Langkah dalam Melakukan Penelitian Kepustakaan (Soerjono Soekanto)

Dalam melakukan penelitian normatif atau penelitian kepustakaan, Soejono Soekanto dan Sri Mamudji dalam bukunya “Penelitian Hukum Normatif” menyebutkan bahwa agar penelitian kepustakaan dilakukan secara teratur dan sistematis, maka seseorang perlu mengikuti langkah-langkah tertentu. Langkah-langkah tersebut pada umumnya, adalah sebagai berikut:

1. Langkah Pertama

Peneliti perlu mempelajari ketentuan atau peraturan yang dipergunakan oleh perpustakaan dimana penelitian dilakukan. Dengan mengetahui peraturan tersebut, maka peneliti akan dapat terhidar dari hal-hal yang tidak dinginkan misalnya :

  • Meminjam bahan pustakan yang lebih dari jumlah yang boleh dipinjam
  • Dikenakan denda oleh karena meminjam bahan pustaka melewati waktu yang ditentukan
  • Datang ke perpustakaan justru pada waktu perpustakaan sudah tutup, dan seterusnya.

2. Langkah Kedua

Peneliti harus mengetahui sistem pelayanan perpustakaan tersebut. Sistem pelayanan perpustakaan dapat dibedakan paling sediikit dua jenis pelayanan yakni:

  • Sistem Terbuka :  Perpustakaan yang menganut sistem ini tidak melarang para pemakainya untuk mencari senidiri bahan pustaka yang diinginkan atau diperlukan di tempat koleksi disimpan.
  • Sistem Pelayanan Tertutup : Dengan sistem ini, maka para pemakai perpustakaan tidak dapat mencari sendiri bahan pustaka yang dibutuhkan, oleh karena ruang koleksi tertutup bagi orang yang selain petugas perpustakaan. Bahan pustaka yang dikehendaki dapat diperoleh melalui bantuan petugas yang akan mengambilkan bahan pustaka tersebut dari ruang koleksi bahan pustaka.

3. Langkah Ketiga

Penelitian perlu juga mengetahui bentuk dan jenis bahan pustaka yang dimiliki perpustakaan yang bersangkutan. Perpustakaan yang sudah cukup maju dan berkembang, bentuk koleksinya biasanya cukup lengkap. Bukan hanya buku dan majalah saja yang menjadi bagian koleksinya, akan tetapi juga bahan-bahan pandang-dengar.

Jenis bahan pustaka biasanya ditentukan oleh jenis perpustakaannya. Pada perpustakaan perguruan tinggi jenis koleksi disesuaikan dengan program pendidikan, penelitian/ pengembangan ilmu pengetahuan maupun pengabdian masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi). Jenis koleksi pada perpustakaan khusus disesuaikan dengan kekhususan perpustakaan tersebut, misalnya dalam perpustakaan hukum. Lain pula jenis koleksi pada perpustakaan umum, yang koleksinya beraneka ragam.

4. Langkah Keempat

Penelitian harus pula memeriksa apakah bahan pustaka yang diperlukan atau diinginkan ada dalam koleksi perpustakaan yang bersangkutan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mempergunakan suatu alat penelusuran yang disebut katalog, yang penjelasanya adalah, sebagai berikut:

a. Fungsi Katalog

Katalog merupakan suatu daftara yang memberikan informasi mengenai koleksi bahan pustaka yang dimiliki oleh suatu perpustkaan. DIsamping itu, maka katalog juga menafsirkan koleksi perpustakaan tersebut. Dari katalog tersebut akan dapat diketahui apakah perpustakaan memiliki buku-buku dari penulis/pengarang tertentu, judul-judul buku yang ada dalam perpustakaan tersebut, atau menunjukkan ada tidaknya buku-buku mengenai subjek tertentu. Disamping itu katalog memberikan petunjuk apakah suatu buku terdiri lebih dari satu jilid, dan juga apakah suatu buku dilengkapi dengan daftar pustaka, peta, ilustrasi, indeks, dan lain sebagainya.

b. Bentuk-Bentuk Katalog

Bentuk-Bentuk Katalog yang pokok adalah sebagai berikut:

  • Katalog buku yang merupakan katalog yang dicetak dalam bentuk buku
  • Katalog berkas yang merupakan lembaran-lembaran lepas yang disatukan atau dijilid dalam satu sampul
  • Katalog kartu yang merupakan bentuk yang paling umum yang dapat dijumpai hampir di setiap perpustakaan. Katalog kartu disimpan di laci-laci atau lemari katalog dan mempunyai ukuran standar yaitu 7,5 cm x 12,5 cm.

5. Langkah Kelima

Peneliti harus mencari informasi yang diperlukan melalui katalog. Hal itu pada umumnya dapat dilakukan melalui tiga cara, yakni:

  1. Mempergunakan kartu pengarang atau penulis. Cara ini dilakukan apabila penelitian telah mengatahui dengan pasti nama pengarang atau penulis dari bahan pustaka yang dicarinya.
  2. Mempergunakan kartu judul. Hal ini dapat dilakukan apabila peneliti tidak mengetahui secara pasti nama pengarang atau penulis, namun dia mengatahui judul yang dicarinya itu.
  3. Mempergunakan kartu subjek. Yang dimaksud dengan subjek adalah pokok bahasan atau bidang ilmu yang menjadi isi dari suatu bahan.
  4. Dari kartu subjek tersebut peneliti tidak perlu mengetahui nama pengarang ataupun judul suatu bahan pustaka, akan tetapi dapat secara langsung mencari pokok bahasan dari penelitiannya. Kartu subjek sangat membantu peneliti dalam mencari data, oleh karena sekali dia menemukan kartu dari subjek yang dicarinya, maka akan diperoleh sekumpulan bahasan mengenai pokok bahasan yang diteliti.

6. Langkah Keenam

Langkah yang keenam, berkaitan dengan pembuatan catatan-catatan. Setelah bahan yang diperlukan diperoleh, tentunya seorang peneliti perlu membuat catatan-catatan mengenai hal-hal yang dianggapnya penting dan berguna bagi penelitian yang sedang dilakukannya. Sebaiknya catatan dibuat pada kartu-kartu dengan ukuran tertentu dan dengan cara yang tertentu pula, halmana akan memudahkan peneliti untuk menelusuri kembali data yang telah diperolehnya pada waktu dia mengolah data dan menulis laporan penelitian.

Lazimnya dikenal 2 macam kartu yang perlu dipersiapkan untuk mencatat data, yakni:

  1. Kartu kutipan, yang dipergunakan untuk mencatat atau mengutip data beserta sumber dari mana data tersebut diperoleh (nama pengarang/penulis, judul buku atau artikel, impresum, halaman dan lain sebagainya).
  2. Kartu bibliografi dipergunakan untuk mencatat sumber bacaan yang dipergunakan. Kartu ini sangat penting dan berguna pada waktu peneliti menyusun daftar kepustakaan sebagai bagian penutup dari laporan penelitian yang ditulis atau disusunnya.

 

Asas Tata Guna Tanah/Penggunaan Tanah Secara Berencana [Hukum Agraria/UUPA]

Asas ini ditemukan dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a UUPA, yaitu:

“Hak menguasai negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa.”

Asas ini juga ditemukan dalam Pasal 14 ayat (1) UUPA, yaitu :

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan, dan penggunaan bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya:

  1. untuk keperluan negara;

  2. untuk keperluan peribatan dan keperluan suci lainnya sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa;

  3. untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan, dan lain kesejahteraan;

  4. untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian, peternakan, dan perikanan serta sejalan dengan itu;

  5. untuk keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi, dan pertambangan.””

Untuk mencapai apa yang menjadi cita-cita bangsa dan negara dalam bidang agraria, perlu adanya suatu rencana mengenai peruntukan, penggunaan, dan persediaan bumi, air, dan ruang angkasa untuk berbagai kepentingan hidup rakyat negara.

Makalah Politik Hukum Tindak Pidana Ringan Dalam KUHP

BAB I

PENDAHULUAN

  • Latar Belakang

Setiap masyarakat yang teratur, yang menentukan pola-pola hubungan yang bersifat tetap antara para anggotanya, adalah masyarakat yang mempunyai tujuan yang jelas. Politik adalah bidang yang berhubungan dengan tujuan masyarakat tersebut.[1] Struktur politik menaruh perhatian pada pengorganisasian kegiatan kolektif untuk mencapai tujuan-tujuan bersama tersebut. Oleh karena itu, politik juga aktivitas memilih tujuan sosial tertentu. Dalam hukum persoalan yang dihadapi juga adalah persoalan tentang keharusan untuk menentukan pilihan mengenai tujuan maupun cara-cara yang hendak dipakai untuk mencapainya.

Harus disadari kembali, bahwa hukum sebagai gejala sosial, bukanlah suatu otonom sepenuhnya, melainkan mempunyai kaitan dengan sektor-sektor kehidupan lain dalam masyarakat. Salah satu segi dari keadaan ini, hukum harus senantiasa melakukan penyesuaian terhadap tujuan-tujuan yang ingin dicapai masyarakatnya. Dengan demikian, hukum mempunyai dinamika. Politik hukum merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya dinamika yang demikian itu, karena ia diarahkan pada ius constituendum, hukum yang dicita-citakan.

Oleh karena itu, politik hukum adalah suatu bidang studi hukum, yang kegiatannya memilih atau menentukan hukum mana yang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai oleh masyarakat. [2]

Istilah politik hukum, secara etimologis berasal dari istilah Belanda Rechtspolitiek. Istilah ini merupakan bentukan dari kata rechts dan politiek. Dalam bahasa Indonesia rechts berarti hukum, dan politiek mengandung arti beleid atau kebijakan. Berdasarkan penjelasan tersebut politik hukum secara singkat diartikan sebagai kebijakan hukum. Kebijakan berarti rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Politik hukum secara umum dapat dirumuskan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak dalam bidang hukum. Politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Kebijakan ini dapat berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum, atau penegakan hukum itu sendiri.[3]

Politik Hukum dalam arti kebijakan hukum berarti memilih cita-cita tentang hukum tertentu dan berupaya dengan segala daya yang ada untuk mencapai cita-cita tentang hukum tertentu itu. Dapat pula dikatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan tentang arah perkembangan hukum. [4]

Dalam suatu negara, politik hukum dalam arti kebijakan hukum ditentukan oleh badan-badan yang berwenang menentukan arah pembangunan dalam negara, yang mencakup juga arah pembangunan hukum. Dengan demikian, politik hukum dapat juga dikatakan sebagai kebijakan negara, melalui badan-badan yang berwenang, tentang arah perkembangan hukum. [5]

Berkaitan dengan politik hukum di Indonesia, telah berlaku hukum pidana yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). pada tanggal 26 Februari 1946, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Undang-undang inilah yang dijadikan dasar hukum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diberlakukan secara nasional tidak berarti bahwa upaya untuk membuat sistem hukum pidana yang baru terhenti. Upaya melakukan pembaruan hukum pidana terus berjalan semenjak tahun 1958 dengan berdirinya Lembaga Pembinaan Hukum Nasional sebagai upaya untuk membentuk KUHP Nasional yang baru. Seminar Hukum Nasional I yang diadakan pada tahun 1963 telah menghasilkan berbagai resolusi yang antara lain adanya desakan untuk menyelesaikan KUHP Nasional dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.[6]

Mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perlu dijelaskan mengenai sistem hukuman yang dicantumkan dalam Pasal 10 menyatakan bahwa hukuman yang dapat dikenakan kepada seseorang pelaku tindak pidana sebagai berikut.

  1. Hukuman Pokok (Hoofd Straffen)
    • Hukuman mati
    • Hukuman penjara
    • Hukuman kurungan
    • Hukuman denda.
  2. Hukuman Tambahan (Bijkomende straffen)
    • Pencabutan beberapa hak tertentu
    • Perampasan barang-barang tertentu
    • Pengumuman putusan hakim[7]

Dalam pokok bahasan makalah ini akan membahas mengenai peraturan pidana terhadap tindak pidana ringan yang diatur dalam Kitab undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) termasuk sistem hukuman yang diterapkan dalam tindak pidana ringan.

Tindak Pidana Ringan yang selanjutnya disingkat Tipiring adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali pelanggaran lalu lintas.[8]

Mengenai perkara-perkara tindak pidana ringan yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seperti halnya pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), penggelapan ringan (Pasal 373 KUHP), penipuan ringan (Pasal 379 KUHP), penipuan ringan oleh penjual (Pasal 384 KUHP), perusakan ringan (Pasal 407 ayat 1 KUHP) dan penadahan ringan (Pasal 482 KUHP) yang seringkali tidak diterapkan oleh aparat penegak hukum sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan bagi korban tindak pidana tersebut.[9] Disamping itu penerapan pasal-pasal yang dilaksanakan dalam KUHP masih menggunakan nilai mata uang yang tercantum saat diberlakukannya KUHP pada Tahun 1946.

Dalam makalah ini akan mengkaji tentang hakikat Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditinjau dari pelaksanaan hukum positif (ius constitutum) yang selama ini berlaku dengan menganalisa perkembangan masyarakat saat ini serta mengkaji ius constituendum yang diharapkan oleh masyarakat dan dapat mengikuti dinamika perkembangan masyarakat serta kebutuhan hukum masyarakat.

 

  • Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka untuk melakukan kajian perlu dirumuskan dalam beberapa rumusan masalah, yaitu:

  1. Bagaiamanakah pengaturan hukum positif mengenai Tindak Pidana Ringan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)?
  2. Bagaimanakah Politik Hukum Tindak Pidana Ringan dalam KUHP sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat?

 

  • Tujuan Penelitian

Setiap Usaha yang dilakukan seseorang sudah tentu mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Begitu pula dalam penulisan makalah ini, penulis mempunyai tujuan yang hendak dicapai, yaitu:

  • Tujuan Umum
  1. Untuk melatih diri dalam usaha menyatakan pemikiran ilmiah secara tertulis.
  2. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
  3. Usaha perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
  4. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa ke dalam kehidupan masyarakat.
    • Tujuan Khusus
  5. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum positif tindak pidana ringan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
  6. Untuk mengetahui Politik Hukum terhadap tindak pidana ringan dalam KUHP yang sesuai dengan dinamikan perkembangan masyarakat.

 

 

  • Manfaat Penelitian

  • Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan mengenai tindak pidana ringan.

 

  • Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada aparat penegak hukum khusus mengenai penyelesaian terhadap perkara-perkara tindak pidana ringan yang diatur dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hal tersebut diharapkan agar tetap mengacu kepada Peraturan Mahkamah Agung dan dengan terlebih dahulu mengedepankan pendekatan terhadap tindak pidana ringan.

 

 

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengaturan Tindak Pidana Ringan Dalam KUHP

Dalam peraturan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) termuat dalam Pasal 1 angka 1 mengenai pengertian Tipiring yang berbunyi “Tindak Pidana Ringan yang selanjutnya disingkat Tipiring adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali pelanggaran lalu lintas.”[10]

Apabila mengacu pada KUHAP, yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini.[11]

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, dapat di analisa bahwa untuk menentukan suatu perkara termasuk Tindak Pidana Ringan (Tipiring) atau bukan, dilihat dari ancaman hukuman yang diatur dalam bunyi pasal.

Yang termasuk tindak pidana ringan antara lain:

  1. Mengganggu ketertiban umum (Pasal 172 KUHP).
  2. Mengganggu rapat umum (Pasal 174 KUHP).
  3. Membuat gaduh pertemua Agama (Pasal 176 KUHP).
  4. Merintangi jalan (Pasal 178 KUHP).
  5. Mengganggu jalannya sidang pengadilan Negeri (Pasal 217 KUHP).
  6. Merusak surat maklumat (Pasal 219 KUHP).
  7. Kealpaan menghilangkan atau menyembunyikan barang sitaan (Pasal 231 KUHP).
  8. Penganiayaan Binatang (Pasal 302 KUHP).
  9. Penghinaan Ringan (Pasal 315 KUHP).
  10. Penghinaan dengan tulisan (Pasal 321 KUHP).
  11. Karena Kelalaiannya / kesalahannya orang menjadi tertahan (Pasal 334 KUHP).
  12. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP).
  13. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP).
  14. Penipuan Ringan (Pasal 379 KUHP).
  15. Pengerusakan Ringan (Pasal 497 KUHP).
  16. Penadahan Ringan (Pasal 482 KUHP).
  17. Penggelapan Ringan (Pasal 373 KUHP).[12]

Sebagai contoh dicantumkan Pasal 364 KUHP tentang Pencurian Ringan, yang berbunyi:

“Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 nomor 4, begitu juga apa yang diterangkan dalam 363 nomor 5, asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya maka jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai pencurian ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-”[13]

Apabila dikaitkan dengan nilai rupiah saat ini, pasal ini sudah sangat tidak sesuai untuk diterapkan. Pasal 364 mengenai pencurian ringan ini, jika dinilai barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, yang berarti pasal ini adalah pasal tidur, menunggu adanya undang-undang yang mengubahnya menjadi sesuai dengan nilai rupiah sekarang, misalnya dinaikan 10.000 kali, jadi menjadi dua juta lima ratus ribu rupiah. [14]

Menyikapi perkembangan tersebut, Dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, telah termuat tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan yang diatur dalam pasal 1 PERMA No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, yang berbunyi:

“Kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP dibaca menjadi Rp. 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)” [15]

Apabila dikaitkan dengan Ilmu Politik Hukum, maka dikeluarkannya PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP adalah termasuk dalam objek kajian politik hukum yang mana telah mengkaji perkembangan dinamika masyarakat termasuk nilai mata uang dari tahun ke tahun yang mengalami inflasi.

Namun untuk hukuman yang diterapkan masih menerapkan hukuman penjara yang mana dikaitkan dengan pernyataan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan, saat ini lembaga pemasyarakatan sudah melebihi kapasitas. Pidana di luar tahanan akan mencegah penumpukan narapidana di sel.[16] Selain itu apabila ditinjau dari efek jera yang dihasilkan, pemberlakuan penjara dan denda pada tindak pidana ringan hanya sedikit berpengaruh efek jera terhadap pelaku tindak pidana ringan, hal ini dapat dibuktikan dari beberapa kasus yang telah ditangani penegak hukum dengan pelaku yang sama.

 

2.2 Politik Hukum Tindak Pidana Ringan Dalam KUHP Sesuai Dinamika Perkembangan Masyarakat

         Pengaturan mengenai Tindak Pidana Ringan dalam KUHP sebagai hukum materiil masih tetap berlaku dengan batasan-batasan penyesuaian nilai kerugian serta nilai denda yang telah disesuaikan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP ini memang merupakan produk politik hukum yang meninjau dinamika perkembangan masyarakat sejak dikeluarkannya KUHP sampai saat ini. Namun PERMA No. 2 Tahun 2012 hanya mengatur mengenai penyesuaian batasan nilai kerugian dan denda tindak pidana ringan dalam KUHP tanpa adanya penyesuaian terhadap hukumannya. Penyesuaian terhadap hukuman dimaksud adalah masih diterapkannya hukuman penjara dalam tindak pidana ringan, disamping itu dalam prakteknya hakim lebih sering memutus dengan hukuman denda yang terlalu ringan sehingga tidak maksimal menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana.

Sejalan dengan pernyataan Menkumham Patrialis Akbar yg menyebutkan bahwa penjara bukan satu-satunya cara untuk membuat jera pelaku kejahatan apalagi itu pelaku kejahatan tindak pidana ringan (Tipiring).[17] Disamping itu Pakar Hukum Pidana Universitas Parahyangan Agustinus Pohan mengatakan, pelaku tipiring lebih baik diberikan sanksi pidana kerja sosial ketimbang di masukkan ke sel. “Ini dapat mengembalikan tujuan pembinaan dari penerapan hukuman pidana bagi seseorang,”[18]

Maka dari itu perlu diadakannya pembaharuan hukuman yang lebih objektif menimbulkan efek jera serta mencapai tujuan hukum, misalnya pemberlakuan hukuman kerja sosial dipandang perlu dimasukkan dalam draft Revisi UU KUHP khusus untuk pidana ringan.

 

 

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

            Tindak Pidana Ringan yang selanjutnya disingkat Tipiring adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali pelanggaran lalu lintas. (Pasal 1 angka 1 PERKABAHARKAM No. 6 Tahun 2011 tentang Penanganan Tindak Pidana Ringan)

Penentuan Tindak Pidana Ringan dalam KUHP ditentukan dari ancaman hukuman yang diatur dalam pasal. Untuk penyesuaian batasan Tipiring dan jumlah denda telah dikeluarkan PERMA No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Namun penyesuaian hukuam yang diterapkan masih menerapkan hukuman penjara dan denda yang mana belum mengikuti dinamikan perkembangan masyarakat.

Dalam penyesuaian hukuman tindak pidana ringan yang lebih objektif perlu diadakan pembaharuan mengenai hukuman yang diterapkan agar lebih menimbulkan efek jera terhadap pelaku tindak pidana ringan, misalnya pemberlakuan hukuman kerja sosial perlu dimasukan dalam Revisi UU KUHP.

 

3.2 Saran

Dari uraian makalah di atas, penulis dapat memberikan saran mengenai Tindak Pidana Ringan sebagai ius constitutum atau hukum positif yang berlaku di Indonesia masih perlu di revisi menyesuaikan dengan dinamika dan perkembangan masyarakat menuju ius constituendum atau hukum yang dicita-citakan dan memenuhi kebutuhan hukum masyarakat baik yang bersifat hukum materiil maupun hukum formil.

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Riduan Syahrani, 2013, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Kartono, 2011, Politik Hukum Judical Review di Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.11.

Donald Albert dan Frans Maramis, 2014, Pengantar Ilmu Hukum, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Wikipedia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab_Undang-Undang_Hukum_Pidana pada tanggal 11 Mei 2018, Pukul 17.45

  1. Abdoel Djamil, 2014, Pengantar Hukum Indonesia, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Peraturan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penanganan Tindak Pidana Ringan.

Kadek Rudi Sagita, Model Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Di Polresta Yogjakarta, Jurnal Hukum Universitas Atma Jaya Yogjakarta, 2016.

  1. Karjadi dan R. Soesilo, 1986, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi Dan Komentar, PT. Karya Nusantara, Bandung.

Budi Gunawan, 2014, Modul Tipiring Pendidikan Pembentukan Brigadir Tugas Umum Polri, Jakarta.

  1. Soesilo, 1995, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya. Bogor.

Andi Hamzah, 2015, Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

MetroTVNews, Pemerintah Ingin Pelaku Pidana Ringan Dihukum Sosial, Diakses Dari http://news.metronews.com/politik/VNx765JK-Pemerintah-ingin-pidana-ringan-dihukum-sosial pada tanggal 13 Mei 2018 Pukul 16.20.

 

 

[1] Riduan Syahrani, 2013, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung,         Hlm. 223

[2] Ibid., hlm. 224

[3] Kartono, 2011, Politik Hukum Judicial Review di Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11, Hlm. 17

[4] Donald Albert dan Frans Maramis, 2014, Pengantar Ilmu Hukum, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 200

[5] Ibid., hlm. 201

[6]Wikipedia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab_Undang-undang_Hukum_Pidana pada tanggal 11 Mei 2018, Pukul 17.45

[7] R. Abdoel Djamali, 2014, Pengantar Hukum Indonesia, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta,        Hlm. 186

[8] Peraturan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penanganan Tindak Pidana Ringan, Pasal 1 angka 1

[9] Kadek Rudi Sagita, Model Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Di Polresta Yogyakarta, Jurnal Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016

[10] Peraturan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia      Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penanganan Tindak Pidana Ringan, Pasal 1 angka 1

[11] M. Karjadi dan R. Soesilo, 1986, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar, PT. Karya Nusantara, Bandung, Hlm. 181

[12] Budi Gunawan, 2014, Modul Tipiring Pendidikan Pembentukan Brigadir Tugas Umum Polri, Jakarta, Hlm. 24

[13] R. Soesilo, 1995, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya, Hlm. 252

[14] Andi Hamzah, 2015, Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 96

[15] Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, Pasal 1

[16] MetroTVNews, Pemerintah Ingin Pelaku Pidana Ringan Dihukum Sosial, diakses dari http://news.metrotvnews.com/politik/VNx765JK-pemerintah-ingin-pelaku-pidana-ringan-dihukum-sosial, pada tanggal 13 Mei 2018 Pukul 16.20

[17] Kompasiana, Pelaku Tipiring Tidak Perlu Dipenjara, diakses dari https://www.kompasiana.com/ysachri/pelaku-tipiring-ga-perludipenjara_55001f1ea3 33117f72 50fd99 ,  pada tanggal 13 Mei 2018 Pukul 19.30

[18] Cards, Hukuman Penjara Pelaku Tipiring Rugikan Negara, diakses dari https://www.medcom.id/cards/137-ruu-kuhp/0kp7R27b-hukuman-penjara-pelaku-tipiring-rugikan-negara, pada tanggal 13 Mei 2018 Pukul 20.10

Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Ideologi Islam

Jika HAM dalam pandangan dunia Barat dan Amerika bersandar pada ideologi Individualistik dan sosialis komunis bersandar pada ideologi kolektifitas atau komunal, maka Islam tidak terjebak alternatif salah satu dari paham tersebut, melainkan memilih toleransi demi kepentingan harkat dan martabat kemanusiaan sebagai ciptaan yang diberi derajat tertinggi di muka bumi.

Islam mengakui dan menghormati hak-hak personal individual manusia sebagai nikmat karunia yang dianugerahkan Tuhan Allah SWT dan mengakui dan menghormati hak-hak kolektivitas sebagai hak publik dalam rangka menata kehidupan di muka bumi dengan konsep halblun minannas wahablum minallah.

Islam meletakkan hak-hak individu dalam penggunaannya memberi manfaat baik bagi manusia individu maupun bagi manusia lainnya (manusia yang baik yang dapat memberi manfaat bagi manusia lainnya). Hak-hak publik yang dikelola oleh negara harus memberi maslahat bagi masyarakat luas termasuk individu-individu yang harus ditanggung oleh negara.

Pandangan Islam tentang HAM dengan tegas dan jelas dapat dicermati dalam Piagam Madinah (Konstitusi Madinah) sebagai perjanjian yang diadakan oleh Rasulullah Muhammad SAW dengan beberapa golongan dikala itu, yang secara substansil mengakomodir HAM di bidang Politik, dibidang sosial, ekonomi, budaya, dan agama.

Penegasan tentang pandangan Islam tentang HAM di dunia internasional dideklarasikan di Kairo pada Tahun 1990 (Cairo Declaration on Human Right in Islam 1990). Naskah tentang HAM Deklarasi Kairo disusun selama 13 tahun dengan perundingan-perundingan yang diadakan oleh negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam sedunia.

Secara garis besar HAM yang diatur dalam Deklarasi tersebut, meliputi HAM di bidang Ekonomi, bidang persamaan atau equal, bidang gender, bidang hak hidup atau life, bidang pekerjaan, medis dan kesehatan, penghidupan yang layak dan pendidikan.

Namun menurut Khalid M. Ishaque, dalam tulisannya yang berjudul “Human Rights in Islamic Law” Hukum HAM dalam Hukum Islam, termuat dalam “ The Review, International Commission of jurits, 197430-39), telah merinci HAM menurut pandangan Islam ke dalam sebelas butir sebagai berikut:

  1. Hak untuk hidup.
  2. Hak untuk mendapat keadilan.
  3. Hak persamaan.
  4. Kewajiban untuk memenuhi apa yang sesuai dengan hukum serta hak untuk tidak patuh kepada apa yang tidak sesuai dengan hukum.
  5. Hak kebebasan.
  6. Hak kebebasan kepercayaan.
  7. Hak untuk menyatakan kebenaran.
  8. Hak mendapatkan perlindungan terhadap penindasan karena perbedaan agama.
  9. Hak mendapatkan kehormatan dan nama baik.
  10. Hak ekonomi.
  11. Hak untuk memiliki.

Sebelas butir konsepsi HAM dalam pandangan Islam tersebut di atas, menarik diurai dan dibentangkan dengan merujuk pada nasnas Alquran.

Hak untuk hidup  menurut Alquran, nyawa manusia itu suci. “Kamu jangan membunuh jiwa yang telah dimuliakan Tuhan, kecuali dengan sesuatu sebab yang adil” (QS. 17:3). Demikian pula dalam (QS. 5:32) disebutkan bahwa “Barangsiapa membunuh seseorang selain karena membunuh orang lain atau karena membuat kekacauan di atas bumi, ia seolah-olah telah membunuh seluruh umat manusia, barangsiapa memberikan kehidupan kepada suatu jiwa, ia seakan-akan telah menghidupkan seluruh manusia”.

Hak untuk memperoleh keadilan (Right to justice), merupakan salah satu tugas kerasulan Nabi Muhammad SAW Tugas utama dan pertama Nabi Muhammad SAW adalah untuk menegakkan keadilan. Tugas ini merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat dan badan-badan pemerintahan. “Hai orang-orang yang beriman, berdiri teguhlah untuk Allah, sebagai saksi dalam keadilan dan jangan sampai rasa permusuhan suatu golongan terhadap kamu menjadikan kamu bertindak atau berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena itu lebih dekat kepada taqwa. Dan takutlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Tahu tentang apa yang mereka lakukan (QS. 5:8).

Hak persamaan (Equal rights), dalam Alqur’an hanya menunjukkan satu kriteria yang dapat menjadikan seseorang lebih tinggi dari yang lainnya, yaitu kelebihan taqwanya. Perbedaan atas dasar keturunan, kesukuan, warna kulit atau tanah air tidak diperhitungkan. “Hai manusia! Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan Kami telah menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling berkenalan. Sesungguhnya yang paling mulia dalam pandangan Allah adalah yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mangetahui dan Maha Sadar (QS,49:13).

Kewajiban memenuhi apa yang sesuai dengan hukum, dan hak untuk tidak patuh terhadap apa yang tidak bersesuai dengan hukum (Supremation of law and Law enforstmen). Telah diperintahkan bahwa “Dan saling tolong menolonglan kamu‘untuk kebaikan dan ketaqwaan dan jangan untuk dosa dan permusuhan” (QS. 5:2).

Hak kebebasan (Liberty Rights), adalah salah satu fitrah manusia, sehingga tidak seorangpun apakah ia nabi atau raja yang dapat merampasnya dengan cara-cara yang tidak benar (QS. 3:79). Karenanya perbuadakan harus dienyahkan di muka bumi.

Hak kebebasan dalam kepercayaan adalah pilihan spritual bagi manusia sesuai fitrah kemanusiaannya sehingga dalam Islam tidak boleh ada paksaan dalam beragama. (QS. 2:256).

Hak untuk menyatakan kebenaran atau pendapat (Rights to truth). Bagi orang beriman terlekat kewajiban baginya untuk menyatakan kebenaran, pendapat yang benar tanpa harus merasa takut meskipun itu pahit baginya “Kullil Haq’u Walaukana Muran” (QS. 4:135).

Hak mendapatkan perlindungan terhadap penindasan karena perbedaan agama, merupakan konsekuensi dari dilarangnya suatu paksaan dalam beragama. (QS. 5:48 dan QS. 6:108).

Hak untuk mendapatkan kehormatan dan nama baik, merupakan salah satu unsur kelanggengan masyarakat, karenanya dalam Islam, perlindungan terhadap nama baik dan kehormatan anggota masyarakat merupakan unsur utama dalam nilai-nilai sosial yang harus dijaga oleh setiap orang, terutama badan-badan pemerintahan (QS. 33:60-61 dan QS. 49:12).

Hak ekonomi (Rights to economic), dalam Islam telah digariskan  bahwa setiap orang berkewajiban memperoleh pendapatan dan penghasilan secara legal, memberikan sumbangan kepada dana umum (Baitul maal) yang disediakan bagi orang-orang yang membutuhkan. (QS.51, QS.19, QS.76:8, QS.2:188, QS.46;19, QS.39:70, QS.7:32, QS.53:39).

Hak untuk memiliki (Rights to property), dalam Islam telah ditegaskan bahwa “Jika Shalat telah kau tunaikan, maka bertebaranlah di muka bumi untuk mencari karunia Tuhanmu, dan banyak-banyaklah mengingat Allah, semoga beroleh kesejahteraan/kemakmuran” (QS. 62:10).

Jika dikaji lebih mendalam tentang pandangan ideologi Islam tentang HAM, maka dapat dikatakan ideologi Islam merupakan ideologi humanistik, karena Islam menempatkan manusia sebagai sentral dalam kehidupan di muka bumi. Manusia diberi derajat tertinggi sebagai khalifah, wakil Tuhan di muka bumi. Islam memandang manusia individu sama dengan manusia kolektivitas, yang membedakannya hanya taqwa di antara mereka.

 

 

 

Baca :

HAM Menurut Ideologi Pancasila

HAM Menurut Ideolgi Sosialis Komunis

HAM Menurut Ideologi Negara Barat LIberal Kapitalis

 

 

 

 

 

Sumber :

Nurul Qamar, “Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi”,(Jakarta:Sinar Grafika, 2016)

Hubungan Antara Hukum dan HAM

Hidup bernegara, berperintah dan bermasyarakat merupakan perikehidupan yang dapat langgeng oleh karena adanya nilai-nilai yang dipatuhi oleh segenap komponen dan elemen-elemen dari unsur-unsur perilaku manusia yang ada di dalamnya. Nilai-nilai itu berakar lalu menjelmas sebagai suatu sistem nilai yang dapat menjadi daya perekat dalam menjalin hidup bersama yang harmonis.

Salah satu sistem nilai yang daya lekatnya dipandang lebih kuat dapat melekatkan nilai ikatan dalam kehidupan bersama manusia, adalah hukum dalam arti rechtsnorm. Mengapa demikian, karena hukumlah sebagai salah satu sistem nilai yang dapat dengan nyata dipaksakan untuk dipatuhi.

Hukum memiliki supremasi kedudukan tertinggi untuk dipatuhi. Hal ini dengan tegas telah diungkap oleh pemikir-pemikir hukum dan negara. Teorinya dikenal dengan Rechtssouvereiniteit (Teori Kedaulatan Hukum). Bahwa hukumlah yang memiliki kedaulatan tertinggi dalam suatu negara. Negara harus tunduk pada hukum (konstitusi) Grondrecht dan pemerintahan harus dijalankan berdasar hukum (asas legalitas).

Kedudukan hukum yang demikian telah memosisikannya sebagai alat sarana untuk mewujudkan ide, cita dan harapan-harapan perwujudan nilai-nilai keadilan kemanusiaan. Keadilan kemanusiaan hanya  akan ada bila HAM dihormati. Disinilah ditemukan titik taut, titik singgung dan keberpautan (kohesi dan korelasi) antara hukum dan HAM.

Atas dasar-dasar itulah nilai-nilai universalis HAM dinormalkan dalam hukum dasar negara (konstitusi) Grondrechtten sebagai Grondonorm dalam tatanan bernegara, yang kemudian secara hierarki diturunkan pula penormaannya untuk dijewantahkan pada peraturan perundang-undangan dalam arti yang luas.

Prof. Mansyur A. Effendy (dalam buku Kapita Selekta Hukum, 2009:224), mengatakan bahwa : Hukum dan HAM merupakan satu kesatuan yang sulit dipisahkan, kedua seperti dua sisi dalam satu mata uang. Apabila satu bangunan hukum dibangun tanpa Hak Asasi Manusia yang merupakan pengawal bagi hukum dalam merealisasikan perwujudan nilai-nilai keadilan kemanusiaan, maka hukum tersebut menjadi alat bagi penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya (Abuse of power). Sebaliknya apabila HAM dibangun tanpa didasarkan atas suatu komitmen hukum yang jelas, maka HAM tersebut hanya akan menjadi bangunan yang rapuh dan mudah untuk disampingi. Artinya hukum harus berfungsi sebagai instrumentarium yuridis, sarana dan atau tool memperhatikan penghormatan dalam prinsip-prinsip dalam HAM.

 

Sumber Hukum Acara Perdata di Indonesia

Sampai saat ini  hukum acara perdata di Indonesia belum dalam bentuk unifikasi dan kodifikasi hukum, melainkan masih terdapat dibeberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Bahkan ketentuan yang dibuat pada masa pemerintah Kolonial Belanda, sampai saat ini masih berlaku sepanjang dinyatakan tidak bertentangan dengan keadaan di Indonesia pada saat sekarang, meskipun sudah dijebolkan oleh Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, pada tahun 1945 menjadi hukum positif di Indonesia.

         Sumber Hukum Acara Perdata Indonesia pada saat sekarang terdapat dalam:

  1. Het herziene Indonesch reglement atau yang disingkat dengan HIR atau Reglement Indonesia yang diperbaharui Stb:1848 Nomor 16, Stb 1941 no.44 yang pada zaman dahulu khusus berlaku untuk daerah Jawa dan Madura.

  2. Rechtsreglement buitengewesten, yang disingkat dengan R.Bg atau reglement daerah seberang Stb.1927 nomor 227 berlaku luar Jawa dan Madura.

  3. Dapat juga dipakai pedoman oleh Hakim Hukum Acara Golongan Eropah pada waktu zaman dahulu yaitu Stb.1847 No.52 Stb 1849 Nomor 63 yaitu: Reglement op de burgerliik rechts vordering yang disingkat dengan RV atau BRV).

  4. Undang-undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU N0.14 Tahun 1970,yang telah dirubah dengan UU No. 35 Tahun 1999, kemudian dirubah dengan UU No. 4 Tahun 2004, dan pada saat sekarang telah dirubah dengan UU No.

  5. UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No. 9 tahun 1975

  6. Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Perkara Perdata.

  7. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) khusus ditujukan untuk pengadilan dibawahnya, misalnya Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.

  8. Adat Kebiasaan hakim dalam persidangan,dan lain-lain.[1]

 

 

 

 

 

                [1]RetnoWulan Sutantio.Ny, hal. 10.

2 Macam Teori Theokrasi (Teori Ketuhanan), Asal Mula Negara

Teori asal mula negara yang agak tua ini, tidak mengadakan pemisahan antara penguasa dengan negara. Dimana teori ini pada dasarnya membicarakan tentang darimana asalnya kekuasaan atau gezag dan kepada siapa gezag itu diturunkan atau ditangan siapa gezag itu berada.

Menurut Teori Theokrasi, bahwa gezag atau kekuasaan itu berasal dari Tuhan atau dari kekuatan gaib diluar kemampuan manusia atau kekuatan supranatural. Kemudian gezag itu atau kekuasaan itu dianugrahkan kepada seseorang yang memegang pemerintahan atau yang memerintah. Dalam teori theokrasi dibedakan atas 2 macam, yaitu :

1. Teori Theokrasi Primitif (Langsung)

Menurut Teori Theokrasi Primitif ini Gezag atau kekuasaan yang berasal dari Tuhan itu diturunkan secara langsung kepada seseorang yang memerintah yang diagap sebagai keturunan atau anak Tuhan, seperti misalnya Iskandar Zulkarnain dinyatakan sebagai putra Zeus Amon. Fir’aun Mesir dinyatakan keturunan Dewa Ra (Dewa Matahari).

2. Teori Theokrasi Modern (Tidak Langsung)

Menurut Theori Theokrasi Moderen, Gezag atau kekuasaan yang  berasal dari Tuhan itu diturunkan atau dianugerahkan kepada seseorang yang memerintah karena suatu kejadian atau peristiwa tertentu.

Pelopor dari teori ini adalah Friderich Julius Stahl, pendapatnya dikemukakan dalam bukunya : “Die Philosophie des Rechts”, Pendapat F.J. Stahl, pada intinya adalah : “Pada bangsa yang tertentu dan diatas daerah tertentu negara hanya tumbuh disebabkan takdir sejarah. Ia bukan tumbuh disebabkan berkumpulnya kekuatan dari luar, melainkan disebabkan oleh perkembangan dari dalam, ia tidak tumbuh disebabkan kehendak manusia, melainkan karena kehendak Ilahi” (R. Kranenbrug, 1982:11). Sedangkan menurut MR. A.F. de savornin Lohman mengatakan “Kedaulatan keluarga Raja oranye semata-mata tampil kemuka karena riwayatnya”.

Dalam perkembangan selanjutnya, teori ini mendapatkan kritik, salah satunya dari Kranenburg, yaitu mengemukakan dua hal. Pertama, teori ini tidak dapat dipecahkan secara ilmu pengetahuan karena menurut teori ketuhanan, kekuasaan itu hanya dipindahkan kepada seseorang atau golongan tertentu. Kedua, teori ini dalam prekteknya menimbulkan kesulitan, misalnya bila terjadi perang antara dua kekuasaan dan kalau salah satu pihak kalah, maka kekuasaan manakah yang diyakini sebagai kekuasaan kehendak Tuhan?.

 

 

 

 

 

 

 

Sumber :

Gede Atmaja I Dewa,”Ilmu Negara, Sejarah Konsep Negara dan Kajian Negara“, (Setara, 2015)

Hak Pakai atas tanah Negara [Hukum Agraria]

Hak pakai ini berjangka waktu untuk pertama kali paling lama 25 tahun, dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun, dan dapat diperbaharui untuk jangka waktu paling lama 25 tahun.

Khusus hak pakai yang dimiliki departemen, lembaga pemerintahan non-departemen, pemerintah daerah, badan-badan keagamaan dan sosial, perwakilan negara asing, dan perwakilan badan internasional diberikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan selama tanahnya digunakan untuk keperluan tertentu.

Berkaitan dengan subjek hak pakai atas tanah negara ini, A.P. Perlindungan menyatakan bahwa hak pakai yang bersifat Publikrechtelijk, yang tanpa right of dipossal (artinya yang tidak boleh dijual ataupun dijadikan jaminan utang), yaitu hak pakai yang diberikan untuk instansi-instansi pemerintah seperti sekolah, perguruan tinggi negeri, kantor pemerintahan, dan sebagainya, dan hak pakai yang diberikan untuk perwakilan asing, yaitu hak pakai yang diberikan untuk waktu yang tidak terbatas dan selama pelaksanaan tugasnya, ataupun hak pakai yang diberikan untuk usaha-usaha sosial dan keagamaan juga diberikan untuk waktu yang tidak tertentu dan selama melaksanakan tugasnya.

Permohonan perpanjangan jangka waktu atau pembaharuan hak pakai diajukan selambat-lambatnya dua tahun sebelum berakhirnya jangka waktu hak pakai tersebut. Perpanjangan jangka waktu atau perbaharuan hak pakai dicatat dalam buku tanah pada kantor pertanahan kabupaten/kota setempat.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemegang hak pakai untuk perpanjangan jangka waktu atau pembaharuan hak pakai, yaitu :

  1. Tanahnya masih digunakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak tersebut;

  2. Syarat-syarat pemberian hak tersebut dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak; dan

  3. Pemegang hak masing memenuhi syarat sebagai pemegang hak pakai.

 

 

 

Sumber :

Santoso, Urip, Dr. M.H. SH., Hukum Agraria, (Jakarta : Kencan, 2014)

 

Asas Pemisahan Horizontal [Hukum Agraria/UUPA]

Asas pemisahan horizontal ditemukan dalam pasal 44 ayat (1) UUPA, yaitu:

“Seorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah, apabila ia berhak menggunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan, dengan membayar kepada pemiliknya, sejumlah uang sebagai uang sewa.”

Implementasi dari asas pemisahan horizontal adalah hak sewa untuk bangunan, yaitu seseorang atau badan hukum menyewa tanah hak milik orang lain yang kosong atau tidak ada bangunannya dengan membayar senjumlah uang sebagai uang sewa yang besarnya ditetapkan atas dasar kesepakatan, untuk jangka waktu tertentu, dan penyewa diberi hak mendirikan bangunan yang digunakan untuk jangka waktu tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Dalam hak sewa untuk bangunan ada pemisahan secara horizontal antara pemilikan tanah dengan pemilikan bangunan yang ada diatasnya, yaitu tanah milik pemilik tanah, sedangkan bangunannya milik penyewa tanah.

Ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam undang-undang pokok agraria (UUPA) hanyalah asas-asas dan soal-soal agraria dalam garis besarnya saja, dan oleh karena itu disebut undang-undang pokok. Pengertian pokok dalam UUPA menunjuk bahwa substansi yang diatur dalam UUPA hanyalah ketentuan-ketentuan pokonya. Jadi, kata “pokok” dalam UUPA bukan menunjuk pada jenis peraturan perundang-undangan. Maksud pembentukan UUPA menempatkan UUPA sebagai peraturan inti yang hanya berfungsi mengatur hal-hal yang pokok mengenai agraria. UUPA juga sebagai undang-undang yang meletakan dasar-dasar bagi pembentukan undang-undang lain yang berkaitan dengan agraria. UUPA masih membutuhkan peraturan pelaksanaan baik berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden maupun peraturan daerah. Peraturan tersebut bersifat melaksanakan, menjabarkan, dan melengkapi kehendak pasal-pasal dalam UUPA.

Dalam upaya menyusun peraturan perundang-undangan yang diperintahkan oleh UUPA harus memerhatikan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal sesuai dengan ketetapan MPR RI No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, yang mencabut ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1996 tentang Memorandum DPRGR mengenai Sumber Tertib Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan RI. Tata urutan peraturan perundang-undangan RI menurut Ketetapan MPR RI No. III/MPR/2002 adalah Undang-Undang Dasar, Ketetapan MPR RI, undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan peraturan daerah. Dalam undang-undang no. 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturang perundang-undangan, ditetapkan bahwa jenis peraturan perundang-undangan secara berurutan adalah undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah. UUPA masih membutuhkan peraturan pelaksanaan yang berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah.

 

 

Sumber :

Santoso, Urip, Dr. M.H. SH., Hukum Agraria, (Jakarta : Kencan, 2014)

UUPA No. 5 Tahun 1960

Asas Jaminan Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum [Hukum Agraria/UUPA]

Asas jaminan kepastian hukum ditemukan dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA, yaitu:

“Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan -ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah.”

Asas perlindungan hukum ditemukan dalam pasal 18 UUPA, yaitu :

“Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang.”

Hukum tanah kolonial bagi rakyat Indonesia asli tidak memberikan jaminan kepastian hukum disebabkan tanah-tanah yang dimiliki rakyat Indonesia tidak didaftarkan. Kalaupun tanahnya didaftarkan tidak bersifat rechtscadaster, melainkan fiscaalcadaster, yaitu pendaftaran tanah yang dilaksanakan tidak bertujuan memberikan jaminan kepastian hukum, melainkan bertujuan untuk menetapkan wajib pajak atas tanah.

Jaminan kepastian hukum merupakan salah satu tujuan diundangkannya UUPA, yaitu meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastan hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. Untuk mewujudkan jaminan kepastian hukum dilakukan melalui pembuatan peraturan perundang-undangan yang diperintahkan oleh UUPA dan isinya tidak bertentangan dengan UUPA. Selain itu, dilakukan melalui pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia yang bersifat rechtscadaster.

Asas perlindungan hukum ditemukan dalam pasal 18 UUPA, yaitu meskipun hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, tidak berarti kepentingan pemegang hak atas tanah diabaikan begitu saja. Dalam rangka memberikan penghormatan dan perlindungan hukum, hak atas tanah tidak dapat begitu saja diambil oleh pihak lain meskipun itu untuk kepentingan umum. Kepada pemegang hak atas tanah diberikan ganti kerugian yang layak, artinya kehidupan pemegang hak atas tanah harus lebih baik setelah hak atas tanah diambil oleh pihak lain.

 

 

 

 

 

Sumber :

Santoso, Urip, Dr. M.H. SH., Hukum Agraria, (Jakarta : Kencan, 2014)

UUPA No. 5 Tahun 1960