Tips Lari 3200m Dalam 12 menit – Persiapan Seleksi TNI / Polisi

Banyak yang bertanya kepada saya tentang apa saja persiapan / latihan yang perlu kita lakukan untuk meningkatkan performa lari 12 menit agar maksimal dalam menghadapi seleksi penerimaan TNI/Polisi.

Berikut saya bedah latihan apa saja yang perlu kita lakukan untuk memaksimalkan performa lari 12 menit dalam tes polisi.

1. Endurance Training (Latihan Daya Tahan)

Latihan endurance atau daya tahan / ketahan, dapat dilakukan dengan berlari menggunakan patokan waktu dan jarak. Apabila kita menggunakan patokan waktu, maka latihan yang dapat dilakukan adalah berlari dengan tempo waktu yang cukup lama, misalnya untuk pemula, bisa dilakukan secara progresif tentunya bertahap dan meningkat, dari waktu 20 menit, 30 menit, 40 menit, sampai 1 jam. Saya kira cukup untuk melatih daya tahan tubuh kita dalam mengatur nafas dan stabilitas saat berlari. Dalam latihan daya tahan ini, saya sarankan jangan mematokan pada speed/kecepatan, namun tetap berpatokan pada tempo waktu pada training plan kita.

Teknik yang kedua, yaitu berpatokan pada jarak. Jarak yang dapat dikategorikan long run adalah 8KM ke atas, namun dengan garis bawah disesuaikan dengan kondisi fisik pelari. Daya tahan ini akan terbentuk dengan sendirinya tergantung pada seberapa sering kita latihan.

Sekali lagi, dalam teknik latihan ini, tidak mementingkan speed / kecepatan saat berlari. Just Run!

2. Interval Training / Speed Training

Tehknik latihan Interval ini berfungsi untuk meningkatkan speed atau kecepatan kita saat berlari. Teknik ini dilakukan dengan repetisi bervariasi sesuai dengan target yang kita inginkan. Saya secara pribadi sering melakukan Interval Training,  dengan repetisi 400m x 10 s/d 20 dengan tempo rest selama 1 menit 30 detik. bisa juga dilakukan repetisi 200m x 10 s/d 20, tergantung pada kempuan diri kita.

Namun untuk pemula bisa dilakukan secara progresif dari repetisi 5 s/d 10 kali. semakin banyak repetisi maka semakin bagus untuk membentuk naturtal running form kita.

latihan ini dilakukan dengan berlari dengan kecepatan maksimal kita sejauh 400m (misalnya), dan rest selama 1 menit sampai 2 menit (tergantung kemampuan diri). Tipe Rest bisa dilakukan dengan joging/jalan atau diam. Anda bisa memilih sendiri tipe rest dan tempo yang mana sesuai dengan kemampuan diri anda.

Untuk latihan interval yang saya lakukan adalah lari 400m dengan target waktu 1 menit 25 detik, dan rest selama 1 menit 30 detik dengan jogging/berjalan, itu menurut saya lebih bagus daripada rest diam, karena explosion saat berlari tidak terhenti dengan mendadak melainkan menurun secara progresif saat melakukan rest.

 

3. Cross Training

Cross Training sangat penting dalam progress latihan untuk mengurangi resiko cedera pada tubuh kita karena lari merupakan olahraga yang bersifat pengulangan dan tinggi benturan, maka dari itu saya sangat anjurkan agar anda melakukan cross training minimal setiap minggu sekali.

Untuk jenis cross training yang bisa dilakukan yaitu seperti :

  • Latihan Penguatan : Squat, Lunges, planks, crunches
  • Berenang : Apablila berlari merupakan olahraga yang tinggi benturan maka berenang adalah sebaliknya. Berenang dapat membantu kita dalam peregangan sendi-sendi dan lutut yang rawan cedera saat berlari. Maka rutinlah melakukan olahraga berenang.
  • Yoga 
  • Bersepeda 

Nah, berikut beberapa tehknik latihan yang perlu kita lakukan untuk meningkatkan performa lari untuk persiapan seleksi polisi, apabila anda rutin melakukan latihan tersebut, saya yakin anda dapat melewati tes TNI/POLRI dengan hasil yang memuaskan.

So… Selamat Berlatih.. 😉

 

 

Iklan

5 Persiapan Dasar Sebelum Seleksi Polisi / Polri

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah institusi yang bertugas dalam Sektor Kamdagri (Keamanan Dalam Negeri) meliputi Perlindungan, Pengayoman, dan Pelayanan kepada Masyarakat. Sekolah Kepolisian Negara Republik Indonesia terdiri dari 3 Golongan Sekolah yaitu Golongan Tamtama, Bintara, dan Perwira.

Golongan Tamtama biasanya terdiri dari pasukan brimob yang dibentuk dan di didik langsung di Pusdik Brimob (Jawa Timur), Golongan Bintara biasanya di didik di masing-masing SPN (Sekolah Polisi Negara) tiap daerah, Golongan Periwira dibagi menjadi dua yaitu 1. Akpol dan 2. SIPSS (Sekolah Polisi Sumber Sarjana).

Nahh…

Dalam seleksi penerimaan anggota Polri, banyak jenis tes yang harus dilewati oleh peserta seleksi, mulai dari kelengkapan administrasi, kesehatan, fisik, dll.

Mari kita bedah satu-satu  apa saja persiapan dasar sebelum mengikuti seleksi Polisi.

1. Persiapan Administrasi 

Persiapan administrasi awal sangat penting seperti legalisir ijazah, Rumus Sidik Jari, SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian), KTP, KK, dan data diri personal lainnya.

2. Cek Kesehatan 

Nah check up kesehatan awal kita terlebih dahulu, bisa dilakukan di RS Bhayangkara masing-masing. Cek kesehatan tahap awal terdiri dari fisik secara luar seperti bentuk kaki, THT, abeien, mata, dll. Sedangkan cek kesehatan kedua lebih pada organ dalam kita seperti Torak, cek darah, urine, jantung, dll.

Maka dari itu perlu dikiranya sebelum mengikuti seleksi, lebih awal kita melakukan cek kesehatan agar mengetahui kondisi fisik dan kesehatan calon peserta seleksi.

3. Persiapan Psikologi

Untuk persiapan psikologi dapat dilakukan dengan latihan soal-soal psikologi yang banyak di jual di toko buku. Lebih banyak persiapan maka lebih baik. Pengalaman priadi saya pada persiapan psikologi saya membeli sekitar 5 buku yang berbeda, dan itu sangat membantu saat saya menyelesaikan soal-soal tes psikologi.

4. Persiapan Kesemaptaan Jasmani

Jasmani tak kalah penting dalam persiapan seleksi polisi. Dari persiapan Lari 12 menit, Sit Up, Push Up, Pull Up, Chinning Up (Untuk Perempuan) , Shuttle Run (Lari angka 8), dan renang 20 Meter. Latihan seluruh bentuk tes kesemaptaan Jasmani dapat dilatih secara progresif mulai dari repetisi kecil kemudian bertambah sesuai dengan kemampuan kita. Intinya Komitmen dalam melaksanakan latihan guys, ingat tujuan awal kita.

5. Persiapan Akademik

Akademik secara umum akan dibagi menjadi 3 Tes, yaitu Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, dan Pengetahuan Umum.

Persiapan akademik ini bisa kita lakukan seperti persiapan saat Ujian Nasional SMA, tak jauh beda soal-soalnya, pengetahuan umum kalau saya sendiri mengkaji bahwa soal pengetahuan umum ini terdiri dari Matematika, Sejarah, PKN, dan IPA. Jadi dapat dipersiapkan lebih awal mengenai pengetahuan umum dan tes akademik ini.

 

Nahh.. itulah beberapa hal dasar yang menurut saya penting untuk dipersiapkan sebelum mengikuti seleksi Polisi.

Ohhiya hal yang paling penting jangan lupa Berdoa dalam setiap langkah ya.. Semoga Tuhan Memberkati kita dengan hal yang baik dalam setiap tahap seleksi…

Apabila teman-teman memiliki pendapat lain atau tambahan lain, jangan sungkan untuk menulisnya di komentar ya,,,,

 

 

Kind Regards,

Dedek Buana

 

 

Polisi yang Mempolisikan~

Tiga tugas pokok Polri adalah melaksanakan Perlindungan, Pengayoman, dan Pelayanan kepada Masyarakat…

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia sangat memerlukan partisipasi dan kerja sama dari masyarakat, baik dalam bidang Pre-emtif, Preventif, atau Represifsehingga apa yang disebut dengan situasi kondusif dapat dicapai…

Mempolisikan masyarakat adalah salah satu tugas Polri dalam melakukan penggalangan dan pendekatan kepada Stakeholder yang ada di masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat sendiri…

Targetnya yaitu tercapainya masyarakat yang mempolisikan dirinya sendiri untuk turut serta menjaga keamanan dan ketertiban mulai dari lingkungan diri sendiri, lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat sekitarnya…

Apabila kegiatan ini dapat tercapai secara keseluruhan dengan persentase 100%, maka tidak akan ada yang namanya kejahatan, tidak akan ada yang namanya pelanggaran….

Pada dasarnya setiap manusia terlahir dengan afirmasi positif yang ditamankan dari sejak mereka kecil…

lantas kenapa masih ada kejahatan dan pelanggaran?

Pelanggaran dan Kejahatan terjadi karena adanya niat dan kesempatan, nah apabila momentun antara niat dan kesempatan ini secara langsung bersinggungan pada satu titik maka terjadilah suatu kejahatan…

Momentum pertemuan antara niat dan kesempatan inilah yang memperkuat terjadinya kejahatan,,

Lantas bagaimana dengan mempolisikan masyarakat (Polmas)?

Apabila dikaitkan dengan mempolisikan masyarakat (Polmas), maka dapat disimpulkan bahwa upaya Polmas yang dilakukan belum mencapai 100%, karena apabila target Polmas telah tercapai di masyarakat maka tidak akan ada yang namanya pertemuan antara niat dan kesempatan, kesempatan akan direalisasikan dengan niat yang mendukungnya….

Nah, apabila ada kesempatan namun afirmasi yang ada pada individu tersebut sangat positif serta dapat mengurungkan niatnya melakukan kejahatan, maka tidak akan terjadi suatu kejahatan…..

Intinya kembali ke masing-masing individu, Polri hanya mengupayakan dari tahap Pre-emtif sampai Represif dengan media Regulasi yang ada….

Dengan demikian selalu lah berbuat baik, afirmasi diri positif, ingatlah setiap kejahatan pasti akan meninggalkan jejak…

 

 

 

Salam Hangat 

Dedek Buana

Pengangkatan dan Pemberhentian Kapolri [UU No. 2 Tahun 2002]

  1. Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 11 ayat 1).

  2. Usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat disertai dengan alasannya (Pasal 11 ayat 2).

  3. Persetujuan atau penolakan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap usul Presiden harus diberikan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal surat Presiden diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 11 ayat 3).

  4. Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan jawaban dalam waktu, calon yang diajukan oleh Presiden dianggap disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 11 ayat 4).

  5. Dalam keadaan mendesak, Presiden dapat memberhentikan sementara Kapolri dan mengangkatpelaksana tugas Kapolri dan selanjutnya dimintakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 11 ayat 5).

  6. Calon Kapolri adalah Perwira Tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier (Pasal 11 ayat 6).

  7. Tata cara pengusulan atas pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden (Pasal 11 ayat 7).

  8. Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri (Pasal 11 ayat 8).

Kedudukan dan Pertanggungjawaban Kapolri [UU No. 2 Tahun 2002]

  • Kepolisian Negara Republik Indonesia berada dibawah Presiden (Pasal 8 ayat 1).

  • Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 8 ayat 1).

  • Kapolri menetapkan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kebijakan teknis kepolisian (Pasal 9 ayat 1).

  • Kapolri memimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas (Pasal 9 ayat 2):

    1. Penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian dalam rangka pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan (Pasal 9 ayat 2 huruf a);

    2. Penyelenggaraan pembinaan kemampuan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 9 ayat 2 huruf b).

  • Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia di daerah hukum, bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian secara hierarki (Pasal 10 ayat 1).

  • Ketentuan mengenai tanggung jawab secara hierarki diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri (Pasal 10 ayat 2).

Ikatan Dinas, Hak-hak, dan Peraturan Disiplin Anggota Polri [UU No. 2 Tahun 2002]

Ikatan Dinas

    • Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalani dinas keanggotaan dengan ikatan dinas (Pasal 24 ayat 1).

    • Ketentuan ikatan dinas diatur dengan Keputusan Presiden(Pasal 24 ayat 2).

      Hak-hak

  • Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberi pangkat yang mencerminkan peran, fungsi dan kemampuan, serta sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab     dalam penugasannya  (Pasal 25 ayat 1).

  • Ketentuan mengenai susunan, sebutan, dan keselarasan pangkat-pangkat diatur dengan Keputusan Kapolri (Pasal 25 ayat 1).

  • Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia memperoleh gaji hak-hak lainnya yang adil dan layak (Pasal 26 ayat 1).

  • Ketentuan mengenai gaji dan hak-hak lainnya diatur dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 26 ayat 1).

    Peraturan Disiplin

  • Untuk membina persatuan dan kesatuan serta meningkatkan semangat kerja dan moril, diadakan peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 27 ayat 1).

  • Ketentuan mengenai peraturan disiplin diatur dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 27 ayat 2).

Komisi Kepolisian Nasional / KOMPOLNAS [UU No. 2 Tahun 2002]

Kedudukan dan Tugas Lembaga Kepolisian Nasional

a). Kedudukan

  1. Lembaga kepolisian nasional yang disebut dengan Komisi Kepolisian Nasional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden (Pasal 37 ayat 1).

  2. Komisi Kepolisian Nasional dibentuk dengan Keputusan Presiden (Pasal 37 ayat 2).

b). Tugas Komisi Kepolisian Nasional (Pasal 38 ayat 1):

  1. Membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan

  2. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.

 

c. Wewenang  Komisi Kepolisian Nasional (Pasal 38 ayat 2):

  1. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden yang berkaitan dengan anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pengembangan sarana dan prasarana Kepolisian Negara Republik Indonesia.

  2. Memberi saran dan pertimbangan lain kepada Presiden dalam upaya mewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang profesional dan mandiri; dan

  3. Menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja Kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden.

Keanggotaan dan Susunan Organisasi, Tata Kerja Kompolnas

  1. Keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, seorang Sekretaris merangkap anggota dan 6 (enam) orang anggota (Pasal 39 ayat 1).

  2. Keanggotaan berasal dari unsur-unsur pemerintah, pakar kepolisian, dan tokoh masyarakat(Pasal 39 ayat 2).

Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Kompolnas

  1. Ketentuan mengenai susunan organisasi, tata kerja, pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Kepolisian Nasional diatur dengan Keputusan Presiden (Pasal 39 ayat 3).

  2. Segala pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas Komisi Kepolisian Nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Pasal 40).

  3. Dalam rangka melaksanakan tugas keamanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat meminta bantuan Tentara Nasional Indonesia yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 41 ayat 1).

  4. Dalam keadaan darurat militer dan keadaan perang, Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan bantuan kepada Tentara Nasional Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 41 ayat 2).

  5. Kepolisian Negara Republik Indonesia mebantu secara aktif tugas pemeliharaan perdamaian dunia di bawah bendera Perserikan Bangsa-bangsa (Pasal 41 ayat 3).

 

Hubungan dan kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan badan, lembaga, serta instansi di dalam dan di luar negeri

  1. Hubungan dan kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan badan, lembaga, serta instansi di dalam dan di luar negeri didasarkan atas sendi-sendi hubungan fungsional, saling menghormati, saling membantu, mengutamakan kepentingan umum, serta memperhatikan hierarki (Pasal 42 ayat 1).

  2. Hubungan dan kerja sama di dalam negeri dilakukan terutama dengan unsur-unsur pemerintah daerah, penegak hukum badan lembaga, instansi lain, serta masyarakat dengan mengembangkan asas partisipasi dan subsidiaritas (Pasal 42 ayat 2).

  3. Hubungan dan kerja sama luar negeri dilakukan terutama dengan badan-badan kepolisian dan penegak hukum lain melalui kerja sama bilateral atau multilateral dan badan pencegahan kejahatan baik dalam rangka tugas operasional maupun kerja sama teknik dan pendidikan serta pelatihan (Pasal 42 ayat 3).

  4. Pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 42 ayat 4).

PNS pada POLRI dan Syarat Pengangkatan [UU No. 2 Tahun 2002]

A. PNS pada Polri

1) Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara RI terdiri atas (pasal 20 ayat 1):

  • Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ; dan

  • Pegawai Negeri Sipil.

 

2) Terhadap Pegawai Negeri Sipil berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian (pasal 20 ayat 2).

 

B. Persyaratan Pengangkatan

1) Untuk diangkat menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia seorang calon harus memenuhi syarat sekurang-kuranganya sebagai berikut (Pasal 21 ayat 1) :

  1. Warga negara Indonesia.

  2. Beriman dan bertakwa kepadaTuhan Yang Maha Esa.

  3. Setiakepada Negara KesatuanRepublik Indonesia berdasarkanPancasila dan Undang-undangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

  4. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat.

  5. Berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun.

  6. Sehat jasmani dan rohani.

  7. Tidak pernah dipidana karena melakukan suatu.

  8. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan

  9. Lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan anggota Kepolisian.

2). Ketentuan mengenai pembinaan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri (Pasal 21 ayat 2).

Tugas dan Wewenang POLRI [UU No. 2 Tahun 2002]

1. Tugas Pokok Polri

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah (Pasal 13 ):

    1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

    2. Menegakkanhukum, dan

    3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

2. Tugas

a. Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas (Pasal 14 Ayat 1):

    1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.

    2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.

    3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

    4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.

    5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

    6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

    7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana  sesuai dengan hukum.

    8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.

    9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

    10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.

    11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.

    12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Tata cara pelaksanaan ketentua diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 14 ayat 2).

 

2. Wewenang Polri

a). Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 15 ayat 1):

  1. Menerima laporan dan/atau pengaduan.

  2. Membantu menyelesaikan perselisihanwarga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.

  3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.

  4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

  5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam   lingkup kewenangan administratife kepolisian.

  6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.

  7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.

  8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;

  9. Mencari keterangan dan barang bukti.

  10. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.

  11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam  rangka pelayanan masyarakat.

  12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan   pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.

  13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

b). Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan   lainnya berwenang (Pasal 15 ayat 2) :

  1. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya (Tata cara pelaksanaan diatur dengan Peraturan Pemerintah).

  2. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.

  3. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor (Tata cara pelaksanaan diatur dengan Peraturan Pemerintah).

  4. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik.

  5. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.

  6. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan.

  7. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian.

  8. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional.

  9. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait.

  10. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional.

  11. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas Kepolisian.

c). Dalam rangka menyelenggarakan tugas bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk (Pasal 16 ayat 1) :

  1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.

  2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.

  3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.

  4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.

  5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.

  6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

  7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.

  8. Mengadakan penghentian penyidikan.

  9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

  10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.

  11. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan

  12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

d). Tindakan lain adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi   syarat sebagai berikut (Pasal 16 ayat 2) :

  1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.

  2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut  dilakukan.

  3. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.

  4. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan

  5. Menghormati hak asasi manusia.

 

  • e). Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

  • f). Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri (Pasal 18 ayat 1).

  • g). Pelaksanaan ketentuan hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia(Pasal 18 ayat 1).

  • h). Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia :

    1. senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia (Pasal 19 ayat1);

    2. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan (Pasal 19 ayat 2).

 

POLMAS (PERPOLISIAN MASYARAKAT)

Perkembangan lingkungan strategis di tingkat global yang ditandai oleh kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi telah melahirkan gelombang globalisasi yang mempengaruhi segala aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Globalisasi berdampak terhadap meningkatnya tuntutan terhadap penegakan supremasi hukum (law enforcement) dan perlindungan hak asasi manusia (HAM), demokratisasi, desentralisasi serta akuntabilitas dan transparansi bagi penyelenggara negara. Globalisasi juga telah berdampak terhadap tingginya tingkat mobilitas manusia dan barang lintas negara atau wilayah dalam waktu yang singkat, sehingga mampu mengatasi kendala batasan geografis antar negara atau wilayah (borderless world).

Polri dalam melaksanakan proses reformasi untuk menjadi kepolisian sipil (civilian police), harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan kehidupan masyarakat dengan cara merubah paradigma yang menitikberatkan pada pendekatan reaktif dan konvensional menuju pendekatan yang proaktif dan mendapat dukungan publik dengan mengedepankan kemitraan dalam rangka pemecahan masalah-masalah sosial. Model penyelenggaraan fungsi kepolisian tersebut dikenal dengan berbagai nama seperti community policing, community based policing, neighbourhood policing dan akhirnya populer dengan sebutan community policing.

Konsep community policing pada hakekatnya bukan merupakan hal yang asing dan baru bagi Indonesia. Dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia, kebijakan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) swakarsa diangkat dari nilai-nilai sosial kultural masyarakat Indonesia yang lebih menjunjung nilai-nilai sosial dari pada individu merupakan juga nilai-nilai yang dikandung dalam konsep community policing. Atas pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Polri memandang perlu untuk mengadopsi konsep community policing dan menyesuaikannya dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat Indonesia serta dan diberi nama “Perpolisian Masyarakat” atau sering disebut “Polmas”. Selanjutnya Polmas dijadikan sebagai suatu kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan tugas Polri.

Seiring dengan tuntutan perubahan dan dinamika masyarakat yang terus bergerak dipengaruhi arus globalisai, maka problem dan tantangan yang harus dihadapi oleh instiutsi Polri semakin rumit dan kompleks, sehingga kebijakan dan strategi menerapkan “Polmas” harus didukung dengan ketersediaan sumber daya manusia Polri yang mumpuni dengan dilandasi pengetahuan, ketrampilan dan sikap perilaku yang terintegrasi sehingga kebijakan dan strategi dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas Polri.

Lembaga pendidikan Polri sebagai lembaga yang memiliki tugas, fungsi dan peranan dibidang pembinaan pendidikan dan pelatihan bertanggung jawab terhadap pembentukan kualitas sumber daya manusia Polri yang memiliki pengetahuan, ketrampilan dan sikap perilaku dalam mengaplikasikan dan mengimplementasikan kebijakan dan strategi “Polmas”, sehingga Lembaga Pendidikan Polri dituntut untuk melakukan berbagai upaya dalam menciptakan dan mempersiapkan sumber daya manusia Polri yang profesional, bermoral, dan modern yang memiliki kompetensi sesuai dengan tuntutan tugasmelalui pendidikan.

Untuk mendukung keberhasilan tugas dalam menciptakan dan mempersiapkan sumber daya tersebut maka ketersediaan modul Polmas akan sangat menentukan dalam proses  pendidikan, sehingga disusun modul Polmas ini dengan memberikan perhatian khusus kepada bagaimana Polmas sebagai kebijakan dan strategi Polri melalui pendidikan yang mengedepankan metode learning by doing dapat efektif dilaksanakan dan diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas Polri.