Kategori: HUKUM PEMDA

UU No. 23 tahun 2014 merupakan makanan pokok bagi praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang nantinya akan dijadikan acuan dalam bertugas di pemerintah daerah. Secara keseluruhan undang-undang tersebut memiliki kesamaan dengan UU No. 32 tahun 2004 namun ada beberapa pasal yang mengalami perubahan.

Kemudian ditambahkan, prinsip secara umum atau garis besar UU Nomor 23 tahun 2014 ini merupakan kombinasi UU Nomor 5 tahun 1974 dan UU Nomor 32 tahun 2004. Sehingga fungsi Gubernur bukan hanya sebagai kepala daerah melainkan juga sebagai kepala wilayah .

Di sisi lain, pada pasal 2 dinyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI ) dibagi atas daerah provinsi, provinsi dibagi atas daerah kabupaten dan kota, kabupaten/kota dibagi atas kecamatan dan kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau desa. Jadi, pasal ini menegaskan bahwa atasan kepala desa/lurah adalah camat, atasan camat adalah bupati/walikota, dan seterusnya. karna melaksanakan urusan pemerintahan umum. Bupati dan walikota melibatkan urusan pemerintahan umum kepada camat, otomatis camat merupakan kepala wilayah.[1]

Perubahan Undang-undang No. 32 tahun 2004 menjadi Undang-undang No.23 tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah tidak terdapat perubahan yang signifikan. Namun perubahan Undang-undang tersebut dilakukan demi tercapainya pengaturan yang sesuai dengan perubahan-perubahan yang terjadi di Indonesia sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan tersebut menjadi efektif atau tepat sasaran.

 

 

Artikel Terkait :

1. Jenis-Jenis Otonomi Daerah
2. Otonomi Daerah Menurut UU No. 5 Tahun 1974
3. Otonomi Daerah Menurut UU No. 22 Tahun 1999
4. Otonomi Daerah Menurut UU No. 32 tahun 2004
5. Otonomi Daerah menurut UU No. 12 Tahun 2008

 

Sumber :

1. Cornelis,Imelda Vieta.2016.Pengaturan dan Pembentukan Daerah Otonomi Baru di Wilayah Perbatasan dan Pedalaman dalam Perspektif Kedaulatan Bangsa.Surabaya:Aswaja Pressindo.
2. Anwar,Khairul.2015.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.KATA PENA

 

[1] Khairul Anwar,Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,Kata Pena,2015

UU No. 32 Tahun 2004 kemudian diubah untuk kedua kalinya dengan UU No. 12 tahun 2008 yang diundangkan pada tanggal 28 April 2008 ( LembaranNegara Tahun 2008 Nomor 59;Tambahan lembaran Negara Nomor 4844). Perubahan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi perkembangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk menindak lanjuti putusan mahkamah konstitusi. Perubahan tersebut juga dimaksudkan agar penyelenggaraan Pemerintah Daerah mampu melahirkan kepemimpinan daerah yang efektif dengan memperhatikan prinsip demokrasi,persamaaan,keadilan dan kepastian hukum dalam sistem Negara Kesatuanm Republik Indonesia.

Dalam rangka efisiensi dan efektifitas penyelenggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah termasuk dari jalur perorangan, maka diperlukan pengaturan untuk mengintregasikan jadwal penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dengan mengubah UU No.32 Tahun 2004. Dalam penjelasan umum UU No.12 Tahun 2008 disebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah di terapkan prinsip Demokrasi. Dalam UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur pemilihan kepala daerah dan wakil daerah dipilih secara langsung oleh rakyat yang dilakukan secara lebih terbuka dengan melibatkan partisipan masyarakat. Secara garis besar beberapa ketentuan perubahan atas UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana diatur dalam UU No.12 Tahun 2008, yaitu :

1. Mengatur tentang pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah yang kosong apabila wakil kepala daerah menggantikan kepala daerah yang meninggal dunia,berhenti, diberhentikan atau tidak melakukan kewajibannya selama enam bulan secara terus menurus.
2. Mengatur tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dari calon yang diajukan oleh partai politik maupun calon perorangan. Yang mengenai tata cara pemilihan kepala daerah yang diatur dalam pasal 59.

Terkait dengan tata cara pemilihan kepala daerah terdapat salah satu ketentuan yang dapat dicermati yakni jika calon peserta pilkada sebelumnya menduduki jabatan negeri maka harus mengundurkan diri. Dengan demikian maka seorang hendak mengikuti pilkada menurut UU No. 12 Tahun 2008 yang bersangkutan wajib mengundurkan diri dari jabatan. Dengan demikian jika seorang pejabat Negara yang mengikuti pilkada ternyata kalah maka yang bersangkutan tidak dapat kembali menduduki jabatan sebelumnya.

 

 

Artikel Terkait :

1. Jenis-Jenis Otonomi Daerah
2. Otonomi Daerah Menurut UU No. 5 Tahun 1974
3. Otonomi Daerah Menurut UU No. 22 Tahun 1999
4. Otonomi Daerah Menurut UU No. 32 tahun 2004
5. Otonomi Daerah Menurut UU No. 23 Tahun 2014

 

Sumber :

1. Cornelis,Imelda Vieta.2016.Pengaturan dan Pembentukan Daerah Otonomi Baru di Wilayah Perbatasan dan Pedalaman dalam Perspektif Kedaulatan Bangsa.Surabaya:Aswaja Pressindo.
2. Anwar,Khairul.2015.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.KATA PENA

 

Setelah dilakukan try out penyelengaraan pemerintahan daerah dengan sistem otonomi daerah secara luar sebagaimana diatur dalam UU No. 22 tahun 1999 , ternyata terjadi perkembangan sangat menggembirakan di daerah. Pembangunan daerah menjadi semakin maju karena dana pembangunan yang diperoleh Pemerintah Daerah berdasarkan UU Perimbangan Keuangan menjadi semakin besar,sehingga memungkinkan pemerintah daerah untuk berkreasi dalam pelaksanaan pembangunan. Hanya saja disamping menimbulkan efek positif pelaksanaan otonomi luas berdasarkan UU No.22 tahun 1999, ternyata juga menimbulkan dampak negatif, yakni munculnya organisasi beberapa daerah sehingga terkesan terjadi “pembangkangan” di beberapa daerah. Demikian pula dominasi peran DPRD atas Kepala Daerah yang mempunyai kewenangan memberhentikan kepala daerah dengan alasan pertanggung jawaban tahunannya tidak diterima oleh DPRD menjadikan hubungan antara kepala daerah dengan DPRD di beberapa daerah menjadi tidak harmonis.

Dengan pemberlakuan UU No.22 tahun 1999 memang terpesan kepala daerah menjadi sub ordinat DPRD, karena kepala daerah dipilih dan diangkat oleh DPRD kemudian mempertanggung jawabkan pada DPRD pula. Penyelenggaraan pemerintah daerah berjalan dengan dominasi legislatif atas eksekutif ( legislative heavy ). Hal ini menimbulkan kesan bahwa DPRD berada di atas Kepala Daerah, yang sering kali tidak berdaya menghadapi sepak terjang DPRD. Kasus – kasus pemberhentian Kepala Dearah ( gebernur atau bupati / walikota ) oleh DPRD sering terjadi di Indonesia pada era UU No.22 tahun 1999 sehingga menjadikan roda pemerintahan daerah terganggu , karena terus menerus didera konflik antara DPRD dan Kepala Daerah.

Salah satu contoh kongkrit dan popular adalah kasus pemberhentian wali kota Surabaya yang dilakukan selama dua kali pada satu masa jabatan, yakni wali kota Soenarto soemoprawiro yang diberhentikan oleh DPRD karena atasan sakit, berhasil. Namun kemudian penggantinya Bambang Dwi Hartono juga diberhentikan oleh DPRD dengan alasan pertanggung jawaban tahunannya tidak diterima meski telah diberi kesempatan untuk memperbaiki namun tetap tidak diterima. Hanya saja pemberhentian wali kota Bambang Dwi Hartono oleh DPRD kota Surabaya tidak berhasil. Justru Bambamg D.H terus melaju sebagai walikota dan bahkan terpilih kembali dalam pemilihan wali kota Surabaya secara langsung pada tahun 2005 lalu.

Revisi UU No.22 tahun 1999 dilakukan untuk mengurangi dominasi DPRD atas Kepala Daerah dengan menerbitkan UU No.32 tahun 2004 dari praktek selama UU tersebut telah melahirkan banyak persolan, salah satunya adalah penyelewengan dan korupsi keuangan daerah baik oleh DPRD maupun Kepala Daerah, miskomunikasi antara pemerintah dan pemerintah daerah serta hal ini terbukti dari banyaknya proses peradilan terhadap kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh DPRD periode 1999 – 2004. Bahwa problem yang ditimbulkan akibat pemberlakuan UU No.22 tahun 1999 sudah dirasakan sejak UU tersebut diberlakukan secara efekti tahun 2001. Oleh karena itu sejak tahun 2002 telah beredar kampanye untuk merevisi UU No.22 tahun 1999, yakni akhirnya berhasil dilakukan pada akhir masa DPRD periode 1999 – 2004 yakni di setujui DPR pada bulan September 2004. Berlarut larutnya pembahasan revisi UU No.22 tahun 1999 disebabkan oleh adanya tarik ulur kepentingan politik dari partai – partai politik yang duduk di DPR.

Penggantian UU No.22 tahun 1999 telah di dahulai dengan pergantian Undang-Undang di bidang politik, yaitu UU No.12 tahun 2003 tentang perlindungan umum; UU No. 22 tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD; dan UU No.23 tahun 2003 tentang pemilahan presiden. Setelah paket Undang-Undang politik tersebut berhasil di selesaikan, kemudian DPR membahas revisi UU No,22 tahun 1999 yang berhasil diselesaikan pada bualn September 2004, yang kemudian di unggakan menjadi  UU No,32 tahun 2004 pada tanggal 15 oktober 2004 (lembaran Negara tahun 2004 No.125, Tambahan Lembaran Negara  R.I Nomer 4437). Penerbitan UU No.32 Tahun 2004 Tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Tahun 2004 No. 126, tambahan Lembaran Negara R.I No,4438).

Penerbitan UU No.32 Tahun 2004 juga didasari peristiwa ketatanegaraan dan kehidupan politik di Indonesia yang tidak mengarah pada perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD yang oleh UU No. 22 tahun 1999 di beri kekuasaan sangat besar ternyata mabuk kekuasaan baik dalam pengelolaan keuangan yang menjadi pos DPRD maupun dalam membuat peraturan daerah, dan dalam menjalin hubungan kelembagaan dengan kepala daerah. DPRD bertindak overacting   ketika berhadapan dengan kepala Daerah terutama menyangkut laporan pertanggung jawaban (LP) setiap akhir tahun dan pada masa akhir jabatan kepala daerah. Di sisi lain maraknya tindak penyelewengan dan kurupsi oleh DPRD. Sesuatu yang sangat jarang terjadi pada masa orde Baru- sering mewarnai panggung penegakan hukum di Indonesia. Oleh karena itu adalah tepat sekali dilakukan revisi terhadap UU No. 22 tahun1999 yang isinya mereduksi kewenangan DPRD dengan tujuan untuk menciptakan harmoni hubungan antara DPRD dengan Kepala daerah dalam penyelenggaraan permerintahan daerah.

Sesuai dengan kondisi politik dan pemerintahan pada waktu itu, maka rumususan tentang kedudukan DPRD dalam UU No.32 tahun 2004 mengalami perubahan sangat mendasar dan hampir mirip kembali pada keadaan dan suasana UU No.5 tahun 1974, namum tetap memberikan kewenangan hak yang wajar kepada DPRD dalam menjalakan fungsi pemerintahan daerah.

Perumusan mengenai pemerintahan daerah sebagai mana di muat dalam UU No.32 tahun 2004 dinilai setback, karena mirip dan mengacuh pada UU No.5 tahun 1974. Dari ketentuan mengenai kedudukan DPRD UU No.32 tahun 2004 tersebut maka DPRD tidak lagi sebagai lembaga  legislatif daerah, tapi berkedudukan sebagi   lembaga atau unsur dari pemerintahan daerah. Unsur legislasi adalah legislasi daerah yang merupakan fungsi DPRD  untuk membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah. Untuk melaksanakan tugas dan wewenang kepada DPRD di berikan beberapa hak dan kewajiban, yaitu hak interplasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat.Pemberian hak-hak tersebut terkesan sebagai bonus kepada DPRD yang kewenangan dan hak-haknya telah di reduksi oleh UU No.32 tahun 2004.DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah memiliki fungsi legislatif, fungsi budgetair dan fungsi pengawasan.Pemilahan langsung sudah tentu akan demokratis jika di bandingkan dengan sistem pemilihan kepala daerah yang di lakukan oleh DPRD seperti  yang di atur UU No.22 tahun 1999.Pemilihan kepala daerah secara langsung sebagai mana di introdusir UU No.32 tahun2004 tersebut di rasakan masih belum benar-benar demokratis karena yang boleh mengajukan pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanyalah partai politik/gabungan partai politik,sementara calon peseorangan atau independen tidak di mungkinkan mengikuti pemilihan kepala daerah.

 

 

Artikel Terkait :

1. Jenis-Jenis Otonomi Daerah
2. Otonomi Daerah Menurut UU No. 5 Tahun 1974
3. Otonomi Daerah Menurut UU No. 22 Tahun 1999
4. Otonomi Daerah menurut UU No. 12 Tahun 2008
5. Otonomi Daerah Menurut UU No. 23 Tahun 2014

 

 

 

 

Sumber :

1. Cornelis,Imelda Vieta.2016.Pengaturan dan Pembentukan Daerah Otonomi Baru di Wilayah Perbatasan dan Pedalaman dalam Perspektif Kedaulatan Bangsa.Surabaya:Aswaja Pressindo.
2. Anwar,Khairul.2015.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.KATA PENA

UU No. 22 Tahun 1999 yang berlaku sejak diundangkan tanggal 7 Mei 1999 mencabut berlakunya UU No.5 Tahun 1974, terhitung mulai tanggal 7 Mei 1999. Dalam pasal 132 ayat (2) UU No.22 Tahun 1999 dinyatakan bahwa pelaksanaan undang-undang ini dilakukan secara efektif selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya undang-undang ini, atau paling lambat tanggal 7 Mei 2001. Melalui UU No.22 tahun 1999 terdapat paradigma baru dalam pelaksanaan otonomi daerah, karena undang-undang tersebut meletakkan otonomi daerah secara luas pada daerah Kabupaten dan Kota berdasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta memperhatikan provinsi dan keanekaragaman daerah.

Banyak hal baru yang diakomodasi oleh UU No.22 tahun 1999, salah satunya adalah pemisahan antara lembaga legislatif dan eksekutif di daerah dalam bentuk susun pemerintahan daerah. Sebelumnya kedua lembaga tersebut merupakan satu kesatuan yang disebut pemerintah daerah.Menyertai pemisahan kedua lembaga tersebut maka kepada DPRD diberikan tugas, hak dan wewenang yang sangat luas dan menuansa parlementarian.Misalnya, hak DPRD untuk meminta pertanggung jawaban Kepala Daerah atas suatu kasus disamping itu kepada Kepala Daerah diberi kewajiban untuk menyampaikan pertanggung jawaban kepada DPRD setiap akhir tahun anggaran. Ketentuan tersebut membuka peluang terjadinya penolakan kepada DPRD yang dapat berujung pada upaya pemberhentian terhadap Kepala Daerah justru dengan pemberian kekuasaan yang lebih besar kepada DPRD malah memicu terjadinya konflik berkepanjangan antara kepala daerah dan DPRD.

Idealnya antara dua kekuasaan pemerintah daerah, yakni kepala daerah dan DPRD berlaku pola hubungan kemitraan terutama dalam pelaksanaan fungsi legislasi dan fungsi anggaran. Sedang dalam fungsi pengawasan melalui pemberian kewenangan yang besar kepada DPRD dimaksudkan agar terjadi mekanisme check and balance yang sehat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penerapan UU No.22 tahun 1999 oleh sementara kalangan dinilai terlalu liberal dan parlementarian sehingga menimbulkan kontrofersi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia pada era reformasi. Sehubungan dengan hal tersebut kemudian muncul gagasan agar dilakukan reduksi terhadap kekuasaan DPRD agar seimbang dan tidak terjadi dominasi diantara salah satu pemegang kekuasaan terhadap kekuasaan yang lain, sehingga akan tercipta harmoni antara kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah guna menuju terciptanya kesejahteraan rakyat di daerah bersangkutan. Dalam rangka pelaksanaan asas dan prinsip desentralisasi, ketentuan pasal 4 ayat (1) UU No.22 tahun 1999 menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia dibentuk dan disusun Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, yang berwenang yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Reformasi atau perubahan yang sangat mendasar terkait sistem pemerintahan daerah menurut UU No.22 tahun 1999 selain memperkuat desentralisasi adalah, pertama, hubugnan antara lembaga legislatif (DPRD) dengan Eksekutif (Kepala Daerah) didasarkan pada prinsip check and balance.Kedua lembaga tersebut mempunyai kedudukan yang sederajat dengan kewenangan yang berbeda.Kepala Daerah dipilih oleh DPRD dan bertanggung jawab kepada DPRD.Hal ini lebih memperkuat posisi DPRD di hadapan Kepala Daerah, yang sudah barang tentu berbeda dengan sistem yang berlaku menurut UU No. 5 Tahun 1974.DPRD merupakan mitra Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah.Kepala Daerah mempertanggung jawabkan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada DPRD setiap tahun pada akhir masa jabatan.Kedua, pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai prinsip kelayakan, keseimbangan dan keadilan.Artinya porsi perolehan daerah dalam pembagian keuangan menjadi lebih besar di banding pada masa orde baru.Hal ini diatur dalam UU No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Pembagian Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah. Dengan perolehan keuangan yang lebih besar tersebut, baik dalam bentuk Dana Alokasi Umum maupun Dana Alokasi Khusus, maka Pemerintah Daerah mendapat tambahan pemasukan di samping Penghasilan Asli Daerah (PAD), sehingga lebih memungkinkan Pemerintah Daerah untuk lebih meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan bagi rakyat di daerah bersangkutan.

Hal-hal yang membedakan UU No.22 Tahun 1999 dengan undang-undang sebelumya antara lain:

1. Dalam UU No. 5 Tahun 1974 lebih mengedepankan otonomi daerah sebagai kewajiban dari pada hak, sedangkan dalam UU No.22 Tahun 1999 menekankan arti penting kewenangan daerah dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat melalui prakarsa sendiri.
2. Prinsip yang menekankan asas desentralisasi dilaksanakan bersama-sama dengan asas dekonsentrasi seperti yang selama ini diatur dalam UU No.5 Tahun 1974 tidak di pergunakan lagi, karena kepada daerah otonom diberikan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.
3. Dalam UU No.22 Tahun 1999 otonomi daerah diletakkan secara utuh pada daerah otonom yang lebih dekat dengan masyarakat, yaitu Daerah Kabupaten dan Kotamadya yang sebelumnya berkedudukan sebagai daerah Tk.II atau Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.
4. Sistem otonomi yang dianut dalam UU No. 22 Tahun 1999 adalah otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, dimana semua kewenangan pemerintah diserahkan kepada daerah secara utuh, kecuali bidang-bidang tertentu.
5. Daerah Otonom mempunyai kewenangan dan kebebasan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat setempat.
6. Daerah Kabupaten dan Kota sepenuhnya menggunakan asas desentralisasi atau otonom.
7. Wilayah Provinsi meliputi wilayah laut sepanjang 12 mil dihitung secara lurus dari pangkal pantai, sedangkan wilayah Kabupaten atau Kota yang berkenaan dengan wilayah laut sebatas 1/3 wilayah laut Provinsi.
8. Gubernur selaku kepala wilayah administrative bertanggung jawab kepada Presiden, sedangkan selaku kepala daerah bertanggung jawab kepada DPRD.
9. Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD Sesuai pedoman yang ditetapkan pemerintah, dan tidak perlu di sahkan oleh pejabat yang berwenang.
10. Daerah yang tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah dapat dihapus dan atau digabung dengan daerah lain. Suatu daerah dapat di mekarkan menjadi lebih dari satu daerah yang ditetapkan dengan undang-undang.[1]

 

 

 

Artikel Terkait :

1. Jenis-Jenis Otonomi Daerah
2. Otonomi Daerah Menurut UU No. 5 Tahun 1974
3. Otonomi Daerah Menurut UU No. 32 tahun 2004
4. Otonomi Daerah menurut UU No. 12 Tahun 2008
5. Otonomi Daerah Menurut UU No. 23 Tahun 2014

 

 

 

 

 

Sumber :

1. Cornelis,Imelda Vieta.2016.Pengaturan dan Pembentukan Daerah Otonomi Baru di Wilayah Perbatasan dan Pedalaman dalam Perspektif Kedaulatan Bangsa.Surabaya:Aswaja Pressindo.
2. Anwar,Khairul.2015.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.KATA PENA

 

 

[1] Viera Imelda Cornelis,Pengaturan dan Pembentukan Daerah Otonomi Baru di Wilayah Perbatasan dan Pedalaman dalam Perspektif Kedaulatan Bangsa,Surabaya:Aswaja Pressindo, 2016

UU No. 5 Tahun 1974 diterbitkan setelah Pemerintah Orde Baru berkuasa selama 8 tahun.

UU No. 5 Tahun 1974 bersifat limitatif karena otonomi yang diberikan kepada daerah masih setengah hati.Artinya pemerintah tidak sepenuhnya memberikan kebebasan dan kemandirian kepada daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Atau dengan kata lain kebebasan diberikan dengan kendali tetap ada pada pemerintah, kepala diberikan kepada Daerah tetapi ekornya dipegang Pemerintah agar bisa disetir sesuai kehendak Pemerintah. UU Nomor 5 Tahun 1974 mengatur penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan asas dekonsentrasi, desentralisasi, dan asas pembantuan. Sedangkan prinsip otonomi menurut UU Nomor 5 Tahun 1974, adalah otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, dan bukan lagi otonomi riil seperti yang tercantum dalam UU Pemerintahan daerah sebelumnya (UU No. 18 Tahun 1965).

Penggunaan atau penggabungan ketiga asas dalam UU Nomor 5 Tahun 1974 menjadikan esensi otonomi daerah semakin subur dan tidak jelas, sehingga menimbulkan kerancuan dalam tataran praktik di daerah. Dalam banyak hal ternyata Pemerintah lebih mengedepankan asas dekonsentrasi.Hal itu terlihat dari pengaturan kewenangan untuk menentukan Kepala Daerah ada pada Pemerintah Pusat.Pemerintah dalam hal ini Presiden mempunyai hak prerogatif untuk menentukan siapa yang hendak diangkat sebagai Kepala Daerah.Peran DPRD hanyalah menyeleksi dan memilih beberapa calon untuk diserahkan kepada Pemerintah guna ditetapkan.Dengan peran demikian maka peran DPRD tidak lebih hanya sebatas sebagai “paniti seleksi” terhadap para calon Kepala Daerah.DPRD tidak mempunyai posisi tawar untuk menetapkan siapa yang hendak dijadikan Kepala Daerah.

Mandulnya peran DPRD jika dihadapkan pada kepala Daerah terlihat dalam Penjelasan Umum 4.e (3) UU No. 5 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa walaupun DPRD adalah unsur Pemerintahan Daerah, tetapi DPRD tidak boleh mencampuri bidang eksekutif, tampa mengurangi hak-haknya sesuai dengan undang-undang ini. Bidang eksekutif adalah merupakan wewenang dan tanggung jawab sepenuhnya dari kepala Daerah.Dengan demikian pada era Orde Baru peran sebagai pengawas dan mitra kepala Daerah dalam penyusunan peraturan daerah dan anggaran daerah jelas tidak dapat dilaksanakan secara optimal sesuai prinsip-prinsip demokrasi.

Kepala daerah menjalankan dua fungsi pemerintahan,yaitu sebagaikepala daerah otonom yang memimpin penyelanggaraan dan bertanggung jawab sepenuhnya tentang jalannya pemerintahan daerah. Di samping itu kepala daerah mempunyai fungsi sebagai kepala wilayah yang menjadi tugas pemerintah pusat di daerah. Oleh karena Kepala Daerah mempunyai dua fungsi tersebut, yakni harus mengamankan juga program-program Pemerintah di daerah, maka dalam pengangkatan kepala daerah di kunsultasikan kepada Pemerintah pusat, siapa yang cocok dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Kepala Daerah.

Selanjutnya mengenai kewenangan daerah tidak disebutkan secara tegas dalam UU Nomor 5 Tahun 1974.Hanya saja disebutkan bahwa Daerah berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur rumah tangganya sendiri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.ketentuan tersebut artinya dengan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Pemerintah dapat ditarik kembali kewenangan Daerah jika dinilai “membangkang” atau tidak mensukseskan program-program atau kebijakan dari Pemerintah Pusat. Oleh karena itu prinsip otonimi yang diterapkan adalah otonomi nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab.

Mengenai pembagian daerah UU Nomor 5 Tahun 1974 menegaskan tentang Daerah Otonom dan Wilayah Administratif, dengan nama Provinsi DATI I, Kabupaten/Kota Madya DATI II, sedangkat Kecamatan dinyatakan Wilayah Administratif, dan bukan Daerah Otonom, demikian Wilayah Kota Administratif yang nyata hanya dapat dibentuk di Daerah Kabupaten. Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa :

• Provinsi adalah nama DATI I, sebagai Daerah Otonom tingkat I dan nama Wilayah Administratif tingkat I;
• Kabupaten / Kota Madya adalah nama DATI II, sebagai Daerah Otonom tingkat II dan nama Wilayah Administratif tingkat II.

Sehingga karena area daerah dan wilayah dinyatakan sama, maka penamaan yang dipergunakan adalah nama Provinsi DATI I dan Kabupaten / Kota Madya DATI II.

Pada masa pemerintahan Orde Baru juga diatur mengenai pemerintahan desa dengan UU Nomor 5 Tahun 1979.Disebutkan bahwa desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.Susunan pemerintahan desa terdiri atas Kepala Desa dan Lembaga Musyawarah Desa.Kepala Desa dipilih secara langsung, umum, bebas dan rahasia oleh penduduk desa tersebut.Sedang LMD adalah Lembaga Permusyawaratan / Permufakatan yang anggotanya terdiri atas kepala-kepala dusun, Pimpinan Lembaga Masyarakat dan Pemuka masyarakat desa bersangkutan.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada masa orde baru yang mendasarkan pada UU Nomor 5 Tahun 1974 dilaksanakan secara sentralisasi kendati dalan UU tersebut ditentukan bahwa daerah diberi otonomi yang bebas dan bertanggung jawab namun pada kenyataannya penyelenggaraan pemerintah di daerah sepenuhnya dikendalikan oleh Pemerintah Pusat.Hal ini terlihat dari tidak adanya penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Disamping itu dalam pemilihan Kepala Daerah, meski dilakukan oleh DPRD yang merupakan representasi dari rakyat, namun sering kali menafsirkan asas demokrasi, artinya DPRD tidak bebas memilih kepala daerah. Hal itu terbukti dari adanya hak prerogatif yang dimiliki oleh Presiden dalam menetapkan siapa yang akan menjadi Kepala Daerah.

Demikian pula hubungan antara Kepala Daerah dan DPRD selalu wakil rakyat, dilaksanakan secara sub ordinat dalam arti tidak adanya posisi tawar DPRD terhadap semua kebijakan yang diterbitkan oleh Kepala Daerah. Status Kepala Daerah sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah menunjukan bahwa eksistensi DPRD pada masa orde baru tidak lebih hanya sebagai “stempel” untuk melegalisasi setiap program dan kegiatan yang diajukan oleh Kepala Daerah (eksekutif). Tidak mengherankan jika banyak kalangan menilai bahwa sistem pemerintahan daerah pada masa orde baru tidak demokratis meski alat kekuasaan ditingkat daerah juga ada, tetapi institusi tersebut hanya sebagai pelengkap demokrasi belaka.

Artikel Terkait :

1. Jenis-Jenis Otonomi Daerah
2. Otonomi Daerah Menurut UU No. 22 Tahun 1999
3. Otonomi Daerah Menurut UU No. 32 tahun 2004
4. Otonomi Daerah menurut UU No. 12 Tahun 2008
5. Otonomi Daerah Menurut UU No. 23 Tahun 2014

 

Sumber :

1. Cornelis,Imelda Vieta.2016.Pengaturan dan Pembentukan Daerah Otonomi Baru di Wilayah Perbatasan dan Pedalaman dalam Perspektif Kedaulatan Bangsa.Surabaya:Aswaja Pressindo.
2. Anwar,Khairul.2015.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.KATA PENA

 

 

1. Otonomi Organik

   Otonomi organik atau rumah tangga organik Otonomi bentuk ini pada dasarnya menentukan bahwa urusan-urusan yang menyangkut kepentingan daerah diibaratkan sebagai organ-organ kehidupan yang merupakan suatu sistem yang menentukan mati hidupnya manusia, misalnya jantung, paru-paru, ginjal, dan sebagainya. Tanpa kewenangan untuk mengurus vital, akan berakibat tidak berdayanya atau matinya daerah.

2. Otonomi Formal

   Otonomi formal atau rumah tangga formal Otonomi bentuk ini adalah apa yang menjadi urusan otonomi tidak dibatasi secara positif. Satu-satunya pembatasan adalah daerah otonom yang bersangkutan tidak boleh mengatur apa yang telah diatur oleh perundangan yang lebih tinggi tingkatannya. Dengan demikian daerah otonom lebih bebas mengatur urusan rumah tangganya, sepanjang tidak memasuki area urusan pemerintah pusat. Otonom seperti ini merupakan hasil dari pemberian otonomi berdasarkan teori sisa, dimana pemerintah pusat lebih dulu menetapkan urusan-urusan yang dipandang lebih layak diurus pusat, sedangkan sisanya diserahkan kepada pemerintah daerah.

3. Otonomi Materiil

   Otonomi materiil atau rumah tangga materiil Dalam otonomi bentuk ini kewenangan daerah otonomi dibatasi secara positif yaitu dengan menyebutkan secara limitatif dan terinci atau secara tegas apa saja yang berhak diatur dan diurusnya. Dalam otonomi materiil ini ditegaskan bahwa untuk mengetahui suatu urusan menjadi rumah tangga sendiri, harus dilihat pada substansinya, artinya bahwa suatu urusan secara substansial dinilai dapat menjadi urusan pemerintah pusat, pemerintah lokal yang mengurus rumah tangga sendiri pada hakikatnya tidak akan mampu menyelenggarakan urusan tersebut, sebaliknya apabila secara substansial merupakan urusan daerah, pemerintah pusat meskipun dilakukan oleh wakil-wakilnya yang berada didaerah tidak akan mampu menyelenggarakannya.

4. Otonomi Riil

   Otonomi riil atau rumah tangga riil Otonomi bentuk ini merupakan gabungan antara otonomi formal dengan otonomi materiil. Dalam undang-undang pembentukan otonomi, kepada Pemerintah Daerah diberikan wewenang sebagai wewenang pangkal dan kemudian dapat ditambah dengan wewenang lain secara bertahap, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tingi tingkatannya. Otonomi riil pada prinsipnya menentukan bahwa pengalihan atau penyerahan wewenang urusan tersebut didasarkan kepada kebutuhan daerah yang menyelenggarakannya.

5. Otonomi Nyata

   Otonomi nyata, bertanggung jawab, dan dinamis Nyata artinya pemberian urusan pemerintahan dibidang tertentu kepada pemerintah daerah memang harus disesuaikan dengan faktor-faktor tertentu yang hidup dan berkembang secara obyektif didaerah. Hal tersebut harus senantiasa disesuaikan dalam arti diperhitungkan secara cermat dan bijaksana dan tindakan-tindakan, sehingga diperoleh suatu jaminan bahwa daerah itu secara nyata mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam praktek bahwa isi otonomi antara daerah yang satu dengan daerah lainnya tidaklah sama, baik mengenai jumlah maupun jenisnya.[1]

 

Artikel Terkait :

1. Otonomi Daerah Menurut UU No. 5 Tahun 1974
2. Otonomi Daerah Menurut UU No. 22 Tahun 1999
3. Otonomi Daerah Menurut UU No. 32 tahun 2004
4. Otonomi Daerah menurut UU No. 12 Tahun 2008
5. Otonomi Daerah Menurut UU No. 23 Tahun 2014

 

 

 

[1] Rianto, Otonomi Daerah, diakses dari http://riantovansky.blogspot.co.id/2012/11/makalah-otonomi-daerah.html, pada tanggal 30 November 2016 pukul 16.00 Wita