Asas Tata Guna Tanah/Penggunaan Tanah Secara Berencana [Hukum Agraria/UUPA]

Asas ini ditemukan dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a UUPA, yaitu:

“Hak menguasai negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa.”

Asas ini juga ditemukan dalam Pasal 14 ayat (1) UUPA, yaitu :

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan, dan penggunaan bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya:

  1. untuk keperluan negara;

  2. untuk keperluan peribatan dan keperluan suci lainnya sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa;

  3. untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan, dan lain kesejahteraan;

  4. untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian, peternakan, dan perikanan serta sejalan dengan itu;

  5. untuk keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi, dan pertambangan.””

Untuk mencapai apa yang menjadi cita-cita bangsa dan negara dalam bidang agraria, perlu adanya suatu rencana mengenai peruntukan, penggunaan, dan persediaan bumi, air, dan ruang angkasa untuk berbagai kepentingan hidup rakyat negara.

Iklan

PENGERTIAN AGRARIA

Istilah agraria berasal dari kata akker (Bahasa Belanda) , agros (Bahasa Yunani) berarti tanah pertanian, agger (bahasa Latin) berarti tanah atau sebidang tanah, agrarius (bahasa Latin) berarti perladangan, persawahan, pertanian, agrarian (bahasa Inggris) berarti tanah untuk pertanian. Dalam Black’s Law Dictionary disebutkan bahwa arti agrarian adalah relating to land, or to a division or distribution of lan; as an agrarian laws. Menurut Andi Hamzah, agraria adalah masalah tanah dan semua yang ada di dalam dan di atasnya. Menumt Subekti dan R. Tjitrosoedibio, agraria adalah urusan tanah dan segala apa yang ada di dalam dan di atasnya. Apa yang ada di dalam tanah misalnya batu, kerikil, tambang, sedangkan yang ada di atas tanah bisa berupa tanaman, bangunan.

Pengertian agraria menurut Andi Hamzah, dan Subekti dan R. Tjitrosoedibio mirip dengan pengertian real estate yang dikemukakan oleh Arthur P. Crabtree, yang menyatakan bahwa hak milik (property) dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a. Real property

b. Personal property

Real property juga disebut real estate. Real estate adalah tanah dan segala sesuatu yang secara permanen melekat pada tanah (real estate is land and everything that is permanently attached to it [ land ]).

Real estate : Selama sesuatu (benda) itu terletak di atas tanah (melekat pada tanah).

Personal property : Apabila sesuatu (benda) itu terlepas dari tanah.

Dalam Undang-Undang No. 5 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, LNRI Tahun 1960 No. 104 -TLNRI No. 2043, diundangkan pada tanggal 24 September 1960. Undang-undang ini lebih dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). UUPA tidak memberikan pengertian tentang agraria, hanya memberikan ruang lingkup agraria sebagaimana yang tercantum dalam konsiderans, pasal-pasal maupun penjelasannya. Ruang lingkup agraria menurut UUPA meliputi bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya (BARAKA). A. P. Parlindungan menyatakan bahwa pengertian agraria memiliki ruang lingkup, yaitu dalam arti sempit, bisa berwujud hak-hak atas tanah, ataupun pertanian saja, sedangkan Pasal 1 dan Pasal 2 UUPA telah mengambil sikap dalam pengertian yang meluas, yaitu  bumi, air, luar angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya.

Ruang lingkup agraria menurut UUPA sama dengan ruang lingkup sumber daya agraria/sumber daya alam menurut Ketetapan MPR RI No. IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Ruang lingkup agraria/sumber daya agraria/sumber daya alam dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Bumi

Pengertian bumi menurut Pasal 1 ayat (4) UUPA adalah permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air. Permukaan bumi menurut Pasal 4 ayat (1) UUPA adalah tanah.

b. Air

Pengertian air menurut Pasal 1 ayat (5) UUPA adalah air yang berada di perairan pedalaman maupun air yang berada di laut wilayah Indonesia. Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, disebutkan bahwa pengertian air meliputi air yang terdapat di dalam dan/atau berasal dari sumber-sumber air, baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah, tetapi tidak meliputi air yang terdapat di laut.

c. Ruang angkasa

Pengertian ruang angkasa menurut Pasal l ayat (6) UUPA adalah ruang di atas bumi wilayah Indonesia dan ruang di atas air wilayah Indonesia. Pengertian ruang angkasa menurut Pasal 48 UUPA, ruang di atas bumi dan air yang mengandung tenaga dan unsur-unsur yang dapat digunakan untuk usaha-usaha memelihara dan, memperkembangkan kesuburan bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan hal-hal lain yang bersangkutan denganitu..

d. Kekayaan alam yang terkandung di dalamnya

Kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi disebut bahan, yaitu unsur-unsur kimia, minera-lmineral, bijih-bijih, dan segala macam batuan, termasuk batuan-batuan mulia yang merupakan endapan-endapan alam (Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan). Kekayaan alam yang terkandung di air adalah ikan dan lain-lain kekayaan alam yang berada di dalam perairan pedalaman dan laut wilayah Indonesia (Undang-Undang No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan).

 

Dalam hubungan dengan kekayaan alam di dalam tubuh bumi dan air tersebut perlu dimaklumi adanya pengertian dan lembaga Zone Ekonomi Eksklusif, yang meliputi jalur perairan dengan batas terluar 200 mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Dalam Zone Ekonorni Eksklusif ini hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, dan lain-lainnya atas segala sumber daya alam hayati dan nonhayati yang terdapat di dasar laut serta tubuh bumi di bawahnya air di atasnya, ada pada Negara Republik Indonesia Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zone Ekonomi Eksklusif.

Dari segi unsur-unsurnya, pengertian agraria mirip dengan pengertian ruang dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, LNRI Tahun 1992 No. 105 – TLNRI N0. 3501. Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, LNRI Tahun 2007 No. 68 TLNRI N0. 4725. Menurut Pasal 1 angka 1-nya dinyatakan bahwa ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam burni sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Ruang lingkup ruang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara. Ruang darat adalah ruang yang terletak di atas dan di bawah permukaan darat termasuk permukaan perairan darat dan sisi darat dari garis laut terendah. Ruang laut adalah ruang yang terletak di atas dan di bawah permukaan laut dimulai dari sisi laut garis laut terendah termasuk dasar laut dan bagian bumi di bawahnya, di mana Republik Indonesia mempunyai hak yuridiksi. Ruang udara adalah ruang yang terletak di atas ruang darat dan/atau ruang laut sekitar wilayah negara dan melekat pada bumi, di mana Republik Indonesia mempunyai hak yuridiksi. Pengertian ruang udara (airspace) tidak sama dengan pengertian ruang angkasa (outerspace). Ruang angkasa beserta isinya seperti bulan dan benda-benda langit lainnya adalah bagian dari antariksa, yang merupakan ruang di luar ruang udara.

Pengertian agraria dalam arti sempit hanyalah meliputi permukaan bumi yang disebut tanah, sedangkan pengertian agraria dalam arti luas meliputi bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Pengertian tanah yang dimaksudkan di sini bukan dalam pengertian fisik, melainkan tanah dalam pengertian yuridis, yaitu hak. Pengertian agraria yang dimuat dalam UUPA adalah Pengertian agraria dalam arti luas.

Pengertian agraria juga sering dikaitkan dengan corak kehidupan suatu masyarakat atau bangsa, misalnya Indonesia sebagai negara agraris, yaitu suatu bangsa yang sebagian besar masyarakatnya hidup dari bercocok tanam (bertani) atau kehidupan masyarakatnya bertumpu pada sektor pertanian. Agraris sebagai kata sifat digunakan untuk membedakan corak kehidupan masyarakat perdesaan yang bertumpu pada sektor pertanian dengan corak kehidupan masyarakat perkotaan yang bertumpu pada sektor non-pertanian (perdagangan, industri,birokrasi).

 

 

Baca : Pengertian Hukum Agraria

 

 

 

 

 

 

Sumber :

Santoso, Urip, Dr. M.H. SH., Hukum Agraria, (Jakarta : Kencan, 2014)

 

Cara Perolehan Hak Milik Atas Tanah Menurut Boedi Harsono [Hukum Agraria]

Boedi Harsono menyatakan bahwa ada dua cara perolehan hak milik atas tanah, yaitu :

A. ORIGINAIR

Cara memperoleh hak milik yang semua berasal dari tanah negara atau pihak lain.

B. DERIVATIF

Suatu subjek memperoleh tanah dari subjek lain yang semula sudah berstatus hak milik, misalnya jual beli, tukar-menukar, hibah, pemberian dengan wasiat atau warisan. Dengan terjadinya peristiwa-peristiwa hukum tersebut, maka hak milik yang sudah ada beralih dari subjek yang satu kepada subjek yang lain.

Dalam ruang lingkup yang lebih luas dari yang dikemukakan oleh Boedi Harsono, cara perolehan hak atas tanah dapat dijelaskan sebagai berikut:

Originair

Cara perolehan hak atas tanah secara Originair adalah hak atas tanah diperoleh untuk pertama kali (asli). Hak atas tanah ini dapat diperoleh atas tanah yang berasal dari tanah negara atau tanah pihak lain. Hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan dapat terjadi atas tanah yang berasal dari tanah negara. Hak atas tanah yang berasal dari pihak lain, yaitu hak guna bangunan, hak pakai, atau hak milik dapat terjadi atas tanah yang berasal dari tanah hak pengelolaan, atau hak guna bangunan atau hak pakai dapat terjadi atas tanah yang berasal dari hak milik.

Derivatif

Cara perolehan hak atas tanah secara derivatif, adalah hak atas tanah yang diperoleh secara turunan, yaitu hak atas tanah dapat diperoleh melalui peristiwa hukum atau perbuatan hukum. Seseorang dapat memperoleh hak atas tanah melalui peristiwa hukum, yaitu seseorang memperoleh hak atas tanah melalui warisan dari orang tuanya yang meninggal dunia. Seseorang dapat memperoleh hak atas tanah melalui perbuatan hukum, yaitu seseorang memperoleh hak atas tanah melalui jual beli, tukar menukar, hibah, atau lelang.

Sumber :

Santoso, Urip, Dr. M.H. SH., Hukum Agraria, (Jakarta : Kencan, 2014)

7 Cara Perolehan Hak Atas Tanah , Terjadinya Hak Pengelolaan [Hukum Agraria]

Dalam peraturan Perundang-undangan di bidang pertanahan ditetapkan ada tujuh cara perolehan hak atas tanah, yaitu :

A. Menurut Hukum Adat

Hak Milik atas tanah dapat diperoleh melalui pembukaan tanah, atau timbulnya lidah tanah (aanlibbing).

B. Pemberian Hak Atas Tanah Negara

Seseorang atau badan hukum memperoleh hak atas tanah yang berasal dari tanah negara melalui permohonan pemberian hak atas tanah kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Perolehan hak atas tanah ini dengan penetapan pemerintah.

C. Penegasan Konversi

Seseorang atau badan hukum memperoleh hak atas tanah melalui perubahan hak atas tanah (konversi) dari status hak atas tanah menurut hukum yang lama sebelum berlakunya UUPA menjadi hak atas tanah menurut UUPA.

D. Beralihnya Hak Atas Tanah

Seseorang atau badan hukum memperoleh hak atas tanah melalui pewarisan dari pewaris.

E. Pemindahan Hak Atas Tanah

Seseorang atau badan hukum memperoleh hak atas tanah melalui pemindahan hak atas tanah dengan cara jual beli, tukar-menukar, hibah, pemasukan dalam modal perusahaan, atau lelang.

F. Perjanjian Penggunaan Tanah

Seseorang atau badan hukum memperoleh hak atas tanah Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai melalui perjanjian penggunaan tanah dengan pemegang Hak Pengelolaan. Perolehan Hak Guna Bangunan atau hak pakai dengan penetapan pemerintah oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

G. Perubahan Hak

Perubahan hak dapat berupa peningkatan hak atas tanah, atau penurunan hak atas tanah. Peningkatan hak atas tanah adalah perubahan status hak atas tanah dari Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik. Penurunan hak atas tanah adalah perubahan status hak atas tanah dari hak milik menjadi hak guna bangunan.

 

Sumber :

Santoso, Urip, Dr. M.H. SH., Hukum Agraria, (Jakarta : Kencan, 2014)

 

Macam-macam Hak Atas Tanah [Hukum Agraria]

Macam-macam hak atas tanah dimuat dalam Pasal 16 dan Pasal 53 UUPA, yang dikelompokkan menjadi tiga bidang, yaitu:

A. Hak Atas Tanah yang Bersifat Tetap

Yaitu hak atas tanah ini akan tetap ada selama UUPA masih berlaku atau belum dicabut dengan undang-undang yang baru.

Jenis-jenis hak atas tanah ini adalah Hak Milik, Hak Guna Bagungan, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Membuka Tanah, Hak Sewa Untuk Bangunan,  dan Hak Memungut Hasil Hutan.

B. Hak atas tanah yang akan ditetapkan dengan Undang-Undang

yaitu hak atas tanah yang akan lahir kemudian, yang akan ditetapkan dengan undang-undang.

Hak atas tanah ini jenisnya belum ada.

C. Hak atas tanah yang bersifst sementara

yaitu hak atas tanah ini sifatnya sementara, dalam waktu yang singkat akan dihapuskan dikarenakan mengandung sifat-sifat pemerasan, mengandung sifat feodal, dan bertentangan dengan jiwa UUPA.

Macam-macam hak atas tanah ini adalah Hak gadai (gadai tanah), hak usaha bagi hasil (perjanjian bagi hasil), hak menumpang, dan hak sewa tanah pertanian.

Pada hak atas tanah yang bersifat tetap di atas, sebenarnya hak membuka tanah dan memungut hasil hutan bukanlah hak atas tanah dikarenakan keduanya tidak memberikan wewenang kepada pemegang haknya untuk menggunakan tanah atau mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya, Namun, sekedar menyesuaikan dengan sistematika hukum adat, maka kedua hak tersebut dicantumkan juga ke dalam hak atas tanah yang bersifat tetap. Sebenarnya kedua hak tersebut merupakan “pengejawantahan”dari hak ulayat masyarakat hukum adat.

Hak-hak atas tanah yang disebutkan dalam Pasal 16 jo. Pasal 53 UUPA tidak bersifat limitatif, artinya disamping hak-hak atas tanah yang disebutkan dalam UUPA, kelak dimungkinkan lahirnya hak atas tanah baru yang diatur secara khusus dengan undang-undang.

Dari segi asalh tanahnya, hak atas tanah dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu :

1. Hak atas tanah yang bersifat primer

yaitu hak atas tanah yang berasal dari tanah negara. Macam-macam hak atas tanah ini adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan atas tanah negara, hak pakai atas tanah negara.

2. Hak atas tanah yang bersifat sekunder

yaitu hak atas tanah yang berasal dari tanah pihak lain. Macam-macam hak atas tanah ini adalah hak guna bangunan atas tanah hak pengelolaan, hak guna bangunan atas tanah hak milik, hak pakai atas tanah hak pengelolaan, hak pakai atas tanah hak milik, hak sewa untuk bangunan, hak gadai (gadai tanah), hak usaha bagi hasil (perjanjian bagi hasil), hak menumpang, dan hak sewa tanah pertanian.

Dalam rancangan undang-undang tahun 2001 tentang pertanahan dimuat penyederhanaan hak-hak atas tanah, yaitu dari hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan hak sewa untuk bangunan disederhanakan menjadi hak milik dan hak pakai. Hak pakai akan menggantiakn hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan hak sewa bangunan.

Begitu pula rancangan undang-undang tahun 2004 tentang sumber daya agraria, hak atas tanah meliputi hak milik, hak pakai dengan jangka waktu tertentu, hak pakai dengan jangka waktu selama tanahnya digunakan, dan hak pakai khusus dengan jangka waktu selama tanahnya digunakan.

 

 

 

 

 

 

Sumber :

Santoso, Urip, Dr. M.H. SH., Hukum Agraria, (Jakarta : Kencan, 2014)

 

Hak Pakai atas tanah Negara [Hukum Agraria]

Hak pakai ini berjangka waktu untuk pertama kali paling lama 25 tahun, dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun, dan dapat diperbaharui untuk jangka waktu paling lama 25 tahun.

Khusus hak pakai yang dimiliki departemen, lembaga pemerintahan non-departemen, pemerintah daerah, badan-badan keagamaan dan sosial, perwakilan negara asing, dan perwakilan badan internasional diberikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan selama tanahnya digunakan untuk keperluan tertentu.

Berkaitan dengan subjek hak pakai atas tanah negara ini, A.P. Perlindungan menyatakan bahwa hak pakai yang bersifat Publikrechtelijk, yang tanpa right of dipossal (artinya yang tidak boleh dijual ataupun dijadikan jaminan utang), yaitu hak pakai yang diberikan untuk instansi-instansi pemerintah seperti sekolah, perguruan tinggi negeri, kantor pemerintahan, dan sebagainya, dan hak pakai yang diberikan untuk perwakilan asing, yaitu hak pakai yang diberikan untuk waktu yang tidak terbatas dan selama pelaksanaan tugasnya, ataupun hak pakai yang diberikan untuk usaha-usaha sosial dan keagamaan juga diberikan untuk waktu yang tidak tertentu dan selama melaksanakan tugasnya.

Permohonan perpanjangan jangka waktu atau pembaharuan hak pakai diajukan selambat-lambatnya dua tahun sebelum berakhirnya jangka waktu hak pakai tersebut. Perpanjangan jangka waktu atau perbaharuan hak pakai dicatat dalam buku tanah pada kantor pertanahan kabupaten/kota setempat.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemegang hak pakai untuk perpanjangan jangka waktu atau pembaharuan hak pakai, yaitu :

  1. Tanahnya masih digunakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak tersebut;

  2. Syarat-syarat pemberian hak tersebut dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak; dan

  3. Pemegang hak masing memenuhi syarat sebagai pemegang hak pakai.

 

 

 

Sumber :

Santoso, Urip, Dr. M.H. SH., Hukum Agraria, (Jakarta : Kencan, 2014)

 

Akibat Hapusnya Hak Pakai [Hukum Agraria]

Hapusnya Hak Pakai atas tanah negara mengakibatkan tanahnya menjadi tanah negara. Hapusnya Hak Pakai atas Hak Pengelolaan mengakibatkan tanahnya kembali dalam penguasaan pemegang hak pengelolaan. Hapusnya hak pakai atas tanah hak milik mengakibatkan tanahnya kembali dalam penguasaan pemilik tanah (Pasal 56 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996).

Pasal 57 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 mengatur konsekuensi hapusnya Hak Pakai bagi bekas pemegang Hak Pakai, yaitu:

  1. Jika hak pakai atas tanah negara hapus dan tidak diperpanjang dan diperbaharui, maka bekas pemegang hak pakai wajib membongkar bangunan dan benda-benda yang ada di atasnya dan menyerahkan tanahnya kepada negara dalam keadaan kosong selambat-lambatnya dalam waktu satu tahun sejak hapusnya hak pakai.

  2. Dalam hal bangunan dan benda-benda tersebut masih diperlukan kepada bekas pemegang hak pakai diberikan ganti rugi.

  3. Pembongkaran bangunan dan benda-benda tersebut dilaksanakan atas biaya  bekas pemegang hak pakai.

  4. Jika bekas pemegang hak pakai lalai dalam memenuhi kewajiban membongkar bangunan dan benda-benda yang ada di atas tanah hak pakai, maka bangunan dan benda-benda tersebut dibongkar oleh pemerintah atas biaya pemegang hak pakai.

Apabila hak pakai atas tanah pengelolaan atau hak pakai atas tanah hak milik hapus, maka bekas pemegang hak pakai tersebut wajib menyerahkan tanahnya kepada pemegang hak pengelolaan atau pemilik tanah dan memenuhi ketentuan yang sudah disepakati dalam perjanjian penggunaan tanah hak pengelolaan atau perjanjian pemberian hak pakai atas tanah hak milik (Pasal 58 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996).

Sumber :

Santoso, Urip, Dr. M.H. SH., Hukum Agraria, (Jakarta : Kencan, 2014)

Asas Pemisahan Horizontal [Hukum Agraria/UUPA]

Asas pemisahan horizontal ditemukan dalam pasal 44 ayat (1) UUPA, yaitu:

“Seorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah, apabila ia berhak menggunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan, dengan membayar kepada pemiliknya, sejumlah uang sebagai uang sewa.”

Implementasi dari asas pemisahan horizontal adalah hak sewa untuk bangunan, yaitu seseorang atau badan hukum menyewa tanah hak milik orang lain yang kosong atau tidak ada bangunannya dengan membayar senjumlah uang sebagai uang sewa yang besarnya ditetapkan atas dasar kesepakatan, untuk jangka waktu tertentu, dan penyewa diberi hak mendirikan bangunan yang digunakan untuk jangka waktu tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Dalam hak sewa untuk bangunan ada pemisahan secara horizontal antara pemilikan tanah dengan pemilikan bangunan yang ada diatasnya, yaitu tanah milik pemilik tanah, sedangkan bangunannya milik penyewa tanah.

Ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam undang-undang pokok agraria (UUPA) hanyalah asas-asas dan soal-soal agraria dalam garis besarnya saja, dan oleh karena itu disebut undang-undang pokok. Pengertian pokok dalam UUPA menunjuk bahwa substansi yang diatur dalam UUPA hanyalah ketentuan-ketentuan pokonya. Jadi, kata “pokok” dalam UUPA bukan menunjuk pada jenis peraturan perundang-undangan. Maksud pembentukan UUPA menempatkan UUPA sebagai peraturan inti yang hanya berfungsi mengatur hal-hal yang pokok mengenai agraria. UUPA juga sebagai undang-undang yang meletakan dasar-dasar bagi pembentukan undang-undang lain yang berkaitan dengan agraria. UUPA masih membutuhkan peraturan pelaksanaan baik berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden maupun peraturan daerah. Peraturan tersebut bersifat melaksanakan, menjabarkan, dan melengkapi kehendak pasal-pasal dalam UUPA.

Dalam upaya menyusun peraturan perundang-undangan yang diperintahkan oleh UUPA harus memerhatikan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal sesuai dengan ketetapan MPR RI No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, yang mencabut ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1996 tentang Memorandum DPRGR mengenai Sumber Tertib Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan RI. Tata urutan peraturan perundang-undangan RI menurut Ketetapan MPR RI No. III/MPR/2002 adalah Undang-Undang Dasar, Ketetapan MPR RI, undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan peraturan daerah. Dalam undang-undang no. 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturang perundang-undangan, ditetapkan bahwa jenis peraturan perundang-undangan secara berurutan adalah undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah. UUPA masih membutuhkan peraturan pelaksanaan yang berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah.

 

 

Sumber :

Santoso, Urip, Dr. M.H. SH., Hukum Agraria, (Jakarta : Kencan, 2014)

UUPA No. 5 Tahun 1960

Asas Jaminan Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum [Hukum Agraria/UUPA]

Asas jaminan kepastian hukum ditemukan dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA, yaitu:

“Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan -ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah.”

Asas perlindungan hukum ditemukan dalam pasal 18 UUPA, yaitu :

“Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang.”

Hukum tanah kolonial bagi rakyat Indonesia asli tidak memberikan jaminan kepastian hukum disebabkan tanah-tanah yang dimiliki rakyat Indonesia tidak didaftarkan. Kalaupun tanahnya didaftarkan tidak bersifat rechtscadaster, melainkan fiscaalcadaster, yaitu pendaftaran tanah yang dilaksanakan tidak bertujuan memberikan jaminan kepastian hukum, melainkan bertujuan untuk menetapkan wajib pajak atas tanah.

Jaminan kepastian hukum merupakan salah satu tujuan diundangkannya UUPA, yaitu meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastan hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. Untuk mewujudkan jaminan kepastian hukum dilakukan melalui pembuatan peraturan perundang-undangan yang diperintahkan oleh UUPA dan isinya tidak bertentangan dengan UUPA. Selain itu, dilakukan melalui pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia yang bersifat rechtscadaster.

Asas perlindungan hukum ditemukan dalam pasal 18 UUPA, yaitu meskipun hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, tidak berarti kepentingan pemegang hak atas tanah diabaikan begitu saja. Dalam rangka memberikan penghormatan dan perlindungan hukum, hak atas tanah tidak dapat begitu saja diambil oleh pihak lain meskipun itu untuk kepentingan umum. Kepada pemegang hak atas tanah diberikan ganti kerugian yang layak, artinya kehidupan pemegang hak atas tanah harus lebih baik setelah hak atas tanah diambil oleh pihak lain.

 

 

 

 

 

Sumber :

Santoso, Urip, Dr. M.H. SH., Hukum Agraria, (Jakarta : Kencan, 2014)

UUPA No. 5 Tahun 1960

Asas Kesatuan Hukum [Hukum Agraria/UUPA]

Asas kesatuan ditemukan dalam diktum UUPA di bawah perkataan “Dengan Mencabut” ditetapkan bahwa UUPA mencabut Agrarische Wet Stb. 1870 No. 55, Agrarische Besluit Stb. 1870 No. 118 yang memuat Domein Verklaring, Koninkelijk Belsuit (Keputusan Raja) Stb. 1872 No. 117, dan Buku II Burgelijk Wetboek (BW) sepanjang mengenai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, kecuali ketentuan-ketentuan mengenai hypotheek yang masih berlaku. Asas kesatuan hukum juga ditemukan dalam pasal 5 UUPA, yaitu :

“Hukum agraria yang masih berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah Hukum Adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.”

UUPA menetapkan mencabut peraturan dan keputusan agraria yang dibuat oleh pemerintah Hindia-Belanda, dan bertujuan menghapuskan dualisme hukum dan mengadakan kesatuan Hukum Pertanahan. Dengan dicabutnya peraturan dan keputusan yang dibuat oleh Pemerintah Hindia-Belanda, maka terwujud kesatuan hukum, yaitu hanya ada satu hukum tanah yang berlaku di wilayah negara Republik Indonesia yang diatur dalam UUPA. Kesatuan hukum tersebut meliputi bidang-bidang, yaitu hukum, hak atas tanah, pendaftaran tanah, dan hak jaminan atas tanah.

Kesatuan hukum dalam hukum tanah diwujudkan dengan menjadikan Hukum Adat sebagai dasar bagi pembentukan hukum tanah nasional. Hukum Adat sebagai dasar bagi pembentukan Hukum Tanah Nasional dikarenakan Hukum Adat tentang tanah digunakan oleh sebagian besar rakyat Indonesia.

 

Sumber :

Santoso, Urip, Dr. M.H. SH., Hukum Agraria, (Jakarta : Kencana, 2014).

UUPA No. 5 Tahun 1960.