Makalah Hukum Acara Peradilan HAM : Upaya Hukum

BAB I

PENDAHULUAN

 

  1. Latar Belakang

Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang telah dipunyai seseorang sejak ia dalam kandungan. HAM berlaku secara universal. Dasar-dasar HAM tertuang dalam deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat (Declaration of Independence of USA) dan tercantum dalam UUD 1945 Republik Indonesia, seperti pada pasal 27 ayat 1, pasal 28, pasal 29 ayat 2, pasal 30 ayat 1, dan pasal 31 ayat 1. Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun. Sebagai warga negara yang baik kita mesti menjunjung tinggi nilai hak azasi manusia tanpa membeda-bedakan status, golongan, keturunan, jabatan, dan lain sebagainya. Usaha untuk melindungi hak asasi manusia atau HAM sudah diperdebatkan sejak waktu menyusun rancangan UUD 1995 di Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) antara SoekernoSupomo di satu pihak dan Hatta-Muh. Yamin di lain pihak. Menurut Soekarno-Soepomo, negara yang hendak didirikan berdasarkan paham kekeluargaan, sedangkan HAM adalah buah dari paham individualisme, sehingga HAM tidak perlu dimasukkan dalam UUD.[1]

Penambahan rumusan HAM ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 bukan semata-mata karena hendak mengakomodasi perkembangan pandangan mengenai HAM yang makin penting sebagai isu global, melainkan karena hal itu merupakan salah satu syarat negara hukum. Sejauh mana negara memberikan perlindungan terhadap pelaksanaan HAM, dewasa ini sering dijadikan sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat peradaban, tingkat demokrasi dan tingkat kemajuan suatu negara. [2]

Karena banyak sekali terjadi pelanggaran HAM, maka banyak sekali pula tekanan-tekanan, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri agar ada perlindungan HAM di Indonesia. Untuk menanggapi tekanan-tekanan tersebut, dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 telah dibentuk Komisi Nasional Hak Manusia yang kegiatannya anatara lain adalah memantau dan menyelidiki pelaksanaan HAM serta memberikan pendapat, pertimbangan, dan saran kepada badan pemerintahan negara mengenai pelaksanaan HAM. Ternyata Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tidak mendapat persetujuan dari DPR untuk menjadi undang-undang dan sebagai gantinya ditetapkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang mulai berlaku pada tanggal 23 November 2000 dengan mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Di Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 disebutkan bahwa dengan adanya Undang-Undang ini diharapkan dapat melindungi HAM, baik perseorangan maupun masyarakat dan menjadi dasar dalam penegakan, kepastian hukum, keadilan dan perasaan aman, baik bagi perseorangan maupun masyarakat terhadap pelanggaran HAM yang berat.

Pengadilan Hak Asasi Manusia merupakan pengadilan yang memeriksa danmengutus segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat, pelanggaran hakasasi manusia terdiri dari genosida dan kejahatan kemanusiaan. Pasal 8 Undang-UndangNomor 26 tahun 2000, Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia memberikandefinisi tentang kejahatan genosida. Genosida adalah setiap perbuatan yangdilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atausebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis kelompok agama, dengan cara:

  1. Membunuh anggota kelompok;
  2. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggotaanggotakelompok;
  3. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahansecara fisik baik seluruh maupun sebagian;
  4. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran didalamkelompok; atau
  5. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 memberikan definisi terhadap kejahatan kemanusiaan kejahatan terhadap kemanusiaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:

  1. Pembunuhan;
  2. Pemusnahan;
  3. Perbudakan;
  4. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
  5. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenangwenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional.
  6. Penyiksaan;
  7. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
  8. Penganiyaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
  9. Penghilangan orang secara paksa; atau
  10. Kejahatan appertheid. [3]

 

Lembaga pengadilan hak asasi manusia merupakan pengadilan khususyang selanjutnya disebut dengan pengadilan HAM yang berada dalam lingkunganPeradilan Umum yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000tentang pengadilan hak asasi manusia. Pembentukan pengadilan hak asasi manusiamerupakan wujud nyata yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam rangkaperlindungan terhadap hak asasi manusia dari segala ancaman mengingat bahwa hakasasi manusia merupakan hak asasi yang bersifat fundamental yang tidak dapatdikurangi dalam keadaan apapun. Perlindungan terhadap hak asasi manusia yangdimiliki oleh warga negara indonesia merupakan kewajiban konstitusional negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia yang mengatur bahwa Negara wajib melindungi hak asasi seluruhwarganya guna terciptanya ketentraman, keadilan serta mewujudkan negara hukumyang sesungguhnya.

Pengadilan Hak Asasi Manusia didirikan hanya untuk mengadili pelanggaran HakAsasi manusia yang berat saja, yakni Genosida dan pelanggaran kejahatankemanusiaan. Sementara kejahatan terhadap Hak Asasi Manusia yangdikualifikasi dengan ringan diadili di sidang pengadilan pidana biasa, diPengadilan Negeri atau Pengadilan Militer sesuai dengan status hukumterdakwanya.Pengadilan Hak Asasi Manusia juga berwenang memeriksa dan mengutus perkara pelanggaran Hak Asasi manusia yang berat yang dilakukan di luar batas teritorialnegara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia.

Mengenai hukum acara yang berlaku atas perkara pelanggaran HAM yang berat, Pasal 10 menentukan bahwa dalam hal tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, hukum acara atas perkara pelanggaran HAM yang berat, dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana.

Dengan demikian, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, upaya hukum, pelaksanaan putusan pengadilan serta pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan atas perkara pelanggaran HAM yang berat, jika tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, maka hukum acara atas pelanggaran HAM yang berat tersebut, dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana.[4]

Pengadilan HAM memiliki jangka waktu selama 180 (seratus delapan puluh) hari untuk memeriksa dan memutus perkara Pelanggaran HAM yang Berat terhitung sejak perkara tersebut dilimpahkan ke Pengadilan HAM.

Bila para pihak tidak menerima atau puas apa yang telah menjadi putusan Majelis Hakim di tingkat Pengadilan HAM, maka dapat ditempuh upaya hukum. Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang ini (KUHAP). Dalam makalah ini akan dibatasi mengenai pembahasan tentang Hukum Acara dalam Peradilan HAM yaitu terbatas pada Upaya Hukum.

  1. Rumusan Masalah

Sesuai dengan uraian latar belakang tersebut diatas, maka dapat diajukan beberapa rumusan masalah, yaitu :

  1. Bagaimana proses upaya hukum dalam Peradilan Hak Asasi Manusia?
  2. Bagaimana perbandingan upaya hukum dalam Peradilan Hak Asasi Manusia dengan Peradilan Pidana?

 

 

 

 

BAB II

PEMBAHASAN

 

  1. Proses Upaya Hukum dalam Peradilan Hak Asasi Manusia

         Mengacu pada proses upaya hukum, maka dipandang perlu menjelaskan asas dalam peradilan HAM, yaitu Asas Hukum Acara Peradilan HAM di Indonesia adalah asas “Lex Spesialist De Rogat Legi Generally” Dalam hal tidak diatur dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000, maka berlaku UU No. 8 Tahun 1981.[5]Jadi segala jenis proses acara dalam peradilan HAM baik dari tingkat penyelidikan sampai putusan yang bersifat inkracht mengacu pada asas Lex Spesialist De Rogat Legi Generally.

Dalam Pemeriksaan tingkat pertama, oleh pasal 27 ayat (2) di temukan bahwa pemeriksaan perkara Pelanggaran HAM yang berat dilakukan oleh Majelis Hakim yang berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari:

  1. Dua (2) orang Hakim pada Pengadilan HAM yang bersangkutan.
  2. Tiga (3) orang hakim od hoc.

Oleh karena Pengadilan HAM merupakan Pengadilan pada Pengadilan Negeri, maka dimaksud dengan “2 (dua) orang hakim pada Pengadilan HAM yang bersangkutan” dalam Pasal 27 ayat (2) tersebut adalah hakim yang berasal dari Pengadilan Negeri yang bersangkutan (hakim karier).

Pada waktu Majelis Hakim Pengadilan HAM memeriksa perkara pelanggaran HAM yang berat, oleh Pasal 27 ayat (3) di tentukan bahwa Ketua Majelis Hakim adalah hakim dari Pengadilan HAM yang bersangkutan.[6]

 

Sesuai dengan Pasal 1 butir 12 KUHAP menyebutkan “Upaya Hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”.

Dua upaya hukum yang dapat ditempuh yaitu :

  1. Upaya Hukum Biasa
    1. Banding
    2. Kasasi
  2. Upaya Hukum Luar Biasa

     Peninjauan Kembali

Peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (pasal 263:1). Peninjauan ini diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya. Alasan pengajuan (pasal 263 ayat 2), apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa apabila keadaan itu sudah diketahui sebelum sidang berlangsung hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan bebas dari segala tuntutan, atau ketentuan lebih ringan (novum), apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata. Pengadilan ditetapkan.[7]

 

Pemeriksaan Tingkat Banding

Dari Pasal 32 dapat diketahui bahwa sebagai Pengadilan Tingkat Banding dari putusan Pengadilan HAM adalah Pengadilan Tinggi.

Jadi, di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tidak ada ketentuan yang menyebut bahwa Pengadilan Tingkat Banding adalah Pengadilan Tinggi HAM, misalnya dalam perkara tindak pidana ekonomi, Pengadilan Tingkat Pertama adalah Pengadilan Ekonomi, sedangkan Pengadilan Tingkat Banding adalah Pengadilan Tinggi Ekonomi (Pasal 35 ayat (2) Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1955).

Pengadilan Tinggi yang emeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat, oleh Pasal 32 ayat (1) diberikan jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi.

Oleh Pasal 32 ayat (2) ditentukan bahwa pemeriksaan tingkat banding dilakukan oleh Majelis Hakim berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas:

  1. Dua (2) orang hakim Pengadilan Tinggi yang bersangkutan.
  2. Tiga (3) orang hakim ad hoc.

Jumlah hakim ad hoc di Pengadilan Tinggi, oleh Pasal 32 ayat (3) ditentukan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) orang.

Selanjutnya, ketentuan-ketentuan tentang pengangkatan dan pemberhentian, masa jabatan dan syarat-syarat pengangkatan untuk hakim ad hoc pada Pengadilan HAM, oleh Pasal 32 ayat (4) diberlakukan untuk hakim ad hoc pada Pengadilan Tinggi.

 

Pemeriksaan Tingkat Kasasi

Pasal 33 ayat (1) menentukan bahwa Mahkamah Agung dalam hal memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat dalam tingkat kasasi, diberikan jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Mahkamah Agung.

Selanjutnya, Pasal 33 ayat (2) menentukan, bahwa pemeriksaan dalam tingkat kasasi tersebut dilakukan oleh Majelis Hakim yang berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas:

  1. Dua (2) orang hakim agung.
  2. Tiga (3) orang hakim ad hoc.

Dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (3), ayat (4) jo. ayat (5) dapat diketahui bahwa jumlah hakim ad hoc pada Mahkamah Agung sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, yang diangkat oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul DPR untuk satu kali masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Untuk dapat diangkat menjadi hakim ad hoc pada Mahkamah Agung, oleh Pasal 33 ayat (6) ditentukan harus memenuhi beberapa syarat, sebagai berikut:

  1. Warga negara RI.
  2. Bertakw kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  3. Berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun.
  4. Berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum.
  5. Sehat jasmani dan rohani.
  6. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela.
  7. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945.
  8. Memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang HAM.

 

Peninjauan Kembali

Di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tidak ada ketentuan khusus mengenai upaya hukum luar biasayang disebut peninjauan kembali.

Oleh karena itu, ketentuan mengenai peninjauan kembal terhadap putusan perkara pelanggaran HAM yang berat yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, berlaku ketentuan mengenai peninjauan kembali yang terdapat di dalam KUHAP, yaitu Pasal 263 hingga Pasal 269 KUHAP.[8]

 

  1. Perbanding Upaya Hukum dalam Peradilan Hak Asasi Manusia dengan Peradilan Pidana

Pengadilan HAM memiliki jangka waktu selama 180 (seratus delapan puluh) hari untuk memeriksa dan memutus perkara Pelanggaran HAM yang Berat terhitung sejak perkara tersebut dilimpahkan ke Pengadilan HAM. Bila para pihak tidak menerima atau puas apa yang telah menjadi putusan Majelis Hakim di tingkat Pengadilan HAM, maka dapat ditempuh upaya hukum.

  1. Dalam perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dimohonkan upaya hukum banding dan Kasasi, maka perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung yang diatur secara khusus didalam undang-undang no 26 tahun 2000  tentang peradilan hak asasi manusia, sedangkan dalam perkara pidana tidak diatur secara kusus didalam undang-undang mengenai batas waktu dalam memeriksa dan memutus suatu perkara.
  2. Dalam menangani upaya hukum perkara pelanggaran HAM yang berat pada tingkat Banding maupun Kasasi adanya Hakim ad hoc yang diangkat oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usulan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sedangkan dalam peradilan Pidana dalam menangani upaya hukum, tidak adanya hakim ad hoc yang didalam menangani upaya hukum perkara pidana. Dimana hakim ad hoc secara khusus diangkat untuk melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa pada tingkat banding dan kasasi.
  3. Dalam perkara pelangaran HAM yang berat, upaya tingkat banding dan Kasasi pemeriksaan perkara dilakukan oleh majelis Hakim yang memeriksa dan memutus berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas 2 (dua) orang hakim Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung yang bersangkutan dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc,  Sedangkan tingkat pemeriksaan dalam peradilan pidana dilakukan oleh sekurang-kurangnya tiga orang hakim dan tidak adanya hakim ad hoc yang diangkat secara khusus dalam upaya hukum peradilan pidana pada tingkat pemeriksaan.

 

 

 

 

BAB III

PENUTUP

  1. Simpulan

            Dari seluruh pembahasan diatas maka dapat diberikan beberapa kesimpulan mengenai upaya hukum yaitu terbagi atas upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa terdiri atas Banding dan Kasasi, sedangkan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali. Secara umum prosedur upaya hukum dalam peradilan HAM sama dengan upaya hukum dalam peradilan Pidana, dimana dalam UU No. 26 Tahun 2000 hanya mengatur beberapa hal khusus dalam pemeriksaan pada tingkat banding dan kasasi sedangkan pada peninjauan kembali UU No. 26 Tahun 2000 tidak mengatur secara khusus mengenai upaya hukum luar biasa yang disebut peninjauan kembali.

Jadi perbadingan antara upaya hukum peradilan HAM dengan peradilan Pidana yaitu didalam peradilan HAM pada tingkat pemeriksaan adanya Hakim ad hoc yang diangkat oleh Presiden dimana dalam proses pemeriksaan majelis Hakim yang berjumlah 5 (lima) orang, yang terdiri atas 2 (dua) orang Hakim Pengadilan Tinggi (upaya hukum banding) Hakim Agung (upaya hukum kasasi) dan 3 (tiga) orang Hakim ad hoc Tingkat Pemeriksaan Peradilan HAM. Sedangkan tingkat pemeriksaan dalam peradilan pidana dilakukan oleh sekurang-kurangnya tiga orang hakim dan tidak adanya hakim ad hoc yang diangkat secara khusus dalam upaya hukum peradilan pidana pada tingkat pemeriksaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] R. Wiyono, Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia,(Jakarta:Kencana, 2013) Hlm. 1

[2] I Made Rudita, “Jurnal Advokasi Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar”, 5:2, (Denpasar: 2015), hlm. 58

[3] Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

[4]R. Wiyono, “Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia”,(Jakarta:Kencana, 2013), Hlm.25

[5] Nurul Qamar, “Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi”,(Jakarta:Sinar Grafika, 2016), Hlm. 109

[6] R. Wiyono, “Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia”, (Kencana Prenanda Media Group 2006), hlm:57.

 

[7] Vany, “Upaya Hukum, Hukum Acara Pidana”, Diakses dari http://vanylucas92.blogspot.co.id/2013/02/upaya-hukum.html pada tanggal 24 November 2017 pukul 22.15

[8]R. Wiyono, “Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia”, (Kencana Prenanda Media Group 2006), hlm. 61

Asas-asas dalam Hukum Acara Pidana yang memuat prinsip HAM

Asas-asas dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) senantiasa menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia yang meliputi :

  • Perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka Hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan (Equality Before the Law).

  • Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh Pejabat yang diberi Wewenang oleh UU dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan UU.

  • Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka Sidang Pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya Putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan Hukum tetap / asas praduga tidak bersalah (Presumtion of Innosence).

  • Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan UU dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau Hukum yang diterapkan, wajib diberi ganti  kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para Penjabat Penegak Hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaianya menyebabkan Asas Hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana, dan atau dikenakan hukuman administrasi.

  • Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.

  • Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh Bantuan Hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya (Legal Aid / Assistance).

  • Kepada orang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan atau penahanan, selain wajib diberitahukan dakwaan dan Dasar Hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberi tahukan hak-haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan meminta bantuan dari Penasehat Hukum.

  • Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa.

  • Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali dalam hal yang diatur dalam Undang-Undang.

  • Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Dari bunyi Asas-asas tersebut di atas, mampu disimpulkan bahwa Hukum Acara Pidana menjunjung tinggi nilai Hak- hak Asasi Manusia, dimana hak-hak dari  seorang tersangka sangat diperhatikan, dan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum mampu dicegah. sehingga tidak memberikan kesan bahwa tersangka tersebut hak-haknya dirampas.

Hubungan Hukum Pidana Formil dengan Hukum Pidana Materiil dan Sifat Hukum Acara Pidana

Antara Hukum Acara Pidana Formil (KUHAP) dengan Hukum Pidana Materiil (KUHP)  termampu hubungan  yang sangat erat, karena Hukum Acara Pidana (KUHAP) melaksanakan dan mempertahankan Hukum Pidana Materiil (KUHP).     Dengan kata lain mampu dikatakan bahwa Hukum Pidana Materiil (KUHP) tidak mampu dilaksanakan apabila tidak ada Hukum Acara Pidana Formil (KUHAP).

Contoh  :

A mengambil Arloji milik B, kemudian oleh A Arloji tersebut dijual dan uang hasil penjualan Arloji tersebut dipakai untuk foya-foya. Perbuatan A tersebut mampu dihukum berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP. Tetapi, perbuatan A tersebut diatas  yang melanggar Pasal 362 KUHP mampu dihukum selama-lamanya 5 (lima) tahun, kalau ada peraturan yang mengatur bagaimana caranya menghukum si A.

Dalam kasus tersebut diatas, B tidak bisa menghukum sendiri Si A melainkan harus diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum / Polri yang akan memproses Si A sesuai ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana.

 Sifat hukum acara pidana

Sifat Hukum Acara Pidana, mampu dijelaskan sebagai berikut :

  • Mempertahankan kepentingan umum (Publik).

  • Penyidik dan Penuntut Umum adalah Aparat Negara yang bertindak lebih aktif.

  • Bersifat memaksa (Dwangen Recht) yang menunjukkan bahwa

Penuntutan terhadap suatu peristiwa Pidana bukanlah semata-mata didasarkan terhadap adanya laporan dari pihak korban atau yang dirugikan, kecuali dalam hal Tindak Pidana Aduan, akan tetapi penuntutan didasarkan atas sifat Hukum Pidana itu sendiri (bersifat memaksa = Dwangen Recht).  

Contoh :

Si A melakukan pembunuhan terhadap si B, maka penuntutan terhadap si B bukanlah atas dasar adanya laporan   dari   pihak   keluarga   si  B,  dalam  hal  ini walaupun keluarga si B tidak melaporkan peristiwa pidana tersebut dan tidak merasa keberatan, namun perbuatan si B mampu dituntut sesuai dengan Hukum yang berlaku (Pasal 338 KUH Pidana).

 

 

Kedudukan KUHAP dalam Sistem Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia

Hukum Pidana yang merupakan bagian dari Hukum Publik, dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu :

1. Hukum Pidana Materiil

Yaitu serangkaian Peraturan yang mengatur, tentang :

  • Perbuatan apa yang mampu di Hukum.

  • Siapa yang mampu di Hukum.

  • Hukuman apa yang mampu dijatuhkan.

  • Dalam hal apa seseorang itu dikecualikan dari Hukum Pidana.

Contoh  :       

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Delik-delik yang tersebar di luar KUHP seperti UU Darurat Nomor : 7/Drt/1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, UU Nomor : 22 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan lain-lain.

2. Hukum Pidana Formil

Atau juga disebut Hukum Acara Pidana (HAP),  mengatur  tentang: Bagaimana Negara melalui alat-alatnya melaksanakan dan mempertahankan Hukum Pidana Materiil.

Contoh :

 Bagaimana penyidik melaksanakan proses penyidikan sebagai salah satu contoh dari bagian proses penyidikan tersebut adalah tentang penangkapan.

Dalam hal ini, KUHAP sebagai Hukum Pidana Formil telah mengatur secara tegas dan limitatif bagaimana penangkapan itu dilakukan, baik secara Formil maupun secara Materiil.

Dengan demikian kalau kita buatkan Bagan / Skema Hukum, adalah sebagai berikut :

SEJARAH LAHIRNYA KUHAP [Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana]

Sebelum adanya KUHAP, Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia adalah Het Herziene Inlandsh Reglement atau H.I.R (Staatsblad Tahun 1941 No. 44). Didalam HIR, proses pembuktian secara umum  lebih ditekankan pada pengakuan tersangka semata, sehingga pencarian alat bukti lain kurang dilaksanakan.  Akibat penekanan pencarian alat bukti atas pengakuan tersangka, sering terjadi salah tangkap atau tersangka mengaku akibat keterpaksaan atas dasar tidak tahan menerima siksaan dari Penyidik,  hal ini telah melanggar Hak-hak Asasi tersangka.

Belajar dari pengalaman ini, Pemerintah dan MPR menetapkan dalam Ketetapan MPR RI No. IV/MPR/1978 Bab IV Bidang Hukum sebagai cerminan pelaksanaan GBHN untuk meningkatkan atau menyempurnakan Produk  Hukum  dengan  cara  kodifikasi  dan  unifikasi  Hukum  dibidang-bidang tertentu, sehingga pada tanggal 31 Desember 1981 diberlakukanlah Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana di Indonesia sebagai Dasar Alat-alat Negara Penegak Hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) melaksanakan wewenangnya.

 

SEJARAH KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Seperti kita ketahui bersama bahwa negara kita pernah dijajah Belanda selama kurang lebih 350 tahun, kemudian dijajah oleh Jepang 3,5 tahun dan sejak tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka. Perkembangan hukum pun dibagi menjadi 3, yakni: zaman Belanda, zaman Jepang dan zaman kemerdekaan.

Zaman Belanda

Hukum pidana itu ada setelah Belanda masuk di Indonesia dan sebelumnya tidak ada, yang ada hanya hukum adat yang sifatnya ke daerahan. Hukum pidana yang ada pada waktu itu disebut hukum kapal dengan azas hukum Romawi kuno, akan tetapi hukum kapal tersebut tidak bisa menyelesaikan semua perkara atau kasus-kasus yang terjadi.

Oleh sebab itu pemerintah Belanda membuat peraturan-peraturan yang oleh penguasa di bursa dagang (Betawi) dikeluarkan dalam bentuk plakat-plakat dan dihimpun serta dinamakan STATUTA BETAWI. Plakat-plakat tersebut maksudnya diberlakukan kepada semua golongan akan tetapi tidak bisa berjalan karena golongan pribumi menggunakan hukum adat, di negeri Belanda sendiri menggunakan / berlaku KUHP Prancis yang disebut Code Penal, baru tahun 1866 Belanda membuat hukum pidana sendiri yakni Nederlanch Wet Boek Van Starf Recht.

Karena Indonesia dijajah Belanda, maka hukum pidana yang berlaku di negeri Belanda juga berlaku di Indonesia, hanya dalam pelaksanaannya dibagi menjadi Empat, yaitu:

  • Wet Boek Van Straf Recht Voor Nederlandsch Indie (berisi kejahatan saja yang berlaku untuk orang Eropa) ordonansi 10-02-1866;

  • Wet Boek Van Straf Recht Voor Nederlandsch Indie (berisi kejahatan saja yang berlaku untuk orang Indonesia dan timur asing) ordonansi 5 Mei 1872;

  • Algemeene Politie Straf Reglement (berisi pelanggaran saja untuk orang Eropa ditetapkan) ordonansi 15 Juni 1872;

  • Algemeene Politie Straf Reglement ( berisi pelanggaran saja untuk penduduk Indonesia dan Timur asing ) ordonansi 15 Juni 1872.

Zaman Jepang

Pada zaman Jepang, semua Undang-Undang dan peraturan-peraturan dari peninggalan Belanda masih tetap berlaku terus sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Jepang, hanya namanya dirubah menjadi “TO INDOO KEIHO“.

Selain Undang-Undang tersebut di atas juga berlaku Undang-Undang pidana buatan Jepang yang disebut “GUN SEI KEIJIRIE“.

Zaman Kemerdekaan

Pada zaman Kemerdekaan, hukum yang berlaku adalah hukum pidana yang nota bene adalah hukum yang berlaku pada zaman Belanda, hanya diganti namanya menjadi KUHP.

Perubahan tersebut dilakukan dengan Undang-undang R.I. Nomor 1 tahun 1946 tanggal 26 Pebruari 1946 dengan beberapa perubahan, antara lain :

  • Rodi dihapus.
  • Denda diganti dengan rupiah (bukan Golden).

Karena waktu itu masih ada daerah-daerah yang dikuasai Belanda yaitu negara bagian timur Sumatera, Indonesia Timur dan Kalimantan Barat, untuk daerah-daerah tersebut masih menggunakan WET BOEK VAN STRAF RECHT VOOR NEDERLANDS INDIE”.

Jadi pada waktu itu ada Dua KUHP yang berlaku di Indonesia sehingga dirasakan ganjil oleh sebab itu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 73 tahun 1958 yang diundangkan melalui L.N No. 127/1958 tanggal 29 September 1958 isinya :

Bahwa KUHP kita sekarang adalah warisan Belanda, akan tetapi hal tersebut tidak bertentangan dengan UUD 45 pasal 2, aturan peralihan yang isinya: “Segala badan Negara dan peraturan negara yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang ini”.

Tindak Pidana Ringan (Tipiring) Dalam KUHP

Tindak Pidana Ringan (Tipiring) adalah Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.7.500,- dan penghinaan ringan, kecuali yang nditeentukan dlam acara pemeriksaan perkara pelanggaran Lalu Lintas jalan.

Yang termasuk tindak pidana ringan (Tipiring) dalam KUHP antara lain :

        • Mengganggu ketertiban umum (psl 172 KUHP).

        • Mengganggu rapat umum (psl 174 KUHP).

        • Membuat gaduh pertemua Agama (psl 176 KUHP).

        • Merintangi jalan (psl 178 KUHP).

        • Mengganggu jalannya sidang pengadilan Negeri (psl 217 KUHP).

        • Merusak surat maklumat (psl 219 KUHP).

        • Kealpaan menghilangkan atau menyembunyikan barang sitaan (psl 231 KUHP).

        • Penganiayaan Binatang (psl 302 KUHP).

        • Penghinaan Ringan (psl 315 KUHP).

        • Penghinaan dengan tulisan (psl 321 KUHP).

        • Karena Kelalaiannya / kesalahannya orang menjadi tertahan (psl 334 KUHP).

        • Penganiayaan Ringan (psl 352 KUHP).

        • Pencurian ringan (psl 364 KUHP).

        • Penipuan Ringan (psl 379 KUHP).

        • Penerusakan Ringan (psl 497 KUHP).

Apakah Undang-Undang Hukum Pidana itu?

Undang-undang Hukum Pidana itu adalah peraturan hidup atau norma yang ditetapkan oleh instansi kenegaraan yang berhak membuatnya, norma mana ditambah dengan ancaman hukuman yang merupakan penderitaan (sanksi) terhadap barangsiapa yang melanggarnya. Lazim juga dikatakan bahwa Undang-undang Hukum Pidana adalah “norma plus sanksi”

Norma dan sanksi itu pada umumnya terdapat pada satu pasal. Misalnya Pasal 338 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja mengambil nyawa orang lain dihukum, marena makar mati (pembunuhan), dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 15 tahun.”

Dapat juga norma dan sanksi terpisah dalam beberapa pasal. Jadi dalam Pasal I, II dan seterusnya disebutkan dahulu norma-normanya dan baru kemudian pada pasal terakhir diterangkan bahwa: “Pelanggaran-pelanggaran terhadap Pasal I, II dan seterusnya dihukum dengan hukuman penjara paling lama sekian tahun.”

Ada juga Undang-undang Hukum Pidana yang bentuknya mengancam dengan hukuman (sanksi) terlebih dahulu. Sedangkan norma-normanya belum ada seperti misalnya bunyi pasal 122 KUHP: “Dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 15 tahun, barangsiapa dalam masa perang dengan sengaja melanggar suatu peraturan yang diadakan oleh peerintah untuk menjaga keselamatan negara.”

Dalam pasal ini belum terdapat normanya melainkan baru nanti diadakan kalau masa perang tiba. Jika kita meninjau dengan teliti norma dari Undang-undang Hukum Pidana itu, maka norma itu bukanlah norma asli dari Hukum Pidana melainkan dari norma-norma hukum lain.

Yang asli dan istimewa adalah sanksi nya. Tetapi ini tidaklah berarti bahwa kalau kita melanggar Undang-undang Hukum Pidana yang kita langgar sanksinya, melainkan tetap normanya.

Sanksi itu tidak berdiri sendiri melainkan adalah untuk melindungi normanya.

 

 

 

Titel-titel Penting dalam Buku II KUHP

Pada buku II KUHP terdapat titel-titel penting seperti :

  1. Kejahatan terhadap keselamatan negara, kepentingan negara, pemberontakan, pengkhianatan.
  2. Kejahatan terhadap pelaksanaan kewajiban-kewajiban dan hak-hak kenegaraan: Mengacaukan Sidang Parlemen, Merintangi Pemilihan Umum.
  3. Kejahatan-Kejahatan terhadap ketertiban umum: Penghasutan untuk berbuat jahat, mengganggu rapat-rapat umum, perampokan-perampokan.
  4. Kejahatan terhadap kesusilaan: Pencabulan, perjudian, penganiayaan hewan.
  5. Kejahatan terhadap kemerdekaan orang (penculikan).
  6. Kejahatan-kejahatan terhadap jiwa orang (pembunuhan).
  7. Penganiayaan.
  8. Pencurian.
  9. Pemerasan dan ancaman.
  10. Penggelapan.
  11. Penipuan.
  12. Penghinaan.
  13. Kejahatan-kejahatan: menerima suapan, membuka rahasia negara, pemalsuan surat-surat, penggelapan uang negara (korupsi).

berikut titel-titel penting dalam buku II KUHP , apabila terdapat kekuarangan ataupun tambahan yang penulis lupa cantumkan bisa tulis koreksi pada comment dibawah. Terimakasih 🙂

Delik Melarikan Perempuan

Pasal 332 KUHP

Pasal 332 KUHP berbunyi :

(1) Bersalah melarikan perempuan diancam dengan pidana penjara :

  1. paling lama tujuh tahun, barang siapa membawa pergi seorang perempuan yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuan perempuan itu, baik di dalam maupun diluar perkawinan.
  2. Paling lama sembilan tahun, barang siapa membawa pergi seorang perempuan, dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap perempuan itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan.

(2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan.

(3) pengaduan dilakukan :

  • Jika perempuan ketika dibawa pergi belum dewasa, oleh dia sendiri atau orang lain yang harus memberi izin bila dia kawin;
  • Jika perempuan ketika dibawa pergi sudah dewasa, oleh dia sendiri; atau

(4) Jika yang membawa pergi lalu kawin dengan perempuan yang dibawa pergi dan terhadap perkawinan itu berlaku aturan-aturan BW (Burgerlijk Wetboek) maka tak dapat dijatuhkan pidana sebelum perkawinan itu dinyatakan batal.

 

Penjelasan :

Bagian inti delik :

  • Membawa pergi seorang perempuan yang belum dewasa;
  • Tanpa dikehendaki orang tua atau walinya;
  • Tetapi dengan persetujuan perempuan itu baik di dalam maupun diluar perkawinan.

Bagian inti delik yang mengandung kekerasan atau ancaman kekerasan :

  • Membawa pergi seorang perempuan;
  • Tanpa dikehendaki orang tua atau walinya;
  • Dengan kemauan perempuan itu sendiri;
  • Dengan maksud untuk memiliki perempuan itu, baik dengan perkawinan maupun diluar perkawinan;
  • Dengan menggunakan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan.