Asas Tata Guna Tanah/Penggunaan Tanah Secara Berencana [Hukum Agraria/UUPA]

Asas ini ditemukan dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a UUPA, yaitu:

“Hak menguasai negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa.”

Asas ini juga ditemukan dalam Pasal 14 ayat (1) UUPA, yaitu :

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan, dan penggunaan bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya:

  1. untuk keperluan negara;

  2. untuk keperluan peribatan dan keperluan suci lainnya sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa;

  3. untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan, dan lain kesejahteraan;

  4. untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian, peternakan, dan perikanan serta sejalan dengan itu;

  5. untuk keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi, dan pertambangan.””

Untuk mencapai apa yang menjadi cita-cita bangsa dan negara dalam bidang agraria, perlu adanya suatu rencana mengenai peruntukan, penggunaan, dan persediaan bumi, air, dan ruang angkasa untuk berbagai kepentingan hidup rakyat negara.

Iklan

Asas Jaminan Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum [Hukum Agraria/UUPA]

Asas jaminan kepastian hukum ditemukan dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA, yaitu:

“Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan -ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah.”

Asas perlindungan hukum ditemukan dalam pasal 18 UUPA, yaitu :

“Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang.”

Hukum tanah kolonial bagi rakyat Indonesia asli tidak memberikan jaminan kepastian hukum disebabkan tanah-tanah yang dimiliki rakyat Indonesia tidak didaftarkan. Kalaupun tanahnya didaftarkan tidak bersifat rechtscadaster, melainkan fiscaalcadaster, yaitu pendaftaran tanah yang dilaksanakan tidak bertujuan memberikan jaminan kepastian hukum, melainkan bertujuan untuk menetapkan wajib pajak atas tanah.

Jaminan kepastian hukum merupakan salah satu tujuan diundangkannya UUPA, yaitu meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastan hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. Untuk mewujudkan jaminan kepastian hukum dilakukan melalui pembuatan peraturan perundang-undangan yang diperintahkan oleh UUPA dan isinya tidak bertentangan dengan UUPA. Selain itu, dilakukan melalui pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia yang bersifat rechtscadaster.

Asas perlindungan hukum ditemukan dalam pasal 18 UUPA, yaitu meskipun hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, tidak berarti kepentingan pemegang hak atas tanah diabaikan begitu saja. Dalam rangka memberikan penghormatan dan perlindungan hukum, hak atas tanah tidak dapat begitu saja diambil oleh pihak lain meskipun itu untuk kepentingan umum. Kepada pemegang hak atas tanah diberikan ganti kerugian yang layak, artinya kehidupan pemegang hak atas tanah harus lebih baik setelah hak atas tanah diambil oleh pihak lain.

 

 

 

 

 

Sumber :

Santoso, Urip, Dr. M.H. SH., Hukum Agraria, (Jakarta : Kencan, 2014)

UUPA No. 5 Tahun 1960

Asas Kesatuan Hukum [Hukum Agraria/UUPA]

Asas kesatuan ditemukan dalam diktum UUPA di bawah perkataan “Dengan Mencabut” ditetapkan bahwa UUPA mencabut Agrarische Wet Stb. 1870 No. 55, Agrarische Besluit Stb. 1870 No. 118 yang memuat Domein Verklaring, Koninkelijk Belsuit (Keputusan Raja) Stb. 1872 No. 117, dan Buku II Burgelijk Wetboek (BW) sepanjang mengenai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, kecuali ketentuan-ketentuan mengenai hypotheek yang masih berlaku. Asas kesatuan hukum juga ditemukan dalam pasal 5 UUPA, yaitu :

“Hukum agraria yang masih berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah Hukum Adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.”

UUPA menetapkan mencabut peraturan dan keputusan agraria yang dibuat oleh pemerintah Hindia-Belanda, dan bertujuan menghapuskan dualisme hukum dan mengadakan kesatuan Hukum Pertanahan. Dengan dicabutnya peraturan dan keputusan yang dibuat oleh Pemerintah Hindia-Belanda, maka terwujud kesatuan hukum, yaitu hanya ada satu hukum tanah yang berlaku di wilayah negara Republik Indonesia yang diatur dalam UUPA. Kesatuan hukum tersebut meliputi bidang-bidang, yaitu hukum, hak atas tanah, pendaftaran tanah, dan hak jaminan atas tanah.

Kesatuan hukum dalam hukum tanah diwujudkan dengan menjadikan Hukum Adat sebagai dasar bagi pembentukan hukum tanah nasional. Hukum Adat sebagai dasar bagi pembentukan Hukum Tanah Nasional dikarenakan Hukum Adat tentang tanah digunakan oleh sebagian besar rakyat Indonesia.

 

Sumber :

Santoso, Urip, Dr. M.H. SH., Hukum Agraria, (Jakarta : Kencana, 2014).

UUPA No. 5 Tahun 1960.

 

Asas Hanya Warga Negara Indonesia yang Mempunyai Hak Milik Atas Tanah [Hukum Agraria/UUPA]

Asas hanya warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik atas tanah ditemukan dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA, yaitu :

Hanya warga negara Indonesia mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air, dan ruang angkasa, dalam batas-batas ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2.”

Asas ini juga ditemukan dalam pasal 21 ayat (1) UUPA, yaitu :

Hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai Hak Milik”

Prinsip ini menegaskan bahwa hanya warga negara Indonesia yang berkedudukan sebagai subjek hak milik. Orang yang berkewarganegaraan Indonesia disamping juga berkewarganegaraan asing tidak dapat mempunyai tanah hak milik. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia tidak dapat mempunyai tanah yang berstatus hak milik, melainkan hanya dapat menguasai tanah yang berstatus hak pakai dan hak sewa untuk bangunan dengan jangka waktu yang terbatas.

Hak milik tidak dapat dimiliki oleh orang asing dan pemindahan hak milik kepada orang asing dilarang dengan ancaman batal demi hukum. Orang-orang asing hanya dapat mempunyai hak atas tanah dengan hak pakai dan hak sewa untuk bangunan yang luas dan jangka waktunya terbatas, Demikian pula, badan-badan hukum pada prinsipnya tidak dapat mempunyai tanah hak milik.

Adapun pertimbangan untuk melarang badan-badan hukum memiliki hak milik atas tanah, ialah karena badan-badang hukum tidak perlu mempunyai hak milik tetapi cukup hak-hak lain, asal jaminan-jaminan yang cukup bagi keperluan-keperluannya yang khusus (Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Lainnya). Kecuali badan-badan hukum yang bergerak dalam lapangan sosial dan keagamaan dapat mempunyai hak milik atas tanah, sepanjang tanahnya diusahakan untuk usahanya dalam lapangan sosial dan keagamaan itu. Dalam hal-hal yang tidak berhubungan dengan bidang itu badan-badan hukum ini dianggap sebagai badan hukum biasa.

Dengan demikian, akan dapat dicegah usaha-usaha penyelundupan hukum yang bermaksud menghindari ketentuan-ketentuan mengenai batas maksimum luas tanah yang dipunyai dengan hak mili.

 

 

 

Sumber :

Santoso, Urip, Dr. M.H. SH., Hukum Agraria, (Jakarta : Kencana, 2014).

UUPA No. 5 Tahun 1960.

 

Asas Mengutamakan Kepentingan Nasional dan Negara yang Berdasarkan atas Peraturan Bangsa daripada Kepentingan Perseorangan atau Golongan [Hukum Agraria/UUPA]

Asas ini ditemukan dalam Pasal 3 UUPA, yaitu :

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat Hukum Adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi.”

Hak ulayat diakui keberadaannya bagi suatu masyarakat Hukum Adat tertentu sepanjang kenyataannya masih ada. Masih adanya hak ulayat pada suatu masyarakat tertentu, antara lain dapat diketahui dari kegiata-kegiatan sehari-hari Kepala Adat dalam kenyataannya masih diakui sebagai pengemban tugas kewenangan mengatur dan memimpin penggunaan tanah ulayat, yang merupakan tanah bersama warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. UUPA menentapkan bahwa pelaksanaan hak ulayat harus sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, berdasarkan atas persatuan bangsa dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi.

Pengakuan mengenai keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada, artinya bila kenyataannya sudah tidak ada, maka hak ulayat masyarakat hukum adat tidak akan dihidupkan lagi dan tidak akan diciptakan hak ulayat baru. Sekalipun hak ulayat masih diakui keberadaannya dalam sistem hukum agraria nasional akan tetapi dalam pelaksanaannya berdasarkan asas ini, maka kepentingan pembangunan tidak dibenarkan jika masyarakat hukum adat berdasarkan hak ulayatnya menilah dibukanya hutan secara besar-besaran dan teratur untuk melaksanakan proyek-proyek yang besar, misalnya pembukaan areal pertanian baru, transmigrasi, dan resettlement. Pengalaman menunjukan bahwa pembangunan daerah-daerah itu sendiri sering kali terhambat karena mendapatkan kesukaran mengenai hak ulayat.

Kepentingan suatu masyarakat hukum harus tunduk pada kepentingan nasional dan negara yang lebih luas dan hak ulayatnya pun pelaksanannya harus sesuai dengan kepentingan yang lebih luas itu. Tidaklah dapat dibenarkan jika didalam alam bernegara ini sesuatu masyarakat hukum masih mempertahankan isi dan pelaksanaan hak ulayatnya secara mutlak, seakan-akan terlepas hubungannya dengan masyarakat-masyarakat hukum dan daerah-daerah lainnya dalam lingkungan negara sebagai kesatuan. Ini tidak berarti bahwa kepentingan masyarakat hukum yang bersangkutan tidak diperhatikan sama sekali.

Asas mengutamakan kepentingan nasional dan negara daripada kepentiang pribadi ditemukan juga di dalam Pasal 18 UUPA, yaitu :

“Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-Undang.”

Apabila kepentingan bangsa dan negara menghendaki diambilnya hak atas tanah, maka pemegang hak atas tanah harus melepaskan atau menyerahkan hak atas tanahnya melalui pencabutan hak atas tanah dengan pemberian ganti kerugian yang layak. Hak atas tanah yang ada pada seseorang atau badan hukum tidak bersifat mutlak, melainkan berfungsi sosial, sehingga pemegang hak atas tanah harus mengedepankan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadinya. Meskipun kepentingan bangsa dan negara dikedepankan, tidak berarti kepentingan pribadi diabaikan begitu saja, melainkan pemegang hak atas tanah diberikan ganti kerugian yang layak. Pengambilan tanah-tanah hak untuk kepentingan bangsa dan negara dilakukan melalui mekanisme pencabutan hak atas tanah.

 

 

 

 

Sumber :

Santoso, Urip, Dr. M.H. SH., Hukum Agraria, (Jakarta : Kencana, 2014).

UUPA No. 5 Tahun 1960.

Asas Pada Tingkatan Tertinggi, Bumi, Air, Ruang Angkasa, dan Kekayaan Alam yang terkandung di Dalamnya Dikuasai oleh Negara [Hukum Agraria/UUPA]

Asas in ditentukan dalam pasal 2 ayat (1) UUPA yang menyatakan bahwa:

”Atas dasar ketentuan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.”

UUPA berpangkal pada pendirian bahwa untuk mencapai apa yang ditetapkan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 tidaklah perlu dan tidaklah pada tempatnya bahwa negara bertindak sebagai pemilik tanah. Adalah lebih tepat jika negara sebagai organisasi kekuasaan seleuruh rakyat (bangsa) bertindak selaku Badan Penguasa. Sesuai dengan pangkal pendirian tersebut, perkataan “dikuasai” disini bukan berarti dimiliki, akan tetapi pengertian yang memberi wewenang kepada negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat untuk pada tingkatan tertinggi:

  1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa.

  2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa.

  3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.

Hak menguasai dari negara tersebut di atas ditujukan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti terwujud kebahagiaan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kekuasaan negara tersebut mengenai bumi, air, dan ruang angkasa, baik yang sudah dihaki maupun yang tidak dihaki. Kekuasaan mengenai tanah yang sudah dipunyai orang dengan sesuatu hak dibatasi oleh isi dari hak itu, artinya sampai beberapa negara memberikan kekuasaan kepada yang mempunyai untuk menggunakan haknya, sampai disitulah batas kekuasaan negara tersebut. Kekuasaan negara atas tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak oleh seseorang atau pihak lainnya adalah lebih luas dan penuh.

Atas dasar hak menguasai dari negara tersebut, negara dapat memberikan tanah kepada seseorang atau badan hukum dengan sutau hak menurut peruntukan dan keperluannya, misalnya Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai, atau memberikannya dalam pengelolaan kepada suatu badang penguasa (departemen, jawatan, atau daerah swatantra) untuk digunakan bagi pelaksanaan tugasnya masing-masing.

Dalam pelaksanaannya, hak menguasai dari negara tersebut dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan mayarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah.

 

 

 

Sumber :

Santoso, Urip, Dr. M.H. SH., Hukum Agraria, (Jakarta : Kencana, 2014),hlm. 54.

UUPA No. 5 Tahun 1960.

Asas-Asas Dalam Undang-Undang Pokok Agraria

Dalam UUPA dimuat sebelas asas dari Hukum Agraria Nasional. Asas-asas ini karena sebagai dasar dengan sendirinya harus menjiwai pelaksanaan dari UUPA dan segenap peraturan pelaksanaannya. Sebelas asas tersebut adalah sebagai berikut :

  1. Asas Kenasionalan. –> (Baca Selengkapnya…)

  2. Asas Pada Tingkatan Tertinggi, Bumi, Air, Ruang Angkasa, dan Kekayaan Alam yang terkandung di Dalamnya Dikuasai oleh Negara. –> (Baca Selengkapnya…)

  3. Asas Mengutamakan Kepentingan Nasional dan Negara yang Berdasarkan atas Peraturan Bangsa daripada Kepentingan Perseorangan atau Golongan. –> (Baca Selengkapnya…)

  4. Asas Semua Hak Atas Tanah Mempunyai Fungsi Sosial. –> (Baca Selengkapnya…)

  5. Asas Hanya Warga Negara Indonesia yang Mempunyai Hak Milik Atas Tanah. –> (Baca Selengkapnya…)

  6. Asas Persamaan Bagi Setiap Warga Negara Indonesia. –> (Baca Selengkapnya…)

  7. Asas Tanah Pertanian Harus Dikerjakan atau Diusahakan Secara Aktif oleh Pemiliknya Sendiri dan Mencegah Cara-Cara yang Berisfat Pemerasan. –> (Baca Selengkapnya…)

  8. Asas Tata Guna Tanah/Penggunaan Tanah Secara Berencana. –> (Baca Selengkapnya…)

  9. Asas Kesatuan Hukum. –> (Baca Selengkapnya…)

  10. Asas Jaminan Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum. –> (Baca Selengkapnya…)

  11. Asas Pemisahan Horizontal. –> (Baca Selengkapnya…)