Asas Tata Guna Tanah/Penggunaan Tanah Secara Berencana [Hukum Agraria/UUPA]

Asas ini ditemukan dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a UUPA, yaitu:

“Hak menguasai negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa.”

Asas ini juga ditemukan dalam Pasal 14 ayat (1) UUPA, yaitu :

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan, dan penggunaan bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya:

  1. untuk keperluan negara;

  2. untuk keperluan peribatan dan keperluan suci lainnya sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa;

  3. untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan, dan lain kesejahteraan;

  4. untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian, peternakan, dan perikanan serta sejalan dengan itu;

  5. untuk keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi, dan pertambangan.””

Untuk mencapai apa yang menjadi cita-cita bangsa dan negara dalam bidang agraria, perlu adanya suatu rencana mengenai peruntukan, penggunaan, dan persediaan bumi, air, dan ruang angkasa untuk berbagai kepentingan hidup rakyat negara.

Asas Semua Hak Atas Tanah Mempunyai Fungsi Sosial [Hukum Agraria/UUPA]

Asas semua hak atas tanah mempunya fungsi sosial ditemukan dalam pasal 6 UUPA, yaitu :

“Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.”

Hak atas tanah mempunyai fungsi sosial tidak hanya berupa hak milik, akan tetapi juga hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan hak sewa untuk bangunan.

Hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang, tidaklah dapat dibenarkan bahwa tanahnya itu digunakan (atau tidak digunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu merugikan masyarakat. Penggunaan tanah itu harus disesuaikan dengan keadaan dan sifat haknya, hingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun bagi masyarakat dan negara.

Tetapi dalam pada itu, ketentuan tesebut tidak berarti bahwa kepentingan perseorangan akan terdesak sama sekali oleh kepentinan umum. UUPA memperhatikan pula kepentingan perseorangan. Kepentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan haruslah saling mengimbangi, hingga tercapai tujuan pokok, yaitu kemakmuran, keadilan, kebahagiaan bagi rakyat seluruhnya.

Tanah harus diperhatikan baik-baik agar bertambah kesuburan serta dicegah kerusakannya. Kewajiban memelihara ini tidak saja dibebankan kepada pemegang haknya, melainkan menjadi bebean pula bagi setiap orang, badan hukum, atau instansi yang memiliki suatu hubungan hukum dengan tanah itu.

Asas fungsi sosial hak atas tanah juga ditemukan dalam pasal 18 UUPA, yaitu :

“Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-Undang.”

Dalam menggunakan hak atas tanah harus mengedepankan kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat daripada kepentingan pribadinya. Apabila kepentingan umum menghendaki diambilnya hak atas tanah, maka pemegang hak atas tanah harus melepaskan atau menyerahkan hak atas tanah dengan pemberian ganti kerugian yang layak melalui mekanisme pencabutan hak atas tanah. Pemberian ganti kerugian yang layak merupakan pengakuan dan penghormatan terhadap hak individu hak atas tanah yang merelakan melepaskan atau menyerahkan hak atas tanag untuk kepentingan umum. Pengambilan tanah untuk kepentingan umum tanpa disertai pemberian ganti rugi yang layak sama dengan perampasan hak atas tanah.

 

 

 

 

 

 

 

Sumber :

Santoso, Urip, Dr. M.H. SH., Hukum Agraria, (Jakarta : Kencana, 2014).

UUPA No. 5 Tahun 1960.

Asas Mengutamakan Kepentingan Nasional dan Negara yang Berdasarkan atas Peraturan Bangsa daripada Kepentingan Perseorangan atau Golongan [Hukum Agraria/UUPA]

Asas ini ditemukan dalam Pasal 3 UUPA, yaitu :

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat Hukum Adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi.”

Hak ulayat diakui keberadaannya bagi suatu masyarakat Hukum Adat tertentu sepanjang kenyataannya masih ada. Masih adanya hak ulayat pada suatu masyarakat tertentu, antara lain dapat diketahui dari kegiata-kegiatan sehari-hari Kepala Adat dalam kenyataannya masih diakui sebagai pengemban tugas kewenangan mengatur dan memimpin penggunaan tanah ulayat, yang merupakan tanah bersama warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. UUPA menentapkan bahwa pelaksanaan hak ulayat harus sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, berdasarkan atas persatuan bangsa dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi.

Pengakuan mengenai keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada, artinya bila kenyataannya sudah tidak ada, maka hak ulayat masyarakat hukum adat tidak akan dihidupkan lagi dan tidak akan diciptakan hak ulayat baru. Sekalipun hak ulayat masih diakui keberadaannya dalam sistem hukum agraria nasional akan tetapi dalam pelaksanaannya berdasarkan asas ini, maka kepentingan pembangunan tidak dibenarkan jika masyarakat hukum adat berdasarkan hak ulayatnya menilah dibukanya hutan secara besar-besaran dan teratur untuk melaksanakan proyek-proyek yang besar, misalnya pembukaan areal pertanian baru, transmigrasi, dan resettlement. Pengalaman menunjukan bahwa pembangunan daerah-daerah itu sendiri sering kali terhambat karena mendapatkan kesukaran mengenai hak ulayat.

Kepentingan suatu masyarakat hukum harus tunduk pada kepentingan nasional dan negara yang lebih luas dan hak ulayatnya pun pelaksanannya harus sesuai dengan kepentingan yang lebih luas itu. Tidaklah dapat dibenarkan jika didalam alam bernegara ini sesuatu masyarakat hukum masih mempertahankan isi dan pelaksanaan hak ulayatnya secara mutlak, seakan-akan terlepas hubungannya dengan masyarakat-masyarakat hukum dan daerah-daerah lainnya dalam lingkungan negara sebagai kesatuan. Ini tidak berarti bahwa kepentingan masyarakat hukum yang bersangkutan tidak diperhatikan sama sekali.

Asas mengutamakan kepentingan nasional dan negara daripada kepentiang pribadi ditemukan juga di dalam Pasal 18 UUPA, yaitu :

“Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-Undang.”

Apabila kepentingan bangsa dan negara menghendaki diambilnya hak atas tanah, maka pemegang hak atas tanah harus melepaskan atau menyerahkan hak atas tanahnya melalui pencabutan hak atas tanah dengan pemberian ganti kerugian yang layak. Hak atas tanah yang ada pada seseorang atau badan hukum tidak bersifat mutlak, melainkan berfungsi sosial, sehingga pemegang hak atas tanah harus mengedepankan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadinya. Meskipun kepentingan bangsa dan negara dikedepankan, tidak berarti kepentingan pribadi diabaikan begitu saja, melainkan pemegang hak atas tanah diberikan ganti kerugian yang layak. Pengambilan tanah-tanah hak untuk kepentingan bangsa dan negara dilakukan melalui mekanisme pencabutan hak atas tanah.

 

 

 

 

Sumber :

Santoso, Urip, Dr. M.H. SH., Hukum Agraria, (Jakarta : Kencana, 2014).

UUPA No. 5 Tahun 1960.

Asas-Asas Dalam Undang-Undang Pokok Agraria

Dalam UUPA dimuat sebelas asas dari Hukum Agraria Nasional. Asas-asas ini karena sebagai dasar dengan sendirinya harus menjiwai pelaksanaan dari UUPA dan segenap peraturan pelaksanaannya. Sebelas asas tersebut adalah sebagai berikut :

  1. Asas Kenasionalan. –> (Baca Selengkapnya…)

  2. Asas Pada Tingkatan Tertinggi, Bumi, Air, Ruang Angkasa, dan Kekayaan Alam yang terkandung di Dalamnya Dikuasai oleh Negara. –> (Baca Selengkapnya…)

  3. Asas Mengutamakan Kepentingan Nasional dan Negara yang Berdasarkan atas Peraturan Bangsa daripada Kepentingan Perseorangan atau Golongan. –> (Baca Selengkapnya…)

  4. Asas Semua Hak Atas Tanah Mempunyai Fungsi Sosial. –> (Baca Selengkapnya…)

  5. Asas Hanya Warga Negara Indonesia yang Mempunyai Hak Milik Atas Tanah. –> (Baca Selengkapnya…)

  6. Asas Persamaan Bagi Setiap Warga Negara Indonesia. –> (Baca Selengkapnya…)

  7. Asas Tanah Pertanian Harus Dikerjakan atau Diusahakan Secara Aktif oleh Pemiliknya Sendiri dan Mencegah Cara-Cara yang Berisfat Pemerasan. –> (Baca Selengkapnya…)

  8. Asas Tata Guna Tanah/Penggunaan Tanah Secara Berencana. –> (Baca Selengkapnya…)

  9. Asas Kesatuan Hukum. –> (Baca Selengkapnya…)

  10. Asas Jaminan Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum. –> (Baca Selengkapnya…)

  11. Asas Pemisahan Horizontal. –> (Baca Selengkapnya…)

Asas Beracara Dikenakan Biaya [Hukum Acara Perdata]

Pada artikel sebelumnya telah dijelaskan mengenai Asas-Asas Hukum Acara Perdata secara umum,

pada artikel ini akan menjelaskan lebih jelas mengenai Asas Beracara Dikenakan Biaya dalam hukum acara perdata.

Yang dimaksud dengan asas beracara dikenakan biaya adalah para pihak yang beracara di pengadilan dikenakan biaya perkara.

Biaya Perkara umumnya dapat berupa biaya untuk pemanggilan, pemberitahuan dan biaya materai. Biaya-biaya tersebut sangat diperlukan oleh pengadilan karena untuk memperlancar jalannya persidangan, khususnya untuk pemanggilan dan pemberitahuan para pihak yang sedang berperkara di pengadilan.

Biaya-biaya tersebut umumnya dibebankan kepada pihak yang dikalahkan dalam suatu persidangan, jika dalam perkara tersbut ternyata ada barang-barang jaminan baik bergerak maupun tidak bergerak yang harus disita oleh panitera pengadilan negeri, maka selain biaya-biaya tersebut diatas, masih ada biaya tambahan, yaitu biaya-biaya pengacara, para saksi, saksi ahli, dan juru bahasa (Pasak 121 ayat (4), (182), (183) HIR jo. Pasal 145 ayat (4), (192), (193), (194) RBg. jo. Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Biaya-biaya yang harus diabayar oleh pihak yang dikalahkan dalam suatu persidangan tersebut diatas, terdapat pengecualian untuk para pihak yang tidak mampu yang telah mengajukan permohonan ke pengadilan dengan beracara di pengadilan tanpa biaya (prodeo). Khusu untuk para pihak yang tidak mampu yang telah mengajukan permohonan dan tidak dilawan oleh pihak lawan serta dikabulkan oleh hakim, maka pihak yang mengajukan beracara tanpa biaya tersebut jika di dalam persidangan dikalahkan tidak dikenakan biaya (Pasal 237, 238, 239 HIR jo. Pasal 273, 274, 275 RBg).

 

 

Sumber:

Sarwono. 2016. Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik. Jakarta: Sinar Grafika.

Asas Putusan Harus Dilaksanakan Setelah 14 Hari Lewat [Hukum Acara Perdata]

Pada artikel sebelumnya telah dijelaskan mengenai Asas-Asas Hukum Acara Perdata secara umum,

pada artikel ini akan menjelaskan lebih jelas mengenai Asas Putusan Harus Dilaksanakan Setelah 14 Hari Lewat dalam hukum acara perdata.

Yang dimaksud dengan asas putusan harus dilaksanakan setelah 14 hari lewat adalah setiap keputusan pengadilan hanya dapat dilaksanakan setelah tenggang waktu 14 hari telah lewat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau tidak ada upaya hukum lain dari pihak yang dikalahkan, kecuali dalam putusan “Provisionil dan putusan uit voerbaar bij voorraad”. 

Keputusan pengadilan pada asasnya dapat dilaksanakan setelah 14 hari telah lewat dan keputusannya telah in kracht van gewijsde atau tidak ada upaya hukum lain dari pihak yang dikalahkan dalam persidangan pengadillan yang berupa banding, kasasi dan peninjauan kembali. Jadi, dalam asas ini menghendaki keputusan pengadilan terhadap para pihak yang sedang bersengketa di pengadilan pelaksanaan eksekusinya terhadap barang-barang baik bergerak maupun tidak bergerak baru dapat dilaksanakan dengan cara paksa jika keputusannya telah in kracht van gewijsde atau telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan tidak ada perlawanan dari pihak yang dikalahkan, kecuali dalam putusan provisionil dan putusan uit voebaar bij voorraad.

Dalam putusan provisionil walaupun belum diberikan putusan akhir dalam persidangan eksekusi terhadap objek sengketa terhadap barang-barang bergerak milik penggugat yang berada di tangan tergugat atau berada di tangan pihak ketiga dapat dilaksanakan terlebih dahulu. Jika ada dugaan bahwa tergugat akan menggelapkan barang-barang milik penggugat yang berada di tangan tergugat atau di tangan pihak ketiga tanpa persetujuan penggugat. Sedangkan dalam putusan uit voebaar bij voorraad atau putusan serta merta pelaksanaan eksekusi terhadap barang-barang jaminan baik bergerak maupun tidak bergerak dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain atau banding oleh pihak lawan yang dikalahkan dalam persidangan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, dengan catatan bahwa dalam petitum gugatan penggugat harus disebutkan bahwa putusan pengadilan dapat dilaksanakan dengan serta merta dan ada jaminan yang jumlah nominalnya sama dengan nilai objek yang disita.

 

 

Sumber :

Sarwono. 2016. Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik. Jakarta: Sinar Grafika.

Asas Putusan Harus Disertai Alasan-Alasan [Hukum Acara Perdata]

Pada artikel sebelumnya telah dijelaskan mengenai Asas-Asas Hukum Acara Perdata secara umum,

pada artikel ini akan menjelaskan lebih jelas mengenai Asas Putusan Harus Disertai Alasan-Alasan dalam hukum acara perdata.

Yang dimaksud dengan asas putusan harus disertai alasan-alasan adalah keputusan hakim dalam suatu perkara harus menggunakan dalil-dalil dan atau dasar hukum positif yang ada.

Dalil-dali dan atau dasar hukum positif yang ada dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan dari sebuah keputusan yang telah dikeluarkan oleh hakim dalam persidangan di pengadilan, sehingga pihak lawan tidak akan mudah atau akan kesulitan untuk mencari celah-celah atau kelemahan dari pada keputusan yang telah dikeluarkan. Hakim dalam menerapkan dalil-dalil atau dasar hukum positif harus betul-betul jeli dan cermat serta harus sesuai dengan sengketa yang dihadapi oleh para pihak, karena jika dalam suatu keputusan penerapan tentang dasar hukumnya salah dan atau tidak sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh para pihak, maka keputusan pengadilan yang telah dikeluarkan akan berakibat cacat hukum dan dapat dibatalkan, diubah, dan diperbaiki di tingkat banding.

Jadi, penerapan dasar hukum yang benar dan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi para pihak yang sedang berperkara dimaksudkan selain untuk mempertanggungjawabkan keputusan yang telah dikeluarkan juga dapat mencerminkan adanya keadilan, sehingga keputusan yang telah dikeluarkan oleh pengadilan apabila diajukan upaya hukum lain tidak berakibat dibatalkan, diperbaiki dan diubah di tingkat banding, kasasi, maupun peninjauan kembali.

Dalam praktik jika pihak lawan yang dikalahkan dalam suatu perkara di persidangan tingkat pertama mengajukan upaya hukum lain berupa banding tidak mempunyai alasan-alasan yang kuat, maka permohonan banding atas keputusan pengadilan di tingkat pertama tidak akan dikabulkan oleh hakim pengadilan tinggi dengan alasan bahwa perlawanannya tidak beralasan.

Untuk itu, dalam upaya hukum lain pihak yang dikalahkan dalam persidangan harus menggunakan alasan yang sah dengan harapan agar dapat diterima baik di tingkat banding, kasasi, maupun peninjauan kembali sehingga upaya hukumnya tidak sia-sia. Disamping itu, kuasa hukumnya harus dapat menjelaskan secara detail kepada pemberi kuasa atau pihak yang dikalahkan dalam persidangan tentang kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi jika tidak disertai dengan alasan-alasan yang sah.

 

 

 

Sumber:

Sarwono. 2016. Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik. Jakarta: Sinar Grafika.

Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan [Hukum Acara Perdata]

Pada artikel sebelumnya telah dijelaskan mengenai Asas-Asas Hukum Acara Perdata secara umum,

pada artikel ini akan menjelaskan lebih jelas mengenai Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya RIngan dalam hukum acara perdata.

Yang dimaksud dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan adalah hakim dalam mengadili suatu perkara harus berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan perkara dalam tempo yang tidak terlalu lama serta biaya yang ringan.

Maksud dari kalimat “Sederhana” dapat diartikan bahwa hakim dalam pelaksanaannya mengadili para pihak yang sedang berperkara di dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk mendapatkan keterangan yang akurat dari para pihak dan para saksi diupayakan memakai bahasa atau kalimat yang sederhana dan mudah dimengerti oleh para pihak yang sedang berperkara dan berusaha semaksimal mungkin agar perkaranya dapat diupayakan perdamaian dengan cara memberikan keterangan tentang akibat-akibat negatif adanya keputusan pengadilan yang dapat dilaksanakan dengan cara paksa, jika para pihak tetap mempertahankan kehendaknya dan tidak mau berdamai, maka perkaranya baru diselesaikan melalui persidangan.

Dalam upaya perdamaian yang ditawarkan oleh hakim diusahakan sedapat mungkin memberikan penyuluhan tentang akibat-akibatnya apabila diselesaikan melalui persidangan, sehingga dapat menyentuh dan menyadarkan para pihak yang sedang berperkara khususnya pihak yang merasa telah melakukan pelanggaran hak dan merugikan pihak lain untuk menyelesaikan sengketanya dengan jalan damai.

Dalam suatu perkara apabila dapat diupayakan dengan jalan perdamaian antara kedua belah pihak, maka pelaksanaan persidangan yang sederhana akan terlaksana (Pasal 130 HIR jo. Pasal 154 Rbg. jo. Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Adapun yang dimaksud dengan kalimat “cepat” dalam suatu persidangan adalah bahwa hakim dalam memeriksa para pihak yang sedang berperkara harus mengupayakan agar proses penyelesaiannya setelah ada bukti-bukti yang akurat dari para pihak dan para saksi segera memberikan keputusan dan waktunya tidak diulur-ulur atau mengadakan penundaan persidangan yang jarak waktu antara persidangan pertama dan kedua dan seterusnya tidak terlalu lama.

Apabila pada kalimat “Sederhana dan cepat” telah dilaksanakan oleh hakim pengadilan khususnya dalam hakim dapat mengupayakan perdamaian maupun memberikan keputusan serta merta dalam suatu perkara, sudah barang tentu selain masalah akan cepat selesai, biaya yang akan dikeluarkan oleh para pihak juga akan semakin ringan. Begitu juga sebaliknya apabila dalam kalimat tersebut belum terlaksana sebagaimana mestinya, maka biaya yang akan dikeluarkan oleh para pihak yang sedang berperkara juga akan semakin banyak karena adanya perlawanan dari pihak yang dikalahkan terhadap keputusan hakim. Jadi, agar dalam suatu persidangan dapat dilaksanakan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka hakim yang menyelesaikan sengketa harus profesional dan betul-betul orang yang ahli di bidangnya serta penuh dengan kearifan di dalam menangani suatu perkara, sehingga permasalahan yang dihadapi oleh para pihak yang sedang berperkara dapat terselesaikan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

 

 

Sumber :

Sarwono. 2016. Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik. Jakarta: Sinar Grafika.

Asas Bebas dari Campur Tangan Para Pihak di Luar Pengadilan [Hukum Acara Perdata]

Pada artikel sebelumnya telah dijelaskan mengenai Asas-Asas Hukum Acara Perdata secara umum,

pada artikel ini akan menjelaskan lebih jelas mengenai Asas Bebas dari Campur Tangan Para Pihak di Luar Pengadilan dalam hukum acara perdata.

Yang dimaksud dengan asas bebas dari campur tangan para pihak di luar pengadilan adalah hakim pengadilan di dalam memberikan keputusan terhadap para pihak yang sedang berperkara harus berdasarkan keyakinannya dan tidak boleh terpengaruh oleh pihak lain di luar pengadilan.

Asas bebas dari campur tangan para pihak di luar pengadilan menghendaki bahwa hakim di dalam melaksanakan tugasnya mengadili para pencari keadilan yang sedang bersengketa dan perkaranya diajukan ke pengadilan. Hakim wajib menjaga kemandiriannya, yang mana dalam hal memberikan keputusan tentang siapa yang menang dan kalah atau siapa yang benar dan salah dalam suatu perkara tidak diperbolehkan terpengaruh oleh pihak lain yang berada di luar pengadilan, sehingga di dalam putusannya dapat mencerminkan keadilan yang dapat diterima oleh para pihak yang sedang bersengketa dan penegakkan rule of law betul-betul dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan dapat menjadi tumpuan akhir bagi para pihak yang sedang berperkara dan atau para pencari keadilan (Pasal 1 angka 1, Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Dalam praktik hakim dalam memberikan keputusan harus berdasarkan bukti-bukti yang ada dari para pihak yang sedang berperkara dan keyakinannya siapa yang salah dan siapa yang benar dalam suatu perkara, walaupun ada pihak lain (pejabat tinggi negara/pengusas) di luar pengadilan yang mempengaruhinya tidak diperbolehkan terpengaruh. Apabila hakim dalam menangani perkara tidak terpengaruh oleh pihak lain di luar pengadilan, maka keputusannya sudah barang tentu akan dapat mencerminkan keadilan yang seadil-adilnya yang dapat diterima oleh para pihak yang sedang berperkara dan tidak akan menimbulkan proses litigasi yang berkepanjangan, yaitu adanya upaya huum lain atau perlawanan terhadap keputusan hakim oleh pihak yang dikalahkan dalam persidangan berupa banding, kasasi dan peninjauan kembali yang disebabkan oleh karena keputusan tidak mencerminkan keadilan, sehingga dapat berguna untuk mengurangi perkara yang menumpuk di tingkat banding maupun kasasi.

Dalam peradilan asas ini harus betul-betul diterapkan oleh para hakim karena apabila hakim yang menangani suatu perkara tidak bisa menerapkan “asas bebas dari campur tangan para pihak di luar pengadilan” dan tidak bisa menempatkan dirinya di tengah-tengah para pihak yang sedang berperkara (berpihak kepada salah satu pihak), maka sudah dapat dipastikan bahwa keputusannya akan dilawan oleh pihak yang dikalahkan dan proses litgasi akan menjadi berkepanjangan, sehingga mengakibatkan banyak perkara yang menumpuk di tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

 

 

Sumber :

Sarwono. 2016. Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik. Jakarta: Sinar Grafika.

Asas Mendengar Kedua Belah Pihak [Hukum Acara Perdata]

Pada artikel sebelumnya telah dijelaskan mengenai Asas-Asas Hukum Acara Perdata secara umum,

pada artikel ini akan menjelaskan lebih jelas mengenai Asas Mendengar Kedua Belah Pihak dalam hukum acara perdata.

Yang dimaksud dengan asas mendengar kedua belah pihak (audiatur et altera pars atau eines mannes rede ist keines mannes rede) adalah hakim dalam menangani suatu perkara terhadap pihak yang sedang berperkara harus mendengarkan keterangan tentang terjadinya peristiwa hukum dari kedua belah pihak.

Maksud dari kalimat yang menyatakan bahwa “Harus mendengarkan keterangan tentang terjadinya terjadinya peristiwa hukum dari kedua belah pihak”  adalah hakim dalam persidangan sebelumnya memberikan keputusan terhdap perkara yang diajukan oleh para pihak harus mendapatkan keterangan-keterangan yang sebenarnya dari kedua belah pihak, jika dalam keterangan-keterangan yang diberikan oleh para pihak ternyata belum mendapatkan gambaran tentang duduk perkara yang sebenarnya, maka hakim karena jabatannya mempunyai hak untuk memerintahkan para pihak yang sedang berperkara menghadirkan para saksi yang mendengar, mengalami, dan menyaksikan langsung terjadinya peristiwa hukum.

Hakim dalam persidangan harus bertindak adil kepada para pihak yang sedang berperkara dan tidak boleh membeda-bedakan serta tidak boleh berpihak kepada salah satu pihak. Untuk dapat tercapainya asas keadilan yang dapat dilaksanakan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan serta dapat diterima oleh kedua belah pihak, maka hakim harus mendengarkan keterangan-keterangan dari kedua belah pihak dan memberikan bantuan kepada para pencari keadilan dengan cara mengadili perkara para pihak seadil-adilnya. Disamping itu, dalam memberikan keputusan hakim tidak boleh hanya berdasarkan keterangan salah satu pihak, terkecuali jika ternyata pihak tergugat setelah dipanggil dengan patut 2 (dua) kali berturut-turut tidak hadir (purge) dan tidak memerintahkan wakilnya atau kuasa hukumnya serta tidak mempergunakan haknya untuk didengar keterangannya hakim dapat memberikan putusan verstek. Akan tetapi, setelah hakim memberikan putusan verstek dan ada perlawanan (verzet) dari pihak tergugat, maka hakim juga diharuskan mendengarkan keterangan pihak tergugat dan memberikan keputusan yang seadil-adilnya tanpa pandang bulu (Pasal 121 ayat (2), 132 a HIR jo. Pasal 145 ayat (2), 157 RBg. jo. Pasal 47 Rv. jo Pasal 4 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

 

 

 

Sumber :

Sarwono. 2016. Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik. Jakarta: Sinar Grafika.