Makalah Politik Hukum Tindak Pidana Ringan Dalam KUHP

BAB I

PENDAHULUAN

  • Latar Belakang

Setiap masyarakat yang teratur, yang menentukan pola-pola hubungan yang bersifat tetap antara para anggotanya, adalah masyarakat yang mempunyai tujuan yang jelas. Politik adalah bidang yang berhubungan dengan tujuan masyarakat tersebut.[1] Struktur politik menaruh perhatian pada pengorganisasian kegiatan kolektif untuk mencapai tujuan-tujuan bersama tersebut. Oleh karena itu, politik juga aktivitas memilih tujuan sosial tertentu. Dalam hukum persoalan yang dihadapi juga adalah persoalan tentang keharusan untuk menentukan pilihan mengenai tujuan maupun cara-cara yang hendak dipakai untuk mencapainya.

Harus disadari kembali, bahwa hukum sebagai gejala sosial, bukanlah suatu otonom sepenuhnya, melainkan mempunyai kaitan dengan sektor-sektor kehidupan lain dalam masyarakat. Salah satu segi dari keadaan ini, hukum harus senantiasa melakukan penyesuaian terhadap tujuan-tujuan yang ingin dicapai masyarakatnya. Dengan demikian, hukum mempunyai dinamika. Politik hukum merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya dinamika yang demikian itu, karena ia diarahkan pada ius constituendum, hukum yang dicita-citakan.

Oleh karena itu, politik hukum adalah suatu bidang studi hukum, yang kegiatannya memilih atau menentukan hukum mana yang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai oleh masyarakat. [2]

Istilah politik hukum, secara etimologis berasal dari istilah Belanda Rechtspolitiek. Istilah ini merupakan bentukan dari kata rechts dan politiek. Dalam bahasa Indonesia rechts berarti hukum, dan politiek mengandung arti beleid atau kebijakan. Berdasarkan penjelasan tersebut politik hukum secara singkat diartikan sebagai kebijakan hukum. Kebijakan berarti rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Politik hukum secara umum dapat dirumuskan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak dalam bidang hukum. Politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Kebijakan ini dapat berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum, atau penegakan hukum itu sendiri.[3]

Politik Hukum dalam arti kebijakan hukum berarti memilih cita-cita tentang hukum tertentu dan berupaya dengan segala daya yang ada untuk mencapai cita-cita tentang hukum tertentu itu. Dapat pula dikatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan tentang arah perkembangan hukum. [4]

Dalam suatu negara, politik hukum dalam arti kebijakan hukum ditentukan oleh badan-badan yang berwenang menentukan arah pembangunan dalam negara, yang mencakup juga arah pembangunan hukum. Dengan demikian, politik hukum dapat juga dikatakan sebagai kebijakan negara, melalui badan-badan yang berwenang, tentang arah perkembangan hukum. [5]

Berkaitan dengan politik hukum di Indonesia, telah berlaku hukum pidana yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). pada tanggal 26 Februari 1946, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Undang-undang inilah yang dijadikan dasar hukum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diberlakukan secara nasional tidak berarti bahwa upaya untuk membuat sistem hukum pidana yang baru terhenti. Upaya melakukan pembaruan hukum pidana terus berjalan semenjak tahun 1958 dengan berdirinya Lembaga Pembinaan Hukum Nasional sebagai upaya untuk membentuk KUHP Nasional yang baru. Seminar Hukum Nasional I yang diadakan pada tahun 1963 telah menghasilkan berbagai resolusi yang antara lain adanya desakan untuk menyelesaikan KUHP Nasional dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.[6]

Mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perlu dijelaskan mengenai sistem hukuman yang dicantumkan dalam Pasal 10 menyatakan bahwa hukuman yang dapat dikenakan kepada seseorang pelaku tindak pidana sebagai berikut.

  1. Hukuman Pokok (Hoofd Straffen)
    • Hukuman mati
    • Hukuman penjara
    • Hukuman kurungan
    • Hukuman denda.
  2. Hukuman Tambahan (Bijkomende straffen)
    • Pencabutan beberapa hak tertentu
    • Perampasan barang-barang tertentu
    • Pengumuman putusan hakim[7]

Dalam pokok bahasan makalah ini akan membahas mengenai peraturan pidana terhadap tindak pidana ringan yang diatur dalam Kitab undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) termasuk sistem hukuman yang diterapkan dalam tindak pidana ringan.

Tindak Pidana Ringan yang selanjutnya disingkat Tipiring adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali pelanggaran lalu lintas.[8]

Mengenai perkara-perkara tindak pidana ringan yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seperti halnya pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), penggelapan ringan (Pasal 373 KUHP), penipuan ringan (Pasal 379 KUHP), penipuan ringan oleh penjual (Pasal 384 KUHP), perusakan ringan (Pasal 407 ayat 1 KUHP) dan penadahan ringan (Pasal 482 KUHP) yang seringkali tidak diterapkan oleh aparat penegak hukum sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan bagi korban tindak pidana tersebut.[9] Disamping itu penerapan pasal-pasal yang dilaksanakan dalam KUHP masih menggunakan nilai mata uang yang tercantum saat diberlakukannya KUHP pada Tahun 1946.

Dalam makalah ini akan mengkaji tentang hakikat Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditinjau dari pelaksanaan hukum positif (ius constitutum) yang selama ini berlaku dengan menganalisa perkembangan masyarakat saat ini serta mengkaji ius constituendum yang diharapkan oleh masyarakat dan dapat mengikuti dinamika perkembangan masyarakat serta kebutuhan hukum masyarakat.

 

  • Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka untuk melakukan kajian perlu dirumuskan dalam beberapa rumusan masalah, yaitu:

  1. Bagaiamanakah pengaturan hukum positif mengenai Tindak Pidana Ringan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)?
  2. Bagaimanakah Politik Hukum Tindak Pidana Ringan dalam KUHP sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat?

 

  • Tujuan Penelitian

Setiap Usaha yang dilakukan seseorang sudah tentu mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Begitu pula dalam penulisan makalah ini, penulis mempunyai tujuan yang hendak dicapai, yaitu:

  • Tujuan Umum
  1. Untuk melatih diri dalam usaha menyatakan pemikiran ilmiah secara tertulis.
  2. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
  3. Usaha perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
  4. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa ke dalam kehidupan masyarakat.
    • Tujuan Khusus
  5. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum positif tindak pidana ringan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
  6. Untuk mengetahui Politik Hukum terhadap tindak pidana ringan dalam KUHP yang sesuai dengan dinamikan perkembangan masyarakat.

 

 

  • Manfaat Penelitian

  • Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan mengenai tindak pidana ringan.

 

  • Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada aparat penegak hukum khusus mengenai penyelesaian terhadap perkara-perkara tindak pidana ringan yang diatur dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hal tersebut diharapkan agar tetap mengacu kepada Peraturan Mahkamah Agung dan dengan terlebih dahulu mengedepankan pendekatan terhadap tindak pidana ringan.

 

 

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengaturan Tindak Pidana Ringan Dalam KUHP

Dalam peraturan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) termuat dalam Pasal 1 angka 1 mengenai pengertian Tipiring yang berbunyi “Tindak Pidana Ringan yang selanjutnya disingkat Tipiring adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali pelanggaran lalu lintas.”[10]

Apabila mengacu pada KUHAP, yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini.[11]

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, dapat di analisa bahwa untuk menentukan suatu perkara termasuk Tindak Pidana Ringan (Tipiring) atau bukan, dilihat dari ancaman hukuman yang diatur dalam bunyi pasal.

Yang termasuk tindak pidana ringan antara lain:

  1. Mengganggu ketertiban umum (Pasal 172 KUHP).
  2. Mengganggu rapat umum (Pasal 174 KUHP).
  3. Membuat gaduh pertemua Agama (Pasal 176 KUHP).
  4. Merintangi jalan (Pasal 178 KUHP).
  5. Mengganggu jalannya sidang pengadilan Negeri (Pasal 217 KUHP).
  6. Merusak surat maklumat (Pasal 219 KUHP).
  7. Kealpaan menghilangkan atau menyembunyikan barang sitaan (Pasal 231 KUHP).
  8. Penganiayaan Binatang (Pasal 302 KUHP).
  9. Penghinaan Ringan (Pasal 315 KUHP).
  10. Penghinaan dengan tulisan (Pasal 321 KUHP).
  11. Karena Kelalaiannya / kesalahannya orang menjadi tertahan (Pasal 334 KUHP).
  12. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP).
  13. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP).
  14. Penipuan Ringan (Pasal 379 KUHP).
  15. Pengerusakan Ringan (Pasal 497 KUHP).
  16. Penadahan Ringan (Pasal 482 KUHP).
  17. Penggelapan Ringan (Pasal 373 KUHP).[12]

Sebagai contoh dicantumkan Pasal 364 KUHP tentang Pencurian Ringan, yang berbunyi:

“Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 nomor 4, begitu juga apa yang diterangkan dalam 363 nomor 5, asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya maka jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai pencurian ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-”[13]

Apabila dikaitkan dengan nilai rupiah saat ini, pasal ini sudah sangat tidak sesuai untuk diterapkan. Pasal 364 mengenai pencurian ringan ini, jika dinilai barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, yang berarti pasal ini adalah pasal tidur, menunggu adanya undang-undang yang mengubahnya menjadi sesuai dengan nilai rupiah sekarang, misalnya dinaikan 10.000 kali, jadi menjadi dua juta lima ratus ribu rupiah. [14]

Menyikapi perkembangan tersebut, Dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, telah termuat tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan yang diatur dalam pasal 1 PERMA No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, yang berbunyi:

“Kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP dibaca menjadi Rp. 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)” [15]

Apabila dikaitkan dengan Ilmu Politik Hukum, maka dikeluarkannya PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP adalah termasuk dalam objek kajian politik hukum yang mana telah mengkaji perkembangan dinamika masyarakat termasuk nilai mata uang dari tahun ke tahun yang mengalami inflasi.

Namun untuk hukuman yang diterapkan masih menerapkan hukuman penjara yang mana dikaitkan dengan pernyataan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan, saat ini lembaga pemasyarakatan sudah melebihi kapasitas. Pidana di luar tahanan akan mencegah penumpukan narapidana di sel.[16] Selain itu apabila ditinjau dari efek jera yang dihasilkan, pemberlakuan penjara dan denda pada tindak pidana ringan hanya sedikit berpengaruh efek jera terhadap pelaku tindak pidana ringan, hal ini dapat dibuktikan dari beberapa kasus yang telah ditangani penegak hukum dengan pelaku yang sama.

 

2.2 Politik Hukum Tindak Pidana Ringan Dalam KUHP Sesuai Dinamika Perkembangan Masyarakat

         Pengaturan mengenai Tindak Pidana Ringan dalam KUHP sebagai hukum materiil masih tetap berlaku dengan batasan-batasan penyesuaian nilai kerugian serta nilai denda yang telah disesuaikan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP ini memang merupakan produk politik hukum yang meninjau dinamika perkembangan masyarakat sejak dikeluarkannya KUHP sampai saat ini. Namun PERMA No. 2 Tahun 2012 hanya mengatur mengenai penyesuaian batasan nilai kerugian dan denda tindak pidana ringan dalam KUHP tanpa adanya penyesuaian terhadap hukumannya. Penyesuaian terhadap hukuman dimaksud adalah masih diterapkannya hukuman penjara dalam tindak pidana ringan, disamping itu dalam prakteknya hakim lebih sering memutus dengan hukuman denda yang terlalu ringan sehingga tidak maksimal menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana.

Sejalan dengan pernyataan Menkumham Patrialis Akbar yg menyebutkan bahwa penjara bukan satu-satunya cara untuk membuat jera pelaku kejahatan apalagi itu pelaku kejahatan tindak pidana ringan (Tipiring).[17] Disamping itu Pakar Hukum Pidana Universitas Parahyangan Agustinus Pohan mengatakan, pelaku tipiring lebih baik diberikan sanksi pidana kerja sosial ketimbang di masukkan ke sel. “Ini dapat mengembalikan tujuan pembinaan dari penerapan hukuman pidana bagi seseorang,”[18]

Maka dari itu perlu diadakannya pembaharuan hukuman yang lebih objektif menimbulkan efek jera serta mencapai tujuan hukum, misalnya pemberlakuan hukuman kerja sosial dipandang perlu dimasukkan dalam draft Revisi UU KUHP khusus untuk pidana ringan.

 

 

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

            Tindak Pidana Ringan yang selanjutnya disingkat Tipiring adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali pelanggaran lalu lintas. (Pasal 1 angka 1 PERKABAHARKAM No. 6 Tahun 2011 tentang Penanganan Tindak Pidana Ringan)

Penentuan Tindak Pidana Ringan dalam KUHP ditentukan dari ancaman hukuman yang diatur dalam pasal. Untuk penyesuaian batasan Tipiring dan jumlah denda telah dikeluarkan PERMA No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Namun penyesuaian hukuam yang diterapkan masih menerapkan hukuman penjara dan denda yang mana belum mengikuti dinamikan perkembangan masyarakat.

Dalam penyesuaian hukuman tindak pidana ringan yang lebih objektif perlu diadakan pembaharuan mengenai hukuman yang diterapkan agar lebih menimbulkan efek jera terhadap pelaku tindak pidana ringan, misalnya pemberlakuan hukuman kerja sosial perlu dimasukan dalam Revisi UU KUHP.

 

3.2 Saran

Dari uraian makalah di atas, penulis dapat memberikan saran mengenai Tindak Pidana Ringan sebagai ius constitutum atau hukum positif yang berlaku di Indonesia masih perlu di revisi menyesuaikan dengan dinamika dan perkembangan masyarakat menuju ius constituendum atau hukum yang dicita-citakan dan memenuhi kebutuhan hukum masyarakat baik yang bersifat hukum materiil maupun hukum formil.

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Riduan Syahrani, 2013, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Kartono, 2011, Politik Hukum Judical Review di Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.11.

Donald Albert dan Frans Maramis, 2014, Pengantar Ilmu Hukum, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Wikipedia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab_Undang-Undang_Hukum_Pidana pada tanggal 11 Mei 2018, Pukul 17.45

  1. Abdoel Djamil, 2014, Pengantar Hukum Indonesia, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Peraturan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penanganan Tindak Pidana Ringan.

Kadek Rudi Sagita, Model Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Di Polresta Yogjakarta, Jurnal Hukum Universitas Atma Jaya Yogjakarta, 2016.

  1. Karjadi dan R. Soesilo, 1986, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi Dan Komentar, PT. Karya Nusantara, Bandung.

Budi Gunawan, 2014, Modul Tipiring Pendidikan Pembentukan Brigadir Tugas Umum Polri, Jakarta.

  1. Soesilo, 1995, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya. Bogor.

Andi Hamzah, 2015, Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

MetroTVNews, Pemerintah Ingin Pelaku Pidana Ringan Dihukum Sosial, Diakses Dari http://news.metronews.com/politik/VNx765JK-Pemerintah-ingin-pidana-ringan-dihukum-sosial pada tanggal 13 Mei 2018 Pukul 16.20.

 

 

[1] Riduan Syahrani, 2013, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung,         Hlm. 223

[2] Ibid., hlm. 224

[3] Kartono, 2011, Politik Hukum Judicial Review di Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11, Hlm. 17

[4] Donald Albert dan Frans Maramis, 2014, Pengantar Ilmu Hukum, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 200

[5] Ibid., hlm. 201

[6]Wikipedia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab_Undang-undang_Hukum_Pidana pada tanggal 11 Mei 2018, Pukul 17.45

[7] R. Abdoel Djamali, 2014, Pengantar Hukum Indonesia, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta,        Hlm. 186

[8] Peraturan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penanganan Tindak Pidana Ringan, Pasal 1 angka 1

[9] Kadek Rudi Sagita, Model Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Di Polresta Yogyakarta, Jurnal Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016

[10] Peraturan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia      Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penanganan Tindak Pidana Ringan, Pasal 1 angka 1

[11] M. Karjadi dan R. Soesilo, 1986, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar, PT. Karya Nusantara, Bandung, Hlm. 181

[12] Budi Gunawan, 2014, Modul Tipiring Pendidikan Pembentukan Brigadir Tugas Umum Polri, Jakarta, Hlm. 24

[13] R. Soesilo, 1995, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya, Hlm. 252

[14] Andi Hamzah, 2015, Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 96

[15] Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, Pasal 1

[16] MetroTVNews, Pemerintah Ingin Pelaku Pidana Ringan Dihukum Sosial, diakses dari http://news.metrotvnews.com/politik/VNx765JK-pemerintah-ingin-pelaku-pidana-ringan-dihukum-sosial, pada tanggal 13 Mei 2018 Pukul 16.20

[17] Kompasiana, Pelaku Tipiring Tidak Perlu Dipenjara, diakses dari https://www.kompasiana.com/ysachri/pelaku-tipiring-ga-perludipenjara_55001f1ea3 33117f72 50fd99 ,  pada tanggal 13 Mei 2018 Pukul 19.30

[18] Cards, Hukuman Penjara Pelaku Tipiring Rugikan Negara, diakses dari https://www.medcom.id/cards/137-ruu-kuhp/0kp7R27b-hukuman-penjara-pelaku-tipiring-rugikan-negara, pada tanggal 13 Mei 2018 Pukul 20.10

Tindak Pidana Ringan (Tipiring) Dalam KUHP

Tindak Pidana Ringan (Tipiring) adalah Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.7.500,- dan penghinaan ringan, kecuali yang nditeentukan dlam acara pemeriksaan perkara pelanggaran Lalu Lintas jalan.

Yang termasuk tindak pidana ringan (Tipiring) dalam KUHP antara lain :

        • Mengganggu ketertiban umum (psl 172 KUHP).

        • Mengganggu rapat umum (psl 174 KUHP).

        • Membuat gaduh pertemua Agama (psl 176 KUHP).

        • Merintangi jalan (psl 178 KUHP).

        • Mengganggu jalannya sidang pengadilan Negeri (psl 217 KUHP).

        • Merusak surat maklumat (psl 219 KUHP).

        • Kealpaan menghilangkan atau menyembunyikan barang sitaan (psl 231 KUHP).

        • Penganiayaan Binatang (psl 302 KUHP).

        • Penghinaan Ringan (psl 315 KUHP).

        • Penghinaan dengan tulisan (psl 321 KUHP).

        • Karena Kelalaiannya / kesalahannya orang menjadi tertahan (psl 334 KUHP).

        • Penganiayaan Ringan (psl 352 KUHP).

        • Pencurian ringan (psl 364 KUHP).

        • Penipuan Ringan (psl 379 KUHP).

        • Penerusakan Ringan (psl 497 KUHP).

Overmacht / Daya Paksa dalam Hukum Pidana Beserta Contoh

OVERMACHT         Overmacht atau daya paksa ini diatur dalam pasal 48 KUHP mengenai “OVERMACHT / PAKSAAN”. Orang yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum, karena ia terdorong oleh suatu sebab paksaan, tidak dapat dihukum. Undang-Undang tidak memberi perumusan dengan apa yang dimaksud dengan paksaan itu. Oleh karenanya guna memahami apa yang dimaksud dengan overmacht, haruslah dipakai cara interprestasi, dan dalam hal ini yang harus ditinjau adalah interprestasi sejarah perundang-undangan.

       Maka tampaklah dalam MvT bahwa yang dimaksudkan dengan paksaan oleh pembentuk undang-undang adalah : “setiap kekuatan, setiap paksaan, setiap tekanan, yang tidak dapat dielakkan“.

      Setelah diketahui bahwa, apa yang dimaksud dengan paksaan oleh undang-undang, dapatlah diambil kesimpulan, bahwa bukan setiap kekuatan, paksaan atau tekanan merupakan paksaan hanyalah setiap kekuatan, paksaan atau tekanan “yang tidak dapat dielakkan”

      Dikutip dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R. SOESILOE), kata “terpaksa” harus diartikan baik paksaan batin, maupun lahir, rohani maupun jasmani. Kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan ialah suatu kekuasaan yang berlebih, kekuasaan yang pada umumnya dianggap tidak dapat dialawan.

Mr. J.E. Jonkers membedakan kekuasaan ini atas 3 macam, ialah :

  1. yang bersifat absolut. Dalam hal ini orang itu tidak dapat berbuat lain. Ia mengalami sesuatu yang sama sekali tidak dapat dielakkan olehnya. Ia tidak mungkin memilih jalan lain.Misalnya orang dipegang oleh orang lain yang kuat, dilempar ke jendela, sehingga kacanya pecah dan mengakibatkan kejahatan merusak barang orang lain.Si A dipegang tangannya oleh si B yang lebih kuat dan dipaksa menulis tanda tangan palsu.Si X dihipnotis oleh Y untuk melakukan suatu peristiwa pidana dan sebagainya.Dalam peristiwa-peristiwa semacam ini dengan tidak usah ada ketentuan pasal 48 mudah dimengerti pula, bahwa orang yang kedua itu tidak dapat dihukum, karena segala sesuatunya yang melakukan adalah orang yang pertama. Orang yang pertama inilah yang berbuat dan dialah yang harus dihukum.

  2. yang bersifat relatif. Disini kekuasaan antar kekuatan yang memaksa orang itu tidak mutlak, tidak penuh. Orang yang dipaksa itu masih ada kesempatan untuk memilih akan berbuat yang mana. Misalnya A ditodong oleh B dengan pistol disuruh membakar rumah. Jika A tidak lekas membakar rumah itu, pistol yang ditodongkan itu akan ditembakkan.   Dalam pikiran memang mungkin A menolak suruhan itu sehingga ditembak mati, akan tetapi jika ia menuruti perintah membakar rumah itu, meskipun ia berbuat suatu kejahatan toh tidak dihukum, karena ada paksaan tersebut. Bedanya kekuasaan yang bersifat absolut dan yang bersifat relatif itu, bahwa yang bersifat absolut dalam segala sesuatu orang yang memaksa sendiri itulah yang berbuat semaunya, sedangkan pada relatif maka orang yang dipaksa itulah yang berbuat meskipun dalam paksaan.
  3. yang berupa keadaan darurat. Bedanya dengan kekuasaan yang bersifat relatif ialah bahwa pada keadaan darurat ini orang yang dipaksa itu sendirilah yang memilih peristiwa pidana manakah yang ia lakukan, sedangkan pada kekuasaan yang bersifat relatif orang itu tidak memilih, dalam hal ini yang mengambil inisiatif ialah orang yang memaksa. Keadaan darurat contohnya seperti berikut :
  • Dua orang penumpang perahu pecah dilaut mengapung berpegangan pada sebuah papan yang hanya muat untuk satu orang saja. Untuk menolong dirinya maka orang yang satu mendorong tenggelam orang yang lain, sehingga mati. Meskipun perbuatan ini sebenarnya perbuatan pembunuhan, tetapi pembuatnya tidak dapat dihukum, karena dalam keadaan “overmacht”.
  • Untuk menolong seorang yang tertutup dalam rumah yang sedang terbakar, seorang polisi telah memperkosa memecah kaca jendela yang berharga dari rumah itu untuk jalan masuk. Meskipun polisi itu berbuat kejahatan merusak barang orang lain, tetapi tidak dapat dihukum karena ia dalam “overmacht”.
  • Orang mendapat panggilan untuk datang menjadi saksi dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Surabaya dan Jakarta pada hari dan jam yang sama. Ia dapat memilih salah satu tanpa mendapat hukuman dari pelanggaran hukum yang telah ia lakukan terhadap pengadilan yang lain, karena terpaksa oleh suatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan.

 

 

 

 

Sumber :

  1. Kansil,C.S.T.2010.Latihan Ujian Hukum Pidana.Jakarta: Sinar Grafika
  2. Soesiloe,R.1995. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya.Bogor:Politeia