Langkah dalam Melakukan Penelitian Kepustakaan (Soerjono Soekanto)

Dalam melakukan penelitian normatif atau penelitian kepustakaan, Soejono Soekanto dan Sri Mamudji dalam bukunya “Penelitian Hukum Normatif” menyebutkan bahwa agar penelitian kepustakaan dilakukan secara teratur dan sistematis, maka seseorang perlu mengikuti langkah-langkah tertentu. Langkah-langkah tersebut pada umumnya, adalah sebagai berikut:

1. Langkah Pertama

Peneliti perlu mempelajari ketentuan atau peraturan yang dipergunakan oleh perpustakaan dimana penelitian dilakukan. Dengan mengetahui peraturan tersebut, maka peneliti akan dapat terhidar dari hal-hal yang tidak dinginkan misalnya :

  • Meminjam bahan pustakan yang lebih dari jumlah yang boleh dipinjam
  • Dikenakan denda oleh karena meminjam bahan pustaka melewati waktu yang ditentukan
  • Datang ke perpustakaan justru pada waktu perpustakaan sudah tutup, dan seterusnya.

2. Langkah Kedua

Peneliti harus mengetahui sistem pelayanan perpustakaan tersebut. Sistem pelayanan perpustakaan dapat dibedakan paling sediikit dua jenis pelayanan yakni:

  • Sistem Terbuka :  Perpustakaan yang menganut sistem ini tidak melarang para pemakainya untuk mencari senidiri bahan pustaka yang diinginkan atau diperlukan di tempat koleksi disimpan.
  • Sistem Pelayanan Tertutup : Dengan sistem ini, maka para pemakai perpustakaan tidak dapat mencari sendiri bahan pustaka yang dibutuhkan, oleh karena ruang koleksi tertutup bagi orang yang selain petugas perpustakaan. Bahan pustaka yang dikehendaki dapat diperoleh melalui bantuan petugas yang akan mengambilkan bahan pustaka tersebut dari ruang koleksi bahan pustaka.

3. Langkah Ketiga

Penelitian perlu juga mengetahui bentuk dan jenis bahan pustaka yang dimiliki perpustakaan yang bersangkutan. Perpustakaan yang sudah cukup maju dan berkembang, bentuk koleksinya biasanya cukup lengkap. Bukan hanya buku dan majalah saja yang menjadi bagian koleksinya, akan tetapi juga bahan-bahan pandang-dengar.

Jenis bahan pustaka biasanya ditentukan oleh jenis perpustakaannya. Pada perpustakaan perguruan tinggi jenis koleksi disesuaikan dengan program pendidikan, penelitian/ pengembangan ilmu pengetahuan maupun pengabdian masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi). Jenis koleksi pada perpustakaan khusus disesuaikan dengan kekhususan perpustakaan tersebut, misalnya dalam perpustakaan hukum. Lain pula jenis koleksi pada perpustakaan umum, yang koleksinya beraneka ragam.

4. Langkah Keempat

Penelitian harus pula memeriksa apakah bahan pustaka yang diperlukan atau diinginkan ada dalam koleksi perpustakaan yang bersangkutan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mempergunakan suatu alat penelusuran yang disebut katalog, yang penjelasanya adalah, sebagai berikut:

a. Fungsi Katalog

Katalog merupakan suatu daftara yang memberikan informasi mengenai koleksi bahan pustaka yang dimiliki oleh suatu perpustkaan. DIsamping itu, maka katalog juga menafsirkan koleksi perpustakaan tersebut. Dari katalog tersebut akan dapat diketahui apakah perpustakaan memiliki buku-buku dari penulis/pengarang tertentu, judul-judul buku yang ada dalam perpustakaan tersebut, atau menunjukkan ada tidaknya buku-buku mengenai subjek tertentu. Disamping itu katalog memberikan petunjuk apakah suatu buku terdiri lebih dari satu jilid, dan juga apakah suatu buku dilengkapi dengan daftar pustaka, peta, ilustrasi, indeks, dan lain sebagainya.

b. Bentuk-Bentuk Katalog

Bentuk-Bentuk Katalog yang pokok adalah sebagai berikut:

  • Katalog buku yang merupakan katalog yang dicetak dalam bentuk buku
  • Katalog berkas yang merupakan lembaran-lembaran lepas yang disatukan atau dijilid dalam satu sampul
  • Katalog kartu yang merupakan bentuk yang paling umum yang dapat dijumpai hampir di setiap perpustakaan. Katalog kartu disimpan di laci-laci atau lemari katalog dan mempunyai ukuran standar yaitu 7,5 cm x 12,5 cm.

5. Langkah Kelima

Peneliti harus mencari informasi yang diperlukan melalui katalog. Hal itu pada umumnya dapat dilakukan melalui tiga cara, yakni:

  1. Mempergunakan kartu pengarang atau penulis. Cara ini dilakukan apabila penelitian telah mengatahui dengan pasti nama pengarang atau penulis dari bahan pustaka yang dicarinya.
  2. Mempergunakan kartu judul. Hal ini dapat dilakukan apabila peneliti tidak mengetahui secara pasti nama pengarang atau penulis, namun dia mengatahui judul yang dicarinya itu.
  3. Mempergunakan kartu subjek. Yang dimaksud dengan subjek adalah pokok bahasan atau bidang ilmu yang menjadi isi dari suatu bahan.
  4. Dari kartu subjek tersebut peneliti tidak perlu mengetahui nama pengarang ataupun judul suatu bahan pustaka, akan tetapi dapat secara langsung mencari pokok bahasan dari penelitiannya. Kartu subjek sangat membantu peneliti dalam mencari data, oleh karena sekali dia menemukan kartu dari subjek yang dicarinya, maka akan diperoleh sekumpulan bahasan mengenai pokok bahasan yang diteliti.

6. Langkah Keenam

Langkah yang keenam, berkaitan dengan pembuatan catatan-catatan. Setelah bahan yang diperlukan diperoleh, tentunya seorang peneliti perlu membuat catatan-catatan mengenai hal-hal yang dianggapnya penting dan berguna bagi penelitian yang sedang dilakukannya. Sebaiknya catatan dibuat pada kartu-kartu dengan ukuran tertentu dan dengan cara yang tertentu pula, halmana akan memudahkan peneliti untuk menelusuri kembali data yang telah diperolehnya pada waktu dia mengolah data dan menulis laporan penelitian.

Lazimnya dikenal 2 macam kartu yang perlu dipersiapkan untuk mencatat data, yakni:

  1. Kartu kutipan, yang dipergunakan untuk mencatat atau mengutip data beserta sumber dari mana data tersebut diperoleh (nama pengarang/penulis, judul buku atau artikel, impresum, halaman dan lain sebagainya).
  2. Kartu bibliografi dipergunakan untuk mencatat sumber bacaan yang dipergunakan. Kartu ini sangat penting dan berguna pada waktu peneliti menyusun daftar kepustakaan sebagai bagian penutup dari laporan penelitian yang ditulis atau disusunnya.

 

Makalah Politik Hukum Tindak Pidana Ringan Dalam KUHP

BAB I

PENDAHULUAN

  • Latar Belakang

Setiap masyarakat yang teratur, yang menentukan pola-pola hubungan yang bersifat tetap antara para anggotanya, adalah masyarakat yang mempunyai tujuan yang jelas. Politik adalah bidang yang berhubungan dengan tujuan masyarakat tersebut.[1] Struktur politik menaruh perhatian pada pengorganisasian kegiatan kolektif untuk mencapai tujuan-tujuan bersama tersebut. Oleh karena itu, politik juga aktivitas memilih tujuan sosial tertentu. Dalam hukum persoalan yang dihadapi juga adalah persoalan tentang keharusan untuk menentukan pilihan mengenai tujuan maupun cara-cara yang hendak dipakai untuk mencapainya.

Harus disadari kembali, bahwa hukum sebagai gejala sosial, bukanlah suatu otonom sepenuhnya, melainkan mempunyai kaitan dengan sektor-sektor kehidupan lain dalam masyarakat. Salah satu segi dari keadaan ini, hukum harus senantiasa melakukan penyesuaian terhadap tujuan-tujuan yang ingin dicapai masyarakatnya. Dengan demikian, hukum mempunyai dinamika. Politik hukum merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya dinamika yang demikian itu, karena ia diarahkan pada ius constituendum, hukum yang dicita-citakan.

Oleh karena itu, politik hukum adalah suatu bidang studi hukum, yang kegiatannya memilih atau menentukan hukum mana yang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai oleh masyarakat. [2]

Istilah politik hukum, secara etimologis berasal dari istilah Belanda Rechtspolitiek. Istilah ini merupakan bentukan dari kata rechts dan politiek. Dalam bahasa Indonesia rechts berarti hukum, dan politiek mengandung arti beleid atau kebijakan. Berdasarkan penjelasan tersebut politik hukum secara singkat diartikan sebagai kebijakan hukum. Kebijakan berarti rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Politik hukum secara umum dapat dirumuskan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak dalam bidang hukum. Politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Kebijakan ini dapat berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum, atau penegakan hukum itu sendiri.[3]

Politik Hukum dalam arti kebijakan hukum berarti memilih cita-cita tentang hukum tertentu dan berupaya dengan segala daya yang ada untuk mencapai cita-cita tentang hukum tertentu itu. Dapat pula dikatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan tentang arah perkembangan hukum. [4]

Dalam suatu negara, politik hukum dalam arti kebijakan hukum ditentukan oleh badan-badan yang berwenang menentukan arah pembangunan dalam negara, yang mencakup juga arah pembangunan hukum. Dengan demikian, politik hukum dapat juga dikatakan sebagai kebijakan negara, melalui badan-badan yang berwenang, tentang arah perkembangan hukum. [5]

Berkaitan dengan politik hukum di Indonesia, telah berlaku hukum pidana yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). pada tanggal 26 Februari 1946, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Undang-undang inilah yang dijadikan dasar hukum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diberlakukan secara nasional tidak berarti bahwa upaya untuk membuat sistem hukum pidana yang baru terhenti. Upaya melakukan pembaruan hukum pidana terus berjalan semenjak tahun 1958 dengan berdirinya Lembaga Pembinaan Hukum Nasional sebagai upaya untuk membentuk KUHP Nasional yang baru. Seminar Hukum Nasional I yang diadakan pada tahun 1963 telah menghasilkan berbagai resolusi yang antara lain adanya desakan untuk menyelesaikan KUHP Nasional dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.[6]

Mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perlu dijelaskan mengenai sistem hukuman yang dicantumkan dalam Pasal 10 menyatakan bahwa hukuman yang dapat dikenakan kepada seseorang pelaku tindak pidana sebagai berikut.

  1. Hukuman Pokok (Hoofd Straffen)
    • Hukuman mati
    • Hukuman penjara
    • Hukuman kurungan
    • Hukuman denda.
  2. Hukuman Tambahan (Bijkomende straffen)
    • Pencabutan beberapa hak tertentu
    • Perampasan barang-barang tertentu
    • Pengumuman putusan hakim[7]

Dalam pokok bahasan makalah ini akan membahas mengenai peraturan pidana terhadap tindak pidana ringan yang diatur dalam Kitab undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) termasuk sistem hukuman yang diterapkan dalam tindak pidana ringan.

Tindak Pidana Ringan yang selanjutnya disingkat Tipiring adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali pelanggaran lalu lintas.[8]

Mengenai perkara-perkara tindak pidana ringan yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seperti halnya pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), penggelapan ringan (Pasal 373 KUHP), penipuan ringan (Pasal 379 KUHP), penipuan ringan oleh penjual (Pasal 384 KUHP), perusakan ringan (Pasal 407 ayat 1 KUHP) dan penadahan ringan (Pasal 482 KUHP) yang seringkali tidak diterapkan oleh aparat penegak hukum sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan bagi korban tindak pidana tersebut.[9] Disamping itu penerapan pasal-pasal yang dilaksanakan dalam KUHP masih menggunakan nilai mata uang yang tercantum saat diberlakukannya KUHP pada Tahun 1946.

Dalam makalah ini akan mengkaji tentang hakikat Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditinjau dari pelaksanaan hukum positif (ius constitutum) yang selama ini berlaku dengan menganalisa perkembangan masyarakat saat ini serta mengkaji ius constituendum yang diharapkan oleh masyarakat dan dapat mengikuti dinamika perkembangan masyarakat serta kebutuhan hukum masyarakat.

 

  • Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka untuk melakukan kajian perlu dirumuskan dalam beberapa rumusan masalah, yaitu:

  1. Bagaiamanakah pengaturan hukum positif mengenai Tindak Pidana Ringan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)?
  2. Bagaimanakah Politik Hukum Tindak Pidana Ringan dalam KUHP sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat?

 

  • Tujuan Penelitian

Setiap Usaha yang dilakukan seseorang sudah tentu mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Begitu pula dalam penulisan makalah ini, penulis mempunyai tujuan yang hendak dicapai, yaitu:

  • Tujuan Umum
  1. Untuk melatih diri dalam usaha menyatakan pemikiran ilmiah secara tertulis.
  2. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
  3. Usaha perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
  4. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa ke dalam kehidupan masyarakat.
    • Tujuan Khusus
  5. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum positif tindak pidana ringan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
  6. Untuk mengetahui Politik Hukum terhadap tindak pidana ringan dalam KUHP yang sesuai dengan dinamikan perkembangan masyarakat.

 

 

  • Manfaat Penelitian

  • Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan mengenai tindak pidana ringan.

 

  • Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada aparat penegak hukum khusus mengenai penyelesaian terhadap perkara-perkara tindak pidana ringan yang diatur dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hal tersebut diharapkan agar tetap mengacu kepada Peraturan Mahkamah Agung dan dengan terlebih dahulu mengedepankan pendekatan terhadap tindak pidana ringan.

 

 

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengaturan Tindak Pidana Ringan Dalam KUHP

Dalam peraturan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) termuat dalam Pasal 1 angka 1 mengenai pengertian Tipiring yang berbunyi “Tindak Pidana Ringan yang selanjutnya disingkat Tipiring adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali pelanggaran lalu lintas.”[10]

Apabila mengacu pada KUHAP, yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini.[11]

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, dapat di analisa bahwa untuk menentukan suatu perkara termasuk Tindak Pidana Ringan (Tipiring) atau bukan, dilihat dari ancaman hukuman yang diatur dalam bunyi pasal.

Yang termasuk tindak pidana ringan antara lain:

  1. Mengganggu ketertiban umum (Pasal 172 KUHP).
  2. Mengganggu rapat umum (Pasal 174 KUHP).
  3. Membuat gaduh pertemua Agama (Pasal 176 KUHP).
  4. Merintangi jalan (Pasal 178 KUHP).
  5. Mengganggu jalannya sidang pengadilan Negeri (Pasal 217 KUHP).
  6. Merusak surat maklumat (Pasal 219 KUHP).
  7. Kealpaan menghilangkan atau menyembunyikan barang sitaan (Pasal 231 KUHP).
  8. Penganiayaan Binatang (Pasal 302 KUHP).
  9. Penghinaan Ringan (Pasal 315 KUHP).
  10. Penghinaan dengan tulisan (Pasal 321 KUHP).
  11. Karena Kelalaiannya / kesalahannya orang menjadi tertahan (Pasal 334 KUHP).
  12. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP).
  13. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP).
  14. Penipuan Ringan (Pasal 379 KUHP).
  15. Pengerusakan Ringan (Pasal 497 KUHP).
  16. Penadahan Ringan (Pasal 482 KUHP).
  17. Penggelapan Ringan (Pasal 373 KUHP).[12]

Sebagai contoh dicantumkan Pasal 364 KUHP tentang Pencurian Ringan, yang berbunyi:

“Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 nomor 4, begitu juga apa yang diterangkan dalam 363 nomor 5, asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya maka jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai pencurian ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-”[13]

Apabila dikaitkan dengan nilai rupiah saat ini, pasal ini sudah sangat tidak sesuai untuk diterapkan. Pasal 364 mengenai pencurian ringan ini, jika dinilai barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, yang berarti pasal ini adalah pasal tidur, menunggu adanya undang-undang yang mengubahnya menjadi sesuai dengan nilai rupiah sekarang, misalnya dinaikan 10.000 kali, jadi menjadi dua juta lima ratus ribu rupiah. [14]

Menyikapi perkembangan tersebut, Dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, telah termuat tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan yang diatur dalam pasal 1 PERMA No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, yang berbunyi:

“Kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP dibaca menjadi Rp. 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)” [15]

Apabila dikaitkan dengan Ilmu Politik Hukum, maka dikeluarkannya PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP adalah termasuk dalam objek kajian politik hukum yang mana telah mengkaji perkembangan dinamika masyarakat termasuk nilai mata uang dari tahun ke tahun yang mengalami inflasi.

Namun untuk hukuman yang diterapkan masih menerapkan hukuman penjara yang mana dikaitkan dengan pernyataan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan, saat ini lembaga pemasyarakatan sudah melebihi kapasitas. Pidana di luar tahanan akan mencegah penumpukan narapidana di sel.[16] Selain itu apabila ditinjau dari efek jera yang dihasilkan, pemberlakuan penjara dan denda pada tindak pidana ringan hanya sedikit berpengaruh efek jera terhadap pelaku tindak pidana ringan, hal ini dapat dibuktikan dari beberapa kasus yang telah ditangani penegak hukum dengan pelaku yang sama.

 

2.2 Politik Hukum Tindak Pidana Ringan Dalam KUHP Sesuai Dinamika Perkembangan Masyarakat

         Pengaturan mengenai Tindak Pidana Ringan dalam KUHP sebagai hukum materiil masih tetap berlaku dengan batasan-batasan penyesuaian nilai kerugian serta nilai denda yang telah disesuaikan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP ini memang merupakan produk politik hukum yang meninjau dinamika perkembangan masyarakat sejak dikeluarkannya KUHP sampai saat ini. Namun PERMA No. 2 Tahun 2012 hanya mengatur mengenai penyesuaian batasan nilai kerugian dan denda tindak pidana ringan dalam KUHP tanpa adanya penyesuaian terhadap hukumannya. Penyesuaian terhadap hukuman dimaksud adalah masih diterapkannya hukuman penjara dalam tindak pidana ringan, disamping itu dalam prakteknya hakim lebih sering memutus dengan hukuman denda yang terlalu ringan sehingga tidak maksimal menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana.

Sejalan dengan pernyataan Menkumham Patrialis Akbar yg menyebutkan bahwa penjara bukan satu-satunya cara untuk membuat jera pelaku kejahatan apalagi itu pelaku kejahatan tindak pidana ringan (Tipiring).[17] Disamping itu Pakar Hukum Pidana Universitas Parahyangan Agustinus Pohan mengatakan, pelaku tipiring lebih baik diberikan sanksi pidana kerja sosial ketimbang di masukkan ke sel. “Ini dapat mengembalikan tujuan pembinaan dari penerapan hukuman pidana bagi seseorang,”[18]

Maka dari itu perlu diadakannya pembaharuan hukuman yang lebih objektif menimbulkan efek jera serta mencapai tujuan hukum, misalnya pemberlakuan hukuman kerja sosial dipandang perlu dimasukkan dalam draft Revisi UU KUHP khusus untuk pidana ringan.

 

 

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

            Tindak Pidana Ringan yang selanjutnya disingkat Tipiring adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali pelanggaran lalu lintas. (Pasal 1 angka 1 PERKABAHARKAM No. 6 Tahun 2011 tentang Penanganan Tindak Pidana Ringan)

Penentuan Tindak Pidana Ringan dalam KUHP ditentukan dari ancaman hukuman yang diatur dalam pasal. Untuk penyesuaian batasan Tipiring dan jumlah denda telah dikeluarkan PERMA No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Namun penyesuaian hukuam yang diterapkan masih menerapkan hukuman penjara dan denda yang mana belum mengikuti dinamikan perkembangan masyarakat.

Dalam penyesuaian hukuman tindak pidana ringan yang lebih objektif perlu diadakan pembaharuan mengenai hukuman yang diterapkan agar lebih menimbulkan efek jera terhadap pelaku tindak pidana ringan, misalnya pemberlakuan hukuman kerja sosial perlu dimasukan dalam Revisi UU KUHP.

 

3.2 Saran

Dari uraian makalah di atas, penulis dapat memberikan saran mengenai Tindak Pidana Ringan sebagai ius constitutum atau hukum positif yang berlaku di Indonesia masih perlu di revisi menyesuaikan dengan dinamika dan perkembangan masyarakat menuju ius constituendum atau hukum yang dicita-citakan dan memenuhi kebutuhan hukum masyarakat baik yang bersifat hukum materiil maupun hukum formil.

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Riduan Syahrani, 2013, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Kartono, 2011, Politik Hukum Judical Review di Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.11.

Donald Albert dan Frans Maramis, 2014, Pengantar Ilmu Hukum, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Wikipedia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab_Undang-Undang_Hukum_Pidana pada tanggal 11 Mei 2018, Pukul 17.45

  1. Abdoel Djamil, 2014, Pengantar Hukum Indonesia, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Peraturan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penanganan Tindak Pidana Ringan.

Kadek Rudi Sagita, Model Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Di Polresta Yogjakarta, Jurnal Hukum Universitas Atma Jaya Yogjakarta, 2016.

  1. Karjadi dan R. Soesilo, 1986, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi Dan Komentar, PT. Karya Nusantara, Bandung.

Budi Gunawan, 2014, Modul Tipiring Pendidikan Pembentukan Brigadir Tugas Umum Polri, Jakarta.

  1. Soesilo, 1995, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya. Bogor.

Andi Hamzah, 2015, Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

MetroTVNews, Pemerintah Ingin Pelaku Pidana Ringan Dihukum Sosial, Diakses Dari http://news.metronews.com/politik/VNx765JK-Pemerintah-ingin-pidana-ringan-dihukum-sosial pada tanggal 13 Mei 2018 Pukul 16.20.

 

 

[1] Riduan Syahrani, 2013, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung,         Hlm. 223

[2] Ibid., hlm. 224

[3] Kartono, 2011, Politik Hukum Judicial Review di Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11, Hlm. 17

[4] Donald Albert dan Frans Maramis, 2014, Pengantar Ilmu Hukum, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 200

[5] Ibid., hlm. 201

[6]Wikipedia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab_Undang-undang_Hukum_Pidana pada tanggal 11 Mei 2018, Pukul 17.45

[7] R. Abdoel Djamali, 2014, Pengantar Hukum Indonesia, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta,        Hlm. 186

[8] Peraturan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penanganan Tindak Pidana Ringan, Pasal 1 angka 1

[9] Kadek Rudi Sagita, Model Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Di Polresta Yogyakarta, Jurnal Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016

[10] Peraturan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia      Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penanganan Tindak Pidana Ringan, Pasal 1 angka 1

[11] M. Karjadi dan R. Soesilo, 1986, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar, PT. Karya Nusantara, Bandung, Hlm. 181

[12] Budi Gunawan, 2014, Modul Tipiring Pendidikan Pembentukan Brigadir Tugas Umum Polri, Jakarta, Hlm. 24

[13] R. Soesilo, 1995, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya, Hlm. 252

[14] Andi Hamzah, 2015, Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 96

[15] Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, Pasal 1

[16] MetroTVNews, Pemerintah Ingin Pelaku Pidana Ringan Dihukum Sosial, diakses dari http://news.metrotvnews.com/politik/VNx765JK-pemerintah-ingin-pelaku-pidana-ringan-dihukum-sosial, pada tanggal 13 Mei 2018 Pukul 16.20

[17] Kompasiana, Pelaku Tipiring Tidak Perlu Dipenjara, diakses dari https://www.kompasiana.com/ysachri/pelaku-tipiring-ga-perludipenjara_55001f1ea3 33117f72 50fd99 ,  pada tanggal 13 Mei 2018 Pukul 19.30

[18] Cards, Hukuman Penjara Pelaku Tipiring Rugikan Negara, diakses dari https://www.medcom.id/cards/137-ruu-kuhp/0kp7R27b-hukuman-penjara-pelaku-tipiring-rugikan-negara, pada tanggal 13 Mei 2018 Pukul 20.10

5 Mazhab atau Aliran Para Ahli Filsafat Hukum

Para ahli hukum terjun ke bidang filsafat dikarenakan beberapa faktor yaitu timbulnya kebimbangan akan kebenaran atau keadilan dari hukum yang berlaku. Timbulnya kebimbangan ini dikarenakan adanya hukum yang berlaku di masyarakat namun tidak sesuai denga keadaan masyarakat yang diaturnya.

Hasil pemikiran para ahli filsafat hukum terhimpun dalam berbagai Mazhab atau aliran, antara lain sebagai berikut:

1. Mazhab Formalistis

Beberapa ahli filsafat hukum menekankan, betapa pentingnya hubungan antara hukum dengan prinsip-prinsip moral (yaitu etika dalam arti sempit) yang berlaku umum.

2. Mazhab Sejarah dan Kebudayaan

Mazhab sejarah dan kebudayaan, mempunyai pendirian yang sangat berlawanan dengan Mazhab Formalistis. Mazhab ini justru menekankan bahwa hukum hanya dapat dimengerti dengan menelaah kerangka sejarah dan kebudayaan dimana hukum tersebut timbul.

3. Aliran Utilitarianism

Jeremy Bentham (1748-1832) dapat dianggap sebagai salah satu tokoh yang terkemuka dari aliran ini. Bentham adalah seorang ahli filsafat hukum yang sangat menekankan pada apa yang harus dilakukan oleh suatu sistem hukum. Dalam teorinya tentang hukum, Bentham mempergunakan salah satu prinsip dari aliran Utilitarianism , Bahwa manusia bertindak untuk memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Ukuran baik buruknya suatu perbuatan manusia tergantung dari perbuatan tersebut, apakah dapat mendatangkan kebahagiaan atau tidak. Bentham banyak mengembangkan pikirannya untuk bidang pidana dan hukuman terhadap tindak pidana. Menurutnya, setiap kejahatan harus disertai dengan hukuman-hukuman yang sesuai dengan kejahatah tersebut dan hendaknya penderitaan yang dijatuhkan tidak lebih dari yang diperlukan untuk mencegah terjadinya kejahatan.

4. Aliran Sociological Jurisprudence

Seorang ahli hukum Austria yaitu Eugen Ehrlich (1826-1922) dianggap sebagai pelopor dari aliran Sociological Jurisprudence, berdasarkan hasil karyanya yang berjudul Fundamental Principles of the Sociologi of Law. Ajaran Ehrlich berpokok pada pembedaan antara hukum positif dengan hukum yang hidup, atau dengan perkataan lain suatu pembedaan antara kaidah-kaidah sosial lainnya. Dia menyatakan bahwa hukum positif hanya akan efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup di masyarakat, atau dengan apa yang disebut oleh para antropolog sebagai pola-pola kebudayaan (culture patterns).

5. Aliran Realisme Hukum

Aliran realisme hukum diprakarsai oleh Karl Llewellyn (1893-1962), Jerome Frank (1889-1957), dan Justice Olivier Wendell Holmes (1841-1935) ketiga-tiganya adalah orang Amerika. Mereka terkenal dengan konsep radikal tentang proses peradilan dengan menyatakan bahwa hakim-hakim tidak menemukan hukum, akan tetapi membentuk hukum. Seorang hakim harus selalu memilih, dia yang menentukan prinsip-prinsip mana yang dipakai dan pihak-pihak mana yang akan menang. Keputusan-keputusan hakim seringkali mendahului penggunaan prinsip-prinsip hukum yang formal. Keputusan pengadilan dan doktrin hukum selalu dapat dikembangkan untuk menunjang perkembangan atau hasil-hasil proses hukum. Suatu keputusan pengadilan biasanya dibuat atas dasar konsepsi-konsepsi hakim yang bersangkutan tentang keadilan dan dirasionalisasikan di dalam suatu pendapat tertulis.

 

 

 

Naskah Sidang Peradilan Semu Pidana Pencurian (Lengkap)

NASKAH SIDANG PERADILAN PIDANA

 

Petugas Ruang Sidang    :    Majelis Hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. (setelah hakim duduk, hadirin dipersilahkan duduk kembali panitera menyerahkan berita acara kepada majelis hakim).

Hakim Ketua                    :    Sidang Perkara Pidana PN Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor 1777Pid.B/2017/PN DPS, atas nama Terdakwa ADELVY RESI SETIA dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, (Ketuk palu 3 kali).

Penuntut Umum apakah Terdakwa sudah siap? kepada penuntut umum dipersilahkan untuk menghadirkan terdakwa ke ruang sidang.

JPU                                   :    Saudara terdakwa, dipersilahkan masuk dalam ruang persidangan (terdakwa dalam keadaan bebas dan didampingi kuasa hukumnya)

Hakim Ketua                    :    Baiklah Saya Akan Menanyakan Identitas Saudara sebagaimana yang telah terdapat didalam BAP:

Nama Saudara          : ADELVY RESI SETIA

Tempat Lahir/Umur  : Manado / 21 Tahun

Jenis Kelamin           : Perempuan

Kewarganegaraan     : Indonesia

Alamat                      : Kerobokan Kelod

Agama                      : Hindu

Pekerjaan                  : Serabutan

 

Hakim Ketua                    :   Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani dan siap mengikuti persidangan hari ini?

Terdakwa                         :    Ya, saya dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan saya siap mengikuti persidangan hari ini.

Hakim Ketua                    :    Saudara Terdakwa, saudara oleh penunutut umum di dakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan Pemberatan pasal 363 ayat (2) KUHP , apakah saat ini saudara di dampingi oleh penasehat hukum saudara?

Terdakwa                         :    Ya, saat ini saya didampingi oleh penasehat hukum saya. Yaitu saudara (PUTRA KUNING, ANIK PRESILIANI, dan Sdr. STEFANI RAISI)

Hakim Ketua                    :    Betul mereka penasehat hukum saudara ?

Terdakwa                         :    Betuk Pak Hakim

Hakim Ketua                    :    Saudara  penasehat hukum, apakah saudara membawa surat kuasa khusus dari terdakwa dan kartu Advokat saudara? Jika ada mohon ditunjukkan.

PH Terdakwa                   :    Ya, Majelis Hakim yang terhormat, kami membawanya (PH menunjukkan surat kuasa dan surat tugas pada Majelis Hakim / serta surat kuasa dan kartu Advokatnya di tinggalkan di meja Hakim)

Hakim Ketua                    :    (Setelah hakim ketua menerima kedua surat tersebut, kemudian menunjukkkan pada Hakim 1 dan 2 dan menunjukan kepada Penuntut Umum Untuk memeriksa)

Hakim Ketua                    :    Baiklah, kepada saudara Jaksa penuntut umum, apakah sudah siap membacakan dakwaannya?

JPU                                   :    Sudah siap Majelis Hakim yang terhormat.

Hakim Ketua                    :    Baiklah silakan dibacakan saudara Jaksa Penuntut Umum.

JPU                                   :    (membacakan dakwaannya sambil berdiri)

Hakim Ketua                    :    Baik saudara terdakwa, Apakah saudara terdakwa mengerti dengan dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa penuntut umum?

Terdakwa                         :    Saya mengerti Pak Hakim.

Hakim Ketua                    :    Apakah saudara akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan Jaksa penuntut umum?

Terdakwa                         :    Untuk eksepsi saya serahkan sepenuhnya kepada Penasehat Hukum saya Pak Hakim.

Hakim Ketua                    :    Apakah Penasehat Hukum terdakwa akan mengajukan eksepsi?

  1. Terdakwa :   Majelis Hakim yang terhormat, kami tidak mengajukan eksepsi, oleh karena terdakwa sudah memahami dakwaan tersebut Pak Hakim.

Hakim Ketua                    :    Baik, karena Penasehat Hukum tidak mengajukan eksepsi maka sidang kita lanjutkan dengan pemeriksaan barang bukti dan saksi – saksi kepada jaksa penuntut umum apakah telah siap dengan barang bukti dan saksi – saksinya?

JPU                                   :    Majelis Hakim yang terhormat, kami akan mengajukan alat bukti dan saksi-saksi, namun pada persidangan ini kami belum siap untuk itu kami mohon agar persidangan ini bisa ditunda Pak Hakim.

Hakim Ketua                    :    Apakah Penasehat Hukum terdakwa setuju sidang ini untuk ditunda.

PH Terdkwa                     :    Kami setuju Majelis hakim.

Hakim Ketua                    :  (BEREMBUK Sejenak dengan Hakim Ang.I dan Hakim Ang.2) Baiklah, sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 29 Nov 2017, pukul 09.00 WITA dengan agenda Acara pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi kepada Jaksa penuntut umum agar menghadapkan kembali terdakwa dan menghadirkan alat bukti dan saksi-saksi pada persidangan berikut. Dengan demikian maka sidang dinyatakan ditunda dan ditutup (Ketua mengetuk palu 3 kali).

 

 

 

Sidang II Rabu, 29 Nov 2017 (Pemeriksaan Alat Bukti dan Keterangan Saksi – Saksi)

 

Hakim Ketua                    :    Sidang Lanjutan Perkara Pidana PN Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor 1777Pid.B/2017/PN DPS, atas nama Terdakwa ADELVY RESI SETIA dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, (Ketuk palu 3 kali).

Hakim Ketua                    :    Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pemeriksaan alat bukti dan  saksi – saksi, saudara JPU, apakah alat bukti dan saksi – saksi sudah siap dihadirkan di persidangan ini?

JPU                                   :    Sudah siap Pak Hakim.

Hakim Ketua                    :    Saudara Terdakwa dipersilahkan mengambil tempat disamping penasehat hukumnya (Terdakwa pindah duduk disamping penasehat hukumnya)

Hakim Ketua                    :    Baik selanjutnya ada berapa orang saksi yang akan dihadirkan di persidangan ini Jaksa Penuntut Umum?

JPU                                   :    3 orang saksi Pak Hakim

Hakim Ketua                    :    Silahkan dihadirkan saksi pertamanya

JPU                                   :    Baik Yang Mulia

                                               Petugas mohon hadirkan Saksi I atas nama INTAN SETYAWARDANI ke persidangan

Petugas Sidang                     :    (Memanggil Saksi) Saksi atas nama INTAN SETYAWARDANI  di persilahkan memasuki ruang sidang.

Hakim Ketua                    :    Saudara Jaksa Penuntut Umum Saksi di sini sebagai apa?

JPU                                   :    Saksi di sini, merupakan Saksi Korban Pak Hakim

Hakim Ketua                    :    Baiklah, Saudara Saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini ?

Saksi Korban                   :    Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini Pak Hakim

Hakim Ketua                    :    Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas Saudara, sebagaimana terdapat didalam BAP dan saya minta saudara menjawabnya dengan jelas.

N  a  m  a                      :    INTAN SETYAWARDANI

Tempat/Tanggal Lahir   :    23 November 1996

Jenis Kelamin               :    Perempuan

U  m  u  r                      :    21 Tahun

A g a m a                      :    Hindu

A l a m a t                     :    Gianyar

Pekerjaan                      :    Pegawai di perusahaan Swasta

Kebangsaan                  :    Indonesia

Hakim Ketua                    :    (Hakim Anggota I menyerahkan KTP kepada Panitera pengganti) Baiklah sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut Undang-Undang  saudara harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu untuk itu saudara bersedia disumpah atau berjanji ?

Saksi Korban                   :  Saya bersedia disumpah Bapak Hakim

Hakim Ketua                    :  Kepada Petugas Rohaniawan agar mengambil tempat.

Hakim Ang. I                   :  (Silakan berdiri) Saudara ikut kata-kata saya, ”Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini, akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya” (silahkan duduk, kepada Rohaniawan silahkan kembali ketempat)

Hakim Ketua                    :    Saudara Saksi telah berjanji menurut Agama yang saudara anut, untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar, karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP, Apakah saudara saksi mengerti?

Saksi Korban                   :    Saya mengerti Bapak Hakim

Hakim Ketua                    :    Saudara kenal dengan Terdakwa ?

Saksi Korban                   :    Tidak pak hakim

Hakim Ketua                    :    Saudara Saksi apakah mengetahui terkait perkara apa saudara diperiksa dalam persidangan ini?

Saksi Korban                   :    Saya mengetahuinya pak hakim , terkait pencurian sepeda motor yang terjadi di rumah saya.

Hakim Ketua                    :    Saudara Saksi tahu dari mana bahwa telah hilang 1(satu) unit sepeda motor scoopy BK 5541 AEM ?

Saksi Korban                   :    Saya mengetahuinya dan menyadarinya pada saat bangun tidur dini hari pak hakim setelah saya mengecek parkir depan rumah saya.

Hakim Ketua                    :    Bagaimana reaksi saudara setelah mengetahui hilangnya sepeda motor saudara?

Saksi Korban                   :    Saya bingung, dan marah dan mau mencari siapa yang mengambil sepeda motor saya

Hakim Ketua                    :    Baik Coba sudara jelaskan,  saat saudara mengetahui hilangnya sepeda motor saudara apakah ada benda lain yang hilang ataupun rusak?

Saksi Korban                   :    ada pak hakim, yaitu gembok garase rumah saya rusak dan rantai untuk menggembok garase sudah hilang.

Hakim Ketua                    :    Baik saudara Jaksa Penuntut Umum silahkan serahkan barang bukti ke Majelis Hakim.

JPU                                    :    Baik Majelis Hakim yang terhormat (JPU maju membawa BB ke meja Hakim)

Hakim Ketua                    :    Apakah benar barang ini adalah barang bagian dari spm milik saudara? (sambil menunjukan barang bukti ke korban )

Berupa : Satu Plat BK 5541 AEM

Saksi Korban                   :    Iya benar Bapak Hakim, barang tersebut plat sepeda motor scoopy saya

Hakim Ketua                    :    (Baik) Saudara Jaksa Penuntut Umum, Silahkan untuk mengajukan pertanyaan.

JPU I                                 :    Baik Terimakasih Yang Mulia, Saudara saksi, Apakah benar pada saat itu stang sepeda motor saudara sudah terkunci?

Saksi Korban                   :    Benar Pak, saya selalu mengunci stang sepeda motor saya.

JPU II                               :    Saudara saksi, Apakah benar anda menemukan kunci gembok pagar rumah anda rusak dan rantai untuk menggembok saat itu sudah hilang?

Saksi Korban                   :    Iya Pak, Saat itu saya menemukan gembok pagar saya sudah rusak dan rantai untuk menggembok pagar sudah tidak ada pada saat sepeda motor hilang.

JPU                                   :    Baik pak hakim, pertanyaan dari kami cukup.

Hakim Ketua                    :    Kepada penasehat hukum terdakwa, apakah ada pertanyaan yang ingin di tanyakan kepada saksi?

PH.Terdakwa                   :    Ada pak hakim. Terimakasih

PH.Terdakwa                   :    Kepada Saudara saksi, ingin saya tanyakan, kapan anda menyadari sepeda motor anda itu telah hilang atau dicuri?

Saksi Korban                   :    Pada saat itu sekitar pukul 04.30 pagi saya hendak pergi untuk sembahyang dan saya sudah mendapatkan bahwa motor scopy saya sudah tidak ada ditempatnya.

PH.Terdakwa                   :   Pada saat anda mendapati sepeda motor scoopy anda tidak ada

pada tempatnya anda juga mendapati gembok anda terbuka

apakah pada malam sebelumya pintu gerbang anda sudah benar-

benar terkunci?

Saksi Korban                   :    Benar, sebelum tidur saya selalu mengunci pintu gerbang untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

PH.Terdakwa                  :    Saudara saksi Saya tanyakan lagi, disaat penangkapan ditemukan plat dengan Nomor Polisi BK 5541 AEM, apakah benar itu plat nomor sepeda motor anda yang hilang?

Saksi Korban                   :    Benar Pak, motor Honda Scoopy dengan Nomor Polisi BK 5541 AEM itu milik saya.

PH.Terdakwa                  :    Apa benar gembok rusak dan rantai hilang pada saat anda menyadari sepeda motor anda hilang?

Saksi Korban                   :    Benar, gembok gerbang rusak dan rantai pada gembok hilang pada saat saya menyadari honda scopy saya telah hilang.

PH.Terdakwa                   :    Baik, pertanyaan dari kami untuk sementara cukup Majelis Hakim.

Hakim Ketua                    :    (Baik) Silahkan Hakim Anggota I, pertanyaan untuk Saudara Saksi?

Hakim Anggota I             :    Terimakasih Pak Ketua,

                                               Saudara saksi apakah saudara sempat mencari keterangan atau informasi kepada kerabat atau tetangga saudara terkait hilangnya sepeda motor saudara?

Saksi Korban                   :   Ya bu, saya sempat bertanya kepada tetangga saya, namun tidak ada yang mengetahui informasi terkait hilangnya sepeda motor saya.

Hakim Anggota I             :   Baik Cukup Yang Mulia.

 

Hakim Ketua                    :    Silahkan Hakim Anggota II Apakah ada pertanyaan untuk Saudara Saksi?

Hakim Anggota II           :   Tidak, Saya Rasa Cukup Yang Mulia.

Hakim Ketua                    :    Kepada Jaksa Penuntut Umum apakah ada yang ingin di tanyakan lagi kepada Saksi?

JPU                                   :    Tidak ada Pak Hakim

Hakim Ketua                    :    saudara terdakwa, bagaimana dengan keterangan dari saudara saksi ?

Terdakwa                         :    Benar Pak Hakim.

Hakim Ketua                    :    Baik keterangan dari saksi dianggap cukup, dan kami ucapkan terima kasih, dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak berkeberatan untuk hadir kembali di persidangan ini, silahkan saudara saksi dapat menuju tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi atau ahli lainnya.

Hakim Ketua                    :    Saudara Jaksa Penutut Umum silahkan hadirkan Saksi berikut.

JPU                                        :    Baik Yang Mulia

                                               Petugas Mohon Hadirkan Saksi II atas nama KADEK ADI ERAWAN ke Persidangan !

Petugas Sidang                :    (Memanggil Saksi) Saksi atas nama KADEK ADI ERAWAN di persilahkan memasuki ruang Sidang.

Hakim Ketua                    :    Saudara Saksi, apakah saudara sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan pada hari ini?

Saksi II                             :    Ya Pak Hakim, saya sehat dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini

Hakim Ketua                    :    Baiklah, bisa lihat kartu identitas saudara berupa(KTP)?

Saksi III                           :    (maju dan memberikan kartu identitasnya ke Pak Hakim)

Hakim Ketua                    :    Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas dari saudara dan saya minta saudara menjawabnya dengan jelas.

                                               N  a  m  a                    : KADEK ADI ERAWAN

Tempat tanggal lahir   : Singaraja / 07 September 1993

Jenis Kelamin             : Laki-Laki

U  m  u  r                    : 24 Tahun

A g a m a                    : Hindu

A l a m a t                   : Asrama Polisi Kreneng Blok P

Pekerjaan                    : Polri

Kebangsaan                : Indonesia

Hakim Ketua                    :    (Hakim Anggota I menyerahka KTP kepada Panitera pengganti) Baiklah sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini menurut UU, saudara harus disumpah atau berjanji, untuk itu saudara bersedia disumpah atau berjanji?

Saksi                                 :    Saya Bersumpah Bapak Hakim

Hakim Ketua                    :    Kepada Rohaniawan dipersilahkan untuk mengambil tempat

Hakim Ang. I                   :  (Silahkan Berdiri) Saudara ikuti kata-kata saya, “Saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini, akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya”, (silahkan duduk, kepada Rohaniawan silahkan kembali ketempat)

Hakim Ketua                    :    Saudara saksi telah bersumpah menurut agama yang saudara anut, untuk itu kami berharap saudara dapat meberikan keterangan yang benar, karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP, Apakah saudara saksi mengerti ?

Saksi II                             :    Saya mengerti Bapak Hakim

Hakim Ketua                    :    Saudara Saksi, Apakah saudara kenal dengan Terdakwa?

Saksi II                             :    Ya Pak Hakim,

Hakim Ketua                    :    Saudara Saksi, apakah saudara ada hubungan keluarga dengan Terdakwa?

Saksi II                             :    Tidak, Pak Hakim.

Hakim Ketua                    :    Saudara Saksi, Mengertikah saudara mengapa dimintai keterangan sebagai saksi dipersidangan ini?

Saksi II                             :    Mengerti Yang Mulia, Terkait penangkapan yang saya lakukan pada tanggal 5 juli 2017.

Hakim Ketua                    :    Baik. Silahkan Penuntut Umum apakah ada pertanyaan yang akan diajukan kepada saksi?

JPU                                   :    Ada Pak Hakim, Apakah benar anda yang melakukan penangkapan terhadap saudara terdakwa?

Saksi II                             :    Iya Pak, saya bersama rekan saya satu regu piket yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

JPU                                   :    Kapan saudara melakukan penangkapan terhadap terdakwa?

Saksi II                             :    Saya melakukan penangkapan bersama rekan saya tepatnya pada hari hari rabu 5 juli 2017.

JPU                                   :    Dimana saudara melakukan penangkapan terhadap terdakwa?

Saksi II                             :    Penangkapan dilakukan dikediaman terdakwa.

JPU                                   :    Apakah saat melakukan penangkapan terdakwa melakukan perlawanan atau mencoba melarikan diri?

Saksi II                             :    Tidak, pada saat itu karena terdakwa sudah kami kepung maka tidak dapat melarikan diri.

JPU                                   :    Baik cukup Pak Hakim pertanyaan dari kami

Hakim Ketua                    :    Baik saudara JPU, selanjutnya kepada saudara Penasehat Hukum Terdakwa apakah ada yang perlu ditanyakan?

Penasehat Hukum           :    Ada, Pak Hakim, baik Saudara Saksi, Darimana anda mengetahui bahwa saudara yustus yang melakukan pencurian?

Saksi II                             :    Kami bersama rekan mendapatkan informasi dari masyarakat

bahwa dirumah tersebut banyak onderdil sepeda motor yang sudah dibongkar.

Penasehat Hukum                :    Apakah ada barang bukti yang saudara temukan di TKP?

Saksi II                             :    Iya Pak, kami mengamakan nomor plat kendaraan dan 1 buah obeng yang digunakan terdakwa melakukan pencurian tersebut.

Penasehat Hukum                :    Darimana anda tahu bahwa obeng tersebut merupakan barang bukti yang digunakan untuk melakukan pencurian?

Saksi II                             :    Saya bersama rekan mengetahui dari pengakuan terdakwa pada saat melakukan penangkapan.

Penasehat Hukum           :    Apakah benar saudara terdakwa telah mengaku yang melakukan pencurian tersebut?

Saksi II                             :    Benar Pak, Pada saat penangkapan saudara terdakwa sudah mengakui perbuatanya.

Penasihat Hukum            :   Apa saja yang saudara terdakwa akui kepada saudara?

Saksi II                             :    Saudara terdakwa mengakui sudah beberapa kali melakukan pencurian sepeda motor salah satunya, Honda Scopy DK 5541 AEM, Dan alat yang digunakan untuk pencurian adalah satu buah obeng.

Penasehat Hukum           :    Baik Pak Hakim, pertanyaan dari saya cukup.

 

Hakim Ketua                    :    Selanjutnya pada Hakim Anggota I, apakah ada pertanyaan?

Hakim Anggota I             :   Tidak,  Pak Ketua.

Hakim Ketua                    :    Hakim Anggota II, apakah ada pertanyaan?

Hakim Anggota II           :    Terimakasih Pak Ketua, Saudara saksi, apakah saat melakukan penangkapan terdakwa hanya seorang diri di lokasi ?

Saksi Korban                   :   Ya, pada saat itu terdakwa seorang diri sedang beristirahat.

Hakim Anggota II           :   Baik Cukup Yang Mulia.

Hakim Ketua                    :    Kepada Jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin di tanyakan lagi kepada Saksi?

JPU                                   :    Tidak ada Pak Hakim

Hakim Ketua                    :    Baik Saudara saksi, apakah saudara saksi akan menambahkan keterangan yang saudara ketahui lagi?

Saksi II                             :    Baik, untuk sementara cukup Pak Hakim keterangan dari saya.

Hakim Ketua                    :    Saudara terdakwa, bagaimana dengan keterangan dari saudara saksi?

Terdakwa                         :    Benar Pak Hakim

Hakim Ketua                    :    Baik keterangan dari saksi dianggap cukup, dan kami ucapkan terima kasih, dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak berkeberatan untuk hadir kembali di persidangan ini, silahkan saudara saksi dapat menuju tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi atau ahli lainnya.

Hakim Ketua                    :    Saudara JPU silahkan dihadirkan Saksi ke III ke ruang persidangan!

JPU                                   :    Baik Yang Mulia. Petugas Mohon hadirkan Saksi III atas nama Meri Kristiani ke persidangan!

Petugas Sidang                :    Saksi atas nama Meri Kristiani di persilahkan memasuki Ruang Sidang

Hakim Ketua                    :    Saudara saksi, apakah saudara sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan pada hari ini?

Saksi III                           :    Ya, saya sehat jasmani dan rohani, dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini Pak Hakim.

Hakim Ketua                    :    Baiklah, bisa lihat kartu identitas saudara berupa (KTP)?

Saksi III                           :    (maju dan memberikan kartu identitasnya ke Pak Hakim)

Hakim Ketua                    :    Baiklah, saudara saksi  pertama-tama saya akan menanyakan identitas diri saudara dan saya minta saudara menjawabnya dengan jelas.

                                                   Nama                                    : Ketut Meri Cristiani

                                                   Tempat tanggal lahir            : Denpasar / 25 Desember 1990

Jenis Kelamin                       : Perempuan

Umur                                    : 27 Tahun

Agama                                  : Hindu

Alamat                                  : Jln Pulau Moyo Perumahan   

                                                                                            Telkom No 3A Denpasar

Pekerjaan                              : Penyidik Polri

Kebangsaan                          : Indonesia

Hakim Ketua                    :    (Hakim Anggota menyerahkan KTP kepada Panitera pengganti)

Hakim Ketua                    :    Baiklah sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini menurut UU, saudara harus bersumpah atau berjanji, untuk itu saudara bersedia disumpah atau berjanji?

Saksi III                           :    Saya besumpah Bapak Hakim

Hakim Ketua                   :    Kepada petugas Rohaniawan dipersilahkan untuk mengambil tempat

Hakim Ang. I                   :    (Silahkan Berdiri) Saudara ikut kata-kata saya, saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini, akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya (silahkan duduk, kepada Rohaniawan silahkan kembali ketempat)

Hakim Ketua                    :    Saudara Saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut, untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar, karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP, apakah saudara saksi mengerti?

Saksi III                           :    Saya mengerti Bapak Hakim

Hakim Ketua                    :    Apakah Saudara mengenal Terdakwa

Saksi III                           :    Ya, Pak Hakim saya mengenal Terdakwa.

Hakim Ketua                    :   Saudara saksi, mengertikah saudara mengapa dimintai keterangan sebagai saksi dipersidangan ini ?

Saksi III                           :   Ya, saya mengerti pak Hakim , sehubungan dengan telah terjadinya tindak  pidana pencurian dan penyidikan yang saya lakukan terhadap terdakwa.

Hakim Ketua                    :    Baik. Silahkan Jaksa Penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan.

JPU                                   :    Baik Terimakasih Yang Mulia,

                                               baik saudara saksi, apakah benar saudara yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa?

Saksi III                           :    benar Bu, saya yang melakukan pemeriksaan.

JPU                                   :    apakah dalam proses pemeriksaan anda melakukan penekanan dan paksaan?

Saksi III                           :    tidak Bu, kami tidak ada mlakukan penekanan dan pemaksaan dalam pemeriksaan, kami melakukan pemeriksaan sesuai dengan SOP yang berlaku.

JPU                                   :    Pak Hakim pertanyaan dari kami cukup.

Hakim ketua                    :    (Baik saudara Jaksa Penuntut Umum) selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa apakah ada yang perlu dipertanyakan ?

  1. Terdakwa :    Iya ada Majelis Hakim yang terhormat.

Hakim ketua                    :    Silahkan Penasehat Hukum Terdakwa.

  1. Terdakwa :    Baik saudara saksi, kapan anda melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa?

Saksi III                           :    Ya Pak, Saya yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa pada hari kamis tanggal 6 juli 2017.

  1. PH. Terdakwa :    Apakah saat melakukan pemeriksaan terdakwa sudah memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak melakukan intervensi?

Saksi III                           :    Iya Pak, saudara terdakwa sudah memberikan keterangan dengan benar dan tanpa intervensi.

  1. PH. Terdakwa :    Apakah saat melakukan penyidikan terdakwa telah mengakui perbuatannya?

Saksi III                           :    Iya Pak, Dalam BAP sudah tercantum bahwa terdakwa telah mengakui perbuatannya.

  1. Terdakwa             :   Baik Majelis Hakim, pertanyaan dari kami cukup.

Hakim Ketua                    :    Baik, saudara Hakim Anggota I, apakah ada yang perlu ditanyakan kepada Saudara Saksi?

Hakim Anggota I             :   Tidak Pak Ketua.

Hakim Ketua                    :    Saudara Hakim Anggota II apakah ada yang perlu dipertanyakan kepada Saksi?

Hakim Anggota II           :   Tidak Pak Ketua.

Hakim ketua                    :    Kepada JPU apakah masih ada yang ingin di tanyaka kepada Saksi?

JPU                                   :    Tidak ada lagi Majelis Hakim.

Hakim Ketua                    :   Saudara saksi, apakah saudara saksi ingin menambahkan keterangan saudara lagi ?

Saksi III                           :    Cukup pak Hakim

Hakim Ketua                    :    Saudara terdakwa, bagaimana dengan keterangan dari saudara saksi?

Terdakwa                         :    Ya, benar Pak Hakim.

Hakim Ketua                    :    Baik keterangan dari saksi dianggap cukup, dan kami ucapkan terima kasih, dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak berkeberatan untuk hadir kembali di persidangan ini, silahkan saudara saksi dapat menuju tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi atau ahli lainnya.

Hakim Ketua                    :    Saudara JPU apakah masih ada saksi yang ingin diajukan di persidangan ini lagi ?

JPU                                   :    Tidak ada, Pak Hakim.

Hakim Ketua                    :    Selanjutnya kepada PH.Terdakwa apakah ada saksi yang di hadirkan untuk meringankan terdakwa?

PH.Terdakwa                   :    Iya kami akan menghadirkan 2 orang saksi pak hakim.

Hakim Ketua                    :    Apakah saksi sudah siap?

PH.Terdakwa                   :    Sudah Yang Mulia

Hakim Ketua                    :    Baik silahkan hadirkan saksi pertama kedalam ruang persidangan.

PH.Terdakwa                   :    Baik, Yang Mulia Mohon ijin untuk menghadirkan saksi atas nama Stefani Muliati ke dalam ruang persidangan.

Hakim Ketua                    :    Petugas Silahkan hadirkan saksi atas nama Stefani Muliati ke dalam ruang persidangan.

Hakim Ketua                    :    Saudara saksi, apakah saudara sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan pada hari ini?

Saksi I (PH)                      :    Ya, saya sehat jasmani dan rohani, dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini Pak Hakim.

Hakim Ketua                    :    Baiklah, bisa lihat kartu identitas saudara berupa (KTP)?

Saksi I (PH)                      :    (maju dan memberikan kartu identitasnya ke Pak Hakim)

Hakim Ketua                    :    Baiklah, saudara saksi  pertama-tama saya akan menanyakan identitas diri saudara dan saya minta saudara menjawabnya dengan jelas.

                                                   Nama                                    : Stefani Muliati

                                                   Tempat tanggal lahir            : Ruteng/20 September 1995

Jenis Kelamin                       : Perempuan

Umur                                    : 22 Tahun

Agama                                  : Katolik

Alamat                                  : Jln Kenyeri 16 Denpasar

Pekerjaan                              : Pedagang

Kebangsaan                          : Indonesia

Hakim Ketua                    :    (Hakim Anggota menyerahkan KTP kepada Panitera pengganti)

Hakim Ketua                    :    Baiklah sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini menurut UU, saudara harus bersumpah atau berjanji, untuk itu saudara bersedia disumpah atau berjanji?

Saksi I (PH)                      :    Saya besumpah Bapak Hakim

Hakim Ketua                    :    Kepada petugas Rohaniawan dipersilahkan untuk mengambil tempat

Hakim Ang. I                   :    (Silahkan Berdiri) Saudara ikut kata-kata saya, saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini, akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya (silahkan duduk, kepada Rohaniawan silahkan kembali ketempat)

Hakim Ketua                    :    Saudara Saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut, untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar, karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP, apakah saudara saksi mengerti?

Saksi I (PH)                      :    Saya mengerti Bapak Hakim

Hakim Ketua                    :    Apakah Saudara mengenal Terdakwa

Saksi I (PH)                      :    Ya, Pak Hakim saya mengenal Terdakwa.

Hakim Ketua                    :    Apakah Saudara memiliki hubungan darah dengan terdakwa?

Saksi I (PH)                      :   Tidak Pak, saya hanya sebagai pedagang di komplek perumahan kenyeri gang X yang kebetulan berdekatan dengan rumah terdakwa.

 

Hakim Ketua                    :    Baik. Silahkan Penasihat Hukum untuk mengajukan pertanyaan.

  1. Terdakwa :    Terimakasih Yang Mulia. Saudara saksi seberapa dekat hubungan saudara dengan terdakwa?

Saksi I (PH)                      :   Hubungan saya dengan terdakwa hanya sebatas pedagang dan pelanggan, karena terdakwa sering berbelanja di warung saya.

  1. Terdakwa :    Kemudian apakah saudara mengetahui kegiatan sehari-hari terdakwa ?

Saksi I (PH)                      :   Untuk sehari-harinya saya tidak mengetahui secara pasti pak, namun yang saya ketahui terdakwa bekerja serabutan. Kadang ikut proyek pembangunan jalan, kadang jadi kuli bangunan.

  1. Terdakwa :    Apa yang saudara ketahui terkait dengan kondisi ekonomi terdakwa?

Saksi I (PH)                      :   ya namanya kerja serabutan pak, tidak terus pegang uang. Kalau di warung saya terdakwa sering ngutang, tapi terdakwa rajin untuk melunasi hutang-hutangnya di warung saya pak.

  1. Terdakwa :   Apakah saudara mengetahui terkait dengan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa bersama temannya andy?

 

Saksi I (PH)                      :   ya pak, saya baru mengetahuinya, dan saya terkejut karena sepengetahuan saya Mba. Adhel ini rajin beribadah dan di kampung juga sangat baik orangnya dengan warga yang lainnya.

 

JPU                                    :   Saudara saksi, apakah saudara pernah melihat terdakwa dengan rekannya andy membawa onderdil sepeda motor di kediamannya?

Saksi I (PH)                      :   Tidak bu, saya tidak pernah melihatnya. Yang saya ketahui Mba adhel ini juga tidak terlalu sering bergaul dengan Andy.

JPU                                    :   Saudara saksi apakah terdakwa pernah melakukan tindakkan pencurian di Komplek/Kampung anda?

Saksi I (PH)                      :   Kalau sepengetahuan saya, di kampung tidak pernah ada masalah bu.

JPU                                    :   Cukup Yang Mulia.

 

Hakim Ketua                    :    Baik, saudara Hakim Anggota I, apakah ada yang perlu ditanyakan kepada Saudara Saksi?

Hakim Anggota I             :   Tidak Pak Ketua.

Hakim Ketua                    :    Saudara Hakim Anggota II apakah ada yang perlu dipertanyakan kepada Saksi?

Hakim Anggota II           :   Tidak Pak Ketua.

Hakim Ketua                    :   Saudara saksi, apakah saudara saksi ingin menambahkan keterangan lain ?

Saksi I (PH)                      :    Cukup pak Hakim

Hakim Ketua                    :    Baik keterangan dari saksi dianggap cukup, dan kami ucapkan terima kasih, dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak berkeberatan untuk hadir kembali di persidangan ini, silahkan saudara saksi dapat menuju tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi atau ahli lainnya.

Hakim Ketua                    :    Saudara Penasihat Hukum silahkan hadirkan saksi selanjutnya.

PH.Terdakwa                   :    Baik, Yang Mulia Mohon ijin untuk menghadirkan saksi atas nama Yustus Rudi Wantu ke dalam ruang persidangan.

Hakim Ketua                    :    Petugas Silahkan hadirkan saksi atas nama Yustus Rudi Wantu ke dalam ruang persidangan.

Hakim Ketua                    :    Saudara saksi, apakah saudara sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan pada hari ini?

Saksi II (PH)                    :    Ya, saya sehat jasmani dan rohani, dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini Pak Hakim.

Hakim Ketua                    :    Baiklah, bisa lihat kartu identitas saudara berupa (KTP)?

Saksi II (PH)                    :    (maju dan memberikan kartu identitasnya ke Pak Hakim)

Hakim Ketua                    :    Baiklah, saudara saksi  pertama-tama saya akan menanyakan identitas diri saudara dan saya minta saudara menjawabnya dengan jelas.

                                                   Nama                                    : Rudi Wantu

                                                   Tempat tanggal lahir            : Labuan Bajo/20 Agustus 1989

Jenis Kelamin                       : Laki-Laki

Umur                                    : 28 Tahun

Agama                                  : Katolik

Alamat                                  : Jln Kenyeri 16 Gg. Kurma, 

                                                                                            Denpasar

Pekerjaan                              : Swasta

Kebangsaan                          : Indonesia

Hakim Ketua                    :    (Hakim Anggota menyerahkan KTP kepada Panitera pengganti)

Hakim Ketua                    :    Baiklah sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini menurut UU, saudara harus bersumpah atau berjanji, untuk itu saudara bersedia disumpah atau berjanji?

Saksi II (PH)                    :    Saya besumpah Bapak Hakim

Hakim Ketua                    :    Kepada petugas Rohaniawan dipersilahkan untuk mengambil tempat

Hakim Ang. I                   :    (Silahkan Berdiri) Saudara ikut kata-kata saya, saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini, akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya (silahkan duduk, kepada Rohaniawan silahkan kembali ketempat)

Hakim Ketua                    :    Saudara Saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut, untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar, karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP, apakah saudara saksi mengerti?

Saksi II (PH)                    :    Saya mengerti Bapak Hakim

Hakim Ketua                    :    Apakah Saudara mengenal Terdakwa

Saksi II (PH)                    :    Ya, Pak Hakim saya mengenal Terdakwa.

Hakim Ketua                    :    Apakah Saudara memiliki hubungan darah dengan terdakwa?

Saksi II (PH)                    :   Tidak Pak, saya hanya sebagai tetangga terdakwa pak.

 

  1. Terdakwa :    Saudara saksi apakah saudara mengetahui aktifitas seharai-hari terdakwa?

Saksi II (PH)                    :   Yang saya ketahui bahwa Mba. Adhel ini tidak memiliki pekerjaan tetap, dan kadang ikut sebagai buruh proyek pak, dan Mba. Adhel Pekerja keras pak, soalnya saya lihat kalau misalnya habis pulang dari proyek dia langsung mencari pekerjaan tambahan seperti mencuci pakaian pak.

  1. Terdakwa :    Selama di kediamannya apakah terdakwa pernah menunjukkan hal-hal mencurigakan?

Saksi II (PH)                    :   Tidak pak, terdakwa ini orangnya terbuka dan ramah kepada orang lain.

  1. Terdakwa :   Lantas apakah saudara mengetahui terkait dengan onderdil sepeda motor yang berada di rumah terdakwa?

Saksi II (PH)                    :   Iya pak saya mengetahui dan saya sempat menanyakannya. Mba adhel bilang bahwa barang-barang tersebut milik Andy.

 

 

JPU                                    :   Saudara saksi, apakah saudara pernah melihat terdakwa keluar bersamasama dengan rekannya andy?

 

Saksi II (PH)                    :   Pernah sekali buk, tapi yang saya lihat pak andy yang main ke rumahnya terdakwa, saya tidak melihat mereka keluar rumah.

JPU                                    :   Apakah terdakwa pernah melakukan tidakkan yang tidak menyenangkan terhadap saudara?

Saksi II (PH)                    :   Tidak pernah sama sekali buk, sesuai yang saya katakan tadi, Mba adhel ini ramah sekali orangnya.

JPU                                    :   Cukup Yang Mulia.

Hakim Ketua                    :    Baik, saudara Hakim Anggota I, apakah ada yang perlu ditanyakan kepada Saudara Saksi?

Hakim Anggota I             :   Tidak Pak Ketua.

Hakim Ketua                    :    Saudara Hakim Anggota II apakah ada yang perlu dipertanyakan kepada Saksi?

Hakim Anggota II           :   Tidak Pak Ketua.

Hakim Ketua                    :   Saudara saksi, apakah saudara saksi ingin menambahkan keterangan lain ?

Saksi II (PH)                    :    Cukup pak Hakim

Hakim Ketua                    :    Baik keterangan dari saksi dianggap cukup, dan kami ucapkan terima kasih, dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak berkeberatan untuk hadir kembali di persidangan ini, silahkan saudara saksi dapat menuju tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi atau ahli lainnya.

Hakim Ketua                    :    Saudara Penasihat Hukum apakah ada saksi lain yang akan dihadirkan lagi ke dalam ruang persidangan ?

PH.Terdakwa                   :    Cukup Yang Mulia.

Hakim Ketua                    :    (BEREMBUK dengan Hakim Ang. I dan Hakim Ang. 2) Dengan demikian, sidang hari ini kami tunda selama 1 (satu) minggu, dan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017, jam 09.00 WITA dengan Agenda Acara pemeriksaan Terdakwa. Kepada JPU agar dapat menghadirkan kembali Terdakwa dan barang Bukti pada persidangan yang akan datang. Maka dengan demikian Sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup (ketuk palu 3 kali).

 

 

 

 

SIDANG III Rabu, 6 Desember  2017 (Pemeriksaan Keterangan Terdakawa)

 

Hakim Ketua                    :    Sidang Lanjutan Perkara Pidana PN Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor 1777Pid.B/2017/PN DPS, atas nama Terdakwa ADELVY RESI SETIA dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, (Ketuk palu 3 kali).

Hakim Ketua                    :    Sesuai Berita Acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pemeriksaan Terdakwa, kepada terdakwa dipersilahkan mengambil tempat kembali didepan.

Hakim Ketua                    :    (Baik kepada Saudara terdakwa silahkan kembali mengambil tempat duduk saudara di depan) Baik, Saudara Terdakwa, apakah saudara sehat jasmani dan rohani dan   siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan pada hari ini?

Terdakwa                         :    Ya, saya sehat jasmani dan rohani, dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini Pak Hakim.

Hakim Ketua                    :    Baiklah sebagaimana identitas saudara sudah jelas di dalam BAP. Maka kita lanjutkan saja persidangan ini.

Hakim Ketua                   :    Saudara Terdakwa, apakah saudara kenal dengan korban ?

Terdakwa                         :    Kenal pak Hakim,

Hakim Ketua                    :    Saudara terdakwa, apa benar barang ini adalah bagian dari barang yang saudara curi? (sambil menunjukkan barang bukti kepada terdakwa)

Berupa :

1 Buah Plat BK 5541 AEM

Terdakwa                              :    Ya, benar pak Hakim (sambil menganggukan kepala)

Hakim Ketua                        :    Baik. kepada Jaksa Penuntut Umum, apakah ada yang ingin ditanyakan ?

JPU                                        :    (Ada Pak Hakim), Saudara Terdakwa, apakah benar saudara yang melakukan pencurian?

Terdakwa                              :    Iya Bu.

JPU                                        :    Baik, saudara terdakwa apakah sebelumnya saudara merencanakan pencurian tersebut?

Terdakwa                              :    Sebelumnya saya tidak berencana untuk melakukan pencurian tersebut, tetapi karena saya melihat kondisi rumah yang sepi, saya langsung berniat untuk melakukan pencurian.

JPU                                        :    Apakah saudara sebelumnya pernah melakukan pencurian sepeda motor ?

Terdakwa                              :    Pernah Bu, beberapa kali saya lupa.

JPU                                        :    Saudara terdakwa, coba saudara jelaskan apakah ada orang lain yang ikut membantu saudara dalam melakukan pencurian tersebut?

Terdakwa                              :    Ada bu bersama rekan saya bernama andy yang sekarang masih DPO.

JPU                                        :    Saudara coba jelaskan kronologis saat saudara melakukan pencurian tersebut.

Terdakwa                              :    Sebenarnya pada tengah malam sekitar jam 12an saya diajak keluar oleh teman saya Andy tanpa tujuan hanya sekedar cari angin. Nah, lewat di depan rumah korban saya melihat kondisi rumah yang sepi dan agak gelap, sehingga menimbulkan pikiran untuk mengambil sepeda motor yang ada di dalam rumah, kemudian teman saya masuk dengan merusak gembok pagar rumah terlebih dahulu, lalu mengeluarkan sepeda motor scoopy dan setelah di luar pagar rumah membobolnya dengan menggunakan obeng agar bisa dikendarai.

JPU                                        :    Kemudian saudara apakan motor milik korban?

Terdakwa                              :    Motornya telah dijual oleh teman saya andy dengan harga 2 juta rupiah.

JPU                                        :    Baik, Pak Hakim pertanyakan dari kami cukup.

Hakim Ketua                        :    Apakah saudara Penasehat Hukum, apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan untuk Terdakwa ?

PH Terdakwa                       :    (Ada Pak Hakim) terima kasih. Saudara Terdakwa saat anda dimintai keterangan apakah anda sudah meberikan atau mengatakan semua keterangan dengan sejujur-jujurnya?

Terdakwa                              :    Iya Pak. Saya sudah mengatakan semua dengan jujur dan terbuka.

PH Terdakwa                       :    Saudara terdakwa, apa saat anda memberi keterangan anda sudah mengakui semua perbuatan anda?

Terdakwa                              :    Iya Pak, saya sudah mengakui melakukan pencurian itu dan menceritakan semua kronologinya kepada petugas.

PH Terdakwa                       :    Berarti saat saudara melakukan pencurian itu, benar rekan anda yang mengajak terebih dahulu dan rekan anda yang masuk dan mengambil sepeda motor dan anda hanya menunggu diluar pagar?

Terdakwa                              :    Iya Pak benar, rekan saya mengajak keluar dan saya disuruh menunggu didepan sedangkan rekan saya yang masuk untuk mengambil sepeda motor tersebut.

PH Terdakwa                       :    Saudara terdakwa apakah saudara mengetahui akibat hukum dari tindakan saudara?

Terdakwa                              :    Iya, pak saya mengetahui.

PH Terdakwa                       :    Apakah saudara Terdakwa menyesal setelah melakukan pencurian itu?

Terdakwa                              :    Iya Pak, saya sangat menyesal.

PH Terdakwa                       :    Baik, Bapak Majelis Hakim pertanyaan dari kami cukup.

 

Hakim Ketua                        :    Baik Hakim Anggota I silahkan mengajukan pertanyaan.

Hakim Anggota I                  :    Terimakasih Pak Ketua, Saudara terdakwa bagaimana situasi rumah korban saat saudara pergi membawa sepeda motor milik korban?

Terdakwa                              :   Saat itu masih belum ada tanda-tanda bahwa ada orang yang terganggu atau terbangun dengan tindak pencurian yang saya lakukan.

Hakim Anggota I                  :   Baik Cukup Pak Ketua.

 

Hakim Ketua                        :    Silahkan Hakim Anggota II masih ada yang perlu ditanyakan.

Hakim Anggota II                :    Terimakasih Pak Ketua, Saudara terdakwa tadi anda mengatakan bahwa sepeda motor milik korban telah dijual dengan harga 2 juta rupiah, lantas saudara mendapatkan berapa rupiah bagian dari penjualan tersebut?

Terdakwa                              :   Saya mendapat 500rb dari teman saya Andy pak hakim.

Hakim Anggota II                :   Baik Cukup Pak Ketua.

Hakim Ketua                        :    Kepada JPU apakah ada yang ingin di tanyakan lagi kepada Terdakwa?

JPU                                        :   Tidak ada lagi Pak Hakim

Hakim Ketua                        :    Baiklah jika tidak ada pertanyaan lagi, kepada saudara Penuntut Umum, apakah sudah siap untuk membacakan tuntutannya pada sidang hari ini?

JPU                                        :   Kami belum mempersiapakan tuntutannya, maka kami mohon ke Majelis Hakim yang terhormat agar menunda sidang ini 1 minggu ke depan, agar kami dapat mempersiapkan tuntutan kami Majelis Hakim.

Hakim Ketua                        :    Baik apakah Penasehat Hukum terdakwa setuju sidang di tunda 1 minggu ke depan?

PH Terdakwa                       :    Iya Pak Hakim, kami setuju sidang ditunda 1 minggu ke depan.

Hakim Ketua                        :    (Berembuk dengan Hakim Anggota), baiklah Sidang hari ini Rabu tanggal 6 Desember 2017, kami rasa cukup dan kami tunda selama 1 (satu) minggu kedepan, yaitu pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 dengan Agenda Pembacaan Tuntutan Penuntut Umum, untuk itu kami beritahu kepada saudara Penuntut Umum agar menyiapkan tuntutannya, serta menghadirkan Terdakwa pada persidangan yang akan datang dan kepada Penasehat Hukum agar hadir kembali pada persidangan yang akan datang tanpa dipanggil kembali. Dengan demikian, sidang pada hari ini kami nyatakan ditunda dan ditutup (ketuk palu 3 kali).

 

 

 

Sidang IV Rabu, 13 Desember 2017 (Pembacaan Tuntutan)

 

Hakim Ketua                    :    Sidang Lanjutan Perkara Pidana PN Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor 1777Pid.B/2017/PN DPS, atas nama Terdakwa ADELVY RESI SETIA dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, (Ketuk palu 3 kali).

Hakim Ketua                    :    Sesuai Berita Acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pembacaan tuntutan. Apakah Saudara Jaksa Penuntut Umum sudah siap membacakan tuntutannya?

JPU                                   :    Tuntutannya sudah siap, Pak Hakim.

Hakim Ketua                    :    Saudara Terdakwa agar dapat mengambil tempat duduk kembali  di depan. Silahkan Jaksa Penuntut Umum untuk membacakannya (membacakan tuntutan pidana sebagaiman terlampir)

JPU                                   :    (membacakan sambil berdiri)

Hakim Ketua                    :    Demikianlah tuntutan pidana yang telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, kepada Terdakwa, apakah saudara akan mengajukan pembelaan atas tuntutan pidana tersebut?

Terdakwa                         :    Saya serahkan sepenuhnya kepada PH saya Pak Hakim

Hakim Ketua                    :    Bagaimana Penasehat Hukum Terdakwa apakah akan mengajukan pembelaan atasa tuntutan tersebut?

  1. Terdakwa :    Kami akan mengajukan pembelaan, dan kami mohon Majelis Hakim memberikan waktu untuk mempersiapkan pembelaan

Hakim Ketua                    :    Bagaimana Jaksa Penuntut Umum, apakah saudara bersedia Sidang ini di tunda?

JPU                                   :    Iya Majelis Hakim, kami setuju sidang ini ditunda.

Hakim Ketua                    :    (BEREMBUK), baiklah sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan pada hari Rabu Tanggal 20 Desember 2017 Jam 09.00 WITA dengan agenda acara pembacaan pembelaan dari Terdakwa atau Penasehat Hukum kepada Jaksa Penuntut Umum, kami perintahkan untuk menghadirkan kembali Terdakwa dan kepada Terdakwa atau Penasehat Hukum agar mempersiapkan pembelannya pada hari sidang yang sudah ditetapkan, sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup (ketuk palu 3 kali)

 

 

SIDANG V, Rabu 20 Desember 2017 (Pembacaan Pembelaan / Pledoi Terdakwa)

 

Hakim Ketua                    :    Sidang Lanjutan Perkara Pidana PN Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor 1777Pid.B/2017/PN DPS, atas nama Terdakwa ADELVY RESI SETIA dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, (Ketuk palu 3 kali).

Hakim Ketua                    :    Sesuai dengan berita acara sidang minggu lalu, maka agenda sidang hari ini adalah mendengar pembelaan dari terdakwa atau Penasehat Hukum kepada saudara Terdakwa atau Penasehat Hukum apakah saudara sudah siap untuk membacakan pembelaan atau pledoinya?

Terdakwa                         :    Sudah siap Pak Hakim.

  1. Terdakwa         :    (Iya, Kami sudah siapkan Pak Hakim)

Hakim Ketua                    :    Silahkan dibacakan (Penasehat Hukum membacakan pembelaan sebagaimana terlampir).

PH Terdakwa                   :    (Membacakan sambil berdiri)

Hakim Ketua                    :    Baiklah demikian pembelaan dari PH. Terdakwa,  Kepada JPU apakah akan mengajukan Replik atas pembelaan dari PH.Terdakwa?

JPU                                   :    Baik terima kasih majelis hakim, Kami tidak mengajukan Replik dan kami tetap pada tuntutan kami Majelis Hakim.

Hakim Ketua                    :    baik karena JPU tidak mengajukan Replik dengan demikian PH.Terdakwa tidak mengajukan Duplik

Hakim Ketua                    :  Baiklah Sidang hari ini dinyatakan cukup dan selanjutnya memberikan kesempatan Majelis Hakim bermusyawarah mengambil keputusan, dan sidang ini ditunda dua minggu kedepan dengan pada hari Rabu, 27 Desember 2017 dengan agenda pembacaan putusan. Kepada Jaksa Penunut Umum, Penasehat Hukum, dan Terdakwa diharapkan hadir dalam persidangan tanpa dipanggil kembali, maka dengan demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup (ketuk palu 3 kali).

 

 

Sidang VI Rabu, 27 Desember 2017 (Pembacaan Putusan)

 

Hakim Ketua                    :    Sidang Lanjutan Perkara Pidana PN Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor 1777Pid.B/2017/FH.Unmas, atas nama Terdakwa ADELVY RESI SETIA dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, (Ketuk palu 3 kali).

Hakim Ketua                    :    Sesuai dengan berita acara sidang yang lalu maka sidang hari ini adalah pembacaan putusan Majelis Hakim.

Hakim Ketua                    :    Saudara Terdakwa, diberitahukan bahwa acara persidangan pada hari ini adalah pembacaan putusan pengadilan.

Hakim Ketua                    :    Apakah Saudara Terdakwa sudah siap mendengar putusan sidang hari ini?

Terdakwa                         :    Ya, sudah siap Pak Hakim.

(Ketua Majelis membacakan putusan sebagaimana terlampir, dan  apabila selesai membaca putusan Majelis Hakim mengetuk Palu 1 kali)

Hakim Ketua                   :    Baik demikian putusan Majelis Hakim, Diberitahukan bahwa apabila keberatan dengan keputusan ini, dapat mengajukan upaya Banding selambat-lambatnya 14 hari sejak putusan ini di bacakan.

Hakim Ketua                    :    Kepada Terdakwa apakah saudara mengerti dengan  putusan ini?

Terdakwa                         :    Saya mengerti pak hakim.

Hakim Ketua                   :    Saudara penasihat hukum siap dibantu ya apabila terdakwa akan mengajukan banding.

PH Terdakwa                   :    Baik pak hakim.

Hakim Ketua                    :    Baiklah, dengan demikian pemeriksaan perkara pidana Peradilan Semu FH Unmas dengan Nomor Reg : 1777Pid.B/2017/PN DPS, atas nama Terdakwa ADELVY RESI SETIA dinyatakan selesai dan sidang ini kami nyatakan di tutup (ketuk palu 3 kali)

 

 

Makalah Hukum Acara Peradilan HAM : Upaya Hukum

BAB I

PENDAHULUAN

 

  1. Latar Belakang

Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang telah dipunyai seseorang sejak ia dalam kandungan. HAM berlaku secara universal. Dasar-dasar HAM tertuang dalam deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat (Declaration of Independence of USA) dan tercantum dalam UUD 1945 Republik Indonesia, seperti pada pasal 27 ayat 1, pasal 28, pasal 29 ayat 2, pasal 30 ayat 1, dan pasal 31 ayat 1. Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun. Sebagai warga negara yang baik kita mesti menjunjung tinggi nilai hak azasi manusia tanpa membeda-bedakan status, golongan, keturunan, jabatan, dan lain sebagainya. Usaha untuk melindungi hak asasi manusia atau HAM sudah diperdebatkan sejak waktu menyusun rancangan UUD 1995 di Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) antara SoekernoSupomo di satu pihak dan Hatta-Muh. Yamin di lain pihak. Menurut Soekarno-Soepomo, negara yang hendak didirikan berdasarkan paham kekeluargaan, sedangkan HAM adalah buah dari paham individualisme, sehingga HAM tidak perlu dimasukkan dalam UUD.[1]

Penambahan rumusan HAM ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 bukan semata-mata karena hendak mengakomodasi perkembangan pandangan mengenai HAM yang makin penting sebagai isu global, melainkan karena hal itu merupakan salah satu syarat negara hukum. Sejauh mana negara memberikan perlindungan terhadap pelaksanaan HAM, dewasa ini sering dijadikan sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat peradaban, tingkat demokrasi dan tingkat kemajuan suatu negara. [2]

Karena banyak sekali terjadi pelanggaran HAM, maka banyak sekali pula tekanan-tekanan, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri agar ada perlindungan HAM di Indonesia. Untuk menanggapi tekanan-tekanan tersebut, dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 telah dibentuk Komisi Nasional Hak Manusia yang kegiatannya anatara lain adalah memantau dan menyelidiki pelaksanaan HAM serta memberikan pendapat, pertimbangan, dan saran kepada badan pemerintahan negara mengenai pelaksanaan HAM. Ternyata Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tidak mendapat persetujuan dari DPR untuk menjadi undang-undang dan sebagai gantinya ditetapkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang mulai berlaku pada tanggal 23 November 2000 dengan mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Di Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 disebutkan bahwa dengan adanya Undang-Undang ini diharapkan dapat melindungi HAM, baik perseorangan maupun masyarakat dan menjadi dasar dalam penegakan, kepastian hukum, keadilan dan perasaan aman, baik bagi perseorangan maupun masyarakat terhadap pelanggaran HAM yang berat.

Pengadilan Hak Asasi Manusia merupakan pengadilan yang memeriksa danmengutus segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat, pelanggaran hakasasi manusia terdiri dari genosida dan kejahatan kemanusiaan. Pasal 8 Undang-UndangNomor 26 tahun 2000, Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia memberikandefinisi tentang kejahatan genosida. Genosida adalah setiap perbuatan yangdilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atausebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis kelompok agama, dengan cara:

  1. Membunuh anggota kelompok;
  2. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggotaanggotakelompok;
  3. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahansecara fisik baik seluruh maupun sebagian;
  4. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran didalamkelompok; atau
  5. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 memberikan definisi terhadap kejahatan kemanusiaan kejahatan terhadap kemanusiaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:

  1. Pembunuhan;
  2. Pemusnahan;
  3. Perbudakan;
  4. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
  5. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenangwenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional.
  6. Penyiksaan;
  7. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
  8. Penganiyaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
  9. Penghilangan orang secara paksa; atau
  10. Kejahatan appertheid. [3]

 

Lembaga pengadilan hak asasi manusia merupakan pengadilan khususyang selanjutnya disebut dengan pengadilan HAM yang berada dalam lingkunganPeradilan Umum yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000tentang pengadilan hak asasi manusia. Pembentukan pengadilan hak asasi manusiamerupakan wujud nyata yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam rangkaperlindungan terhadap hak asasi manusia dari segala ancaman mengingat bahwa hakasasi manusia merupakan hak asasi yang bersifat fundamental yang tidak dapatdikurangi dalam keadaan apapun. Perlindungan terhadap hak asasi manusia yangdimiliki oleh warga negara indonesia merupakan kewajiban konstitusional negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia yang mengatur bahwa Negara wajib melindungi hak asasi seluruhwarganya guna terciptanya ketentraman, keadilan serta mewujudkan negara hukumyang sesungguhnya.

Pengadilan Hak Asasi Manusia didirikan hanya untuk mengadili pelanggaran HakAsasi manusia yang berat saja, yakni Genosida dan pelanggaran kejahatankemanusiaan. Sementara kejahatan terhadap Hak Asasi Manusia yangdikualifikasi dengan ringan diadili di sidang pengadilan pidana biasa, diPengadilan Negeri atau Pengadilan Militer sesuai dengan status hukumterdakwanya.Pengadilan Hak Asasi Manusia juga berwenang memeriksa dan mengutus perkara pelanggaran Hak Asasi manusia yang berat yang dilakukan di luar batas teritorialnegara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia.

Mengenai hukum acara yang berlaku atas perkara pelanggaran HAM yang berat, Pasal 10 menentukan bahwa dalam hal tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, hukum acara atas perkara pelanggaran HAM yang berat, dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana.

Dengan demikian, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, upaya hukum, pelaksanaan putusan pengadilan serta pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan atas perkara pelanggaran HAM yang berat, jika tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, maka hukum acara atas pelanggaran HAM yang berat tersebut, dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana.[4]

Pengadilan HAM memiliki jangka waktu selama 180 (seratus delapan puluh) hari untuk memeriksa dan memutus perkara Pelanggaran HAM yang Berat terhitung sejak perkara tersebut dilimpahkan ke Pengadilan HAM.

Bila para pihak tidak menerima atau puas apa yang telah menjadi putusan Majelis Hakim di tingkat Pengadilan HAM, maka dapat ditempuh upaya hukum. Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang ini (KUHAP). Dalam makalah ini akan dibatasi mengenai pembahasan tentang Hukum Acara dalam Peradilan HAM yaitu terbatas pada Upaya Hukum.

  1. Rumusan Masalah

Sesuai dengan uraian latar belakang tersebut diatas, maka dapat diajukan beberapa rumusan masalah, yaitu :

  1. Bagaimana proses upaya hukum dalam Peradilan Hak Asasi Manusia?
  2. Bagaimana perbandingan upaya hukum dalam Peradilan Hak Asasi Manusia dengan Peradilan Pidana?

 

 

 

 

BAB II

PEMBAHASAN

 

  1. Proses Upaya Hukum dalam Peradilan Hak Asasi Manusia

         Mengacu pada proses upaya hukum, maka dipandang perlu menjelaskan asas dalam peradilan HAM, yaitu Asas Hukum Acara Peradilan HAM di Indonesia adalah asas “Lex Spesialist De Rogat Legi Generally” Dalam hal tidak diatur dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000, maka berlaku UU No. 8 Tahun 1981.[5]Jadi segala jenis proses acara dalam peradilan HAM baik dari tingkat penyelidikan sampai putusan yang bersifat inkracht mengacu pada asas Lex Spesialist De Rogat Legi Generally.

Dalam Pemeriksaan tingkat pertama, oleh pasal 27 ayat (2) di temukan bahwa pemeriksaan perkara Pelanggaran HAM yang berat dilakukan oleh Majelis Hakim yang berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari:

  1. Dua (2) orang Hakim pada Pengadilan HAM yang bersangkutan.
  2. Tiga (3) orang hakim od hoc.

Oleh karena Pengadilan HAM merupakan Pengadilan pada Pengadilan Negeri, maka dimaksud dengan “2 (dua) orang hakim pada Pengadilan HAM yang bersangkutan” dalam Pasal 27 ayat (2) tersebut adalah hakim yang berasal dari Pengadilan Negeri yang bersangkutan (hakim karier).

Pada waktu Majelis Hakim Pengadilan HAM memeriksa perkara pelanggaran HAM yang berat, oleh Pasal 27 ayat (3) di tentukan bahwa Ketua Majelis Hakim adalah hakim dari Pengadilan HAM yang bersangkutan.[6]

 

Sesuai dengan Pasal 1 butir 12 KUHAP menyebutkan “Upaya Hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”.

Dua upaya hukum yang dapat ditempuh yaitu :

  1. Upaya Hukum Biasa
    1. Banding
    2. Kasasi
  2. Upaya Hukum Luar Biasa

     Peninjauan Kembali

Peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (pasal 263:1). Peninjauan ini diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya. Alasan pengajuan (pasal 263 ayat 2), apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa apabila keadaan itu sudah diketahui sebelum sidang berlangsung hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan bebas dari segala tuntutan, atau ketentuan lebih ringan (novum), apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata. Pengadilan ditetapkan.[7]

 

Pemeriksaan Tingkat Banding

Dari Pasal 32 dapat diketahui bahwa sebagai Pengadilan Tingkat Banding dari putusan Pengadilan HAM adalah Pengadilan Tinggi.

Jadi, di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tidak ada ketentuan yang menyebut bahwa Pengadilan Tingkat Banding adalah Pengadilan Tinggi HAM, misalnya dalam perkara tindak pidana ekonomi, Pengadilan Tingkat Pertama adalah Pengadilan Ekonomi, sedangkan Pengadilan Tingkat Banding adalah Pengadilan Tinggi Ekonomi (Pasal 35 ayat (2) Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1955).

Pengadilan Tinggi yang emeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat, oleh Pasal 32 ayat (1) diberikan jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi.

Oleh Pasal 32 ayat (2) ditentukan bahwa pemeriksaan tingkat banding dilakukan oleh Majelis Hakim berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas:

  1. Dua (2) orang hakim Pengadilan Tinggi yang bersangkutan.
  2. Tiga (3) orang hakim ad hoc.

Jumlah hakim ad hoc di Pengadilan Tinggi, oleh Pasal 32 ayat (3) ditentukan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) orang.

Selanjutnya, ketentuan-ketentuan tentang pengangkatan dan pemberhentian, masa jabatan dan syarat-syarat pengangkatan untuk hakim ad hoc pada Pengadilan HAM, oleh Pasal 32 ayat (4) diberlakukan untuk hakim ad hoc pada Pengadilan Tinggi.

 

Pemeriksaan Tingkat Kasasi

Pasal 33 ayat (1) menentukan bahwa Mahkamah Agung dalam hal memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat dalam tingkat kasasi, diberikan jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Mahkamah Agung.

Selanjutnya, Pasal 33 ayat (2) menentukan, bahwa pemeriksaan dalam tingkat kasasi tersebut dilakukan oleh Majelis Hakim yang berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas:

  1. Dua (2) orang hakim agung.
  2. Tiga (3) orang hakim ad hoc.

Dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (3), ayat (4) jo. ayat (5) dapat diketahui bahwa jumlah hakim ad hoc pada Mahkamah Agung sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, yang diangkat oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul DPR untuk satu kali masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Untuk dapat diangkat menjadi hakim ad hoc pada Mahkamah Agung, oleh Pasal 33 ayat (6) ditentukan harus memenuhi beberapa syarat, sebagai berikut:

  1. Warga negara RI.
  2. Bertakw kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  3. Berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun.
  4. Berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum.
  5. Sehat jasmani dan rohani.
  6. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela.
  7. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945.
  8. Memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang HAM.

 

Peninjauan Kembali

Di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tidak ada ketentuan khusus mengenai upaya hukum luar biasayang disebut peninjauan kembali.

Oleh karena itu, ketentuan mengenai peninjauan kembal terhadap putusan perkara pelanggaran HAM yang berat yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, berlaku ketentuan mengenai peninjauan kembali yang terdapat di dalam KUHAP, yaitu Pasal 263 hingga Pasal 269 KUHAP.[8]

 

  1. Perbanding Upaya Hukum dalam Peradilan Hak Asasi Manusia dengan Peradilan Pidana

Pengadilan HAM memiliki jangka waktu selama 180 (seratus delapan puluh) hari untuk memeriksa dan memutus perkara Pelanggaran HAM yang Berat terhitung sejak perkara tersebut dilimpahkan ke Pengadilan HAM. Bila para pihak tidak menerima atau puas apa yang telah menjadi putusan Majelis Hakim di tingkat Pengadilan HAM, maka dapat ditempuh upaya hukum.

  1. Dalam perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dimohonkan upaya hukum banding dan Kasasi, maka perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung yang diatur secara khusus didalam undang-undang no 26 tahun 2000  tentang peradilan hak asasi manusia, sedangkan dalam perkara pidana tidak diatur secara kusus didalam undang-undang mengenai batas waktu dalam memeriksa dan memutus suatu perkara.
  2. Dalam menangani upaya hukum perkara pelanggaran HAM yang berat pada tingkat Banding maupun Kasasi adanya Hakim ad hoc yang diangkat oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usulan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sedangkan dalam peradilan Pidana dalam menangani upaya hukum, tidak adanya hakim ad hoc yang didalam menangani upaya hukum perkara pidana. Dimana hakim ad hoc secara khusus diangkat untuk melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa pada tingkat banding dan kasasi.
  3. Dalam perkara pelangaran HAM yang berat, upaya tingkat banding dan Kasasi pemeriksaan perkara dilakukan oleh majelis Hakim yang memeriksa dan memutus berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas 2 (dua) orang hakim Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung yang bersangkutan dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc,  Sedangkan tingkat pemeriksaan dalam peradilan pidana dilakukan oleh sekurang-kurangnya tiga orang hakim dan tidak adanya hakim ad hoc yang diangkat secara khusus dalam upaya hukum peradilan pidana pada tingkat pemeriksaan.

 

 

 

 

BAB III

PENUTUP

  1. Simpulan

            Dari seluruh pembahasan diatas maka dapat diberikan beberapa kesimpulan mengenai upaya hukum yaitu terbagi atas upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa terdiri atas Banding dan Kasasi, sedangkan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali. Secara umum prosedur upaya hukum dalam peradilan HAM sama dengan upaya hukum dalam peradilan Pidana, dimana dalam UU No. 26 Tahun 2000 hanya mengatur beberapa hal khusus dalam pemeriksaan pada tingkat banding dan kasasi sedangkan pada peninjauan kembali UU No. 26 Tahun 2000 tidak mengatur secara khusus mengenai upaya hukum luar biasa yang disebut peninjauan kembali.

Jadi perbadingan antara upaya hukum peradilan HAM dengan peradilan Pidana yaitu didalam peradilan HAM pada tingkat pemeriksaan adanya Hakim ad hoc yang diangkat oleh Presiden dimana dalam proses pemeriksaan majelis Hakim yang berjumlah 5 (lima) orang, yang terdiri atas 2 (dua) orang Hakim Pengadilan Tinggi (upaya hukum banding) Hakim Agung (upaya hukum kasasi) dan 3 (tiga) orang Hakim ad hoc Tingkat Pemeriksaan Peradilan HAM. Sedangkan tingkat pemeriksaan dalam peradilan pidana dilakukan oleh sekurang-kurangnya tiga orang hakim dan tidak adanya hakim ad hoc yang diangkat secara khusus dalam upaya hukum peradilan pidana pada tingkat pemeriksaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] R. Wiyono, Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia,(Jakarta:Kencana, 2013) Hlm. 1

[2] I Made Rudita, “Jurnal Advokasi Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar”, 5:2, (Denpasar: 2015), hlm. 58

[3] Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

[4]R. Wiyono, “Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia”,(Jakarta:Kencana, 2013), Hlm.25

[5] Nurul Qamar, “Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi”,(Jakarta:Sinar Grafika, 2016), Hlm. 109

[6] R. Wiyono, “Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia”, (Kencana Prenanda Media Group 2006), hlm:57.

 

[7] Vany, “Upaya Hukum, Hukum Acara Pidana”, Diakses dari http://vanylucas92.blogspot.co.id/2013/02/upaya-hukum.html pada tanggal 24 November 2017 pukul 22.15

[8]R. Wiyono, “Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia”, (Kencana Prenanda Media Group 2006), hlm. 61

Aspek Hukum Kesehatan Bank (Hukum Perbankan)

  1. Pengertian Kesehatan Bank

         Kesehatan Bank adalah kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dan sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Kegiatan tersebut antara lain:

 

  1. Kemampuan mengelola dana;
  2. Kemampuan untuk menyalurkan dana ke masyarakat;
  3. Kemampuan memenuhi kewajiban kepada pihak lain;
  4. Pemenuhan peraturan perbankan yang berlaku.

Dengan kata lain tingkat kesehatan bank juga erat kaitannya dengan pemenuhan peraturan perbankan (kepatuhan pada Bank Indonesia).

 

2. Indikator Tingkat Kesehatan Bank

Bank yang sehat adalah :

  1. Dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat;
  2. Dapat menjalankan fungsi intermediasi;
  3. Dapat membantu kelancaran lalu lintas pembayaran;
  4. Dapat digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan berbagai kebijakannya, terutama kebijakan moneter.

 

Untuk menjalankan fungsinya dengan baik bank harus :

  1. Mempunyai modal yang cukup;
  2. Menjaga kualitas asetnya dengan baik;
  3. Dikelola dengan baik dan dioperasikan berdasarkan prinsip kehati-hatian;
  4. Menghasilkan keuntungan yang cukup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya;
  5. Memelihara likuiditasnya sehingga dapat memenuhi kewajibannya setiap saat.

 

 3. Dasar Hukum Kesehatan Bank

Standar untuk melakukan penilaian kesehatan Bank telah ditentukan oleh pemerintah melalui Bank Indonesia, yaitu berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, pembinaan dan pengawasan Bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh bank Indonesia, menetapkan bahwa :

  1. Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian;
  2. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada Bank,
  3. Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
  4. Bank atas permintaan Bank Indonesia, wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas milik bank tersebut, serta wajib memberikan bantuan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen, dan penjelasan yang dilaporkan oleh bank tersebut;
  5. Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan. Bank Indonesia dapat menugaskan akuntan publik untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan terhadap bank;
  6. Bank wajib untuk menyampaikan kepada Bank Indonesia neraca, perhitungan laba rugi tahunan dan penjelasannya, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Neraca dan laporan laba rugi tahunan tersebut wajib terlebih dahulu diaudit oleh akuntan publik;
  7. Bank wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Peraturan kesehatan bank menekankan bahwa bank di Indonesia memiliki kewajiban untuk melakukan aturan-aturan yang telah disebutkan diatas. Keadaan bank yang tidak sehat akan merusak keadaan perbankan secara keseluruhan dan mengurangi rasa kepercayaan masyarakat. Bank Indonesia sebagai bank sentral mempunyai hak untuk selalu mengawasi jalannya kegiatan operasional bank dengan mengetahui posisi keuangan perbankan agar keadaan perbankan di Indonesia dalam keadaan sehat untuk senantiasa melakukan kegiatannya.

 

4. Penilaian Kesehatan Bank

Tahapan yang dilakukan dalam proses penilaian tingkat kesehatan bank menggunakan kertas kerja yang sudah ditentukan. Secara umum tahapan itu adalah sebagai berikut:

  1. Menerapkan formula dan indikator pendukung dalam rangka penilaian setiap komponen yang tertuang dalam Matriks Perhitungan/Analisis Komponen setiap faktor.
  2. Berdasarkan formula dan indikator tersebut, dilakukan proses analisis untuk menetapkan peringkat setiap komponen dengan berpedoman kepada Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Komponen. Dalam proses ini dilakukan analisis terhadap berbagai indikator pendukung dan atau pembanding yang relevan.
  3. Selanjutnya dilakukan proses analisis untuk menetapkan peringkat setiap faktor penilaian dengan berpedoman kepada Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Faktor. Proses penetapan peringkat setiap faktor penilaian dilaksanakan setelah mempertimbangkan unsur judgement yang didasarkan atas materialitas dan signifikansi dari setiap komponen.
  4. Berdasarkan hasil penetapan peringkat setiap faktor penilaian, dilakukan proses analisis untuk menetapkan peringkat komposit bank dengan berpedoman kepada Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Komposit. Proses penetapan peringkat komposit bank dilaksanakan setelah mempertimbangkan unsur judgement yang didasarkan atas materialitas dan signifikansi dari setiap faktor.

 

5. Pelanggaran Aturan Kesehatan Bank

Apabila terdapat penyimpangan terhadap aturan tentang kesehatan bank, Bank Indonesia dapat mengambil tindakan-tindakan tertentu dengan tujuan dasar agar bank yang bersangkutan menjadi sehat dan tidak membahayakan kinerja perbankan secara umum. Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar:

  1. Pemegang saham menambah modal;
  2. Pemegang saham mengganti dewan komisaris dan atau direksi bank;
  3. Bank menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang macet, dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya;
  4. Bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;
  5. Bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban;
  6. Bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain;
  7. Bank menjual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban bank kepada bank atau pihak lain.

Apabila tindakan sebagaimana dimaksud di atas belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank, dan atau menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank dapat membahayakan sistem perbankan, maka Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank dan memerintahkan direksi bank untuk segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham guna membubarkan badan hukum bank dan membentuk tim likuidasi. Apabila direksi bank tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, maka Pimpinan Bank Indonesia meminta kepada pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang berisi pembubaran badan hukum bank tersebut, penunjukan tim likuidasi, dan perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MAKALAH HUKUM PERBANKAN (Perlindungan Hukum Nasabah Terhadap Likuidasi Bank)

BAB I

PENDAHULUAN

 

  1. Latar Belakang Masalah

Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya.[1]

Perbankan merupakan sektor yang sangat vital dan memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian nasional. Lancarnya aliran uang sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan perekonomian. Dengan demikian, kondisi sektor perbankan yang sehat dan kuat penting menjadi sasaran akhir dari kebijakan moneter. Di samping itu, perbankan merupakan alat yang sangat vital dalam menyelenggarkan transaksi pembayaran baik nasional maupun internasional.

Bisnis perbankan merupakan bisnis yang penuh risiko, di samping menjanjikan keuntungan yang besar jika di kelola secara baik dan hati-hati. Dikatakan sebagai bisnis penuh risiko karena aktivitasnya sebagian besar mengandalkan dana titipan masyarakat, baik dalam bentuk tabungan giro maupun deposito. Besarnya peran yang diperhatikan oleh sektor perbankan, bukan berarti membuka peluang sebebas-bebasnya bagi siapa saja untuk mendirikan, mengelola ataupun menjalankan bisnis perbankan tanpa di dukung dengan aturan perbankan yang baik dan sehat. Pemerintah melalui otoritas keuangan dan perbankan berwenang menetapkan aturan dan bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha dan aktivitas perbankan. Oleh karenanya, kebijakan pemerintah disektor perbankan harus di arahkan pada upaya mewujudkan perbankan yang sehat, kuat dan kokoh. Hal ini mengingat kebijakan di bidang perbankan ini tidak lagi semata-mata memegang peranan penting dalam pengembangan infrasturktur keuangan dalam rangka mengatasi kesenjangan antara tabungan dan investasi, tetapi juga berperan penting dalam memelihara kestabilan ekonomi makro melalui keterkaitannya dengan efektivitas kebijakan moneter.

Apabila kita melihat kondisi perbankan pada era 1997-1998 yang mengalami krisis moneter, pada pertengahan tahun 1997 krisis moneter semakin melebar menjadi krisis perbankan.[2] Masyarakat heboh dengan terjadinya 16 bank yang dilikuidasi. Mereka khawatir apakah uang mereka dapat dikembalikan secara utuh atau tidak, maklum selaku nasabah tidak mengerti apa yang mesti diperbuat. Kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional memudar. banyak dana yang hengkang dari bank–bank lokal berpindah ke bank asing, bahkan tidak sedikit yang di bawa ke luar negeri.

Dampak selanjutnya dari keadaan tersebut akan dapat mengancam perekonomian dan sistem perbankan nasional. Kepercayaan masyarakat akan goyah terhadap bank atas perlindungan nasabah ketika terjadi likuidasi bank tersebut.

Apabila bank mengalami kesulitan likuiditas, kemungkinan besar terjadi efek yang menular khususnya apabila suatu bank di-rush, yaitu dananya diambil secara besar-besarnya oleh nasabahnya karena tidak adanya jaminan perlindungan hukum terhadap nasabah.

Kemauan masyarakat untuk menyimpan dananya pada bank semata-mata dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya akan dapat diperoleh kembali pada waktunya dan disertai imbalan bunga. Berdasarkan data-data yang diperoleh menunjukan, baik di Indonesia maupun di Negara-negara lain bahwa ada beberapa bank yang mengalami kesulitan dan terpaksa ditutup sehingga merugikan masyarakat, karena sebagian atau seluruh dananya tidak dapat diperoleh kembali.

Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional, pemerintah mengeluarkan jaminan kewajiban pembayaran bank umum atau dikenal dengan blanket guarantee yang merupakan financial safety net dengan keputusan presiden Nomor 26 Tahun 1998 dan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 (Pasal 37). Atas dasar tersebut, penulis mencoba meneliti tentang perlindungan nasabah terhadap likuidasi bank yang dituangkan dalam makalah yang berjudul “Perlindungan Hukum Nasabah Terhadap Likuidasi Bank”.

 

 

  1. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas maka dapat diajukan rumusan masalah sebagai berikut:

  1. Bagaimana pengaturan likuidasi bank berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
  2. Bagaimana perlindungan hukum masyarakat penyimpan dana/nasabah ketika terjadi likuidasi bank?

 

 

BAB II

PEMBAHASAN

 

 

  1. Pengaturan Likuidasi Bank

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan jo Perpu No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan UU No. 24 Tahun 2004 jo UU No. 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Perpu No. 3 Tahun 2008, bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan likuidasi dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan yang sebelumnya dilaksanakan oleh Bank Indonesia.[3] Undang-undang Lembaga Penjamin Simpanan itu ditetapkan penjaminan simpanan nasabah bank, yang diharapkan dapat memelihara kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan dan dapat meminimumkan risiko yang membebani anggaran negara.

Penjamin simpanan nasabah bank tersebut diselenggarakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yang dibentuk oleh pemerintah sebagai badan hukum berdasarkan undang-undang Lembaga Penjamin Simpanan. LPS sendiri memiliki dua fungsi yaitu menjamin simpanan nasabah bank dan melakukan penyelsaian atau penanganan bank gagal.

Penjaminan simpanan nasabah bank yang dilakukan LPS bersifat terbatas tetapi dapat mencakup sebanyak-banyaknya nasabah. Setiap bank yang menjalankan usahanya di Indonesia diwajibkan untuk menjadi peserta penjaminan dan membayar premi penjaminan.[4] Apabila bank tidak dapat melanjutkan usahanya dan harus dicabut izin usahanya, LPS akan membayar simpanan setiap nasabah bank tersebut terlebih dahulu sampai jumlah tertentu. Adapun simpanan yang tidak dijamin akan diselsaikan melelui proses likuidasi bank.

Pemebentukan LPS ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Ketentuan dalam Pasal 37 B Undang-Undang tersebut menetapkan bahwa setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan. Untuk menjamin simpanan masyarakat dibentuk Lemabaga Penjamin Simpanan (LPS) yang berbentuk badan hukum dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.[5]Pembentukan LPS tersebut dimaksudkan untuk melindungi kepentingan nasabah dan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank. Indonesia dalam rangka untuk mendukung sistem perbankan nasional yang sehat dan stabil, maka dilakukan penyempurnaan terhadap program penjaminan simpanan nasabah bank dengan membentuk suatu lembaga yang independent yang diberi tugas dan wewenang untuk melaksanakan program penjaminan simpanan nasabah bank dimaksud yaitu LPS. Ketentuan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menetapkan fungsi dan tugas LPS. Fungsi LPS adalah menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.[6] Kemudian Pasal 96 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menetapkan, bahwa LPS melaksankan fungsi penjaminan tersebut bagi bank berdasarkan prinsip syariah, yang lebih lanjut ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

 

  1. Perlindungan Nasabah Terhadap Likuidasi Bank

Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan satu sama lain. Berkaitan dengan itu, Hukum harus mampu mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan sekecil kecilnya.[7] Apabila dikaitkan dengan hukum mengenai peran perbankan dalam melindungi nasabah ketika terjadi likuidasi bank maka mengacu pada Peraturan Perbankan Indonesia, yaitu bahwa hukum memberikan perlindungan terhadap nasabah dengan cara:

  1. Perlindungan secara implicit (Implisit deposit protection), yaitu: perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif, yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank. Perlindungan ini yang diperoleh melalui: (1) peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, (2) perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang efektif, yang dilakukan oleh Bank Indonesia, (3) upaya menjaga kelangsungan uasaha bank sebagai sebuah lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya, (4) memihara tingkat kesehatan bank, (5) melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian, (6) cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah, dan (7) menyediakan informasi resiko pada nasabah.
  2. Perlindungan eksplisit (Eksplicit deposit orotection), yaitu : perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut yang akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut. Perlindungan ini diperoleh melalui pembentukan lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden RI No. 26 Tahun 1998 tentang jaminan Terhadap Kewajiban Bank Umum.[8]

 

Bahwa hakikat dari perlindungan Hukum tersebut adalah melindungi kepentingan nasabah penyimpan dan simpanannya yang disimpan di suatu bank tertentu terhadap suatu resiko kerugian. Perlindungan ini juga merupakan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat khususnya nasabah, maka sudah seharusnya/sepatutnya dunia perbankan perlu memberikan perlindungan Hukum itu.

Bank Indonesia mempunyai wewenang pembinaan dan pengawasan dalam rangka menjaga kelangsungan usaha bank, demikian juga Bank Indonesia menetapkan ketentuan tentang kesehatan bank dengan memperhatikan aspek pemodal (capital), kualitas asset, manejemen, likuiditas, dan lain-lain misalnya dalam perlindungan nasabah mengenai perlindungan pemberian kredit pada nasabah.[9] Dalam hubungannya perlindungan dengan perlindungan kepentingan-kepentingan nasabah dalam kegiatan bank di bidang rehabilitas ini, diperlukan pembentukan suatu lembaga yang dapat menjamin bahwa dana nasabah yang disimpan pada bank terjamin pengambilanya. Misalnya, apabila suatu bank dilikuidasi, nasabah dari bank yang bersangkutan akan memperoleh penggantian dananya dari lembaga penjamin.

Berbicara tentang perlindungan Hukum menurut KUHPerdata, bagi nasabah, pada dasarnya perlindungan Hukum diperlakukan oleh nasabah, baik nasabah penyimpan dana atau nasabah kreditor, juga nasabah penerima kredit atau disebut nasabah debitur serta pengguna jasa perbankan. Apabila dikaitkan dengan UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang memasukan nasabah bank sebagai konsumen, maka dasar hubungan Hukum kedua belah pihak adalah berakar dari suatu perjanjian. Hal ini tampak dari Pasal 2 angka 5 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Disebutkan bahwa simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan uang dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.[10]

Dalam rangka memperoleh kembali dana yang disimpananya juga dengan bunganya apabila dimungkinkan, maka pada dasarnya nasabah merupakan pihak konkuren yang mendapat perhatian pertama untuk dibayar dari hasil penjualan harta kekayaan bank yang bersangkutan sebagaimana dicantumkan dalam PP No. 25 Tahun 1999 ayat (2) huruf a, sehingga nasabah yang dirugikan oleh nasabah bank yang bermasalah dan dilikuidasi dapat meminta hak atas dasarnya dengan menggugat ke pengadilan, baik secara class action maupun perorangan.

 

BAB III

PENUTUP

  1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan makalah di atas maka dapat diberikan kesimpulan mengenai perlindungan terhadap nasabah mengenai likuidasi suatu bank telah diantisipasi oleh pihak bank sendiri melalui perlindungan secara implicit dan explicit dimana keduanya sudah dijelaskan di atas dan diatur dalam UU Perbankan. Disamping itu Bank Indonesia mempunyai wewenang pembinaan dan pengawasan dalam rangka menjaga kelangsungan usaha bank, demikian juga Bank Indonesia menetapkan ketentuan tentang kesehatan bank dengan memperhatikan aspek pemodal (capital), kualitas asset, manejemen, likuiditas, dan lain-lain misalnya dalam perlindungan nasabah mengenai perlindungan pemberian kredit pada nasabah, yang mana pembinaan dan pengawasan tersebut akan berpengaruh terhadap kesehatan dan kelancaran operasional bank agar tidak terjadi permasalahan yang mempengaruhi kesehatan bank.

 

  1. Saran

Dari pembahasan diatas mengenai perlindungan hukum nasabah terhadap likuidasi bank, maka penulis dapat memberikan saran yaitu bagi pihak bank terkait transparansi kesehatan bank mungkin agar selalu diumumkan keadaan atau kesehatan bank, baik melalui media massa atau melalui website, karena seluruh kelancaran dan kelangsungan operasional bank ini berdasar pada kesehatan bank itu sendiri. Hal ini dimaksudkan agar para nasabah mengetahui resiko terhadap dana simpanannya. Disamping itu hendaknya juga pihak bank memberikan perlakuan yang sama terhadap nasabah penyimpan dana baik yang kecil maupun yang besar. Untuk menghidari terjadinya likuidasi bank hendaknya dari pihak bank menjaga kesehatan bank dengan mematuhi peraturan perundang-udangan yang berlaku dalam operasional perbankan.

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

 

Asikin Zainal, “Pengantar Hukum Perbankan Indonesia”, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

 

Hermansyah, “Hukum Perbankan Nasional Indonesia”, Jakarta: Perdana Media, 2005.

 

Prabowo Shidqon, “Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum: Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah” Semarang: Unwahas, 2010.

 

https://kinerjabank.com/catatan-setelah-penutupan-16-bank-dalam-likuidasi-tahun-1997

 

http://www.lps.go.id/fungsi-tugas-wewenang

 

 

 

[1] Hermansyah, “Hukum Perbankan Nasional Indonesia”, (Jakarta: Kencana,2005), hlm. 7

[2] Gusary,”Catatan Setelah Penutupan 16 Bank Dalam Likuidasi Tahun 1997”, diakses dari https://kinerjabank.com/catatan-setelah-penutupan-16-bank-dalam-likuidasi-tahun-1997/, pada tanggal 27 Agustus 2017 pukul 18.23 Wita

[3] Asikin Zainal, “Pengantar Hukum Perbankan Indonesia”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Hlm. 235

[4] Lembaga Penjamin Simpanan, “Kewajiban Bank Peserta”, diakses dari http://www.lps.go.id/kewajiban-bank-peserta, pada tanggal 28 Agustus 2017 pukul 08.15 Wita

[5] Asikin Zainal, “Pengantar Hukum Perbankan Indonesia”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Hlm. 234

[6] Lembaga Penjamin Simpanan, “Fungsi, Tugas & Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)”, diakses dari http://www.lps.go.id/fungsi-tugas-wewenang, pada tanggal 28 Agustus 2017 pukul 08.35 Wita

[7] Hermansyah, “Hukum Perbankan Nasional Indonesia”, (Jakarta: Kencana,2005), hlm. 121

[8] Prabowo Shidqon, “Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum: Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah” (Semarang: Unwahas,2010), Hlm. 95

[9] Asikin Zainal, “Pengantar Hukum Perbankan Indonesia”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Hlm. 40

[10] Prabowo Shidqon, “Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum: Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah” (Semarang: Unwahas,2010), Hlm. 96

NASKAH SIMULASI SIDANG PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) MAHKAMAH KONSTITUSI

NASKAH SIDANG PHPU MAHKAMAH KONSTITUSI

(SIMULASI)

 

SIDANG I PENDAHULUAN PHPU MAHKAMAH KONSTITUSI, 28 NOV 2017

 

Petugas Ruang Sidang    :    Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan, hadirin dimohon berdiri.

Petugas Ruang Sidang    :    Hadirin dipersilahkan duduk kembali. (Setelah Majelis Hakim duduk)

Hakim Ketua                    :    Sidang Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 1/PHPU/XI/2017, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. (Ketuk Palu 3 kali)

Pertama-tama saya persilahkan terlebih dahulu kepada Pemohon untuk memperkenalkan siapa saja yang hadir dalam persidangan ini

Pemohon                           :    Terimakasih Yang Mulia, Pertama perkenalkan nama saya Ayu Pratiwi Bashori, kemudian disamping saya I Gusti Ayu Intan Setyawardani (langsung memperkenalkan siapa saja yang hadir)

Hakim Ketua                    :    Terimakasih.

                                               Selanjutnya saya persilahkan juga kepada pihak termohon untuk memperkenalkan siapa saja yang hadir pada persidangan.

Termohon                         :   Terimakasih Majelis Hakim Yang Kami Muliakan. Pertama perkenalkan saya I Kadek Putra Kuning, kemudian disamping Anik Presiliani (langsung memperkenalkan siapa saja yang hadir)

Hakim Ketua                    :    Terimakasih.

Selanjutnya silahkan dari Pihak Terkait untuk memperkenalkan siapa saja yang hadir pada persidangan.

 

Pihak Terkait                   :    Terimakasih Majelis Hakim Yang Kami Muliakan. Perkenalkan nama saya I Gusti Agung Ayu Mirah (langsung memperkenalkan siapa saja yang hadir)

Hakim Ketua                    :    Baik Terimakasih. Sebelum sidang ini dilanjutkan ada beberapa hal yang perlu Majelis sampaikan yaitu bahwa sidang ini adalah sidang yang dilaksanakan secara cepat karena Undang-undang hanya memberikan waktu untuk memutus perkara ini dalam 14 hari kerja  maka dari itu untuk jumlah saksi yang diajukan mungkin akan majelis batasi, kemudian bagi yang akan mengajukan saksi-saksi dalam sidang agar daftar nama saksi diajukan terlebih dahulu kepada Panitera minimal satu hari sebelum sidang dilaksanakan. Itulah beberapa hal yang pertama perlu saya sampaikan.

Hakim Ketua                    :    Baik, Selanjutnya sesuai dengan agenda sidang hari ini yaitu mendengarkan penjelasan dari pemohon. Kepada pihak pemohon dipersilahkan membacakan pokok-pokok permohonannya.

 

Pemohon                           :    Baik Terimakasih Yang Mulia. (Membacakan Permohonan).

Hakim Ketua                    :    Baik, Agenda sidang selanjutnya adalah Jawaban dari termohon, kepada termohon apakah sudah siap terkait jawabannya?

Termohon                         :    Kami belum siap dengan jawaban kami Majelis, kami mohon waktu 1 hari untuk mempersiapkan jawaban.

 

Hakim Ketua                    :    Baik karena termohon belum siap, maka sidang kita tunda dan dilanjutkan besok pada hari Rabu 29 November 2017 dengan Agenda jawaban dari Termohon serta keterangan dari pihak terkait. Dengan demikian sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. (ketuk palu 3 kali)

 

 

SIDANG II  PHPU MAHKAMAH KONSTITUSI, 29 NOV 2017

 

Hakim Ketua                    :    Sidang Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 1/PHPU/XI/2017, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

Hakim Ketua                    :    Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Bawaslu, hadir ya?!, tidak perlu diperkenalkan lagi karena kemarin sudah.

                                               Baik sesuai dengan agenda sidang kita, maka kita akan mendengarkan jawaban dari Termohon, kemudian Keterangan dari Pihak Terkait setelah itu kita akan mendengarkan keterangan saksi dari pemohon.

Baik pertama saya berikan kesempatak kepada Termohon untuk membacakan jawaban pokok-pokok jawaban.

Termohon                         :    Terimakasih Yang Mulia. (Langsung Membacakan Pokok Jawaban dari Termohon)

Hakim Ketua                    :    BaikTerimakasih. Selanjutnya kepada pihak terkait untuk menyampaikan/membacakan keterangannya.

Pihak Terkait                   :    Terimakasih Yang Mulia. (Langsung Membacakan keterangan)

Hakim Ketua                    :    Baik Terimakasih. Apakah keterangan tertulis sudah siap?

Pihak Terkait                   :    Sudah Siap Yang Mulia.

Hakim Ketua                    :    Baik bisa langsung dimajukan.

Baik sesuai dengan agenda kita sekarang adalah mendengarkan keterangan saksi dari pemohon. Bagaimana pemohon sudah siap?

Pemohon                           :    Sudah siap Yang Mulia.

Hakim Ketua                    :    Baik, saya panggil untuk maju kedepan untuk diambil sumpah.

                                               Saudara Ni Made Mega Padmawati.

Menurut undang-undang sebelum memberikan keterangan anda harus disumpah terlebih dahulu.

Hakim Anggota I             :   Saudara ikuti kata-kata saya, “Saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini, akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya”.

Hakim Ketua                    :    Baik saya ingatkan kembali kepada saudara saksi untuk memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya.  Saudara hanya menerangkan apa yang saudara lihat, saksikan sendiri, rasakan sendiri, jangan menyampaikan dari cerita ke cerita. Saudara mengerti?!

                                               Sebelum melakukan pemeriksaan maka majelis akan memriksa identitas saudara terlebih dahulu.

Nama Saudara          : Ni Made Mega Padmawati

Tempat Lahir/Umur  : Klungkung / 22 Tahun

Jenis Kelamin           : Perempuan

Kewarganegaraan     : Indonesia

Alamat                      : Klungkung

Agama                      : Hindu

Pekerjaan                  : Swata

 

Hakim Ketua                    :    Saudara saat Pilkada sebagai apa?

Saksi Pemohon I              :    Saya sebagai saksi mandat dari pasangan calon no urut 1 di KPUD Kabupaten Gianyar.

Hakim Ketua                    :    Saudara Saksi, apakah saudara mengetahui terkait dugaan money politic sesuai dengan permohonan pihak pemohon?

Saksi Pemohon I              :    Iya pak hakim, saya yang menyaksikan langsung bahwa salah satu anggota tim sukses dari pasangan calon nomor 2 membagikan sembako di daerah Tegallalang Kabupaten Gianyar pada tanggal 6 juni 2017 pada saat itu masih masa tenang pemilu.

Hakim Ketua                    :    Lantas apa yang saudara lakukan terkait yang saudara saksikan?

Saksi Pemohon I              :    Saya tidak melakukan apa-apa pada saat itu dan saya hanya memperhatikan saja bahwa pembagian sembako itu dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu.

Hakim Ketua                    :    Baik Terimakasih, Silahkan kepada Pihak Terohon untuk pertanyaannya.

Termohon                         :    Terimakaasih Yang Mulia, Saudara saksi, apakah anda memiliki bukti terhadap kegiatan money politic yang saudara katakan?

Saksi Pemohon I              :    iya ada pak, saya sempat mendokumentasikannya. (Sambil menunjukan foto money politic)

Termohon                         :    Apakah saudara tidak menanyakan maksud dari kegiatan tersebut?

Saksi Pemohon I              :    Tidak pak, pada saat itu saya hanya sempat mengambil gambar melalui smartphone saya saja.

Termohon                         :    Baik Cukup, Terimakasih Pak Hakim.

Hakim Ketua                    :    Baik Terimakasih, selanjutnya silahkan kepada pihak terkait untuk bertanya.

Pihak Terkait                   :    Terimakasih Yang Mulia. Saudara Saksi, apa yang membuat anda begitu yakin bahwa Tim sukses dari pasangan nomor urut 1 melakukan Money politik?

Saksi Pemohon I              :    Pada saat itu saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa tim sukses nomor urut satu nyata-nyata memberikan sembako dan uang dan membagikan kepada masyarakat di daerah Tegallang.

Pihak Terkait                   :    Baik Cukup Yang Mulia.

Hakim Ketua                    :    Baik Terimakasih. Selanjutnya kepada pihak pemohon silahkan.

Pemohon                           :    Saudara saksi, apakah anda sudah yakin bahwa anda benar melihat kegiatan money politic yang dilakukan oleh tim sukses pasangan nomor urut 1? Coba anda jelaskan kapan dan dimana kejadian tersebut!

Saksi Pemohon I              :    Saya sangat yakin bahwa saya melihat ada permainan money politic pada saat itu, karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa pada saat itu saya sendiri yang melihat kecurangan tersebut. Tepatnya money politic tersebut terjadi pada Rabu tanggal 6 Juni 2017.

Pemohon                           :    Baik cukup pak hakim.

Hakim Ketua                    :    Baik Terimakasih. Pemeriksaan terhadap saudara telah selesai, silahkan saudara kembali ke tempat.

Hakim Ketua                    :    Baik, selanjutnya saya panggil untuk maju kedepan untuk diambil sumpah. Saudara Meri Kristiani.

Menurut undang-undang sebelum memberikan keterangan anda harus disumpah terlebih dahulu.

Hakim Anggota I             :   Saudara ikuti kata-kata saya, “Saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini, akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya”.

Hakim Ketua                    :    Baik saya ingatkan kembali kepada saudara saksi untuk memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya.  Saudara hanya menerangkan apa yang saudara lihat, saksikan sendiri, rasakan sendiri, jangan menyampaikan dari cerita ke cerita. Saudara mengerti?!

                                               Sebelum melakukan pemeriksaan maka majelis akan memriksa identitas saudara terlebih dahulu.

Nama Saudara          : Ketut Meri Cristiani

Tempat/ Tgl Lahir     : Denpasar / 25 Desember 1990

Jenis Kelamin           : Perempuan

Kewarganegaraan     : Indonesia

Alamat                      : Jln Pulau Moyo Perumahan    Telkom No 3A Denpasar

Agama                      : Hindu

Pekerjaan                  : Swata

Hakim Ketua                    :    Saudara saat Pilkada sebagai apa?

Saksi Pemohon II            :    Saya sebagai saksi mandat dari pasangan calon no urut 1 di KPUD Kabupaten Tabanan.

Hakim Ketua                    :    Apakah saudara mengetahui bahwa sesuai dengan permohonan pemohon terjadi kesalahan dalam rekapitulasi di kabupaten Tabanan?

Saksi Pemohon II            :    Iya pak hakim, saya mengetahui bahwa memang benar berdasarkan apa yang saya lihat dan saksikan telah terjadi kesalahan penghitungan suara di kabupaten Tabanan, yang mana menyebabkan kemenangan terhadap pasangan calon no urut 2.

Hakim Ketua                    :    Kemudian apa yang saudara lakukan melihat hal tersebut?

Saksi Pemohon II            :    Saya mengingatkan dari pihak KPUD. Maka dari itu saya pikir bahwa dipandang perlu untuk melakukan rekapitulasi ulang.

Hakim Ketua                    :    Baik terimakasih, silahkan untuk pihak termohon memberikan pertanyaan kepada saksi.

Termohon                         :    Terimakasih Yang Mulia.

                                               Saudara saksi apakah saudara pada saat itu tidak langsung mengusulkan untuk melakukan rekapitulasi ulang?

Saksi Pemohon II            :    Saya hanya menegur pihak KPUD pada saat itu dan tidak mengusulkan apa-apa.

Termohon                         :    Baik Terimakasih Yang Mulia, pertanyaan dari kami cukup.

Hakim Ketua                    :    Baik terimakasih, silahkan untuk pihak terkait.

Pihak Terkait                   :    Terimakasih Yang Mulia.

                                               Saudara saksi, apakah ada saksi lain yang melihat bahwa telah terjadi kesalahan rekapitulasi surat suara tersebut?

Saksi Pemohon II            :    Pada saat itu sepengetahuan saya, hanya saya yang memperhatikan hal tersebut dan kesalahan rekapitulasi tersebut.

Pihak Terkait                   :    Baik Cukup Yang Mulia.

Hakim Ketua                    :    Baik terimakasih, silahkan untuk pihak pemohon silahkan untuk pertanyaannya.

Pemohon                           :    Terimakasih Yang Mulia.

                                               Saudara saksi, apakah teguran yang saudara berikan ditindaklanjuti oleh pihak KPUD pada saat itu?

Saksi Pemohon II            :    Nah, itu yang saya permasalahkan, bahwa seolah-olah pihak KPUD tidak menghiraukan teguran saya dan seperti hanya mengedepankan dan membela pasangan nomor urut 2.

Pemohon                           :    Baik cukup yang mulia.

Hakim Ketua                    :    Baik terimakasih. Pemeriksaan terhadap saudara telah selesai silahkan saudara kembali ke tempat.

Hakim Ketua                    :    Selanjutnya Pemeriksaan saksi dari Termohon, langsung saya panggil saksi pertama atas Kadek Adi Erawan.

                                                Menurut undang-undang sebelum memberikan keterangan anda harus disumpah terlebih dahulu.

Hakim Anggota I             :   Saudara ikuti kata-kata saya, “Saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini, akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya”.

Hakim Ketua                    :    Baik saya ingatkan kembali kepada saudara saksi untuk memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya.  Saudara hanya menerangkan apa yang saudara lihat, saksikan sendiri, rasakan sendiri, jangan menyampaikan dari cerita ke cerita. Saudara mengerti?!

                                               Sebelum melakukan pemeriksaan maka majelis akan memriksa identitas saudara terlebih dahulu.

Nama Saudara          : Kadek Adi Erawan

Tempat/ Tgl Lahir     : Busungbiu / 7 September 1993

Jenis Kelamin           : Laki-laki

Kewarganegaraan     : Indonesia

Alamat                      : Aspol Kreneng Blok P.

Agama                      : Hindu

Pekerjaan                  : Swata

Hakim Ketua                    :    Saudara saat Pilkada sebagai apa?

Saksi Termohon I            :    Saya sebagai anggota KPUD Kabupaten Tabanan.

Hakim Ketua                    :    Saudara saksi, bagaimana mekanisme terkait rekapitulasi yang saudara lakukan di Kabupaten Tabanan?

Saksi Termohon I            :    Kami disana melakukan penghitungan suara, sudah sesuai dengan SOP ( Standar Operasional Prosedure ) yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Hakim Ketua                    :    Saudara saksi, Apakah benar saudara saksi dari permohon pernah menegur saudara, terkait dengan kesalahan rekapitulasi yang saudara lakukan, Pada saat itu ?

Saksi Termohon I            :    Pernah Pak hakim, Dan sudah diselesaikan pada saat melakukan rekapitulasi tersebut.

Hakim Ketua                    :    Baik terimakasih, Silakan untuk pihak terkait untuk mengajukan pertanyaan.

Pihak Terkait                   :    Baik, Terimaksih Yang Mulia

                                               Saudara Saksi, Apakah saat ada teguran tersebut, anda benar sudah menyelesaikannya sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku?

Saksi Termohon I            :    Benar, Saat ada teguran kami langsung menyelesaikannya dan membuat berita acara dan ditandatangani oleh pihak-pihak terkait.

Pihak Terkait                   :    Baik Cukup Yang Mulia.

Hakim Ketua                    :    Baik terimakasih, silahkan untuk pihak pemohon silahkan untuk mengajukan pertanyaannya.

Pihak Pemohon                :    Terimakasih Yang Mulia

                                               Saudara Saksi, Apa yang anda lakukan ketika ada saksi yang menegur terkait kesalahan rekapitulasi suara tersebut ?

Saksi Termohon I            :    Ketika ad teguran tersebut kami melakukan pemeriksaan terkait hal tersebut dan langsung menyelesaikannya dengan semua petugas terkait yang ad ditps saat itu.

Pihak Permohon              :    Baik Terimakasih Yang Mulia, pertanyaan dari kami cukup.

Hakim Ketua                    :    Baik terimakasih, silahkan untuk Termohon.

Termohon                         :    Terimakasih Yang Mulia.

                                               Kepada Saudara saksi, Apakah anda sudah menyelesaikan dan membuat berita acara apabila terjadi teguran atau hal lainya.

Saksi Termohon I            :    Pada saat itu saya sudah langsung mencatat dan membuat berita acara secara rinci terkait teguran dan kegiatan pelaksanaan pemilu tersbut.

Termohon                         :    Baik Terimakasih cukup yang mulia.

 

Hakim Ketua                    :    Baik terimakasih. Pemeriksaan terhadap saudara telah selesai silahkan saudara kembali ke tempat.

Hakim Ketua                    :    Selanjutnya Pemeriksaan saksi dari Termohon II langsung saya panggil atas nama Stefani.

                                                Menurut undang-undang sebelum memberikan keterangan anda harus disumpah terlebih dahulu.

Hakim Anggota I             :   Saudara ikuti kata-kata saya, “Saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini, akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya”.

Hakim Ketua                    :    Baik saya ingatkan kembali kepada saudara saksi untuk memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya.  Saudara hanya menerangkan apa yang saudara lihat, saksikan sendiri, rasakan sendiri, jangan menyampaikan dari cerita ke cerita. Saudara mengerti?!

                                               Sebelum melakukan pemeriksaan maka majelis akan memriksa identitas saudara terlebih dahulu.

Nama Saudara          : Stefani

Tempat/ Tgl Lahir     : Flores / 3 September 1993

Jenis Kelamin           : Perempuan

Kewarganegaraan     : Indonesia

Alamat                      : Jl. Akasia no 8 Denpasar

Agama                      : Katolik

Pekerjaan                  : Swata

Hakim Ketua                    :    Saudara saat Pilkada sebagai apa?

Saksi Termohon II          :    Saya sebagai anggota KPUD Kabupaten Tabanan.

Hakim Ketua                    :    Baik, bagaimana pelaksanaan rekapitulasi di Kabupaten Tabanan pada saat pemilukada?

Saksi Termohon II          :    Pada saat pemilukada semua rekapitulasi telah terlaksana dengan lancar dan memperoleh hasil yang objektif tanpa ada intervensi dari pihak lain.

Hakim Ketua                    :    Apakah saudara mengetahui teguran terhadap KPUD yang dilakukan oleh saksi mandat pasangan calon no urut 1?

Saksi Termohon II          :    Saya mengetahui Yang Mulia, namun telah diselesaikan oleh rakan saya Kadek Adi Erawan pada saat itu langsung dan dibawah pengawasan Panwaslu.

Pemohon                           :    Kepada saudara saksi, apakah pada sat itu telah banyak terjadi kesalahan rekapitulasi sebelum dilakukannya teguran oleh saksi mandat  no urut 1?

Saksi Termohon II          :    Tidak pak, sepengetahuan saya dan dibawah pengawasan panwaslu kesalahan hanya itu saja sesuai teguran dan sudah kami tangani dan disaksikan oleh saksi mandat pasangan no urut 1 dan 2.

Pihak Terkait                   :    Saudara saksi, stefani, anda sebagai petugas KPUD dan mendengar ada teguran, apakah anda sudah membuat berita acara terkait kejadian tersebut?

Saksi Termohon II          :    Ya, kami sebagai petugas KPUD pasti selalu membuat dan mencatat seluruh rangkaian kegiatan sejak pemungutan suara dibuka dan ditutup dalam bentuk berita acara dan secara langsung diawasi panwaslu.

Termohon                         :    Saudara Saksi, bagaimana tanggapan dari saksi mandat nomor 1 setelah anda menangani terkait kesalahan rekapitulasi tersebut?

Saksi Termohon II          :    Pada saat itu sudah tidak ada tanggapan lagi, dan saya kira setelah itu pelaksanaan rekapitulasi dilaksanakan dengan lancar dan transparan sesuai prosedur yang berlaku.

Termohon                         :    Baik Terimakasih Pak Hakim, dari kami cukup.

 

Hakim Ketua                    :    Baik terimakasih. Pemeriksaan terhadap saudara telah selesai silahkan saudara kembali ke tempat.

Hakim Ketua                    :    Selanjutnya Agenda kita lanjutkan dengan Pemeriksaan saksi dari Pihak Terkait, langsung saya panggil saksi pertama atas nama Ika Yuliani.

                                                Menurut undang-undang sebelum memberikan keterangan anda harus disumpah terlebih dahulu.

Hakim Anggota I             :   Saudara ikuti kata-kata saya, “Saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini, akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya”.

Hakim Ketua                    :    Baik saya ingatkan kembali kepada saudara saksi untuk memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya.  Saudara hanya menerangkan apa yang saudara lihat, saksikan sendiri, rasakan sendiri, jangan menyampaikan dari cerita ke cerita. Saudara mengerti?!

                                               Sebelum melakukan pemeriksaan maka majelis akan memriksa identitas saudara terlebih dahulu.

Nama Saudara          : Ika Yuliani

Tempat/ Tgl Lahir     : Surabaya / 3 September 1995

Jenis Kelamin           : Perempuan

Kewarganegaraan     : Indonesia

Alamat                      : Jl. Kapten Japa, Tabanan

Agama                      : Islam

Pekerjaan                  : Swata

Hakim Ketua                    :    Saudara saat Pilkada sebagai apa?

Saksi Pihak Terkait I      :    Saya sebagai Tim Sukses dari pasangan Calon no. urut 2 Yang Mulia.

Hakim Ketua                    :    Baik, apakah saudara mengetahui terkait tuduhan bahwa saudara telah melakukan money politic di daerah tegallalang dan ubud sesuai dengan permohonan pemohon?

Saksi Pihak Terkait I      :    Iya, saya mengetahui yang mulia, namun perlu saya jelaskan bahwa kegiatan membagikan sembako tersebut adalah kegiatan bakti sosial yang dilaksanakan oleh Kampus saya, sebagai kegiatan rutin kemanusiaan, dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan Pemilukada tahun 2017.

Hakim Ketua                    :    Apakah saudara sempat melihat atau bertemu dengan saksi Mega Padma yang merupakan saksi mandat paslon no urut 1?

Saksi Pihak Terkait I      :    Iya yang mulia, saya hanya melihat dari kejauhan namun tidak sempat bertegur sapa dengan Mega Padma.

 

Pemohon                          :    Apakah saudara memiliki bukti bahwa kegiatan tersebut hanya merupakan kegiatan bakti sosial dan tidak ada kaitannya dengan pemilukada?

Saksi Pihak Terkait I      :    Iya pak, saya kebetulan membawa proposal dan laporan kegiatan tersebut dari Kampus saya.

Pemohon                          :    Bagaimana kaitannya saudara melaksanakan kegiatan tersebut dengan jabatan saudara sebagai tim sukses dari pasangan calon no urut 2?

Saksi Pihak Terkait I      :    Pada saat itu saya pure hanya melaksanakan kegiatan kampus tanpa menyisipkan unsur politic sedikitpun pak, mungkin bisa bapak survey kepada penduduk di tegallalang dan ubud yang menerima bantuan sembako dari kami.

 

Termohon                         :   Saudara saksi, bisa saudara jelaskan pelaksanaan pada saat kegiatan pembagian sembako atau bakti sosial di daerah tegallalang tersebut?

Saksi Pihak Terkait I      :    Pada saat itu, Rabu 6 Juni 2017, kami BEM Kampus Universitas Mahasaraswati Denpasar, kebetulan memiliki agenda untuk melaksanakan bakti sosial di daerah tegallalang dan ubud gianyar. Kami melaksanakan kegiatan tersebut dengan lancar dan tanpa ada intervensi dari pihak lain yang mengatakan bahwa kegiatan tersebut berkaitan dengan pemilukada atau money politic.

 

Pihak Terkait                  :     Saudara saksi, apakah kegiatan tersebut dilengkapi dengan pemasangan baliho yang menyatakan identitas penyelenggara kegiatan atau tanda lainnya?

Saksi Pihak Terkait I      :    Iya pak, padahal kegiatan tersebut dilaksanakan dengan menggunakan baju yang berlogo kampus universitas mahasaraswati denpasar, dan juga di balai banjar telah terpasang baliho yang bertuliskan “Bakti Sosial Universitas Mahasaraswati Denpasar”.

Pihak Terkait                  :     Baik pertanyaan cukup yang mulia.

Hakim Ketua                    :    Baik terimakasih, Pemeriksaan terhadap saudara telah selesai silahkan saudara kembali ke tempat.

Hakim Ketua                    :    Selanjutnya, Majelis panggil saksi yang ke 2 dari pihak terkait atas nama Adelvi Resi.

                                                Menurut undang-undang sebelum memberikan keterangan anda harus disumpah terlebih dahulu.

Hakim Anggota I             :   Saudara ikuti kata-kata saya, “Saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini, akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya”.

Hakim Ketua                    :    Baik saya ingatkan kembali kepada saudara saksi untuk memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya.  Saudara hanya menerangkan apa yang saudara lihat, saksikan sendiri, rasakan sendiri, jangan menyampaikan dari cerita ke cerita. Saudara mengerti?!

                                                Sebelum melakukan pemeriksaan maka majelis akan memeriksa identitas saudara terlebih dahulu.

Nama Saudara          : Adhelvi Resi

Tempat/ Tgl Lahir     : Manado / 26 April 1997

Jenis Kelamin           : Perempuan

Kewarganegaraan     : Indonesia

Alamat                      : Kerobokan Kelod

Agama                      : Hindu

Pekerjaan                  : Swata

 

Hakim Ketua                    :    Saudara saat Pilkada sebagai apa?

Saksi Pihak Terkait II    :    Saya sebagai saksi mandat dari pasangan calon nomor urut 2 di KPUD Tabanan yang mulia.

Hakim Ketua                    :    Berarti saudara menyaksikan terkiat dengan kesalahan rekapitulasi yang terjadi?

Saksi Pihak Terkait II    :    Iya yang mulia, saya menyaksikannya.

Hakim Ketua                    :    Apakah bisa saudara jelaskan bagaimana kesalahan tersebut bisa terjadi?

Saksi Pihak Terkait II    :    Pada saat itu memang terjadi kesalahan rekap dari Pihak KPUD yang mana terlihat seperti menguntungkan dan menambahkan suara dari pihak pasangan calon nomor urut 2 yang mulia, namun pada saat itu juga langsung sudang ditegur oleh saksi mandat nomor urut 1.

Hakim Ketua                    :    Pada saat teguran tersebut apa yang saudara lakukan?

Saksi Pihak Terkait II    :    Pada saat itu saya hanya menyaksikan dan saya tidak banyak komentar karena menurut saya itu memang murni kesalahan dan tidak ada unsur kesengajaan.

 

Pemohon                           :    Saudara saksi, tadi saudara mengatakan bahwa hal tersebut tidak ada unsur kesengajaan. Darimana saudara mengetahui bahwa tidak terdapat unsur kesengajaan dari tindakan tersebut?

Saksi Pihak Terkait II    :    Iya ibu, karena menurut hemat saya kalau memang ada unsur kesengajaan pasti kuantitas suara yang ditambahkan lebih besar jumlahnya.

Pemohon                           :    Saudara mengetahui secara pasti berapa suara yang dipermasalahkan dalam rekapitulasi tersebut?

Saksi Pihak Terkait II    :    Seingat saya, hanya 3 suara yang dipermasalahkan dan pada saat itu suara masih dimenangkan oleh pasangan calon no 2. dan menurut saya selisih suara tersebut memang benar-benar murni kesalahan yang terjadi.

 

Termohon                         :    Saudara saksi, Bagaimana dengan perbaikan dan rekapitulasi ulangnya ?

Saksi Pihak Terkait II    :    Sesuai dengan yang saya katakan tadi pak, jadi dari pihak KPUD juga langsung menindaklanjuti kesalahan tersebut yang mana hanya terdapat 3 selisih suara dari kesalahan tersebut dan tidak mempengaruhi kemenangan paslon no 2 di Kabupaten Tabanan.

Termohon                         :    Kemudian bagaimana respon dari saksi mandat paslon no 1?

Saksi Pihak Terkait II    :    Pada saat itu saksi dari paslon 1 sudah menerima dari hasil rekap ulang yang mana hanya terdapat 3 selisih suara saja pak.

 

Pihak Terkait                   :    Saudara saksi, tadi dikatakan bahwa telah ditindaklanjuti oleh pihak KPUD, apakah benar dalam tindak lanjut perbaikan rekap suara tersebut telah didampingi oleh panwaslu langsung?

Saksi Pihak Terkait II    :    Benar sekali ibu, pada saat itu juga secara langsung diawasi oleh panwaslu.

Pihak Terkait                   :    Setelah diperbaiki terkait rekapitulasinya, pada saat itu apakah saksi mandat paslon 1 sudah menerimanya?

Saksi Pihak Terkait II    :    Saya saksikan pada saat itu langsung diterima dan tidak ada teguran lain lagi buk.

 

Hakim Ketua                    :    Baik terimakasih. Pemeriksaan terhadap saudara telah selesai silahkan saudara kembali ke tempat.

Hakim Ketua                    :    Selanjutnya Majelis panggil saksi dari Pihak Bawaslu Atas Nama Luh Wayan Sri Devi untuk maju kedepan dan memberikan keterangan.

 

                                              

Hakim Anggota I             :   Saudara ikuti kata-kata saya, “Saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini, akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya”.

Hakim Ketua                    :    Baik saya ingatkan kembali kepada saudara saksi untuk memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya.  Saudara hanya menerangkan apa yang saudara lihat, saksikan sendiri, rasakan sendiri, jangan menyampaikan dari cerita ke cerita. Saudara mengerti?!

Hakim Ketua                    :    Baik saudara sebagai Panwaslu Kabupaten Tabanan benar?

Bawaslu                             :   Benar Yang Mulia.

Hakim Ketua                    :    Baik silahkan untuk memberikan keterangan terkait pelaksanaan pemilukada.

Bawaslu                             :   Terimakasih Yang Mulia. (Memberikan keterangan/membaca hasil pelaksanaan)

 

Hakim Ketua                    :    Baik, Agenda kita selanjutnya adalah kesimpulan dari masing-masing pihak, untuk pihak pemohon, termohon dan pihak terkait untuk membawa kesimpulannya kepada majelis hakim yang mana kesimpulan ini akan menjadi bahan pertimbangan hakim pada saat Rapat Permusyawaratan Hakim dalam menentukan putusan.

                                              

                                               Dengan ini sidang akan ditunda untuk majelis melaksanakan RPH dan dilanjutkan pada 6 Desember 2017 dengan agenda pembacaan putusan. Dengan ini sidang ditunda dan ditutup. (Ketuk Palu 3 x)

 

 

  

SIDANG V PHPU MAHKAMAH KONSTITUSI, 6 DES 2017 (PEMBACAAN PUTUSAN)

 

Hakim Ketua                    :    Sidang Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 1/PHPU/XI/2017, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

Hakim Ketua                    :    Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Bawaslu, hadir ya?!

                                               Baik sesuai dengan agenda sidang hari ini yaitu pembacaan putusan.

Bagaimana para pihak sudah siap ya?!

(Ketua Majelis membacakan putusan sebagaimana terlampir, dan  apabila selesai membaca putusan Majelis Hakim mengetuk Palu 3 kali)

Hakim Ketua                    :    Demikian pembacaan putusan pada hari ini telah selesai, dan diberitahukan kepada Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat mengambil salinan putusan setelah sidang ini ditutup. Dengan demikian sidang telah selesai, dan sidang dinyatakan ditutup. (Ketut Palu 3 kali)

 

 

PENGERTIAN HUKUM AGRARIA

Menurut Soedikno Mertokusumo, Hukum Agraria adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur agraria. Bachsan Mustofa menjabarkan kaidah hukum yang tertulis adalah Hukum Agraria dalam bentuk hukum undang-undang dan peraturan-peraturan tertulis lainnya yang dibuat oleh negara, sedangkan kaidah hukum yang tidak tertulis adalah Hukum Agraria dalam bentuk Hukum Adat Agraria yang dibuat oleh masyarakat adat setempat dan yang pertumbuhan, perkembangan, serta berlakunya dipertahankan oleh masyarakat adat yang bersangkutan.

Menurut Soebekti dan R. Tjitrosoedibio, Hukum Agraria (Agrarisch Recht), adalah keseluruhan dari ketentuan-ketentuan hukum, baik Hukum Perdata maupun Hukum Tata Negara (Staatsrecht) maupun pula Hukum Tata Usaha Negara (Administratifrecht) yang mengatur hubungan-hubungan antara orang termasuk badan hukum dengan bumi, air, dan ruang angkasa dalam seluruh wilayah negara dan mengatur pula wewenang-wewenang yang bersumber pada hubungan-hubungan tersebut. Boedi Harsono menyatakan, Hukum Agraria bukan hanya merupakan satu perangkat bidang hukum. Hukum Agraria merupakan satu kelompok berbagai bidang hukum, yang masing-masing mengatur hak hak penguasaan atas sumber-sumber daya alam tertentu yang termasuk pengertian agraria.

Kelompok berbagai bidang hukum tersebut terdiri atas:

  1. Hukum Tanah, yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah, dalam arti permukaan bumi.
  2. Hukum Air, yang mengatur hak-hak penguasaan atas air.
  3. Hukum Pertambangan, yang mengatur hak-hak penguasaan atas bahan-bahan galian yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Pokok Pertambangan.
  4. Hukum Perikanan, yang mengatur hak-hak penguasaan atas kekayaan alam yang terkandung di dalam air.
  5. Hukum Penguasaan Atas Tenaga dan Unsur-unsur dalam Ruang Angkasa, mengatur hak-hak penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa yang dimaksudkan oleh Pasal 48 UUPA.

Menurut E. Utrecht yang dikutip oleh Boedi Harsono, Hukum Agraria dalam arti yang sempit sama dengan Hukum Tanah. Hukum Agraria dan Hukum Tanah menjadi bagian dari Hukum Tata Usaha Negara, yang ménguji perhubungan-perhubungan hukum istimewa yang diadakan akan memungkinkan para pejabat yang bertugas mengurus soal-soal tentang agraria, melakukan tugas mereka itu.

Termasuk pula dalam kajian Hukum Agraria adalah Hukum Kehutanan yang mengatur hak-hak penguasaan atas hutan (Hak Pengusahaan Hutan) dan hasil hutan (Hak Memungut Hasil Hutan). Hukum Agraria dari segi objek kajiannya tidak hanya membahas tentang bumi dalam arti sempit yaitu tanah, akan tetapi membahas juga tentang pengairan, pertambangan, perikanan, kehutanan, serta penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa.

 

Baca : Pengertian Agraria

 

 

 

 

 

 

Sumber :

Santoso, Urip, Dr. M.H. SH., Hukum Agraria, (Jakarta : Kencan, 2014)

PENGERTIAN AGRARIA

Istilah agraria berasal dari kata akker (Bahasa Belanda) , agros (Bahasa Yunani) berarti tanah pertanian, agger (bahasa Latin) berarti tanah atau sebidang tanah, agrarius (bahasa Latin) berarti perladangan, persawahan, pertanian, agrarian (bahasa Inggris) berarti tanah untuk pertanian. Dalam Black’s Law Dictionary disebutkan bahwa arti agrarian adalah relating to land, or to a division or distribution of lan; as an agrarian laws. Menurut Andi Hamzah, agraria adalah masalah tanah dan semua yang ada di dalam dan di atasnya. Menumt Subekti dan R. Tjitrosoedibio, agraria adalah urusan tanah dan segala apa yang ada di dalam dan di atasnya. Apa yang ada di dalam tanah misalnya batu, kerikil, tambang, sedangkan yang ada di atas tanah bisa berupa tanaman, bangunan.

Pengertian agraria menurut Andi Hamzah, dan Subekti dan R. Tjitrosoedibio mirip dengan pengertian real estate yang dikemukakan oleh Arthur P. Crabtree, yang menyatakan bahwa hak milik (property) dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a. Real property

b. Personal property

Real property juga disebut real estate. Real estate adalah tanah dan segala sesuatu yang secara permanen melekat pada tanah (real estate is land and everything that is permanently attached to it [ land ]).

Real estate : Selama sesuatu (benda) itu terletak di atas tanah (melekat pada tanah).

Personal property : Apabila sesuatu (benda) itu terlepas dari tanah.

Dalam Undang-Undang No. 5 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, LNRI Tahun 1960 No. 104 -TLNRI No. 2043, diundangkan pada tanggal 24 September 1960. Undang-undang ini lebih dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). UUPA tidak memberikan pengertian tentang agraria, hanya memberikan ruang lingkup agraria sebagaimana yang tercantum dalam konsiderans, pasal-pasal maupun penjelasannya. Ruang lingkup agraria menurut UUPA meliputi bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya (BARAKA). A. P. Parlindungan menyatakan bahwa pengertian agraria memiliki ruang lingkup, yaitu dalam arti sempit, bisa berwujud hak-hak atas tanah, ataupun pertanian saja, sedangkan Pasal 1 dan Pasal 2 UUPA telah mengambil sikap dalam pengertian yang meluas, yaitu  bumi, air, luar angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya.

Ruang lingkup agraria menurut UUPA sama dengan ruang lingkup sumber daya agraria/sumber daya alam menurut Ketetapan MPR RI No. IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Ruang lingkup agraria/sumber daya agraria/sumber daya alam dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Bumi

Pengertian bumi menurut Pasal 1 ayat (4) UUPA adalah permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air. Permukaan bumi menurut Pasal 4 ayat (1) UUPA adalah tanah.

b. Air

Pengertian air menurut Pasal 1 ayat (5) UUPA adalah air yang berada di perairan pedalaman maupun air yang berada di laut wilayah Indonesia. Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, disebutkan bahwa pengertian air meliputi air yang terdapat di dalam dan/atau berasal dari sumber-sumber air, baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah, tetapi tidak meliputi air yang terdapat di laut.

c. Ruang angkasa

Pengertian ruang angkasa menurut Pasal l ayat (6) UUPA adalah ruang di atas bumi wilayah Indonesia dan ruang di atas air wilayah Indonesia. Pengertian ruang angkasa menurut Pasal 48 UUPA, ruang di atas bumi dan air yang mengandung tenaga dan unsur-unsur yang dapat digunakan untuk usaha-usaha memelihara dan, memperkembangkan kesuburan bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan hal-hal lain yang bersangkutan denganitu..

d. Kekayaan alam yang terkandung di dalamnya

Kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi disebut bahan, yaitu unsur-unsur kimia, minera-lmineral, bijih-bijih, dan segala macam batuan, termasuk batuan-batuan mulia yang merupakan endapan-endapan alam (Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan). Kekayaan alam yang terkandung di air adalah ikan dan lain-lain kekayaan alam yang berada di dalam perairan pedalaman dan laut wilayah Indonesia (Undang-Undang No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan).

 

Dalam hubungan dengan kekayaan alam di dalam tubuh bumi dan air tersebut perlu dimaklumi adanya pengertian dan lembaga Zone Ekonomi Eksklusif, yang meliputi jalur perairan dengan batas terluar 200 mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Dalam Zone Ekonorni Eksklusif ini hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, dan lain-lainnya atas segala sumber daya alam hayati dan nonhayati yang terdapat di dasar laut serta tubuh bumi di bawahnya air di atasnya, ada pada Negara Republik Indonesia Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zone Ekonomi Eksklusif.

Dari segi unsur-unsurnya, pengertian agraria mirip dengan pengertian ruang dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, LNRI Tahun 1992 No. 105 – TLNRI N0. 3501. Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, LNRI Tahun 2007 No. 68 TLNRI N0. 4725. Menurut Pasal 1 angka 1-nya dinyatakan bahwa ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam burni sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Ruang lingkup ruang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara. Ruang darat adalah ruang yang terletak di atas dan di bawah permukaan darat termasuk permukaan perairan darat dan sisi darat dari garis laut terendah. Ruang laut adalah ruang yang terletak di atas dan di bawah permukaan laut dimulai dari sisi laut garis laut terendah termasuk dasar laut dan bagian bumi di bawahnya, di mana Republik Indonesia mempunyai hak yuridiksi. Ruang udara adalah ruang yang terletak di atas ruang darat dan/atau ruang laut sekitar wilayah negara dan melekat pada bumi, di mana Republik Indonesia mempunyai hak yuridiksi. Pengertian ruang udara (airspace) tidak sama dengan pengertian ruang angkasa (outerspace). Ruang angkasa beserta isinya seperti bulan dan benda-benda langit lainnya adalah bagian dari antariksa, yang merupakan ruang di luar ruang udara.

Pengertian agraria dalam arti sempit hanyalah meliputi permukaan bumi yang disebut tanah, sedangkan pengertian agraria dalam arti luas meliputi bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Pengertian tanah yang dimaksudkan di sini bukan dalam pengertian fisik, melainkan tanah dalam pengertian yuridis, yaitu hak. Pengertian agraria yang dimuat dalam UUPA adalah Pengertian agraria dalam arti luas.

Pengertian agraria juga sering dikaitkan dengan corak kehidupan suatu masyarakat atau bangsa, misalnya Indonesia sebagai negara agraris, yaitu suatu bangsa yang sebagian besar masyarakatnya hidup dari bercocok tanam (bertani) atau kehidupan masyarakatnya bertumpu pada sektor pertanian. Agraris sebagai kata sifat digunakan untuk membedakan corak kehidupan masyarakat perdesaan yang bertumpu pada sektor pertanian dengan corak kehidupan masyarakat perkotaan yang bertumpu pada sektor non-pertanian (perdagangan, industri,birokrasi).

 

 

Baca : Pengertian Hukum Agraria

 

 

 

 

 

 

Sumber :

Santoso, Urip, Dr. M.H. SH., Hukum Agraria, (Jakarta : Kencan, 2014)