Syarat Penerimaan SIPSS 2019 (Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana) – Tentang POLRI

SIPSS adalah kepanjangan dari Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana merupakan pendidikan Kepolisian bagi para sarjana yang dibutuhkan dalam profesi Kepolisian untuk dididik dan dibentuk menjadi Inspektur Polisi yang memiliki pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan ketangguhan. Sikap dan perilaku terpuji dalam rangka melaksanakan tugas-tugas kepolisian sesusai dengan peranannya sebagai inspektur polisi yang ahli di bidang ilmunya guna mendukung tugas Kepolisian.

Berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/95/I/DIK.2.1./2019 tanggal 11 Januari 2019 menyebutkan bahwa pendaftaran penerimaan SIPSS T.A. 2019 dilaksanakan dari tanggal 15 s/d 31 Januari 2019. Adapun persayaratan untuk mendaftar menjadi Calon Siswa SIPSS adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan Umum:
  • Warga negara Indonesia
  • Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
  • Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
  • Berumur paling rendah 18 tahun
  • Sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba (dengan surat keterangan bebas narkoba dari instansi berwenang)
  • Tidak sedang terlibat kasus pidana atau pernah dipidana karena melakukan kejahatan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Polres/Polda setempat
  • Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela
  • Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI dan bersedia ditempatkan pada satuan kerja sesuai keahlian atau latar belakang program studinya.
2. Persyaratan Khusus:

Pria dan wanita belum pernah menjadi anggota POLRI

Berijazah :

  • S2/s2 Profesi :
  1. Kedokteran forensik (Profesi)
  2. Kedokteran Klinis (Profesi)
  3. Psikologi (Profesi)
  4. Ilmu agama (Tafsir Hadist)
  • S1/s1 Profesi :
  1. Kedokteran umum (Profesi)
  2. Kedokteran gigi (Profesi)
  3. Kedokteran hewan
  4. Teknik informatika
  5. Teknologi ilmu komputer
  6. Bahasa arab
  7. Bahasa mandarin
  8. Ekonomi akuntansi
  9. Ekonomi keuangan
  10. Perpajakan
  11. Hubungan internasional
  12. Teknik elektro
  13. Kimia murni
  14. Teknik kimia
  15. Biologi
  16. Teknik sipil
  17. Teknik mesin
  18. Teknik metalurgi dan/atau Teknik material
  19. Komunikasi
  20. Desain grafis
  21. Farmasi
  22. Ilmu kearsipan/kepustakaan
  23. Ilmu gizi
  24. Statistik
  25. S1/S2 dan CPL Flying School
  26. Agama Hindu
  27. Agama Katolik
  28. Desain komunikasi visual
  29. Ilmu agama (Tafsir hadist)
  30. Jurnalistik
  • DIV:
  1. Ahli nautika TK. III (wajib memiliki ijazah ahli nautika TK. III dari Ditjen Perhubungan Laut Kementrian Perhubungan Republik Indonesia)
  2. Ahli teknika TK. III (wajib memiliki ijazah ahli teknika TK. III dari Ditjen Perhubungan Laut Kementrian Perhubungan Republik Indonesia)
  • Khusus untuk Prodi kedokteran :
  1. Dokter forensik dan klinis menyertakan surat keterangan lulus dari kepala bagian program pendidikan dokter spesialis (Ijazah dokter spesialis)
  2. Dokter umum wajib mempunyai Surat Tanda Selesai Internsip (STSI) dan Surat Tanda Registrasi (STR) Definitif

Bagi lulusan yang berasal dari PTN/PTS dengan Prodi yang terakreditasi A dan B dengan IPK 2,75 terdaftar di BAN-PT serta wajib melampirkan tanda lulus/Ijazah yang dilegalisir atau diketahui oleh pembantu dekan bidang akademik.

Bagi lulusan perguruan tinggi di luar negeri wajib melampirkan surat keputusan penyetaraan yang dikeluarkan oleh Dirjen Pendidikan Tinggi KEMDIKBUD

Umur pada saat pembukaan pendidikan dan pembentukan SIPSS T.A. 2019, yaitu :

  • Maksimal 33 Tahun untuk S2 Profesi dan S1/S2 Berkompetensi Penerbang
  • Maksimal 29 Tahun untuk S1 Profesi
  • Maksimal 26 Tahun untuk S1/DIV

Tinggi badan minimal (dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku):

  • Pria : 158 cm
  • Wanita : 155 cm

Belum pernah menikah secara hukum positif/agama/adat (belum pernah hamil / melahirkan) dan sanggup untuk tidak menikah selama pendidikan pembentukan, khusus untuk S2 Profesi dan S1/S2 Berkompetensi penerbang diperbolehkan sudah menikah, namun bagi wanita belum mempunyai anak dan sanggup tidak mempunyai anak/hamil selama dalam pendidikan pembentukan.

Bersedia menjalani Ikatan Dinas Pertama (IDP) selama 10 tahun terhitung mulai diangkat menjadi perwira POLRI

Tidak terikat perjanjian ikatan dinas dengan instansi lain

Mendapat persetujuan dari instansi yang bersangkutan bagi yang sudah bekerja dan pernyataan berhenti dengan hormat bila lulus seleksi dan terpilih masuk pendidikan pembetukan POLRI.

Berikut diatas adalah beberapa persyaratan utama untuk mendaftar menjadi anggota Polri SIPSS T.A. 2019,

Semoga berhasil ūüėČ

Apa itu SIPSS ? tentang POLRI

SIPSS adalah kepanjangan dari Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana merupakan pendidikan Kepolisian bagi para sarjana yang dibutuhkan dalam profesi Kepolisian untuk dididik dan dibentuk menjadi Inspektur Polisi yang memiliki pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan ketangguhan. Sikap dan perilaku terpuji dalam rangka melaksanakan tugas-tugas kepolisian sesusai dengan peranannya sebagai inspektur polisi yang ahli di bidang ilmunya guna mendukung tugas Kepolisian.

Siswa SIPSS menempuh pendidikan selama 6 bulan lamanya sebelum nantinya dilantik dan bertugas menjadi anggota Polri di bidangnya masing-masing. Pendidikan yang dilaksanakan di Akpol (Semarang) membentuk perwira Polri yang memiliki kompeten dan spesifikasi sebagai anggota Polri dalam pelaksanaan tugas Polri kedepan.

Untuk mendaftar menjadi anggota Polri melalui jalur SIPSS, maka teman-teman harus memenuhi kriteria program studi yang dibutuhkan. Untuk program studi yang dibutuhkan tiap tahun berbeda-beda kebutuhannya sesuai dengan perkembangan dan beban tugas yang dihadapi.

Pendaftaran SIPSS dilakukan secara online melalui www.penerimaan.polri.go.id, apabila pendaftaran telah diterima maka hal selanjutnya yang perlu kita persiapkan adalah kelengkapan adminsitrasi untuk kemudian diverifikasi di Polda masing-masing. Setelah lolos melakukan verifikasi barulah kita melaksanakan seleksi SIPSS.

5 Persiapan Dasar Sebelum Seleksi Polisi / Polri

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah institusi yang bertugas dalam Sektor Kamdagri (Keamanan Dalam Negeri) meliputi Perlindungan, Pengayoman, dan Pelayanan kepada Masyarakat. Sekolah Kepolisian Negara Republik Indonesia terdiri dari 3 Golongan Sekolah yaitu Golongan Tamtama, Bintara, dan Perwira.

Golongan Tamtama biasanya terdiri dari pasukan brimob yang dibentuk dan di didik langsung di Pusdik Brimob (Jawa Timur), Golongan Bintara biasanya di didik di masing-masing SPN (Sekolah Polisi Negara) tiap daerah, Golongan Periwira dibagi menjadi dua yaitu 1. Akpol dan 2. SIPSS (Sekolah Polisi Sumber Sarjana).

Nahh…

Dalam seleksi penerimaan anggota Polri, banyak jenis tes yang harus dilewati oleh peserta seleksi, mulai dari kelengkapan administrasi, kesehatan, fisik, dll.

Mari kita bedah satu-satu  apa saja persiapan dasar sebelum mengikuti seleksi Polisi.

1. Persiapan Administrasi 

Persiapan administrasi awal sangat penting seperti legalisir ijazah, Rumus Sidik Jari, SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian), KTP, KK, dan data diri personal lainnya.

2. Cek Kesehatan 

Nah check up kesehatan awal kita terlebih dahulu, bisa dilakukan di RS Bhayangkara masing-masing. Cek kesehatan tahap awal terdiri dari fisik secara luar seperti bentuk kaki, THT, abeien, mata, dll. Sedangkan cek kesehatan kedua lebih pada organ dalam kita seperti Torak, cek darah, urine, jantung, dll.

Maka dari itu perlu dikiranya sebelum mengikuti seleksi, lebih awal kita melakukan cek kesehatan agar mengetahui kondisi fisik dan kesehatan calon peserta seleksi.

3. Persiapan Psikologi

Untuk persiapan psikologi dapat dilakukan dengan latihan soal-soal psikologi yang banyak di jual di toko buku. Lebih banyak persiapan maka lebih baik. Pengalaman priadi saya pada persiapan psikologi saya membeli sekitar 5 buku yang berbeda, dan itu sangat membantu saat saya menyelesaikan soal-soal tes psikologi.

4. Persiapan Kesemaptaan Jasmani

Jasmani tak kalah penting dalam persiapan seleksi polisi. Dari persiapan Lari 12 menit, Sit Up, Push Up, Pull Up, Chinning Up (Untuk Perempuan) , Shuttle Run (Lari angka 8), dan renang 20 Meter. Latihan seluruh bentuk tes kesemaptaan Jasmani dapat dilatih secara progresif mulai dari repetisi kecil kemudian bertambah sesuai dengan kemampuan kita. Intinya Komitmen dalam melaksanakan latihan guys, ingat tujuan awal kita.

5. Persiapan Akademik

Akademik secara umum akan dibagi menjadi 3 Tes, yaitu Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, dan Pengetahuan Umum.

Persiapan akademik ini bisa kita lakukan seperti persiapan saat Ujian Nasional SMA, tak jauh beda soal-soalnya, pengetahuan umum kalau saya sendiri mengkaji bahwa soal pengetahuan umum ini terdiri dari Matematika, Sejarah, PKN, dan IPA. Jadi dapat dipersiapkan lebih awal mengenai pengetahuan umum dan tes akademik ini.

 

Nahh.. itulah beberapa hal dasar yang menurut saya penting untuk dipersiapkan sebelum mengikuti seleksi Polisi.

Ohhiya hal yang paling penting jangan lupa Berdoa dalam setiap langkah ya.. Semoga Tuhan Memberkati kita dengan hal yang baik dalam setiap tahap seleksi…

Apabila teman-teman memiliki pendapat lain atau tambahan lain, jangan sungkan untuk menulisnya di komentar ya,,,,

 

 

Kind Regards,

Dedek Buana

 

 

Tugas dan Wewenang POLRI [UU No. 2 Tahun 2002]

1. Tugas Pokok Polri

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah (Pasal 13 ):

    1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

    2. Menegakkanhukum, dan

    3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

2. Tugas

a. Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas (Pasal 14 Ayat 1):

    1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.

    2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.

    3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

    4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.

    5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

    6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

    7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana  sesuai dengan hukum.

    8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.

    9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

    10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.

    11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.

    12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Tata cara pelaksanaan ketentua diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 14 ayat 2).

 

2. Wewenang Polri

a). Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 15 ayat 1):

  1. Menerima laporan dan/atau pengaduan.

  2. Membantu menyelesaikan perselisihanwarga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.

  3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.

  4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

  5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam   lingkup kewenangan administratife kepolisian.

  6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.

  7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.

  8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;

  9. Mencari keterangan dan barang bukti.

  10. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.

  11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam  rangka pelayanan masyarakat.

  12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan   pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.

  13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

b). Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan   lainnya berwenang (Pasal 15 ayat 2) :

  1. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya (Tata cara pelaksanaan diatur dengan Peraturan Pemerintah).

  2. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.

  3. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor (Tata cara pelaksanaan diatur dengan Peraturan Pemerintah).

  4. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik.

  5. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.

  6. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan.

  7. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian.

  8. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional.

  9. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait.

  10. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional.

  11. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas Kepolisian.

c). Dalam rangka menyelenggarakan tugas bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk (Pasal 16 ayat 1) :

  1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.

  2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.

  3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.

  4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.

  5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.

  6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

  7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.

  8. Mengadakan penghentian penyidikan.

  9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

  10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.

  11. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan

  12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

d). Tindakan lain adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi   syarat sebagai berikut (Pasal 16 ayat 2) :

  1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.

  2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut  dilakukan.

  3. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.

  4. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan

  5. Menghormati hak asasi manusia.

 

  • e). Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

  • f). Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri (Pasal 18 ayat 1).

  • g). Pelaksanaan ketentuan hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia(Pasal 18 ayat 1).

  • h). Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia :

    1. senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia (Pasal 19 ayat1);

    2. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan (Pasal 19 ayat 2).

 

POLMAS (PERPOLISIAN MASYARAKAT)

Perkembangan lingkungan strategis di tingkat global yang ditandai oleh kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi telah melahirkan gelombang globalisasi yang mempengaruhi segala aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Globalisasi berdampak terhadap meningkatnya tuntutan terhadap penegakan supremasi hukum (law enforcement) dan perlindungan hak asasi manusia (HAM), demokratisasi, desentralisasi serta akuntabilitas dan transparansi bagi penyelenggara negara. Globalisasi juga telah berdampak terhadap tingginya tingkat mobilitas manusia dan barang lintas negara atau wilayah dalam waktu yang singkat, sehingga mampu mengatasi kendala batasan geografis antar negara atau wilayah (borderless world).

Polri dalam melaksanakan proses reformasi untuk menjadi kepolisian sipil (civilian police), harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan kehidupan masyarakat dengan cara merubah paradigma yang menitikberatkan pada pendekatan reaktif dan konvensional menuju pendekatan yang proaktif dan mendapat dukungan publik dengan mengedepankan kemitraan dalam rangka pemecahan masalah-masalah sosial. Model penyelenggaraan fungsi kepolisian tersebut dikenal dengan berbagai nama seperti community policing, community based policing, neighbourhood policing dan akhirnya populer dengan sebutan community policing.

Konsep community policing pada hakekatnya bukan merupakan hal yang asing dan baru bagi Indonesia. Dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia, kebijakan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) swakarsa diangkat dari nilai-nilai sosial kultural masyarakat Indonesia yang lebih menjunjung nilai-nilai sosial dari pada individu merupakan juga nilai-nilai yang dikandung dalam konsep community policing. Atas pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Polri memandang perlu untuk mengadopsi konsep community policing dan menyesuaikannya dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat Indonesia serta dan diberi nama ‚ÄúPerpolisian Masyarakat‚ÄĚ atau sering disebut ‚ÄúPolmas‚ÄĚ. Selanjutnya Polmas dijadikan sebagai suatu kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan tugas Polri.

Seiring dengan tuntutan perubahan dan dinamika masyarakat yang terus bergerak dipengaruhi arus globalisai, maka problem dan tantangan yang harus dihadapi oleh instiutsi Polri semakin rumit dan kompleks, sehingga kebijakan dan strategi menerapkan ‚ÄúPolmas‚ÄĚ harus didukung dengan ketersediaan sumber daya manusia Polri yang mumpuni dengan dilandasi pengetahuan, ketrampilan dan sikap perilaku yang terintegrasi sehingga kebijakan dan strategi dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas Polri.

Lembaga pendidikan Polri sebagai lembaga yang memiliki tugas, fungsi dan peranan dibidang pembinaan pendidikan dan pelatihan bertanggung jawab terhadap pembentukan kualitas sumber daya manusia Polri yang memiliki pengetahuan, ketrampilan dan sikap perilaku dalam mengaplikasikan dan mengimplementasikan kebijakan dan strategi ‚ÄúPolmas‚ÄĚ, sehingga Lembaga Pendidikan Polri dituntut untuk melakukan berbagai upaya dalam menciptakan dan mempersiapkan sumber daya manusia Polri yang profesional, bermoral, dan modern yang memiliki kompetensi sesuai dengan tuntutan tugasmelalui pendidikan.

Untuk mendukung keberhasilan tugas dalam menciptakan dan mempersiapkan sumber daya tersebut maka ketersediaan modul Polmas akan sangat menentukan dalam proses  pendidikan, sehingga disusun modul Polmas ini dengan memberikan perhatian khusus kepada bagaimana Polmas sebagai kebijakan dan strategi Polri melalui pendidikan yang mengedepankan metode learning by doing dapat efektif dilaksanakan dan diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas Polri.

Pengertian tentang Dalmas (Pengendalian Massa)

Pengendalian Massa (Dalmas)

Pengendalian massa yang selanjutnya disebut dalmas adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan Polri (kompi,peleton) dalam rangka menghadapi massa pengunjuk rasa.

Dalmas Awal

Dalmas awal adalah satuan dalmas yang tidak dilengkapi dengan alat-alat perlengkapan khusus kepolisian, digerakkan dalam menghadapi kondisi massa masih tertib dan teratur/situasi hijau.

Dalmas Lanjut

Dalmas lanjut adalah satuan dalmas yang dilengkapi dengan alat-alat perlengkapan khusus kepolisian, digerakkan dalam menghadapi kondisi massa sudah tidak tertib/situasi kuning.

Lapis Ganti

Lapis ganti adalah kegiatan peralihan kendali dari satuan dalmas awal ke dalmas Lanjut.

Lintas Ganti

Lintas ganti adalah kegiatan peralihan kendali dari satuan kompi dalmas Lanjut kepada satuan kompi/detasemen penanggulangan huru-hara brimob.

Negosiator

Negosiator adalah anggota Polri yang melaksanakan perundingan melalui tawar-menawar dengan massa pengunjuk rasa untuk mendapatkan kesepakatan bersama.

Penanggulangan Huru-hara

Penanggulangan huru-hara yang selanjutnya disebut PHH adalah rangkaian kegiatan atau proses/cara dalam mengantisipasi atau menghadapi terjadinya kerusuhan massa atau huru-hara guna melindungi warga masyarakat dari ekses yang ditimbulkan.

 

 

 

Baca :

Pesyaratan yang harus dimiliki oleh anggota Dalmas

6 Kewajiban Sebagai Anggota Dalmas

8 Larangan Sebagai Anggota Dalmas

Perlengkapan yang Wajib Dibawa Saat Pendidikan Polisi

 

Tulisan ini saya buat berdasarkan pengalaman pribadi saat saya menempuh pendidikan Polisi di SPN Kupang Nusa Tenggara Timur.

Dalam proses seleksi sebagai seorang anggota Polri kita dihadapkan dengan banyak tahapan seleksi mulai dari tahap pemeriksaan administrasi sampai dengan pantukhir. Nah, apabil kita sudah diterima dan dinyatakan lulus seleksi sebagai anggota Polri, maka tahap yang wajib kita tempuh adalah pendidikan kepolisian sebelum nantinya bertugas efektif sebagai Polisi. Dalam menjalani pendidikan yang kurang lbih 7 bulan [Bintara] maka kita perlu persiapan yang matang, baik itu dari segi mental, fisik, maupun perlengkapan yang harus dibawa.

Nah, berikut saya ctantumkan beberapa perlengkapan yang penting dibawa dan yang tidak boleh dibawa saat pendidikan Polisi berdasarkan pengalaman pribadi:

1. Celana Dalam (CD)

Pada saat masa-masa dasbhara kita akan sangat membutuhkan yang namanya Celana Dalam, dimana pada saat kegiatan pendidikan dasbhara kita full dilapangan dan bermain fisik, maka dari itu celana dalam sangat penting untuk menjaga kesehatan organ intim kita, tentunya kita tidak mau pada saat pendidikan kita malah sakit gara2 tidak ganti celana dalam.

2. Perlengkapan Mandi dan Kebersihan diri lainnya

Stok perlengkapan mandi seperti sabun, odol, sikat gigi, shampo, dan lainnya yang banyak agar kita bisa tenang tanpa memikirkan atau memberatkan teman sebelah kita dalam hal perlengkapan mandi. ohya untuk handuk kita sudah akan dibagikan dari Lembaga Pendidikan jadi harus dipake handuk pembagiannya.

3. Perlengkapan Nyeri Otot / P3k

Obat-obatan seperti obat kembung, nyeri otot, balsem, dan lainnya juga cukup membantu dalam pelaksanaan pendidikan karena apabila kita sehabis kegiatan fisik sebagian besar otot pasti nyeri, nah pada saat istirahat kita bisa saling pijat sama temen sebelah.

4. Perlengkapan Sembahyang

Walaupun tidak wajib, mungkin sebagai tambahan kalian bisa membawa perlengkapan sembahyang karena nantinya akan ada jam-jam pengasuhan untuk menunaikan sembahyang sesuai agama dan kepercayaan kalian masing-masing.

5. Jangan Bawa Jimat

Pada baru masuk Lemdik dan pengecekan maka apa yang kalian bawa dari luar akan difilter oleh pengasuh. Apabila ada kedapatan membawa jimat-jimat kesaktian dari daerah masing-masing maka dengan persuasif akan disuruh untuk membuka/melepaskannya sebelum masuk ke Lemdik. Karena percaya tidak percaya sebagian besar lemdik di Indonesia ada tingkat angkernya masing-masing, Jangan sampai gara-gara kalian bawa jimat dari daerah masing-masing malah berpengaruh pada pendidikan kalian jadi tidak lancar.

6. Uang dan Dompet Dikumpulkan

Saya sarankan berdasarkan pengalaman pribadi, kalian tidak perlu membawa uang banyak-banyak karena tidak ada gunanya, karena saat di lemdik semua kegiatan, semua perlengkapan yang ada dalam diri kalian sudah diatur dan direncanakan oleh pihak lemdik. Uang yang kalian bawa nantinya akan disegel dan dikumpulkan dibawa oleh Bamin masing-masing Kompi.

7. Hal-Hal Yang Diluar Dinas Tidak Perlu Dibawa

Hal-hal yang diluar dinas maksudnya seperti pakaian preman, kalian tidak perlu membawa pakaian preman atau pakaian bebas banyak-banyak karena tidak akan pernah dipakai walaupun pada saat hari libur atau jam IBL. Seperti yang saya cantumkan diatas setiap tindakan kita ada Perdupsis (Peraturan Kehidupan Siswa).

Mungkin itu beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menempuh pendidikan polisi berdasarkan pengalaman saya pribadi saat menempuh pendidikan Polri Tahun 2014 Kemarin di SPN Kupang. Apabila ada tambahan atau kekurangan mungkin bisa coret-coret comment dibawah.

TKS

Semoga Bermanfaat ūüėČ

Pelantikan (29 Desember 2014)

Sejarah Kepolisian pada Zaman Penjajahan Jepang

Pada saat kedatangan jepang di Indonesia 8 Maret 1942, susunan Organisasi Kepolisian terbagi-bagi menjadi regional tidak terpusat dan masing-masing regional mempunyai kantor pusat sendiri-sendiri. Jumlah Polisi yang diserah terimakan dari pemerintah Belanda sebanyak 31.620 orang yang terdiri dari, 10 Hopkomisaris, 117 Komisaris Polisi, 13 Wedana Polisi, 63 Hopinspektur Polisi, 88 asisten wedana, 545 Inseptur Polisi, 1.463 Mantri Polisi, 513 Hopagen Polisi, 154 Hopposhui Komandan, 2.582 Poshuis Komandan/ Resrse dan 26.073 agen Polisi

Kepolisian di Indonesia pada zaman ini terbagi menjadi 4 Regional :

  1. Kepolisian yang berkantor pusat di jakarta, membawahi Kepolisian dipulau jawa dan Madura, dibawah pimpinan balatentara angkatan darat (Rikugun).
  2. Kepolisian di pulau Sumatera berkantor pusat dibukit tinggi, dibawah kendali bala tentara angkatan darat (Rikugun).
  3. Kepolisian regional timur besar meliputi pulau-pulau Sulawesi, Maluku, Irinbarat, berkantor pusat di Makasar dibawah kendali (Pemerintah) bala tentara angkatan laut (Kaigun).
  4. Kepolisian dipulau Kalimantan berkantor pusat dibanjar masin dibawah Pemerintah bala tentara angkatan laut (Kaigun).

 

Tahun 1944 Lahir Tokubetsu Keissatsu Tai (Polisi Istimewa), dibentuk pada setiap syu, Kochi dijawa dan Madura, yakni sebuah pasukan yang mobil dan mempuyai persenjataan yang lebih lengkap daripada persenjataan warisan dari Polisi Hindia Belanda. Pembentukan pasukan ini dimaksudkan agar dapat digerakan sebagi pasukan penggempur dibawah pemerintah Syu Chaing Butyo, dengan sebutan Tokubetsu Keisatsu Tai. Pasukan ini disebut karesidenan mempunyai jumlah anggota antara 60 orang sampai 150 orang.

Penetapan jumlah anggota sangat dipengaruhi oleh letak dan arti pentingnya suatu karesidenan. Karesidenan priangan dan surabaya juga kota Praja Istiwewa Jakarta masing-masing mempunyai jumlah anggota yang lebih banyak bila dibandingkan karesidenan lainnya. Kesatuan Polisi ini dipersenjatai Karabijn, Water mantel, untuk masing-masing anggota dan ditambah dengan beberapa senapan mesin. Maksudnya agar kesatuan ini dapat dipergunakan dan digerakan apabila terjadi gangguan ketertiban dan keamanan umum yang tingkat intensitasnya tinggi seperti, huruhara, kerusahan dan perampokan.

Nilai ‚Äďnilai kejuangan Polisi yang terkandung dari sejarah pada Zaman Penjajahan Jepang : Bahwa tugas Polri mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Sejarah Kepolisian pada Zaman Penjajahan Belanda

Awal pemerintahan Hindia Belanda sebuah komisi untuk membuat rancangan peraturan tentang Kepolisian dan peradilan Politie & Justitiewezen komisi terdiri dari tiga orang yaitu : Mr. Muntings, Mr. Maurisse dan Mr. Markus pada tanggal 8 April 1817 untuk melaksanakan tugas Kepolisian dan peradilan, komisi tersebut menganjurkan supaya :

  • Pokrol Jenderal (Jaksa Agung) pada Hooggerechtshof (makamah Agung Hindia Belanda) dijadikan kepala Polisi Kehakiman, tetapi diberi wewenang memimpin Kepolisian umum yang disalurkan lewat residen, dalam pelaksanaan tugas ia dibantu oleh para residen dan opsir Justitie.
  • Administrative Politie, disamping adanya Justitiele Politie, titugaskan pula residen atau Kepala pemerintahan tradisional, sesuai dengan ketentuan yang dibuat tentang hubungan antara administrative dan justitie Politie.

Sebagai hasil dari kerja komisi tersebut, keluarlah profisionell Reglement op de Criminele Rechts Vordering bij het Hooggerechshof ende Raden Van Justitie untuk orang Eropa, dan Regleent op de Administratie Der Politie en de Crimineele en civiele Rechsvordering onder den Inlander in Nederlandsch Indie untuk orang bumi putra pada tanggal 10 Januari 1619. Bentuk-bentuk Kepolisian pada zaman ini adalah :

  1. Polisi Umum (Algemene Politie)
  2. Polisi Kota
  3. Polisi Bersenjata (Gewapende Politie)
  4. Polisi Lapangan (Veled Politie)
  5. Polisi Perkebunan (Cultur Politie)
  6. Polisi Pangreh Praja (Bestuur Politie)

Nilai ‚Äďnilai kejuangan Polisi yang terkandung dari sejarah pada Zaman Penjajahan Belanda : Pada saat ini mulai dibentuk rancangan peraturan Kepolisian dan peradilan.

 

Baca : Sejarah Kepolisian pada Zaman Penjajahan Jepang

Tugas Pokok, Fungsi dan Peranan Polisi Lalu-lintas [POLANTAS]

Tugas Polisi Lalu-lintas

Tugas Polisi Lalu Lintas adalah melaksanakan Tugas Polri di bidang Lalu-lintas yang meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam pengendalian Lalu-lintas untuk mencegah dan meniadakan segala bentuk gangguan serta ancaman agar terjamin keamanan, ketertiban, keselamatan dan kelancaran Lalu-lintas di jalan umum.

Fungsi Polisi Lalu-lintas

Fungsi Polisi Lalu Lintas adalah penyelenggaraan tugas Polri di bidang Lalu-lintas yang merupakan penjabaran kemampuan teknis profesional yang meliputi :

A. Pendidikan masyarakat lalu lintas (Police Traffic Education).

          Pendidikan dan pembinaan masyarakat dalam rangka keamanan Lalu-lintas dengan kegiatan-kegiatan yang diarahkan terhadap :

1)      Masyarakat yang terorganisir adalah :

  • (a) ¬†¬† Patroli Keamanan Sekolah (PKS).
  • (b) ¬†¬† Pramuka Lantas.
  • (c)¬†¬†¬†¬† Kamra Lalu-lintas.

2)      Masyarakat yang tidak terorganisir adalah :

Terhadap masyarakat pemakai jalan ditujukan untuk menciptakan ‚ÄúTraffic Mindennes‚ÄĚ, melalui kegiatan :

  • (a)¬†¬†¬† Penerangan, penyuluhan, pemberitaan melalui media massa, film dan brosur.
  • (b) ¬†¬† Pekan Lalu-lintas, pameran lalu-lintas.
  • (c) ¬† ¬†Taman Lalu-lintas.

B.  Pengkajian masalah Lalu-lintas (Police Traffic Engineering) meliputi kegiatan sebagai berikut :

  • Penelitian terhadap penyebab kecelakaan, kemacetan dan pelanggaran Lalu-lintas (yang menyangkut kondisi jalan dan kendaraan).
  • Pengawasan terhadap pemasangan dan penempatan : Jalan (Way), Rambu-rambu Lalu-lintas (Traffic Sign), Alat-alat pengatur Lalu-lintas (Traffic Signal), dan Marka jalan (Road Mark).

C. Penegakan hukum Lalu-lintas (Police Traffic Law Enforcement).

1)      Preventif :

  • (a)¬†¬†¬† Pengaturan Lalu-lintas (Traffic Direction)
  • (b)¬†¬†¬† Penjagaan/pengawasan Lalu-lintas (Traffic Obsevation).
  • (c)¬†¬†¬†¬† Pengawalan Lalu-lintas (Traffic Escort).
  • (d) ¬†¬† Patroli Lalu-lintas (Traffic Patrol).

2)      Represif :

  • (a)¬† Penyidikan kecelakaan Lalu-lintas (Traffic Accident Investigation).
  • (b) ¬†Penindakan terhadap pelanggaran Lalu-lintas (Traffic Enforcement).

D. Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor

  1. Pemeriksaan pengetahuan dan kemampuan calon pengemudi kendaraan bermotor.
  2. Penyelenggaraan perijinan pengemudi kendaraan bermotor.
  3. Penyelenggaraan Administrasi, Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.
  4. Pengumpulan dan pengolahan data Lalu-lintas.

E. Patroli Jalan Raya (PJR)

  1. Menyelenggarakan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli di sepanjang jalan raya lingkungannya.
  2. Melaksanakan penindakan pelanggaran lalu-lintas dan penanganan pertama TKP kecelakaan lalu-lintas di sepanjang jalan yang menjadi tanggungjawabnya.
  3. Melaksanakan penindakan kriminalitas yang terjadi disepanjang jalan atau melalui jalan tempat kejadian perkara.
  4. Mengirimkan berkas perkara pelanggaran lalu-lintas ke pengadilan dan berkas penanganan pertama kecelakaan lalu-lintas dan kriminalitas ke satuan kewilayahan sesuai dengan tempat kejadian perkara.
  5. Membuat rencana dan program kegiatan PJR dalam menghadapi ancaman Kamtibmas di jalan dalam beat wilayah tugasnya.
  6. Memelihara sarana pendukung tugas sesuai dengan spesifikasi, kualitas dan kuantitasnya.
  7. Melaksanakan pedoman/petunjuk dan prosedur tugas-tugas PJR.
  8. Mengadakan koordinasi dan kerjasama dalam rangka melaksanakan pengkajian terbatas, penegakan hukum gabungan (emisi, teknik laik jalan), penelitian kecelakaan lalu-lintas dan survey rute perjalanan VVIP / VIP.
  9. Melaksanakan kegiatan Dikmas lantas kepada masyrakat pemakai jalan.
  10. Melaksanakan pengawasan, analisa dan evaluasi pelaksanaan tugas PJR secara kualitatif dan kuantitatif dengan berjenjang dari Unit PJR sampai dengan Den PJR.

F. Informasi Lalu-lintas

  1. Pelaksanaan perumusan kebijaksanaan penyelenggaraan pembinaan sistem informasi lalu-lintas dalam rangka pembinaan fungsi lalu-lintas Kepolisian secara menyeluruh.
  2. Pelaksanaan dan penyiapan serta perumusan rencana penyelenggaraan kegiatan sistem informasi lalu-lintas yang bersifat terpusat maupun tingkat kewilayahan.
  3. Penyiapan dan perumusan rencana pengadaan piranti lunak dan piranti keras serta aplikasi guna mendukung kegiatan sistem informasi lalu-lintas.
  4. Penyelenggaraan pengkajian dan pengembangan teknologi informasi lalu-lintas untuk menjamin kecepatan, ketepatan dan kelancaran serta keamanan dan kerahasiaan data dan informasi lalu-lintas.
  5. Penyelenggaraan administrasi operasional, pengumpulan dan pengolahan data kendaraan bermotor, pengemudi, kecelakaan lalu-lintas dan pelanggaran lalu-lintas serta pelaksanaan dan pengevaluasian untuk menjadi informasi lalu-lintas dalam bentuk angka, statistik, diagram atau badan / peta yang teratur.
  6. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dengan organisasi/badan/instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
  7. Membantu pelaksanaan pemantauan situasi lalu-lintas di jalan dan pengerahan sistem pengendalian mobil patroli jalan raya yang menggunakan sistem GPS/ GIS.
  8. Penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan terhadap piranti lunak maupun keras sistem aplikasi yang telah berjalan dan digunakan.
  9. Penyelenggaraan pelatihan komputer guna peningkatan kemampuan personel lalu-lintas dalam mengoperasikan aplikasi bidang lalu-lintas untuk mendukung tugas sehari-hari.

Peranan Polisi Lalu-lintas

Peranan Polisi Lalu Lintas adalah sebagai berikut :

  1. Aparat penegak hukum lalu-lintas.

  2. Aparat penyidik kecelakaan lalu-lintas.

  3. Aparat yang memiliki kewenangan tugas polisi umum.

  4. Unsur bantuan komunikasi dan lain-lain

 

Baca : Makna Lambang Polisi Lalu Lintas