Category: HUKUM PEMDA

Otonomi Daerah Menurut UU No. 23 Tahun 2014

UU No. 23 tahun 2014 merupakan makanan pokok bagi praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang nantinya akan dijadikan acuan dalam bertugas di pemerintah daerah. Secara keseluruhan undang-undang tersebut memiliki kesamaan dengan UU No. 32 tahun 2004 namun ada beberapa pasal yang mengalami…Read More »

Otonomi Daerah menurut UU No. 12 Tahun 2008

UU No. 32 Tahun 2004 kemudian diubah untuk kedua kalinya dengan UU No. 12 tahun 2008 yang diundangkan pada tanggal 28 April 2008 ( LembaranNegara Tahun 2008 Nomor 59;Tambahan lembaran Negara Nomor 4844). Perubahan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi perkembangan dalam penyelenggaraan pemerintahan…Read More »

Otonomi Daerah Menurut UU No. 32 tahun 2004

Setelah dilakukan try out penyelengaraan pemerintahan daerah dengan sistem otonomi daerah secara luar sebagaimana diatur dalam UU No. 22 tahun 1999 , ternyata terjadi perkembangan sangat menggembirakan di daerah. Pembangunan daerah menjadi semakin maju karena dana pembangunan yang diperoleh Pemerintah Daerah berdasarkan…Read More »

Otonomi Daerah Menurut UU No. 5 Tahun 1974

UU No. 5 Tahun 1974 diterbitkan setelah Pemerintah Orde Baru berkuasa selama 8 tahun. UU No. 5 Tahun 1974 bersifat limitatif karena otonomi yang diberikan kepada daerah masih setengah hati.Artinya pemerintah tidak sepenuhnya memberikan kebebasan dan kemandirian kepada daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan…Read More »

Jenis-Jenis Otonomi Daerah

  Otonomi Organik Otonomi organik atau rumah tangga organik Otonomi bentuk ini pada dasarnya menentukan bahwa urusan-urusan yang menyangkut kepentingan daerah diibaratkan sebagai organ-organ kehidupan yang merupakan suatu sistem yang menentukan mati hidupnya manusia, misalnya jantung, paru-paru, ginjal, dan sebagainya. Tanpa kewenangan…Read More »