengketa. Bahkan mediator dapat pula berupa mendamaikan para pihak.

Mediator dalam menerapkan hukum tidak dibatasi pada hukum yang ada. Ia dapat menggunakan asas ex aequo et bono (kepatutan dan kelayakan). Karena sifatnya ini, cara penyelesaian sengketa melalui mediasi lebih cocok digunakan untuk sengketa-sengketa sensitif. Sengketa tersebut termasuk didalamnya adalah sengketa yang memiliki unsur politis, di samping itu sudah barang tentu sengketa hukum.

Menurut Bindschedler ada beberapa segi positif dari mediasi:

  1. Mediator sebagai penengah dapat memberikan usulan-usulan kompromi di antara para pihak
  2. Mediator dapat memberikan usaha-usaha atau jasa-jasa lainnya, seperti memberi bantuan dalam melaksanakan kesepakatan, bantuan keuangan, mengawasi pelaksanaan kesepakatan, dan lain-lain.
  3. Apabila mediatornya adalah negara, biasanya negara tersebut dapat menggunakan pengaruh dan kekuasaannya terhadap para pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian sengketanya.
  4. Negara sebagai mediator biasanya memiliki fasilitas teknis yang lebih memadai daripada orang perorangan.

Sedangkan segi negatif dari mediasi adalah mediator dapat saja dalam melaksanakan fungsinya lebih memperhatikan pihak lainnya dan tidak bersifat netral.

Proses penyelesaian melalui mediasi ini hampir mirip dengan konsiliasi. Perbedaanya, pada mediasi umumnya mediator memberikan usulan penyelesaian secara informal dan usulan tersebut didasarkan pada laporan yang diberikan oleh para pihak, tidak dari hasil penyelidikan sendiri. Namun demikian, perbedaan kedua proses penyelesaian ini dalam praktiknya menjadi tidak jelas (rancu). Sulit untuk membuat batas-batas yang tegas diantara kedua proses ini. Perlu ditekankan dalam mediasi bahwa saran dan usulan yang diberikan tidaklah mengikat siftanya. Sifatnya rekomendatfi atau usulan saja.

 

 

Sumber :

Huala Adolf, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional (Jakarta : Sinar Grafika, 2016)

http://www.edukasippkn.com/2015/10/macam-macam-jenis-cara-penyelesaian.html

Penyelesaian Sengketa Internasional Melalui “JASA BAIK”

Sesuai yang dijelaskan pada artikel Cara Penyelesaian Sengketa Internasional, Secara singkat, jasa-jasa baik adalah cara penyelesaian sengketa melalui keikutsertaan jasa pihak ke-3. Tujuan jasa baik ini adalah agar kontak langsung di antara para pihak tetap terjamin. Tugas yang diembannya, yaitu mempertemukan para pihak yang bersengketa agar mereka mau berunding. Cara ini biasanya bermanfaat apabila para pihak tidak memiliki hubungan diplomatik atau hubungan diplomatik mereka telah berkahir. Pihak ketiga ini bisa negara, orang perorangan (Seperti mantan kepala negara) atau suatu organisasi, lembaga atau badan internasional, misalnya dewan keamanan PBB.

Keikutsertaan pihak ke-3 memberikan jasa-jasa baik memudahkan pihak yang bersengketa untuk bersama mempercepat perundingan di antaran mereka. Setiap pihak yang bersengketa dapat meminta kehadiran jasa-jasa baik. Namun, pihak lainnya tidak berkewajiban untuk menerima permintaan tersebut. Dengan kata lain, permintaan tersebut sifatnya tidak mengikat dan tidak boleh dipandang sebagai tindakan yang tidak bersahabat.

Jasa baik dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu technical good offices (jasa baik teknis), dan political good offices (jasa baik politis). Pembedaan ini sifatnya tidak tegas. Kedua bentuk ini dapat dilaksanakan secara bersamaan.

Jasa Baik Teknis

Jasa baik teknis adalah jasa baik oleh negara atau organisasi internasional dengan cara mengundang para pihak yang bersengketa ikut serta terlibat dalam konferensi atau menyelenggarakan konferensi. Peranannya dalam hal ini adalah sebagai tuan rumah yang memberikan fasilitas-fasilitas yang diperlukan, menyediakan transportasi dan komunikasi, memberikan (pengurusan) jaminan dan apabila memungkinkan, memberikan jaminan keuangan. Yang termasuk dalam kategori ini adalah menerima tanggung jawab untuk melindungi suatu pihak tertentu.

Tujuan dari Jasa Baik Teknis adalah mengembalikan atau memelihara hubungan atau kontak langsung diantara para pihak yang bersengketa setelah hubungan diplomatik mereka terputus. Jasa baik teknis juga mewakili kepentingan salah satu pihak di negara pihak lainnya. Jasa baik seperti ini biasanya berlangsung pada saat terjadinya perdamaian ataupun saat peperangan.

Jasa Baik Politis

Jasa baik politis adalah jasa baik yang dilakukan oleh negara atau organisasi internasional yang berupaya menciptakan suatu perdamaian atau menghentikan suatu peperangan yang diikuti dengan diadakannya suatu negosiasi atau suatu kompensasi. Yang termasuk dalam kategori ini adalah menerima mandat dari negara lain untuk menyelesaikan suatu masalah yang spesifik tertentu. Misalnya, jasa baik dalam hal mengembalikan orang-orang ke negara asalnya, mengawasi mengawasi pelaksanaan suatu perjanjian, dan lain-lain.

Hak untuk menawarkan jasa baik oleh suatu organisasi internasional, negara, ataupun perorangan berasal dari hukum kebiasaan internasional. Dalam hal jasa baik dilaksanakan oleh negara maka sumber hak tersebut ada pada kedaulatan negara untuk menawarkan jasa baik. Hak-hak untuk menawarkan tersebut berlaku juga terhadap pihak-pihak lainnya untuk menolak tawaran tersebut.

 

 

 

 

Sumber :

Huala Adolf, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional (Jakarta : Sinar Grafika, 2016).

http://www.edukasippkn.com/2015/10/macam-macam-jenis-cara-penyelesaian.html

Penyelesaian Sengketa Internasional Melalui “PENCARIAN FAKTA”

Dalam artikel Cara Penyelesaian Sengketa Internasional telah dijelaskan mengenai cara penyelesaian sengketa secara damai dan kekeranan. Dalam penyelesaian sengketa secara damai terdapat cara penyelesaian yang disebut dengan Pencarian Fakta.

Penggunaan Pencarian Fakta ini biasanya ditempuh manakala cara-cara konsultasi atau negosiasi telah dilakukan dan tidak menghasilkan suatu penyelesaian. Dengan cara ini, pihak ketiga akan berupaya melihat suatu permasalahan dari semua sudut guna memberikan penjelasan mengenai kedudukan masing-masing pihak. Cara ini telah dikenal dalam praktik kenegaraan. Di samping itu, organisasi-organisasi internasional juga telah memanfaatkan cara penyelesaian sengketa melalui pencarian fakta ini.

Para pihak yang bersengketa dapat pula menunjuk suatu badan independen untuk menyelidiki fakta-fakta yang menjadi sebab sengketa. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan laporankepada para pihak mengenai fakta-fakta yang ditelitinya. Dengan adanya pencarian fakta-fakta demikian, diharapkan proses penyelesaian sengketa diantara para pihak dapat segera diselesaikan.

Dalam bahasa Inggris, dipergunakan dua istilah untuk “Pencarian Fakta” yang sama artinya dan acap kali digunakan secara bertukar, yaitu inquiry dan fact-finding.

Tujuan dari pencarian fakta untuk mencari fakta yang sebenarnya ini adalah untuk:
  1. membentuk suatu dasar bagi penyelesaian sengketa diantara dua negara;
  2. mengawasi pelaksanaan suatu perjanjian internasional;
  3. memberikan informasi guna membuat putusan di tingkat Internasional (Pasal 34 Piagam PBB). Misalnya pembentukan UNSCOM (United Nations Special Commission) yang dikirim ke wilayah Irak untuk memeriksa ada atau tidaknya senjata pemusnah massal.

Tujuan pertama untuk menyelesaikan suatu sengketa Internasional. Tujuan kedua untuk memastikan suatu kewajiban internasional terlaksana dengan baik. Sedangkan Tujuan ketiga merupakan unsur yang penting dalam proses pembuatan keputusan dalam organisasi internasional.

Cara atau metode ini biasanya digunakan setelah penyelesaian sengketa secara diplomatik dilaksanakan, namun tidak mencapai suatu kesepakatan (gagal).

Salah satu instrumen hukum internasional yang mengatur pencarian fakta ini adalah Pasal 9-36 the Hague Convention on The Pasific Settlement of Disputes tahun 1899 dan 1907. Pasal-pasal konvensi ini mengatur tentang cara-cara penyelesaian sengketa melalui pencarian fakta dengan membentuk suatu komisi pencarian fakta.

Menurut Pasal 9, tugas komisi pencarian fakta hanya menentukan fakta-fakta yang menyebabkan timbulnya sengketa. Pasal 35 menyebutkan bahwa laporan komisi bukan merupakan suatu keputusan. Fakta-fakta diperoleh dari sumber yang terdapat dalam dokumen inspeksi lokal, laporan para ahli, bukti-bukti lain, dan lain-lain.

Hasil pencarian fakta ini dilaporkan kepada para pihak dalam suatu bentuk laporan. Namun demikian, laporan tersebut memuat argumen atau usulan penyelesaian sengketa.

Peranan komisi dalam hal ini, hanya melaporkan keadaan fakta yang sebenarnya, tidak lebih dari itu. Misalnya, ia tidak memberikan rekomendasi tertentu untuk menyelesaikan sengketa.

Tujuan pembentukan komisi seperti ini biasanya dimaksudkan untuk mencegah para pihak melakukan tindakn yang dapat menggagalkan upaya penyelesaian sengketa secara damai sewaktu komisi sedang aktif bertugas. Tujuannya adalah untuk meredakan sampai jangka waktu tertentu hingga para pihak dapat dengan lebih konstruktif mengumpulkan kekuatan kembali dan melaksanakan negosiasi atau cara penyelesaian sengketa lainnya.

Namun, proses penyelidikan ini oleh masyarakat internasional tidak begitu banyak dimanfaatkan. Alasannya, fakta-fakta yang melingkupi suatu sengketa biasanya tidak begitu dipersoalkan atau dipersengketakan. Di samping itu, suatu pihak acapkali tidak mau begitu saja menerima versi mengenai fakta kejadian yang disimpulkan atau diberikan oleh pihak lain. Contohnya adalah pembentukan suatu Komisi Penyelidikan yang dikirim ke Teheran, Iran tahun 1980. Tugas komisi adalah menyelidiki keluhan-keluhan Iran terhadap Amerika Serikat dan Syah Iran (pada waktu itu). Namun karena keadaan di dalam negeri Iran pada waktu itu tidak menentu, komisi pun gagal dalam melaksanakan fungsinya.

 

 

 

Sumber :

Huala Adolf, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional (Jakarta : Sinar Grafika, 2016).

http://www.edukasippkn.com/2015/10/macam-macam-jenis-cara-penyelesaian.html

 

Penyelesaian Sengketa Internasional Melalui Negosiasi [Segi Positif dan Negatif]

Negoisasi atau perundingan adalah salah satu cara penyelesaian sengketa secara damai yang paling penting dan banyak ditempuh, serta efektif dalam menyelesaikan sengketa internasional. Praktik negara-negara menunjukkan bahwa mereka lebih cenderung untuk menggunakan sarana negosiasi sebagai langkah awal untuk menyelesaikan sengketanya.

Beberapa penulis membedakan negosiasi dengan konsultasi. Diaconu, antara lain, menyatakan bahwa konsultasi adalah bentuk lain dari negosiasi yang sifatnya lebih sederhana, informal, dan langsung. Negosiasi adalah perundingan yang diadakan secara langsung antara para pihak dengan tujuan untuk mencari penyelesaian melalui dialog tanpa melibatkan pihak ketiga. Menurut Fleischhauer, dengan tidak adanya keikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa, masyarakat internasional telah menjadikan negosiasi sebagai langkah pertama dalam penyelesaian sengketa.

Dialog tersebut, biasanya lebih banyak diwarnai pertimbangan politis daripada pertimbangan atau argumen hukum. Namun, dalam proses negosiasi atau dialog tersebut, kadangkala argumen-argumen hukum cukup banyak berfungsi untuk memperkuat kedudukan hukum para pihak.

Apabila proses negosiasi berhasil, maka biasanya hasil negosiasi dituangkan dalam suatu dokumen yang memberinya kekuatan hukum. Misalnya kesepakatan negosiasi yang dituangkan dalam dokumen perjanjian perdamaian.

Namun, apabila cara ini gagal, biasanya para pihak mensyaratkan  untuk sepakat menyerahkan penyelesaian sengketa pada cara lainnya, seperti arbitrase, mediasi, konsiliasi, pengadilan, dll.

Segi Positif Dari Negosiasi :

  1. Para pihak sendiri yang melakukan perundingan (negosiasi) secara langsung dengan pihak lainnya.
  2. Disamping itu para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan bagaiamana penyelesaian secara negosiasi ini dilakukan menurut kesepakatan mereka.
  3. Para pihak mengawasi atau memantau secara langsung prosedur penyelesaiannya.
  4. Negosiasi menghindari perhatian publik dan tekanan politik di dalam negeri.
  5. Dalam Negosiasi, para pihak berupaya mencari penyelesaian yang dapat diterima dan memuaskan para pihak, sehingga tidak ada pihak yang menang dan kalah tetapi diupayakan kedua belah pihak menang (win-win solution).
  6. Negosiasi dimungkinkan dapat digunakan untuk setiap tahap penyelesaian sengketa dalam setiap bentuknya, apakah negosiasi secara tertulis, lisan, bilateral, multilateral, dll.

Segi Negatif Dari Negosiasi :

  1. Proses penyelesaian demikian tidak memungkinkan fakta-fakta yang melingkupi suatu sengketa ditetapkan dengan objektif.
  2. Cara penyelesaian seperti ini tidak dapat menyelesaikan sengketa tertentu atau tidak dapat menjamin bahwa negosiasi akan menyelesaikan sengketa karena salah satu pihak dapat saja bersikeras dengan pendiriannya.
  3. Tertutupnya keikutsertaan pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa, khususnya apabila salah satu pihak berada dalam yang lebih lemah.

 

Sumber :

Huala Adolf, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional (Jakarta : Sinar Grafika, 2016).

http://www.edukasippkn.com/2015/10/macam-macam-jenis-cara-penyelesaian.html

Prinsip Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai

Dalam membahas mengenai Cara Penyelesaian Sengketa Internasional Secara damai, maka diterapkan beberapa prinsip dalam pelaksanaannya, yaitu :

  • Prinsip Itikad Baik

Prinsip itikad baik dapat dikatakan sebagai prinsip fundamental dan paling sentral dalam penyelesaian sengketa antarnegara. Prinsip ini mensyaratkan dan mewajibkan adanya itikad baik dari para pihak dalam menyelesaikan sengketanya. Tidak heran jika prinsip ini dicantumkan sebagai prinsip pertama (awal) yang termuat dalam Manila Declaration (Section 1 paragraph 1).

Dalam penyelesaian sengketa, prinsip ini tercermin dalam dua tahap. Pertama, prinsip itikad baik disyaratkan untuk mencegah timbulnya sengketa yang dapat memengaruhi hubungan baik antarnegara. Kedua, prinsip ini disyaratkan harus ada ketika para pihak menyelesaikan sengketanya melalui cara-cara penyelesaian sengketa yang dikenal dalam hukum internasional, yaitu negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, pengadilan atau cara-cara lain yang dipilih para pihak.

  • Prinsip Larangan Penggunaan Kekerasan dalam Penyelesaian Sengketa

Prinsip ini juga sangat sentral dan penting. Prinsip inilah yang melarang para pihak untuk menyelesaikan sengketanya dengan menggunakan senjata (kekerasasn). Prinsip ini termuat antara lain dalam Pasal 13 Bali Concord dan preambule ke-4 Deklarasi Manila.

  • Prinsip Kebebasan Memilih Cara-cara Penyelesaian Sengketa

Prinsip penting lainnya adalah prinsip dimana para pihak memiliki kebebasan penuh untuk menentukan dan memilih cara atau mekanisme bagaimana sengketanya diselesaikan (principle of free choice of means).

  • Prinsip Kebebasan Memilih Hukum yang akan Diterapkan Terhadap Pokok Sengketa

Prinsip fundamental selanjutnya yang sangat penting adalah prinsip kebebasan para pihak untuk menentukan sendiri hukum apa yang akan diterapkan bila sengketanya diselesaikan oleh badan peradilan. Kebebasan para pihak untuk menentukan hukum ini termasuk kebebasan untuk memilih kepatutan dan kelayakan (ex aequo et bono). Yang terakhir ini adalah sumber bagi pengadilan untuk memutuskan sengketa berdasarkan prinsip keadilan, kepatutan dan kelayakan.

  • Prinsip Kesepakatan Para Pihak yang Bersengketa (Konsensus)

Prinsip kesepakatan para pihak merupakan prinsip fundamental dalam penyelesaian sengketa internasional. Prinsip inilah yang menjadi dasar bagi pelaksanaan prinsip ke-3 dan 4 diatas. Prinsip-prinsip kebebasan 3 dan 4 hanya akan bisa dilakukan atau direalisasikan apabila adda kesepakatan dari para pihak.

Sebaliknya, prinsip 3 dan 4 tidak akan mungkin berjalan apabila kesepakatan hanya ada dari salah satu pihak atau bahkan tidak ada kesepakatan sama sekali dari kedua belah pihak.

  • Prinsip Exhaustion of Local Remedies

Prinsip ini termuat dalam Section 1 paragraph 10 Deklarasi Manila. Menurut prinsip ini, sebelum para pihak mengajukan sengketanya ke pengadilan internasional maka langkah-langkah penyelesaian sengketa yang tersedia atau diberikan oleh hukum nasional negara harus terlebih dahulu ditempuh (exhausted). Dalam sengketa the interhandel (1959), Mahkamah Internasional menegaskan:

“Before resort may be had to an international court, the state where the violation occurred should have an opportunity to redress it by its own mean, within the framework of its own domestic legal system.”

  • Prinsip-Prinsip Hukum Internasional tentang Kedaulatan Kemerdekaan, dan Integritas Wilayah Negara-Negara

Prinsip ini mensyaratkan negara-negara yang bersengketa untuk terus menaati dan melaksanakan kewajiban internasionalnya dalam berhubungan satu sama lainnya berdasarkan prinsip-prinsip fundamental integritas wilayah negar-negara.

Di samping ketujuh prinsip diatas, Office of the Legal Affairs PBB memuat prinsip-prinsip lainnya yang hanya bersifat tambahan. Prinsip-prinsip tersebut yaitu:

  1. Prinsip larangan intervensi baik terhadap masalah dalam atau luar negeri para pihak.
  2. Prinsip persamaan hak dan penentuan nasib sendiri.
  3. Prinsip persamaan kedaulatan negara-negara.
  4. Prinsip kemerdekaan dan hukum internasional, yang semata-mata merupakan penjelmaan lebih lanjut dari prinsip ke-7, yaitu prinsip hukum internasional tentang kedaulatan, kemerdekaan, dan integritas wilayah negara-negara.

Penyelesaian sengketa secara damai merupakan konsekuensi langsung dari ketentuan Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB yang berbunyi:

‘All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations’.

Ketentuan Pasal 2 ayat (4) ini melarang negara anggota menggunakan kekerasan dalam hubungannya satu sama lain. Dengan demikian pelarangan penggunaan kekerasan dan penyelesaian sengketa secara damai telah merupakan norma-norma imperatif dalam hubungan antar bangsa. Oleh karena itu hukum internasional telah menyediakan berbagai cara penyelesaian sengketa internasional secara damai demi terpeliharanya perdamaian dan keamanan serta terciptanya hubungan antar bangsa yang serasi.

Sumber :

Huala Adolf, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional (Jakarta : Sinar Grafika, 2016).

 

Penyelesaian Sengketa Internasional secara Damai dan Kekerasan

          Penyelesaian suatu sengketa internasional erat kaitannya dengan hukum internasional yang mengatur mengenai permasalahan yang menjadi sebuah sengketa. Sejarah perkembangan penyelesaian sengketa internasional berhubungan dengan sejarah terbentuknya hukum internasional sebagai peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat serta mengatur hubungan negara-negara dan subjek hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat internasional. Upaya-upaya penyelesaian sengketa telah menjadi perhatian penting di masyarakat internasional sejak awal abad ke-20. Upaya-upaya ini ditunjukan untuk menciptakan hubungan antar negara yang lebih baik berdasarkan prinsip perdamaian dan keamanan internasional. Peranan hukum internasional dalam menyelesaikan sengketa internasional adalah memberikan cara bagaimana para pihak yang bersengketa menyelesaikan sengketanya menurut hukum internasional. Dalam perkembangan awalnya, hukum internasional mengenal dua cara penyelesaian, yaitu penyelesaian secara damai dan militer (kekerasan). Dalam perkembangannya kemudian, dengan semakin berkembangnya kekuatan militer serta senjata pemusnah massal, Masyarakat internasional semakin menyadari besarnya bahaya dari penggunaan perang. Karenanya dilakukan upaya untuk menghilangkan atau sedikitnya membatasi penggunaan penyelesaian sengketa secara kekerasan.

         Menyelesaikan sengketa-sengketa internasional sedini mungkin, dengan cara yang seadil-adilnya bagi para pihak yang telibat, merupakan tujuan hukum internasional sejak lama. Kaidah-kaidah serta prosedur-prosedur yang terkait sebagian merupakan kebiasaan praktek dan sebagian lagi berupa sejumlah konvensi yang membuat hukum yang sangat penting seperti Konvensi The Hague 1899 dan 1907 untuk Penyelesaian secara Damai Sengketa-sengketa Internasional dan Charter Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dirumuskan di San Fransisco tahun 1945. Salah satu tujuan pokok Charter tersebut adalah membentuk Organisasi Persetujuan Perserikatan Bangsa Bangsa untuk mempermudah penyelesaian secara damai perselisihan-perselisihan antara negara-negara.

Pada umumnya, metode-metode penyelesaian sengketa internasional publik digolongkan dalam dua kategori:

  • Cara-cara penyelesaian damai, yaitu apabila para pihak telah dapat menyepakati untuk menemukan suatu solusi yang bersahabat.
  • Cara-cara penyelesaian secara paksa atau dengan kekerasan, yaitu apabila solusi yang dipakai atau dikenakan adalah melalui kekerasan karena jalur damai tidak berhasil.

(1)  Penyelesaian Sengketa Secara Damai

Dalam membahas mengenai Penyelesaian Sengketa Secara Damai, Ada beberapa Prinsip Penyelesaian Sengketa Secara Damai, yang telah saya bahas pada artikel Prinsip Penyelesaian Sengketa Secara Damai.

Penyelesaian sengketa secara damai merupakan konsekuensi langsung dari ketentuan Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB yang berbunyi:

‘All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations’.

Ketentuan Pasal 2 ayat (4) ini melarang negara anggota menggunakan kekerasan dalam hubungannya satu sama lain. Dengan demikian pelarangan penggunaan kekerasan dan penyelesaian sengketa secara damai telah merupakan norma-norma imperatif dalam hubungan antar bangsa. Oleh karena itu hukum internasional telah menyediakan berbagai cara penyelesaian sengketa internasional secara damai demi terpeliharanya perdamaian dan keamanan serta terciptanya hubungan antar bangsa yang serasi.

Metode penyelesaian sengketa-sengketa internasional secara damai atau bersahabat dapat dibagi menjadi beberapa klasifikasi. Pengklasifikasian ini tidak berarti bahwa proses-proses ini secara kaku terpisah sama sekali, yang masing-masing hanya sesuai untuk memecahkan satu kelompok sengketa tertentu. Posisi ini tidak demikian dalam praktek. Klasifikasi metode penyelesaian secara damai dapat dibagi menjadi:

  1. Negosiasi, Pencarian Fakta, Jasa-jasa baik (Good offices), mediasi (Mediations), konsiliasi (Consiliations) dan Penyelidikan;
  2. Arbitrase (Arbitration);
  3. Penyelesaian secara Yudisial (Judicial Settlement).

berikut beberapa cara penyelesaian sengketa secara damai :

  • Negosiasi

Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa yang paling dasar dan yang paling tua digunakan oleh umat manusia. Penyelesaian dengan cara negosiasi merupakan cara yang paling penting. Banyak sengketa diselesaikan setiap hari melalui cara ini tanpa adanya publisitas atau perhatian publik.

Alasan utamanya adalah dengan cara ini, para pihak dapat mengawasi prosedur penyelesaian sengketanya dan setiap penyelesaiannya didasarkan kesepakatan atau consensus para pihak.

Cara penyelesaian melalui negosiasi biasanya adalah cara yang pertama kali ditempuh manakala para pihak bersengketa. Negosiasi dalam pelaksanaannya memiliki dua bentuk utama, yaitu bilateral dan multilateral. Negosiasi dapat dilangsungkan melalui saluran diplomatic pada konferensi internasional atau dalam suatu lembaga atau organisasi internasional.

Cara ini dapat pula digunakan untuk menyelesaikan setiap bentuk sengketa, apakah itu sengketa ekonomi, politik, hukum, sengketa wilayah, keluarga, suku , dll. Bahkan, apabila para pihak telah menyerahkan sengketanya kepada suatu badan peradilan tertentu, proses penyelesaian sengketa melalui negosiasi ini masih di mungkin untuk dilaksanakan.

Mengenai hakikat negosiasi lebih jelas dalam artikel Penyelesaian Sengketa melalui Negosiasi (Segi positif dan Negatif)

  • Pencarian Fakta

Penggunaan pencarian fakta ini biasanya ditempuh manakala cara-cara konsultasi atau negosiasi telah dilakukan dan tidak menghasilkan suatu penyelesaian. Dengan cara ini, pihak ketiga akan berupaya melihat suatu permasalahan dari semua sudut guna memberikan penjelasan mengenai kedudukan masing-masing pihak. Cara ini telah dikenal dalam praktik kenegaraan. Di samping itu, organisasi-organisasi internasional juga telah memanfaatkan cara penyelesaian sengketa melalui pencarian fakta ini.

Selanjutnya mengenai Pencarian Fakta dijelaskan dalam artikel berikut Penyelesaian sengketa internasional melalui pencarian fakta.

  • Jasa-Jasa Baik

Jasa-jasa baik adalah cara penyelesaian sengketa melalui atau dengan bantuan pihak ketiga. Pihak ketiga disini berupaya agar para pihak menyelesaikan sengketanya dengan negosiasi. Jadi, fungsi utama jasa baik ini adalah mempertemukan para pihak sedemikian rupa sehingga mereka mau bertemu, duduk bersama, dan bernegosiasi. Keikutsertaan pihak ketiga dalam suatu penyelesaian sengketa dapat terjadi dalam dua cara, yaitu atas permintaan para pihak atau inisiatif pihak ketiga itu sendiri yang menawarkan jasa-jasa baiknya guna menyelesaikan sengketa. Dalam kedua cara tersebut, syarat mutlak yang harus ada adalah kesepakatan para pihak. Jasa-jasa baik sudah dikenal dalam praktik kenegaraan. Dalam perjanjian internasional pun penggunaan cara ini tidak terlalu asing. Di samping negara sebagai subjek hukum ekonomi internasional, jasa-jasa baik juga telah dikenal dalam praktik penyelesaian antara pihak-pihak swasta.

Lebih lanjut mengenai Jasa Baik dijelaskan pada artikel Penyelesaian Sengketa Internasional Melalui Jasa Baik

  • Mediasi

Mediasi adalah suatu cara penyelesaian melalui pihak ketiga. Pihak ketiga tersebut disebut dengan mediator. Mediator dapat merupakan negara, organisasi internasional atau individu. Mediator ikut serta secara aktif dalam proses negosiasi. Biasanya dengan kapasitasnya sebagai pihak yang netral berusaha mendamaikan para pihak dengan memberikan saran penyelesaian sengketa. Jika usulan tersebut tidak diterima, mediator masih dapat melanjutkan fungsi mediasinya dengan membuat usulan-usulan baru. Karena itu, salah satu fungsi utama mediator adalah mencari berbagai solusi (penyelesaian), mengidentifikasi hal-hal yang dapat disepakati para pihak serta membuat usulan-usulan yang dapat mengakhiri sengketa. Lebih lanjut mengenai mediasi dijelaskan dalam artikel Penyelesaian Sengketa Internasional Melalui Mediasi

  •  Konsiliasi

Konsiliasi adalah cara penyelesaian sengketa yang sifatnya lebih formal dibanding mediasi. Konsiliasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga atau oleh suatu komisi yang dibentuk oleh para pihak.  Komisi ini disebut dengan komisi konsiliasi.

Komisi konsiliasi bisa yang sudah berlembaga atau ad hoc (sementara) yang berfungsi untuk menetapkan persyaratan penyelesaian yang diterima oleh para pihak. Namun, putusannya tidaklah mengikat para pihak.

Persidangan suatu komisi konsiliasi biasanya terdisi atas dua tahap, yaitu tahap tertulis dan tahap lisan. Pertama, sengketa (yang diurakan secara tertulis) diserahkan kepada badan konsiliasi. Kemudian badan ini akan mendengarkan keterangan lisan dari para pihak. Para pihak dapat hadir pada tahap pendengaran tersebut, tapi bisa juga diwakili oleh kuasanya.

Berdasarkan fakta-fakta yang diperolehnya, konsiliator atau badan konsiliasi akan menyerahkan laporannya kepada para pihak disertai dengan kesimpulan, dan usulan-usulan sengketanya. Sekali lagi, usulan ini sifatnya tidaklah mengikat. Karena diterima tidaknya usulan tersebut bergantung sepenuhnya kepada para pihak.

Hakikat mengenai cara penyelesain sengketa melalui konsiliasi dijelaskan lebih lanjut dalam artikel Penyelesaian Sengketa Internasional Melalui Konsiliasi

  • Arbitrase

Arbitrase adalah penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral yang mengeluarkan putusan bersifat final dan mengikat (binding). Badan arbitrase dewasa ini sudah semakin popular dan semakin banyak digunakan dalam menyelesaikan sengketa-sengketa internasional.

Penyerahan suatu sengketa kepada arbitrase dapat dilakukan dengan pembuatan suatu compromise, yaitu penyerahan kepada arbitrase suatu sengketa yang telah lahir melalui pembuatan suatu klausul arbitrase dalam suatu perjanjian, sebelum sengketanya lahir (clause compromissoire). Orang yang dipilih melakukan arbitrase disebut arbitrator atau arbiter (Indonesia).

Pemilihan arbitrator sepenuhnya berada pada kesepakatan para pihak. Biasanya arbitrator yang dipilih adalah mereka yang telah ahli mengenai pokok sengketa serta disyaratkan netral. Dia tidak selalu harus ahli hukum. Bisa saja dia menguasai bidang-bidang lainnya. Dia bisa seorang insinyur, pimpinan perusahaan (manager), ahli asuransi, ahli perbankan dan lain-lain.

Setelah arbitrator ditunjuk, selanjutnya arbitrator menetapkan terms of refrence atau aturan permainan (hukum acara) yang menjadi patokan kerja mereka. Biasanya dokumen ini memuat pokok masalah yang akan diselesaikan, kewenangan yuridiksi arbitrator dan aturan-aturan (acara) sidang arbitrase. Sudah barang tentu terms of refrence tersebut harus disepakati oleh para pihak.

Huala Adolf memandang arbitrase sebagai suatu alternatif penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga (badan arbitrase) yang ditunjuk dan disepakati para pihak (negara) secara sukarela untuk memutuskan sengketa yang bukan bersifat perdata dan putusannya bersifat final dan mengikat. Melihat kesimpulan oleh para sarjana tersebut, dapat di simpulkan bahwa arbitrasi merupakan suatu prosedur proses penyelesaian sengketa yang menunjuk pihak ketiga baik suatu badan hukum atau organisasi yang diakui, untuk memutus sengketa dan putusannya bersifat mengikat. Penyelesaian melalui arbitrase dapat ditempuh melalui beberapa cara, yaitu penyelesaian oleh seorang arbitrator secara terlembaga (institutionalized) atau kepada suatu badan arbitrase ad hoc (sementara). Badan arbitrase terlembaga adalah badan arbitrase yang sudah berdiri sebelumnya dan memiliki hukum acaranya.

Contoh badan arbitrase seperti ini adalah The Permanent Court of Arbitration (PCA) di Den Haag. Sedangkan badan arbitrase ad hoc adalah badan yang dibuat oleh para pihak untuk sementara waktu dan berakhir tugasnya setelah putusan atas suatu sengketa tertentu dikeluarkan.

Proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase memiliki beberapa unsur positif :

  1. Para pihak memiliki kebebasan dalam memilih hakimnya (arbitrator) baik secara langsung maupun secara tidak langsung, hal ini berarti para pihak memiliki kepercayaan secara penuh penyelesaian sengketanya diputus oleh pihak ketiga.
  2. Para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan hukum acara atau persyaratan bagaimana suatu putusan akan didasarkan dalam menentukan hukum acara dan hukum yang akan diterapkan pada pokok sengketa, dan lain-lain.
  3. Sifat dari putusan arbitrase pada prinsipnya adalah final dan mengikat.
  4. Persidangan arbitrase dimungkinkan untuk dilaksanakan secara rahasia apabila kedua belah pihak menginginkannya.
  5. Para pihak sendiri yang menentukan tujuan atau tugas badan arbitrase.

Disamping unsur-unsur positif, badan arbitrase internasional publik memiliki kekurangan berikut:

  1. Pada umumnya negara masih enggan memberikan komitmennya untuk menyerahkan sengketanya kepada badan-badan pengadilan internasional, termasuk badan arbitrase internasional.
  2. Proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak menjamin bahwa putusannya akan mengikat (dalam hukum internasional, suatu kesepakatan mengikat para pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan tersebut berdasarkan prinsip itikad baik). Hukum internasional tidak menjamin bahwa pihak yang kalah atau tidak puas dengan keputusan yang dikeluarkan akan melaksanakan keputusan tersebut

  • Pengadilan Internasional

Metode yang memungkinkan tercapainya penyelesaian sengketa selain cara-cara diatas adalah melalui pengadilan. Penggunaan cara ini biasanya ditempuh apabila cara-cara penyelesaian yang ada ternyata tidak berhasil.

Pengadilan dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu pengadilan permanen dan ad hoc atau pengadilan khusus. Contoh pengadilan internasional permanen adalah Mahkamah Internasiona (the International Court of Justice / ICJ).

Kedua adalah pengadilan ad hoc atau pengadilan khusus. Dibandingkan dengan pengadilan permanen, pengadilan ad hoc atau khusus ini lebih popular, terutama dalam kerangka suatu organisasi ekonomi internasional. Badan pengadilan ini berfungsi cukup penting dalam menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian ekonomi internasional.

Pengadilan-pengadilan yang telah ada saat ini, seperti Mahkamah Internasional, the InterAmerican Court of Human Right, the Court of European Communities, Dispute Settlement Body WTO, semua badan peradilan tersebut didirikan oleh perjanjian internasional. Mahkamah Internasional didirikan berdasarkan Piagam PBB, the Inter-American Court of Human Right, the Court of European Communities oleh the Treaty of Rome. Biasanya perjanjian internasional ini menentukan pula siapa saja yang berhak menyerahkan sengketanya kepada pengadilan dan sengketa-sengketa apa saja yang bisa diserahkan dan diadili oleh pengadilan.

 

(2) Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Kekerasan

Apabila negara-negara tidak mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketasengketa mereka melalui jalur diplomasi atau damai (bersahabat), maka salah satu cara yang dapat digunakan sebagai jalan keluar penyelesaian sengketa adalah melalui jalur pemaksaan atau kekerasan. Penyelesaian sengketa internasional dengan menggunakan kekerasan secara garis besar dibagi menjadi:

  1. Perang;
  2. Retorsi (retortion);
  3. Tindakan-tindakan pembalasan (repraisals)
  4. Blokade secara damai;
  5. Intervensi (intervention).
  • Perang

Keseluruhan tujuan dari perang adalah untuk menaklukan negara lawan dan untuk membebankan syarat-syarat penyelesaian sengketa di mana negara yang ditaklukan tersebut tidak memiliki alternatif lain selain mematuhinya. Cara perang untuk menyelesaikan sengketa merupakan cara yang telah diakui dan di praktikkan sejak lama. Bahkan perang telah juga dijadikan sebagai alat atau instrumen dan kebijakan luar negeri untuk memaksakan hak-hak dan pemahaman mereka mengenai aturan-aturan hukum internasional. Dalam perkembangannya kemudian, seiring dengan berkembangnya teknologi senjata pemusnah massal, masyarakat internasional menyadari besarnya bahaya dari penggunaan perang, karenanya masyarakat internasional sekarang ini tengah berupaya untuk menghilangkan cara penyelesaian ini atau sedikitnya dibatasi penggunaannya.

Hukum internasional sebenarnya telah melarang penggunaan kekerasan bersenjata dalam penyelesaian sengketa internasional. Dalam Pasal 2 ayat (3) Piagam PBB menyebutkan ‘All members shall settle their international disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security are not endangered’, Pasal tersebut menyebutkan bahwa setiap negara anggota PBB diwajibkan untuk menempuh cara-cara penyelesian sengketa secara damai.

  • Restorsi (Restortion)

Retorsi merupakan istilah untuk melakukan pembalasan oleh suatu negara terhadap tindakan-tindakan tidak pantas dari negara lain, balas dendam tersebut dilakukan dalam bentuk tindakan-tindakan sah yang tidak bersahabat, misalnya pemutusan hubungan diplomatik, pencabutan hak istimewa, penghentian bantuan ekonomi dan penarikan konsesi pajak dan tarif.

Keadaan yang memberikan penggunaan retorsi hingga kini belum dapat secara pasti ditentukan karena pelaksanaan retorsi sangat beraneka ragam. Dalam Pasal 2 paragraf 3 Piagam PBB ditetapkan bahwa anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa harus menyelesaikan sengketa mereka dengan cara damai sehingga tidak mengganggu perdamaian dan keamanan internasional dan keadilan. Penggunaan retorsi secara sah oleh negara anggota PBB terikat oleh ketentuan piagam tersebut.

  • Tindakan-Tindakan Pembalasan (Repraisals)

Reprisal adalah upaya paksa untuk memperoleh jaminan ganti rugi, akan tetapi terbatas pada penahanan orang dan benda. Pembalasan merupakan upaya yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain dengan maksud untuk menyelesaikan sengketa yang timbul oleh karena negara tersebut telah melakukan tindakan yang tidak dibenarkan. Perbedaan tindakan repraisal dan retorsi adalah bahwa pembalasan adalah mencakup tindakan yang pada umumnya dapat dikatakan sebagai tindakan ilegal, sedangkan retorsi meliputi tindakan balas dendam yang dapat dibenarkan oleh hukum.

Pembalasan dapat dilakukan dengan bentuk pemboikotan barang-barang terhadap suatu negara tertentu, suatu embargo atau suatu penyanderaan terhadap seseorang. Saat ini pada umumnya bahwa suatu pembalasan hanya dibenarkan apabila negara yang menjadi tujuan tindakan ini bersalah karena melakukan tindakan yang sifatnya merupakan pelanggaran internasional. Reprisal dapat dilakukan dengan syarat sasaran reprisal merupakan negara yang melakukan pelanggaran internasional, negara yang bersangkutan telah terlebih dahulu diminta untuk mengganti kerugian yang muncul akibat tindakannya, serta tindakan reprisal harus dilakukan dengan proporsional dan tidak berlebihan.

  • Blokade Secara Damai (Pasific Blockade)

Blokade secara damai adalah tindakan blokade yang dilakukan pada waktu damai. Tindakan ini pada umumnya ditunjukan untuk memaksa negara yang pelabuhannya diblokade untuk mengganti kerugian oleh negara yang melakukan blokade. Blokade secara damai dapat dipandang sebagai suatu prosedur kolektif yang diakui untuk memperlancar penyelesaian sengketa antara negara. Secara tegas tindakan blokade disebut dalam Pasal 42 Piagam PBB sebagai suatu tindakan yang boleh diprakasai oleh Dewan Keamanan demi untuk memelihara kedamaian dunia.

  • Intervensi (Intervention)

Internvensi merupakan cara untuk menyelesaikan sengketa internasional dengan melakukan tindakan campur tangan terhadap kemerdekaan politik negara tertentu. Hukum internasional pada prinsipnya menegaskan bahwa suatu negara dilarang untuk turut campur dalam urusan negara lain. Hal ini ditekankan dengan jelas dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (7) Piagam PBB, yang mana melarang negara anggota untuk ikut campur dalam urusan dalam negeri negara lain dalam bentuk apapun. Pengecualian terhadap hal ini diberikan kepada Dewan Keamanan PBB yang mana berhubungan dengan pelaksanaan Bab VII Piagam PBB. Suatu negara dapat melakukan tindakan intervensi dengan beberapa alasan, J.G Starke beranggapan bahwa tindakan intervensi negara atas kedaulatan negara lain belum tentu merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum. Ia berpendapat bahwa terdapat kasus-kasus tertentu dimana tindakan intervensi dapat dibenarkan menurut hukum internasional.

Tindakan tersebut adalah apabila:

  • Intervensi kolektif yang ditentukan dalam Piagam PBB;
  • Untuk melindungi hak dan kepentingan serta keselamatan warga negaranya di negara lain;
  • Jika negara yang diintervensi dianggap telah melakukan pelanggaran berat atas hukum internasional.

Suatu tindakan intervensi harus dilakukan dengan mendapatkan izin terlebih dahulu melalui Dewan Keamanan PBB. Izin ini berbentuk rekomendasi yang berisikan pertimbangan-pertimbangan terhadap keadaan yang menjadi alasan tindakan intervensi dan apakah tindakan intervensi diperlukan dalam keadaan tersebut.

 

Sumber :

http://www.edukasippkn.com/2015/10/macam-macam-jenis-cara-penyelesaian.html, pada tanggal 13 November 2016 pukul 18.30.

Huala Adolf, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional (Jakarta : Sinar Grafika, 2016).