HOME, POLRI

Siapa Saja Lembaga Pengawas Polri? Berikut 2 Jenis Pengawas Polri

2 Lembaga pengawas Polri – Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah institusi yang melaksanakan tugas dalam bidang Keamanan Dalam Negeri, dalam pelaksanaan tugasnya personel Polri memiliki wewenang yang diatur dalam undang-undang.

Dalam menjalankan wewenangnya agar sesuai dengan amanat undang-undang, maka diperlukan lembaga pengawas yang dapat selalu memberikan pengawasan terhadap institusi Polri agar dalam pelaksanaan tugasnya sesuai dengan amanat undang-undang.

Melalui pendekatan bentuk-bentuk pengawasan, mekanisme maupun pola pengawasan serta sifat pengawasan, maka dapat ditemukan lembaga-lembaga yang memiliki peran dalam pengawasan kepolisian, baik secara internal maupun eksternal, langsung maupun tidak langsung, terdiri dari:

Pengawas Internal

Pengawas internal memposisikan suatu bidang atau bagian dari unsur yang adal dalam sistem dan dalam kendali managemen organisasi kepolisian yang diberi tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasn, antara lain:

  • Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) untuk tingkat Mabes Polri
  • Inspektorat Pengawas Daerah (Itwasda) untuk tingkat Polda.

Selain itu ada pengawas fungsional yang dilakukan oleh semua bidang atau unsur yang ada dalam struktur dan sistem organisasi Polri, eksistensi pengawas ini bersifat tidak mengikat, namun memberikan masukan atau laporan terhadap bidang yang memiliki kewenangan penuh sebagai pengemban tugas dan pengawasan.

Eksistensi pengawas fungsional ini sebagai sharing dalam rangka meningkatkan efektifitas pengawasn, walaupun ada bidang yang posisinya sebagai bentuk pengawasan represif, seperti Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) dimana melakukan pengawasan setelah terjadinya permasalahan, sehingga pengawasan yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan.

Pengawas internal ini, juga dilakukan oleh atasan yang mempunyai kewenangan penuh, kewenangan terbatas maupun kewenangan sangat terbatas. Masing-masing atasan tersebut memiliki peran sebagai pengawas dan pengendali terhadap bawahannya, sehingga pengawasan semacam ini disebut pengawasan pelekat, karena pengawasan dan pengendalian yang dilakukan tidak bisa pisah dengan subyek pokok atau sistem pokok. Pengawasan melekat yang dimaksud adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengendalikan atau menjamin dan mengarahkan agar sesuatu tugas dan pekerjaan berjalan dengan semestinya yang dilaksanakan oleh atasan.

Dengan demikian pengawas internal tersebut terdiri dari Inspektorat pengawasan; Atasan yng berwenang penuh, terbatas dan sangat terbatas dalam pengawasan melekat; dan semua bidang yang terstruktur dalam organisasi Polri sebagai pengawas fungsional.

Pengawas Eksternal

Pengawasn eksternal merupakan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga di luar organisasi Polri atau yang tidak dalam kendali managemen organisasi.

Lembaga-lembaga pengawas eksternal dimaksud, antara lain:

1. KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL (KOMPOLNAS)

KOMPOLNAS merupakan komisi negara yang merupakan cabang kekuasaan eksekutif yang mana pembentukannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang, akan tetapi penyelenggaraannya ditujukan untuk kepentingan presiden dalam menentukan arah kebijakan Lembaga Kepolisian.

2. BADAN PENGAWAS KEUANGAN (BPK)

Lembaga pengawas ini difokuskan pada indikasi terjadinya penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dilakukan oleh anggota Polri, baik secara individu maupun kelompok yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Pengawas dimaksud dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. LEMBAGA INDEPENDEN

Lembaga-lembaga yang didirikan oleh masyarakat, intelektual dan lain-lain yang difokuskan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja lembaga pemerintahan termasuk kepolisian.

Pengawas independen ini merupakan kontrol publik sebagai pengawas eksternal yang dapat mengawasi, mengkritisi kinerja Polri dan menyalurkan tentang hasil pengawasan tersebut kepada lembaga yang berwenang untuk ditindak lanjuti.

4. LEMBAGA LEGISLATIF

Lembaga DPR dan DPRD juga berperan sebagai pengawas dalam penyelenggaraan pemerintahan termasuk kepolisian. Wewenang ini melekat sebagai kontrol politis dalam kedudukannya DPR dan DPRS menjalankan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

5. KOMISI OMBUDSMAN NASIONAL

Komisi ini didirikan berdasarkan Keputusan Presiden No. 44 Tahun 2000 dan amanat Ketetapan MPR RI No. VIII/MPR/2001 dan dibentuknya Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman yang merupakan salah satu lembaga independen dan berperan sebagai sarana kontrol bagi penyelenggara negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya aparatur pemerintahan termasuk lembaga kepolisian dan lembaga peradialan.

6. KOMISI HAK ASASI MANUSIA

Lembaga ini sebagai pengawas khususnya berkaitan dengan penyelenggaraan kepolisian yang dinilai melakukan tindakan melanggar norma-norma hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Lembaga pengawas ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia.

7. LEMBAGA PERADILAN

Pengawas ini juga disebut sebagai pengawas legalitas, artinya menilai dari segi hukumnya atas komplain masyarakat karena akibat tindakan kepolisian. Pengawas ini terdiri dari lembaga peradilan umum dan peradilan tata usaha negara.

Itulah beberapa pengawas institusi Kepolsian agar dalam pelaksanaan tugasnya selalu dalam koridor undang-undang yang berlaku.

Semoga artikel ini bermanafaat…

Terimakasih 😉

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *