UU No. 23 tahun 2014 merupakan makanan pokok bagi praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang nantinya akan dijadikan acuan dalam bertugas di pemerintah daerah. Secara keseluruhan undang-undang tersebut memiliki kesamaan dengan UU No. 32 tahun 2004 namun ada beberapa pasal yang mengalami…Read More »
UU No. 32 Tahun 2004 kemudian diubah untuk kedua kalinya dengan UU No. 12 tahun 2008 yang diundangkan pada tanggal 28 April 2008 ( LembaranNegara Tahun 2008 Nomor 59;Tambahan lembaran Negara Nomor 4844). Perubahan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi perkembangan dalam penyelenggaraan pemerintahan…Read More »
Setelah dilakukan try out penyelengaraan pemerintahan daerah dengan sistem otonomi daerah secara luar sebagaimana diatur dalam UU No. 22 tahun 1999 , ternyata terjadi perkembangan sangat menggembirakan di daerah. Pembangunan daerah menjadi semakin maju karena dana pembangunan yang diperoleh Pemerintah Daerah berdasarkan…Read More »
UU No. 22 Tahun 1999 yang berlaku sejak diundangkan tanggal 7 Mei 1999 mencabut berlakunya UU No.5 Tahun 1974, terhitung mulai tanggal 7 Mei 1999. Dalam pasal 132 ayat (2) UU No.22 Tahun 1999 dinyatakan bahwa pelaksanaan undang-undang ini dilakukan secara efektif…Read More »
UU No. 5 Tahun 1974 diterbitkan setelah Pemerintah Orde Baru berkuasa selama 8 tahun. UU No. 5 Tahun 1974 bersifat limitatif karena otonomi yang diberikan kepada daerah masih setengah hati.Artinya pemerintah tidak sepenuhnya memberikan kebebasan dan kemandirian kepada daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan…Read More »
Otonomi Organik Otonomi organik atau rumah tangga organik Otonomi bentuk ini pada dasarnya menentukan bahwa urusan-urusan yang menyangkut kepentingan daerah diibaratkan sebagai organ-organ kehidupan yang merupakan suatu sistem yang menentukan mati hidupnya manusia, misalnya jantung, paru-paru, ginjal, dan sebagainya. Tanpa kewenangan…Read More »