Penyelesaian Sengketa Ketenagakerjaan Sebelum Reformasi

Selama ini kita menggunakan UU no. 12 tahun 1964 tentang PHK dan UU no. 12 tahun 1964 tentang Perselisihan. hampir 40 tahun lebih. Tentunya sulit mengakomodasi berbagai perubahan yang terjadi. Penyelesaian kasus perburuhan selama ini, cenderung berlarut-larut, karena terlalu banyaknya tahapan yang harus dilalui. Malah, berdasarkan catatan Depnakertrans, ada kasus yang memerlukan waktu penyelesaian hingga lima tahun.

UU No. 2 Tahun 2004 dilahirkan karena selain tahapannya akan lebih pendek, juga adanya batasan waktu untuk penyelesaian. Sehingga penyelesaian kasus perburuhan, mulai dari nol hingga keluar putusan kasasi dari MA, maksimal diselesaikan dalam 140 hari. “Lamanya waktu penyelesaian kasus, merupakan salah satu hambatan serius dalam penyelesaian permasalahan perburuhan selama ini. Dalam catatan Sekber Buruh, dalam setahun, kasus yang masuk ke P4P (Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat) jumlahnya mencapai 2.800. Sedangkan di tingkat P4D ada 8.000 kasus. Hal ini sangat berbeda bila kita melihat di Australia dimana hanya ada 5 sampai 10 kasus per tahunnya.

Pada era reformasi tahapan penyelesaian kasus tak lagi menggunakan mekanisme P4D dan P4P. Jika kasus tak selesai melalui perundingan Bipartit dan Tripatit, akan dibawa ke pengadilan khusus yang dinamakan PHI (Pengadilan Hubungan Industrial). Selain itu, dalam tahapan tripartit, PPHI mendorong penyelesaian kasus, dengan menambah alternatif. Cara mediasi yang selama ini dikenal, ditambah dengan cara penyelesaian melalui konsialiasi dan arbritase. Sejalan dengan perkembangan zaman, ternyata tuntutan perkembangan penyelesaian sengketa perburuhan juga memerlukan payung dalam berbagai produk per-Undang-Undangan yang dapat mengantisipasinya.

Sebelum Reformasi dalam pembaharuan perundang-undangan perburuhan dan ketenagakerjaan masalah penyelesaian sengketa buruh masih memakai undang-undang lama antara lain :

  1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 lembaran Negara No. 42 Tahun 1957 tentang penyelesaian perselisihan perburuhan.
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1964 Lembaga Negara No. 93 Tahun 1964 tentang pemutusan hubungan kerja di perusahaan swasta.

Didalam kedua produk Perundang-undangan ini memberikan jalan penyelesaian sengketa buruh lebih di titik beratkan pada musyawarah mufakat antara buruh dan majikan melalui Lembaga Bipartie, dan bila tidak terselesaikan dapat dilanjutkan ke Lembaga Tripartie, dan seterusnya dapat dilanjutkan ke Pengadilan P4D dan P4P.

Semakin kompleksnya permasalahan perburuhan, Undang-undang lama tersebut tidak dapat lagi memberikan jalan keluar dalam menyelesaikan sengketa perburuhan, sehingga di undangkanlah Undang-undang lain seperti Undang-undang Hak Azasi Manusia No. 39 Tahun 1999, Undang-undang Serikat Pekerja No.21 Tahun 2000, dan Undang-undang penyelesaian perselisihan Industrial No. 2 Tahun 2004.

Jenis-Jenis Upah [Hukum Ketenagakerjaan]

Jenis-jenis upah dalam berbagai kepustakaan Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan kerja dapat dikemukakan sebagai berikut:

a). Upah Nominal

Upah nominal adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara tunai kepada pekerja/buruh yang berhak sebagai imbalan atas pengerahan jasa-jasa atau pelayanan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja.

b). Upah Nyata (Riil Wages)

Upah nyata adalah uang nyata, yang benar-benar harus diterima seorang pekerja/buruh yang berhak. Upah nyata ini ditentukan oleh daya beli upah tersebut yang akan tergantung dari :

  1. Besar atau kecilnya jumlah uang yang diterima;
  2. Besar atau kecilnya biaya hidup yang diperlukan.

c). Upah Hidup

Upah hidup, yaitu upah yang diterima pekerja/buruh relatif cukup untuk membiayai keperluan hidupnya secara luas, yang bukan hanya kebutuhan pokoknya, melainkan juga kebutuhan sosial keluarganya, seperti pendidikan, asuransi, rekreasi, dan lain-lain.

d). Upah Minimun

Upah minimum adalah upah terendah yang akan dijadikan standar, oleh pengusaha untuk menentukan upah yang sebenarnya dari pekerja/buruh yang bekerja di perusahaannya. Upah minimum ini umumnya ditentukan oleh pemerintah (cq. gubernur dengan memerhatikan rekomendasi dari dewan pengupahan provinsi dan/atau bupati/walikota), dan setiap tahun kadang kala berubah sesuai dengan tujuan ditetapkannya upah minimum, yaitu :

  1. Untuk menonjolkan arti dan peranan pekerja/buruh sebagai subsistem dalam suatu hubungan kerja;
  2. Untuk melindungi kelompok kerja dari adanya sistem pengupahan yang sangat rendah dan secara materiil kurang memuaskan;
  3. Untuk mendorong kemungkinan diberikannya upah yang sesuai dengan nilai pekerjaan yang dilakukan;
  4. Untuk mengusahakan terjaminnya ketenangan dan kedamaian kerja dalam perusahaan;
  5. Mengusahakan adanya dorongan peningkatan dalam standar hidup secara normal.

Upah minimum terdiri atas:

  1. Upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota;
  2. Upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota.

e). Upah Wajar (Fair Wages)

Upah wajar adalah upah yang secara relatif dinilai cukup wajar oleh pengusaha dan pekerja/buruh sebagai imbalan atas jasa-jasanya pada perusahaan. Upah wajar ini sangat bervariasi dan selalu berubah-ubah antara upah minimum dan upah hidup sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Faktor-faktor tersebut adalah:

  1. Kondisi perekonomian negara;
  2. Nilai upah rata-rata di daerah tempat perusahaan itu berada;
  3. Peraturan perpajakan;
  4. Standar hidup para pekerja/buruh itu sendiri;
  5. Posisi perusahaan dilihat dari struktur perekonomian negara.

 

Hakikat dan Sifat Hukum Ketenagakerjaan

Untuk mengkaji hakikat hukum kerja, perlu dibandingkan hubungan antara pekerja/buruh dan pengusaha dengan hubungan antara penjual dan pembeli. Seorang penjual dan pembeli bebas hendak melakukan hubungan hukum, dalam arti seorang penjual tidak dapat dipaksa untuk menjual barang yang dimilikinya jika harga yang ditawarkan tidak sesuai dengan kehendaknya. Demikian juga seorang pembeli tidak dapat dipaksa untuk membeli sesuatu barang dari penjual jika barang tersebut tidak sesuai kehendaknya.

Berbeda dengan hubungan antara pekerja/buruh dan pengusaha. Secara yuridis hubungan mereka adalah bebas, seseorang tidak boleh diperbudak, diperulur maupun diperhambakan. Segala macam bentuk perbudakan, perhambaan , dan peruluran dilarang karena memang tidak sesuai dengan UUD 1945 dan Pancasila. Namun, secara sosiologis pekerja/buruh tidaklah bebas sebagai seorang yang tidak mempunyai bekal hidup. Karena bermodal tenaganya saja seorang pekerja/buruh kadangkala terpaksa menerima hubungan kerja dengan pengusaha meskipun hubungan itu memberatkan pekerja/buruh sendiri, lebih-lebih sekarang dengan banyaknya tenaga kerja yang membutuhkan pekerjaan yang tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yan tersedia.

Tenaga kerja/buruh yang menjadi kepentingan pengusaha merupakan sesuatu yang sedemikian melekatnya pada pribadi pekerja/buruh sehingga pekerja/buruh itu selalu mengikuti tenaganya ke tempat dimana dipekerjakan, dan pengusaha kadang kala seenaknya memutuskan hubungan kerja pekerja/buruh karena tenaganya sudah tidak diperlukan lagi. Oleh karena itu, pemerintah dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan, turut serta melindungi pihak yang lemah (Pekerja/Buruh) dari kekuasaan penguasa, guna menempatkannya pada kedudukan yang layak sesuai dengan harkat dan martabat manusia.

Dengan demikian, pada hakikatnya hukum kerja dengan semua peraturan perundang-undangan yang ada bertujuan untuk melaksanakan keadilan sosial dengan jalan memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh terhadap kekuasaan penguasa.

Tujuan tersebut akan tercapai apabila pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa dan memberikan sanksi yang tegas kepada pengusaha yang melanggarnya. Dengan siifatnya yang memaksa ikut campur tangannya pemerintah, membuat hukum kerja menjadi hukum publik dan hukum privat sekaligus.

Dikatakan sebagai hukum privat karena lahirnya hukum kerja adalah karena adanya hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha yang didasari adanya suatu perjanjian. Sementara itu dikatakan hukum publik karena untuk menegakkan, pemerintah harus campur tangan dengan cara mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-udangan di bidang hukum kerja.

 

 

 

Sumber:

Zaeni Asyhadie, Hukum Kerja, Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)

2 Jenis Perjanjian Kerja [Hukum Ketenagakerjaan]

 

Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan (UU No. 13 Tahun 2003) ditentukan ada beberapa jenis perjanjian kerja, yaitu sebagai berikut.

a. Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu 

Perjanjian kerja untuk waktu tertentu harus dibuat secara tertulis dan menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin, serta harsu memenuhi syarat-syarat, antara lain:

  1. Harus mempunyai jangka waktu tertentu; atau
  2. Adanya suatau pekerjaan yang selesai dalam waktu tertentu;
  3. Tidak mempunyai syarat masa percobaan.

Jika perjanjian kerja untuk waktu tertentu ini bertentangan dengan ketentuan diatas, maka perjanjian tersebut akan dianggap perjanjian kerja waktu tidak tertentu.

Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerja tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu :

  1. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
  2. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama tiga tahun;
  3. Pekerjaan yang bersifat musiman; atau
  4. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam oercobaan atau penjajakan.

Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama dua tahun dan boleh diperpanjang atau diperbarui satu kali untuk jangka waktu paling lama satu tahun.

Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, paling lama tujuh hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan.

Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu tiga puluh hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan satu kali dan paling lama dua tahun.

b. Perjanjian Kerja untuk Waktu Tidak Tertentu 

Perjanjian untuk waktu tidak tertentu di sini adalah suatu jenis perjanjian kerja yang umum dijumpai dalam suatu perusahaan, yang tidak memiliki jangka waktu berlakuknya. Dengan demikian, perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu berlaku terus, sampai:

  1. pihak pekerja/buruh memasuki usia pensiun (55 tahun);
  2. pihak pekerja/buruh diputus hubungan kerjanya karena melakukan kesalahan;
  3. pihak pekerja/buruh meninggal dunia; dan
  4. adanya putusan pengadilan yang menyatakan pekerja/buruh telah melakukan tindak pidana sehingga perjanjian kerja tidak bisa dilanjutkan.

Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu tidak akan berakhir karena meninggalnya pengusaha atau beralihnya hak atas perusahaan yang disebabkan oleh penjualan, pewarisan, atau hibah.

Dalam hal terjadinya peralihan hak atas perusahaan sebagai tersebut di atas, segala hak pekerja/buruh menjadi tanggung jawab pengusaha baru, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan yang tidak mengurangi hak-hak pekerja/buruh. Namun demikian, jika pengusaha, orang perorangan meninggal dunia, ahli waris pengusaha dapat mengakhiri perjanjian kerja setelah merundingkannya dengan pekerja/buruh.

Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu dapat dibuat secara tertulis dan lisan. Dalam hal perjanjian jenis ini dibuat secara lisan, pengsuaha wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja/buruh. Surat pengangkatan dimaksud sekurang-kurangnya memuat tentang:

  1. Nama dan alamat pekerja/buruh;
  2. Tanggal mulai bekerja;
  3. Jenis pekerjaan; dan
  4. Besarnya upah.

 

 

 

 

Sumber :

Zaeni Asyhadie, Hukum Kerja, Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)

Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota (DEPEKAB/DEPEKO)

 

Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota (Depekab/Depeko) bertugas:

a. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati/Walikota dalam rangka:

  1. Pengusulan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan/atau Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)
  2. Penerapan sistem pengupahan di tingkat Kabupaten/Kota.

b. Menyiapkan bahan dan perumusan pengembangan sistem pengupahan nasional.

 

Keanggotaan Depekab/Depeko terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha dan serikat pekerja/serikar buruh, dengan komposisi keanggotaan 2 : 1 : 1. Sedangkan komposisi keanggotaan dari Perguruan Tinggi dan Pakar jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan, dengan ketentuan keseluruhan keanggotaan Depekab/Depeko berjumlah gasal.

Susunan Keanggotaan Depekab/Depeko terdiri dari :

  1. Ketua, merangkap anggota dari unsur pemerintah.
  2. Wakil ketua, sebanyak dua orang merangkap anggota masing-masing dari unsur serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha.
  3. Sekretaris, merangkap anggota dari unsur pemerintah yang mewakili instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
  4. Anggota.

Keanggotaan Depekab/Depeko diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota atau usul Pimpinan Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab dalam bidang ketenagakerjaan, dengan 1 kali masa jabatan selama tiga tahun dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya, dan harus memenuhi syarat:

  1. Warga Negara Indonesia.
  2. Berpendidikan paling rendah lulus Diploma-3 (D-3).
  3. Memiliki pengalaman atau pengetahuan di bidang pengupahan dan pengembangan sumber daya manusia.

 

 

 

Sumber:

Zaeni Asyhadie, Hukum Kerja, Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)

Dewan Pengupahan Provinsi (DEPEPROV)

 

Dewan Pengupahan Provinsi (Depeprov) bertugas:

a. Memberikan sara-saran dan pertimbangan kepada Gubernur dalam rangka:

  1. Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)
  2. Penetapan Upah Minimun Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral (UMS)

b. Menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan nasional.

 

Keanggotaan Depeprov terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha dan serikat pekerja/serikar buruh, dengan komposisi keanggotaan 2 : 1 : 1. Sedangkan komposisi keanggotaan dari Perguruan Tinggi dan Pakar jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan, dengan keseluruhan ketentuan keanggotaan Depeprov berjumlah gasal.

Susunan Keanggotaan Depeprov terdiri dari :

  1. Ketua, merangkap anggota dari unsur pemerintah.
  2. Wakil ketua, sebanyak dua orang merangkap anggota masing-masing dari unsur serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha.
  3. Sekretaris, merangkap anggota dari unsur pemerintah yang mewakili instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
  4. Anggota.

Keanggotaan Depeprov diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atau usul Pimpinan Satuan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi yang bertanggungjawab dalam bidang ketenagakerjaan dengan 1 kali masa jabatan selama tiga tahun dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya, dan harus memenuhi syarat:

  1. Warga Negara Indonesia.
  2. Berpendidikan paling rendah Strata 1 (S1)
  3. Memiliki pengalaman atau pengetahuan di bidang pengupahan dan pengembangan sumber daya manusia.

 

 

Sumber:

Zaeni Asyhadie, Hukum Kerja, Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)

Dewan Pengupahan Nasional (DEPENAS)

Depenas bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam rangka perumusan kebijakan pengupahan dan pengembangan pengupahan nasional. Dalam melaksanakan tugas ini, Depenas dapat bekerja sama, baik dengan instansi pemerintah maupun swasta dan pihak terkait lainnya jika dipandang perlu.

Keanggotaan Depenas terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha dan serikat pekerja/serikar buruh, dengan komposisi keanggotaan 2 : 1 : 1. Sedangkan komposisi keanggotaan dari Perguruan Tinggi dan Pakar jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan, dengan keseluruhan keanggotaan Depenas berjumlah gasal.

Susunan Keanggotaan Depenas terdiri dari :

  1. Ketua, merangkap anggota dari unsur pemerintah.
  2. Wakil ketua, sebanyak dua orang merangkap anggota masing-masing dari unsur serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha.
  3. Sekretaris, merangkap anggota dari unsur pemerintah yang mewakili instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
  4. Anggota.

Keanggotaan Depenas diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atau usul Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan 1 kali masa jabatan selama tiga tahun dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya, dan harus memenuhi syarat:

  1. Warga Negara Indonesia.
  2. Berpendidikan paling rendah Strata 1 (S1)
  3. Memiliki pengalaman atau pengetahuan di bidang pengupahan dan pengembangan sumber daya manusia.

Tata kerja Depenas dapa dirinci sebagai berikut:

1. Pembahasan rumusan saran dan pertimbangan di Depenas dilakukan melalui tahapan:

  • Unsur pemerintah dan/atau unsur serikat pekerja/serikat buruh dan/atau unsur organisasi pengusaha dan/atau unsur Perguran Tinggi atau pakar menyiapkan bahan/pokok-pokok pikiran untuk dibahas dalam Depenas.
  • Pokok-pokok pikiran tersebut disampaikan kepada pemerintah dalam bentuk rekomendasi sebagai saran dan pertimbangan dalam rangka perumusan kebijakan pengupahan.

2. Depenas Bersidang sekurang-kurangnya satu kali dalam tiga bulan.

 

 

 

 

Sumber:

Zaeni Asyhadie, Hukum Kerja, Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)

Lembaga Kerja Sama Tripartit Kabupaten/Kota

Lembaga kerjasama tripartit kabupaten/kota dibentuk dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota, dengan keanggotaan terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh.

Susunan keanggotaan Lembaga Kerja Sama Tripartit Kabupaten/Kota terdiri dari:

  1. Ketua merangkap anggota, dijabat oleh bupati/walikota;
  2. tiga wakil ketua merangkap anggota, masing-masing dijabat oleh anggota yang mewakili unsur pemerintah yang berasal dari instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh;
  3. sekretaris merangkap anggota, dijabat oleh anggota yang mewakili unsur pemerintah yang berasal dari instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan; dan
  4. beberapa anggota sesuai kebutuhan. (Pasal 43 PP No. 46 Tahun 2008)

Jumlah seluruh anggota dalam susunan keanggotaan lembaga kerjasama tripartit kabupaten/kota paling banyak 21 orang yang penempatannya dilakukan dengan memperhartikan komposisi keterwakilan unsur pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh, masing-masing paling banyak tujuh orang, dengan perbandingan 1 orang dari unsur pemerintah, 1 orang dari unsur organisasi pengusaha, dan 1 orang dari unsur serikat pekerja/ serikat buruh. Dalam hal salah satu unsur atau lebih tidak dapat memenuhi kesamaan jumlah keanggotaan dengan unsur lainnya maka perbandingan keterwakilan ini tidak berlaku.

Untuk dapat diangkat dalam keanggotaan Lembaga Kerja Sama Tripartit Kabupaten/Kota, seorang anggota harus memenuhi persyaratan :

  1. Warga Negara Republik Indonesia;
  2. Sehat Jasmani dan rohani;
  3. Berpendidikan serendah-rendahnya SMA/Sederajat;
  4. Merupakan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan satuan organisasi perangkat daerah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan/atau instansi pemerintah terkait lain bagi calon anggota yang berasal dari unsur pemerintah kabupaten/kota;
  5. Anggota atau pengurus organisasi pengusaha, bagi calon anggota yang berasal dari unsur organisasi pengusah; dan
  6. Anggota atau pengurus serikat pekerja/serikat buruh, bagi calon anggota yang berasal dari unsur serikat pekerja/serikat buruh. (Pasal 50 PP No. 46 Tahun 2008)

Selain Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota di atas dapat juga dibentuk Lembaga Kerjasama Tripartit Sektoral Nasioan, LKS Tripartit Sektoral Provinsi, LKS Tripartit Sektoral Kabupaten/Kota yang tata cara pendiriannya sama dengan ketentuan Lemabaga Kerja Sama Tripartit Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota.

Keanggotaan LKS Tripartian Sektoral Nasional, LKS Tripartit Sektoral Provinsi dan LKS Tripartit Kabupaten/Kota adalah:

  • Lima Belas orang untuk LKS Tripartit Sektoral Nasional;
  • Dua Belas orang untuk LKS Tripartit Sektoral Provinsi; dan
  • Dua Belas orang untuk LKS Tripartit Sektoral Kabupaten/Kota.

 

Artikel Terkait:

 

 

Sumber :

Zaeni Asyhadie, Hukum Kerja, Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)

PP No 46 Tahun 2008

Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi

Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi dibentuk dan bertanggung jawab kepada gubernur, dengan keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh.

Susunan keanggotaan lembaga kerjasama tripartit provinsi terdiri dari:

  1. Ketua merangkap anggota, dijabat oleh gubernur;
  2. tiga wakil ketua merangkap anggota, masing-masing dijabat oleh anggota yang mewakili unsur pemerintah yang berasal dari instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh;
  3. sekretaris merangkap anggota, dijabat oleh anggota yang mewakili unsur pemerintah yang berasal dari instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan; dan
  4. beberapa anggota sesuai kebutuhan. (Pasal 25 PP No. 46 Tahun 2008)

Jumlah seluruh anggota dalam susunan keanggotaan lembaga kerjasama Tripartit Provinsi paling banyak 27 orang yang penetapannya dilakukan dengan memperhatikan komposisi keterwakilan unsur pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh, masing-masing paling banyak sembilan orang, dengan perbandingan 1 dari unsur pemeritah, 1 dari unsur organisasi pengusaha, dan 1 dari unsur serikat pekerja/serikat buruh. Dalam hal salah satu unsur atau lebih tidak dapat memenuhi kesamaan jumlah keanggotaan dengan unsur lainnya, maka perbandingan keterwakilan ini tidak berlaku.

Untuk dapat diangkat dalam keanggotaan Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi, seorang anggota harus memenuhi persyaratan :

  1. Warga Negara Republik Indonesia;
  2. Sehat Jasmani dan rohani;
  3. Berpendidikan serendah-rendahnya SMA/Sederajat;
  4. Merupakan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan satuan organisasi perangkat daerah provinsi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan/atau instansi pemerintah terkait lain bagi calon anggota yang berasal dari unsur pemerintah provinsi;
  5. Anggota atau pengurus organisasi pengusaha, bagi calon anggota yang berasal dari unsur organisasi pengusah; dan
  6. Anggota atau pengurus serikat pekerja/serikat buruh, bagi calon anggota yang berasal dari unsur serikat pekerja/serikat buruh. (Pasal 32 PP No. 46 Tahun 2008)

 

Artikel Terkait:

 

 

Sumber :

Zaeni Asyhadie, Hukum Kerja, Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)

PP No 46 Tahun 2008

Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional

Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional dibentuk dan bertanggung jawab kepada Presiden, dengan keanggotaan terdiri dari unsur Pemerintah, organisasi pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh. Tugas lembaga kerja sama tripartit nasional memberikan pertimbangan, saran dan pendapat kepada Presiden dan pihak yang terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan secara nasional.

Susunan keanggotaan Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional terdiri dari:

  1. Ketua merangkap anggota, oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan;
  2. Tiga wakil Ketua merangkap anggota, masing-masing dijabat oleh anggota yang mewakili unsur pemerintah yang berasal dari instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh;
  3. Sekretaris merangkap anggota, dijabat oleh anggota yang mewakili unsur pemerintah yang berasal dari instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan;
  4. Beberapa anggota sesuai kebutuhan.

Jumlah seluruh anggota dalam susunan keanggotaan lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional paling banyak 45 Orang yang penetapannya dilakukan dengan memerhatikan komposisi keterwakilan unsur pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh, dengan perbandingan 2 dari unsur pemerintah, 1 dari unsur organisasi pengusaha, masing-masing paling banyak 15 (lima belas) orang, dengan perbandingan 1 unsur pemerintah, 1 unsur organisasi pengusaha, dan 1 unsur serikat pekerja/serikat buruh. Dalam hal salah satu unsur atau lebih tidak dapat memenuhi kesamaan jumlah keanggotaan dengan usur lainnya maka perbandingan keterwakilan ini tidak berlaku.

Untuk dapat diangkat dalam keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional, seorang anggota harus memenuhi persyaratan:

  1. Warga Negara Republik Indonesia;
  2. Sehat Jasmani dan rohani;
  3. Berpendidikan serendah-rendahnya SMA/Sederajat;
  4. Merupakan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan/atau instansi pemerintah terkait lain bagi calon anggota yang berasal dari unsur pemerintah;
  5. Anggota atau pengurus organisasi pengusaha, bagi calon anggota yang berasal dari unsur organisasi pengusah; dan
  6. Anggota atau pengurus serikat pekerja/serikat buruh, bagi calon anggota yang berasal dari unsur serikat pekerja/serikat buruh.

Keanggotaan Lembaga Kerja sama Tripartit Nasional diangkat untuk satu kali masa jabatan selama 3 tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan selam 3 tahun. Dan keanggotaannya dapat berakhir apabila anggota yang bersangkutan:

  1. tidak memenuhi persyaratan lagi sebagaimana dikemukakan diatas;
  2. meninggal dunia;
  3. mengundurkan diri;
  4. menderita sakit yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
  5. melalaikan atau tidak melaksanakan tugasnya; dan
  6. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

 

Artikel Terkait :

 

 

Sumber :

Zaeni Asyhadie, Hukum Kerja, Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)

PP No 46 Tahun 2008