Makalah Hukum Pajak [Pajak Progresif]

BAB I

PENDAHULUAN

  • Latar Belakang

Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan terbesar negara, telah banyak memberi manfaat. Beberapa pengeluaran pemerintah menggunakan dana pajak di antaranya belanja pegawai dan pembiayaan pembangunan sarana umum seperti jalan, jembatan, rumah sakit. Pemberlakuan undang-undang tentang Desentralisasi Fiskal sejak tanggal 1 Januari 2001 memberi mandat luas kepada Pemerintah Daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menyelenggarakan fungsi birokrasinya guna menaikkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi tersebut terdiri atas Kabupaten dan Kota. Tiap daerah-daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan penyelenggaraan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan biaya kepada masyarakat berupa pajak. Berdasarkan undang-undang Dasar Negara Repulik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan undang-undang.

Pajak progresif adalah pajak yang sistem pemungutannya dengan cara menaikkan persentase kena pajak yang harus dibayar sesuai dengan kenaikan objek pajak. Dalam sistem perpajakan di Indonesia, paling tidak, terdapat 2 (dua) jenis pajak yang menerapkan sistem pajak progresif, yaitu :

  1. Pajak Penghasilan; dan
  2. Pajak Kendaraan Bermotor.

Kebijakan tarif Pajak Kendaraan Bermotor juga diarahkan untuk mengurangi tingkat kemacetan di daerah perkotaan dengan memberikan kewenangan daerah untuk menerapkan tarif pajak progresif untuk kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya. Berlakunya tarif pajak progresif atas pajak kendaraan bermotor menimbulkan dampak bagi masyarakat, baik itu dampak positif maupun dampak negatif yang timbul karenanya. Paper ini merupakan pembahasan lebih lanjut dari makalah yang membahas mengenai Pajak Kendaraan Bermotor. Dengan demikian, fokus pembahasan paper ini adalah mengenai penerapan pajak progresif terhadap Pajak Kendaraan Bermotor.

 

  • Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah  sebagai berikut:

  1. Apakah alasan diberlakukannya pajak progresif terhadap kendaraan bermotor ?
  2. Bagaimanakah klasifikasi kendaraan bermotor yang dapat dikenakan pajak progresif ?
  3. Bagaimanakan pengaruh pajak progresif kendaraan bermotor terhadap perilaku konsumtif, basis pajak, kepatuhan wajib pajak dan pendapatan daerah ?
  4. Bagaimanakah dampak positif dan dampak negatif dari penerapan pajak progresif terhadap kendaraan bermotor ?
  5. Bagaimanakah mekanisme penghitungan pajak progresif kendaraan bermotor ?

 

 

 

 

BAB II

PEMBAHASAN

  • Landasan Teori
    • Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

 

  • Obyek Pajak

Objek Pajak adalah keadaan-keadaan, peristiwa-peristiwa, atau perbuatan-perbuatan – Tatbestand – apa saja yang selayaknya dapat dikenakan pajak.

  • Subyek Pajak

Menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (“UU Pajak Penghasilan”), menetapkan   Subjek   Pajak   sebagai berikut :

  1. (i) orang pribadi atau (ii) warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
  2. badan usaha yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia;
  3. bentuk usaha tetap. Bentuk usaha tetap merupakan Subjek Pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan (bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia).
  • Pengertian Pajak Progresif

Pajak Progresif adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang naik dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, dan kenaikan persentase untuk setiap jumlah tertentu setiap kali naik.

  • Alasan Diberlakukannya Pajak Progresif Kendaraan Bermotor

Sebagai contoh yang diterapkan pada Peraturan Daerah Prov Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah DPRD Bali menyebutkan perubahan tersebut dalam upaya penerapan tarif pajak progresif yang selama ini belum diterapkan pada sepeda motor. Pajak progresif diterapkan  dengan alasan untuk menekan volume kendaraan, sehingga mengurangi kemacetan yang disebabkan padatnya kendaraan pribadi. Dengan tarif progresif tersebut, pemilik kendaraan pribadi wajib membayar pajak lebih mahal untuk setiap jumlah kepemilikan. Diterapkan pajak progresif itu bukan semata-mata pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), melainkan pada tujuan pengurangan kemacetan di Kota-kota maupun di daerah. Berdasarkan fakta di lapangan, yaitu khususnya data dari Dinas Pendapatan Daerah Bali, terdapat penurunan jumlah pembayaran pajak progresif kendaraan bermotor setiap tahunnya, total potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor yang hilang selama setahun (Juni hingga Desember 2015) dari penerapan pajak progresif sebesar 1.503 unit dengan nilai nominal Rp 2,2 miliar lebih.

Penerapan pajak progresif yang dilakukan Pemerintah Provinsi Bali didasarkan pada nama dan atau alamat yang sama dalam satu kepala keluarga dengan dibuktikan dalam satu KK, dirasakan sangat memberatkan masyarakat, sehingga menurunkan keinginan wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor secara rutin, serta membeli kendaraan bermotor. Selain itu,  kebijakan pajak progresif berdasarkan KK, dinilai tidak efektif mengurangi kemacetan. Jika dibandingkan dengan data BPS jumlah kendaraan bermotor di Bali tahun 2013, yaitu sebanyak 3.003.688 unit. dengan kendaraan roda empat atau lebih sebanyak 416.973 unit dan sepeda motor 2.586.715 unit. Sedangkan berdasarkan data tahun 2015 sebanyak 3.505.984 unit, dengan akumulasi kendaraan roda empat atau lebih sebanyak 490.697 unit, sedangkan 3.015.287 unit.

  • Klasifikasi Kendaraan Bermotor yang Dikenakan Pajak Progresif

Menurut perda no 1 tahun 2011 tentang pajak daerah kendaraan yg dikenakan pajak progresif yaitu :

 

  1. Kendaraan bermotor yg dikenakan yaitu semua kendaraan pribadi baik roda dua dan roda tiga (cc 250 keatas) dan roda

empat, dengan  nama dan alamat yang sama ( lebih dari satu  kepemilikan kendaraan bermotor pribadi dikenakan pajak progresif)

  1. Kendaraan bermotor yang bebas dari pajak progresif :
    1. Kendaraan umum.
    2. Kendaraan bermotor ambulans.
    3. Kendaraan bermotor pemadam kebakaran.
    4. Kendaraan Dinas Pemerintah/ Daerah.
    5. Kendraan TNI/POLRI.

 

  • Pengaruh Pajak Progresif Terhadap Perilaku Wajib Pajak

Pajak Progresif Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap perilaku konsumtif, basis pajak, kepatuhan wajib pajak dan pendapatan daerah masalah pajak progresif atas kendaraan bermotor roda empat khususnya di Bali. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan pendapatan daerah bersumber dari pajak kendaraan, disamping mengurangi kepadatan lalu lintas di kota seperti Denpasar dan Badung khususnya. Namun disisi lain pajak secara umum menimbulkan kerugian beban baku bagi pelaku pasar. Masalah yang diteliti adalah pengaruh perubahan pajak progresif terhadap perilaku konsumen, kepemilikan kendaraan (basis pajak), kepatuhan WP dalam membayar pajak kendaraan dan perkiraan pendapatan daerah Bali menurut persepsi wajib pajak. Tujuan penelitian menganalisis pengaruh perubahan pajak progresif terhadap perilaku konsumen, kepemilikan kendaraan (basis pajak), kepatuhan wajib pajak dan perkiraan pendapatan daerah Bali. Dalam paper mengkompulir data primer yang bersumber dari responden wajib pajak yang dikelompokan atas kepemilikan dua unit dan lebih dari dua unit kendaraan roda empat. Namun sesuai data yang diperoleh bahwa perilaku konsumtif dan keinginan kepemilikan (basis pajak) dari wajib pajak masih belum menurun. Disarankan kepada Dinas Perpajakan untuk melakukan pembenahan internal dan eksternal agar penerapan pajak progresif memperoleh hasil yang optimal.

  • Dampak Positif dan Negatif Penerapan Pajak Progresif

Pajak kendaraan bermotor ini sangat berpengaruh terhadap sumber pendapatan asli daerah, yang berguna untuk membiayai pelaksanaan tugas rutin pemerintah daerah Hasil pemungutan pajak kendaraan bermotor ini berfungsi untuk pembangunan daerah kabupaten/kota. Alasan teoritis pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah penggunaan jalan raya yang merupakan barang publik oleh masyarakat. Pengguna jalan raya menimbulkan biaya langsung dan tidak langsung

Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor memberikan dampak kemacetan lalu lintas yang hampir terjadi di setiap jalan besar, tingkat kemacetan sudah termasuk dalam kategori yang membahayakan. Akibat dari kemacetan ini bermacam-macam, baik yang dirasakan langsung oleh pengguna jalan, ataupun secara tidak langsung. Kerugian-kerugian tersebut antara lain kerugian dari sisi ekonomi, seperti biaya untuk bahan bakar meningkat, berkurangnya waktu, dari segi kesehatan dapat mengakibatkan stress, kecemasan, kelelahan, dan kerugian bagi lingkungan, karena kemacetan menimbulkan polusi udara yang berlebihan. Dengan Penerapan pajak progresif ini diharapkan mampu mengurangi angka kemacetan yang diakibatkan oleh padatnya kendaraan bermotor pribadi. Namun dalam penerapan pajak progresif memiliki Dampak yang berpengaruh terhadap  peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berlakunya tarif pajak progresif atas pajak kendaraan bermotor menimbulkan dampak bagi masyarakat, baik itu dampak positif maupun dampak negatif.

 

  1. Dampak positif

Dampak Positir berlakunya pajak progresif kendaraan bermotor ini yaitu berkurangnya jumlah kendaraan bermotor, terutama mobil. Sedangkan bagi pemerintah daerah, dengan berlakunya pajak progresif untuk kendaraan bermotor menyebabkan bertambahnya jumlah pendapatan daerah dari sektor pajak daerah yang mampu meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak tersebut. Pemungutan pajak tersebut adalah mampu membuat masyarakat berpikir kembali untuk membeli kendaraan bermotor khususnya kendaraan roda empat guna menghindari pajak yang tentu akan menambah beban masyarakat, sehingga dapat menekan jumlah kendaraan bermotor roda bermotor.

 

  1. Dampak negative

Yang terjadi dalam masyarakat yaitu masyarakat sebagai wajib pajak melakukan penyelundupan hukum untuk menghindari pembayaran pajak kendaraan bermotor yang lebih besar. Pengenaan pajak pertambahan nilai dan pajak kendaraan bermotor akan mempengaruhi daya beli konsumen untuk membeli kendaraan khususnya kendaraan roda empat. Pengenaan pajak pertambahan nilai dan pajak kendaraan bermotor tentu akan mempengaruhi harga jual kendaraan dan peningkatan beban pajak yang ditimbulkan dari pajak kendaraan bermotor dengan tarif progresif. Masyarakat akan memperhitungkan kembali untuk membeli kendaraan roda empat apabila mereka merasa meningkatnya harga karena dikenakan pajak pertambahan nilai, serta kenaikan untuk membayar pajak kendaraan bermotor dengan menggunakan tarif pajak progresif

 

  • Mekanisme Penghitungan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor

Penghitungan pajak progresif kendaraan bermotor dihitung dari jumlah kendaraan yang dimiliki oleh wajib pajak. Berikut persentase tarif pajak progresif kendaraan bermotor sesuai dengan pasal 7 Peraturah Daerah Bali No 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, yaitu :

 

 

 

NO

URUTAN

KEPEMILIKAN KENDARAAN

PERSENTASE TARIF PAJAK

1 Kendaraan Kepemilikan Pertama 1,5 %
2 Kendaraan Kepemilikan Kedua 2 %
3 Kendaraan Kepemilikan Ketiga 2,5 %
4 Kendaraan Kepemilikan Keempat 3 %
5 Kendaraan Kepemilikan Kelima, dst 3,5 %

 

Yang menjadi dasar pengenaan pajak yaitu :

  • Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) atau harga pasaran yang umum
  • Bobot yang merefleksikan secara relatif tingkat kerusakan jalan atau efek negatif atas penggunaan kendaraan bermotor yang dinyatakan didalam koefisien yang nilainya satu atau lebih

Khusus untuk kendaraan bermotor yang dipergunakan diluar jalan umum, termasuk juga alat berat serta kendaraan di air, dasar pengenaan pajaknya hanya Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB).

 

Contoh penghitungan pajak progresif motor :

Pak Iwan yang tinggal di Bali memiliki 5 motor yang tipe dan tahunnya sama. Diketahui pajak masing-masing motornya pun sama (hal ini supaya memudahkan untuk melihat kenaikan pajaknya) yaitu:

 

PKB                :  Rp. 450.000,-

SWDKLLJ      :  Rp. 50.000,-

 

Lalu berapakah pajak tiap-tiap motor Pak Iwan  ?

 

Langkah pertama yaitu mengetahui NJK atau Nilai Jual Kembali yang telah ditetapkan oleh Dispenda setempat untuk masing masing motor yang dimiliki oleh Pak Iwan  ( besarnya  dibuat sama supaya  lebih mudah dimengerti ),  caranya adalah :

 

NJK : PKB x 2/3 x 100
: 450.000 x 2/3 x 100
: 30.000.000,-

 

Jadi pajak tiap-tiap motor Pak Iwan adalah sebagai berikut :

 

Motor Pertama :

PKB                :  Rp.  30.000.000,-     x   1,5 %

:  Rp.       450.000,-     (sama dengan tahun sebelumnya)

SWDKLLJ      :  Rp.         50.000,-

TOTAL           :  Rp.       500.000,-

 

Motor Kedua  :

PKB                :  Rp.  30.000.000,-     x    2 %

:  Rp.       600.000,-     (terjadi kenaikan)

SWDKLLJ      :  Rp.         50.000,-

TOTAL           :  Rp.       650.000,-

 

Motor Ketiga  :

PKB                :  Rp.  30.000.000,-     x   2,5 %

:  Rp.       750.000,-     (terjadi kenaikan)

SWDKLLJ      :  Rp.         50.000,-

TOTAL           :  Rp.       800.000,-

 

Motor Keempat :

PKB                :  Rp.  30.000.000,-     x   3 %

:  Rp.       900.000,-     (terjadi kenaikan)

SWDKLLJ      :  Rp.         50.000,-

TOTAL           :  Rp.       950.000,-

 

Motor Kelima  :

PKB                :  Rp.  30.000.000,-     x   3,5 %

:  Rp.    1.050.000,-     (terjadi kenaikan)

SWDKLLJ      :  Rp.         50.000,-

TOTAL           :  Rp.     1.100.000,-

 

Dan seterus nya untuk motor kepemilikan selanjutnya dengan tarif pajak progresif maksimal yaitu 3,5 % ( Khusus Daerah Bali ).

Bagaimana untuk Pajak progresif mobil? penghitungannya sama saja dengan perhitungan Pajak Progresif Motor seperti contoh di atas, hanya tinggal menyesuaikan dengan besar kecilnya PKB-nya.

 

 

 

 

 

 

BAB III

KESIMPULAN

Pajak progresif diterapkan  dengan harapan untuk dapat menekan volume kendaraan, sehingga mengurangi kemacetan yang disebabkan padatnya kendaraan pribadi. Pajak Progresif kendaraan bermotor khususnya di Bali diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Dengan tarif progresif tersebut, pemilik kendaraan pribadi wajib membayar pajak lebih mahal untuk setiap jumlah kepemilikan. Diterapkan pajak progresif itu bukan semata-mata pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), melainkan pada tujuan pengurangan kemacetan di Kota-kota maupun di daerah. Penerapan pajak progresif ini juga memiliki dampak positif dan negatif, dampak positifnya yaitu sesuai dengan di atas yaitu berkurangnya jumlah kendaraan bermotor, terutama mobil. Sedangkan bagi pemerintah daerah, dengan berlakunya pajak progresif untuk kendaraan bermotor menyebabkan bertambahnya jumlah pendapatan daerah dari sektor pajak daerah yang mampu meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak tersebut. Sedangkan dampak negative nya yaitu masyarakat sebagai wajib pajak melakukan penyelundupan hukum untuk menghindari pembayaran pajak kendaraan bermotor yang lebih besar. Pengenaan pajak pertambahan nilai dan pajak kendaraan bermotor akan mempengaruhi daya beli konsumen untuk membeli kendaraan khususnya kendaraan. Pengenaan pajak kendaraan bermotor tentu akan mempengaruhi harga jual kendaraan dan peningkatan beban pajak yang ditimbulkan dari pajak kendaraan bermotor dengan tarif progresif. Masyarakat akan memperhitungkan kembali untuk membeli kendaraan bermotor apabila mereka merasa meningkatnya harga karena dikenakan pajak pertambahan nilai, serta kenaikan untuk membayar pajak kendaraan bermotor dengan menggunakan tarif pajak progresif.

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Sutedi,adrian.   2013.   Hukum  Pajak.Jakarta:Sinar Grafika

http://nichonotes.blogspot.co.id/2015/05/pajak-progresif-mobil.html

https://www.cermati.com/artikel/perhitungan-dan-cara-bayar-pajak-motor

https://blog.duitpintar.com/ketahui-cara-hitung-pajak-progresif-kendaraan-bermotor-jakarta-biar-gak-kaget-di-samsat

http://enywow.blogspot.co.id/2009/01/bjl.html

https://kreditgogo.com/artikel/Ekonomi-dan-Perbankan/Cara-Menghitung-Pajak-Progresif-Kendaraan-dan-Denda-PKB.html

https://blog.duitpintar.com/ketahui-cara-hitung-pajak-progresif-kendaraan-bermotor-jakarta-biar-gak-kaget-di-samsat

http://nichonotes.blogspot.co.id/2015/05/pajak-progresif-mobil.html