Syarat Penerimaan SIPSS 2019 (Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana) – Tentang POLRI

SIPSS adalah kepanjangan dari Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana merupakan pendidikan Kepolisian bagi para sarjana yang dibutuhkan dalam profesi Kepolisian untuk dididik dan dibentuk menjadi Inspektur Polisi yang memiliki pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan ketangguhan. Sikap dan perilaku terpuji dalam rangka melaksanakan tugas-tugas kepolisian sesusai dengan peranannya sebagai inspektur polisi yang ahli di bidang ilmunya guna mendukung tugas Kepolisian.

Berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/95/I/DIK.2.1./2019 tanggal 11 Januari 2019 menyebutkan bahwa pendaftaran penerimaan SIPSS T.A. 2019 dilaksanakan dari tanggal 15 s/d 31 Januari 2019. Adapun persayaratan untuk mendaftar menjadi Calon Siswa SIPSS adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan Umum:
  • Warga negara Indonesia
  • Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
  • Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
  • Berumur paling rendah 18 tahun
  • Sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba (dengan surat keterangan bebas narkoba dari instansi berwenang)
  • Tidak sedang terlibat kasus pidana atau pernah dipidana karena melakukan kejahatan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Polres/Polda setempat
  • Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela
  • Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI dan bersedia ditempatkan pada satuan kerja sesuai keahlian atau latar belakang program studinya.
2. Persyaratan Khusus:

Pria dan wanita belum pernah menjadi anggota POLRI

Berijazah :

  • S2/s2 Profesi :
  1. Kedokteran forensik (Profesi)
  2. Kedokteran Klinis (Profesi)
  3. Psikologi (Profesi)
  4. Ilmu agama (Tafsir Hadist)
  • S1/s1 Profesi :
  1. Kedokteran umum (Profesi)
  2. Kedokteran gigi (Profesi)
  3. Kedokteran hewan
  4. Teknik informatika
  5. Teknologi ilmu komputer
  6. Bahasa arab
  7. Bahasa mandarin
  8. Ekonomi akuntansi
  9. Ekonomi keuangan
  10. Perpajakan
  11. Hubungan internasional
  12. Teknik elektro
  13. Kimia murni
  14. Teknik kimia
  15. Biologi
  16. Teknik sipil
  17. Teknik mesin
  18. Teknik metalurgi dan/atau Teknik material
  19. Komunikasi
  20. Desain grafis
  21. Farmasi
  22. Ilmu kearsipan/kepustakaan
  23. Ilmu gizi
  24. Statistik
  25. S1/S2 dan CPL Flying School
  26. Agama Hindu
  27. Agama Katolik
  28. Desain komunikasi visual
  29. Ilmu agama (Tafsir hadist)
  30. Jurnalistik
  • DIV:
  1. Ahli nautika TK. III (wajib memiliki ijazah ahli nautika TK. III dari Ditjen Perhubungan Laut Kementrian Perhubungan Republik Indonesia)
  2. Ahli teknika TK. III (wajib memiliki ijazah ahli teknika TK. III dari Ditjen Perhubungan Laut Kementrian Perhubungan Republik Indonesia)
  • Khusus untuk Prodi kedokteran :
  1. Dokter forensik dan klinis menyertakan surat keterangan lulus dari kepala bagian program pendidikan dokter spesialis (Ijazah dokter spesialis)
  2. Dokter umum wajib mempunyai Surat Tanda Selesai Internsip (STSI) dan Surat Tanda Registrasi (STR) Definitif

Bagi lulusan yang berasal dari PTN/PTS dengan Prodi yang terakreditasi A dan B dengan IPK 2,75 terdaftar di BAN-PT serta wajib melampirkan tanda lulus/Ijazah yang dilegalisir atau diketahui oleh pembantu dekan bidang akademik.

Bagi lulusan perguruan tinggi di luar negeri wajib melampirkan surat keputusan penyetaraan yang dikeluarkan oleh Dirjen Pendidikan Tinggi KEMDIKBUD

Umur pada saat pembukaan pendidikan dan pembentukan SIPSS T.A. 2019, yaitu :

  • Maksimal 33 Tahun untuk S2 Profesi dan S1/S2 Berkompetensi Penerbang
  • Maksimal 29 Tahun untuk S1 Profesi
  • Maksimal 26 Tahun untuk S1/DIV

Tinggi badan minimal (dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku):

  • Pria : 158 cm
  • Wanita : 155 cm

Belum pernah menikah secara hukum positif/agama/adat (belum pernah hamil / melahirkan) dan sanggup untuk tidak menikah selama pendidikan pembentukan, khusus untuk S2 Profesi dan S1/S2 Berkompetensi penerbang diperbolehkan sudah menikah, namun bagi wanita belum mempunyai anak dan sanggup tidak mempunyai anak/hamil selama dalam pendidikan pembentukan.

Bersedia menjalani Ikatan Dinas Pertama (IDP) selama 10 tahun terhitung mulai diangkat menjadi perwira POLRI

Tidak terikat perjanjian ikatan dinas dengan instansi lain

Mendapat persetujuan dari instansi yang bersangkutan bagi yang sudah bekerja dan pernyataan berhenti dengan hormat bila lulus seleksi dan terpilih masuk pendidikan pembetukan POLRI.

Berikut diatas adalah beberapa persyaratan utama untuk mendaftar menjadi anggota Polri SIPSS T.A. 2019,

Semoga berhasil šŸ˜‰

Iklan

Apa itu SIPSS ? tentang POLRI

SIPSS adalah kepanjangan dari Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana merupakan pendidikan Kepolisian bagi para sarjana yang dibutuhkan dalam profesi Kepolisian untuk dididik dan dibentuk menjadi Inspektur Polisi yang memiliki pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan ketangguhan. Sikap dan perilaku terpuji dalam rangka melaksanakan tugas-tugas kepolisian sesusai dengan peranannya sebagai inspektur polisi yang ahli di bidang ilmunya guna mendukung tugas Kepolisian.

Siswa SIPSS menempuh pendidikan selama 6 bulan lamanya sebelum nantinya dilantik dan bertugas menjadi anggota Polri di bidangnya masing-masing. Pendidikan yang dilaksanakan di Akpol (Semarang) membentuk perwira Polri yang memiliki kompeten dan spesifikasi sebagai anggota Polri dalam pelaksanaan tugas Polri kedepan.

Untuk mendaftar menjadi anggota Polri melalui jalur SIPSS, maka teman-teman harus memenuhi kriteria program studi yang dibutuhkan. Untuk program studi yang dibutuhkan tiap tahun berbeda-beda kebutuhannya sesuai dengan perkembangan dan beban tugas yang dihadapi.

Pendaftaran SIPSS dilakukan secara online melalui www.penerimaan.polri.go.id, apabila pendaftaran telah diterima maka hal selanjutnya yang perlu kita persiapkan adalah kelengkapan adminsitrasi untuk kemudian diverifikasi di Polda masing-masing. Setelah lolos melakukan verifikasi barulah kita melaksanakan seleksi SIPSS.

5 Persiapan Dasar Sebelum Seleksi Polisi / Polri

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah institusi yang bertugas dalam Sektor Kamdagri (Keamanan Dalam Negeri) meliputi Perlindungan, Pengayoman, dan Pelayanan kepada Masyarakat. Sekolah Kepolisian Negara Republik Indonesia terdiri dari 3 Golongan Sekolah yaitu Golongan Tamtama, Bintara, dan Perwira.

Golongan Tamtama biasanya terdiri dari pasukan brimob yang dibentuk dan di didik langsung di Pusdik Brimob (Jawa Timur), Golongan Bintara biasanya di didik di masing-masing SPN (Sekolah Polisi Negara) tiap daerah, Golongan Periwira dibagi menjadi dua yaitu 1. Akpol dan 2. SIPSS (Sekolah Polisi Sumber Sarjana).

Nahh…

Dalam seleksi penerimaan anggota Polri, banyak jenis tes yang harus dilewati oleh peserta seleksi, mulai dari kelengkapan administrasi, kesehatan, fisik, dll.

Mari kita bedah satu-satuĀ  apa saja persiapan dasar sebelum mengikuti seleksi Polisi.

1. Persiapan AdministrasiĀ 

Persiapan administrasi awal sangat penting seperti legalisir ijazah, Rumus Sidik Jari, SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian), KTP, KK, dan data diri personal lainnya.

2. Cek KesehatanĀ 

Nah check up kesehatan awal kita terlebih dahulu, bisa dilakukan di RS Bhayangkara masing-masing. Cek kesehatan tahap awal terdiri dari fisik secara luar seperti bentuk kaki, THT, abeien, mata, dll. Sedangkan cek kesehatan kedua lebih pada organ dalam kita seperti Torak, cek darah, urine, jantung, dll.

Maka dari itu perlu dikiranya sebelum mengikuti seleksi, lebih awal kita melakukan cek kesehatan agar mengetahui kondisi fisik dan kesehatan calon peserta seleksi.

3. Persiapan Psikologi

Untuk persiapan psikologi dapat dilakukan dengan latihan soal-soal psikologi yang banyak di jual di toko buku. Lebih banyak persiapan maka lebih baik. Pengalaman priadi saya pada persiapan psikologi saya membeli sekitar 5 buku yang berbeda, dan itu sangat membantu saat saya menyelesaikan soal-soal tes psikologi.

4. Persiapan Kesemaptaan Jasmani

Jasmani tak kalah penting dalam persiapan seleksi polisi. Dari persiapan Lari 12 menit, Sit Up, Push Up, Pull Up, Chinning Up (Untuk Perempuan) , Shuttle Run (Lari angka 8), dan renang 20 Meter. Latihan seluruh bentuk tes kesemaptaan Jasmani dapat dilatih secara progresif mulai dari repetisi kecil kemudian bertambah sesuai dengan kemampuan kita. Intinya Komitmen dalam melaksanakan latihan guys, ingat tujuan awal kita.

5. Persiapan Akademik

Akademik secara umum akan dibagi menjadi 3 Tes, yaitu Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, dan Pengetahuan Umum.

Persiapan akademik ini bisa kita lakukan seperti persiapan saat Ujian Nasional SMA, tak jauh beda soal-soalnya, pengetahuan umum kalau saya sendiri mengkaji bahwa soal pengetahuan umum ini terdiri dari Matematika, Sejarah, PKN, dan IPA. Jadi dapat dipersiapkan lebih awal mengenai pengetahuan umum dan tes akademik ini.

 

Nahh.. itulah beberapa hal dasar yang menurut saya penting untuk dipersiapkan sebelum mengikuti seleksi Polisi.

Ohhiya hal yang paling penting jangan lupa Berdoa dalam setiap langkah ya.. Semoga Tuhan Memberkati kita dengan hal yang baik dalam setiap tahap seleksi…

Apabila teman-teman memiliki pendapat lain atau tambahan lain, jangan sungkan untuk menulisnya di komentar ya,,,,

 

 

Kind Regards,

Dedek Buana

 

 

Pengangkatan dan Pemberhentian Kapolri [UU No. 2 Tahun 2002]

  1. Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 11 ayat 1).

  2. Usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat disertai dengan alasannya (Pasal 11 ayat 2).

  3. Persetujuan atau penolakan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap usul Presiden harus diberikan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal surat Presiden diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 11 ayat 3).

  4. Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan jawaban dalam waktu, calon yang diajukan oleh Presiden dianggap disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 11 ayat 4).

  5. Dalam keadaan mendesak, Presiden dapat memberhentikan sementara Kapolri dan mengangkatpelaksana tugas Kapolri dan selanjutnya dimintakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 11 ayat 5).

  6. Calon Kapolri adalah Perwira Tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier (Pasal 11 ayat 6).

  7. Tata cara pengusulan atas pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden (Pasal 11 ayat 7).

  8. Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri (Pasal 11 ayat 8).

PNS pada POLRI dan Syarat Pengangkatan [UU No. 2 Tahun 2002]

A. PNS pada Polri

1) Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara RI terdiri atas (pasal 20 ayat 1):

  • Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ; dan

  • Pegawai Negeri Sipil.

 

2) Terhadap Pegawai Negeri Sipil berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian (pasal 20 ayat 2).

 

B. Persyaratan Pengangkatan

1) Untuk diangkat menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia seorang calon harus memenuhi syarat sekurang-kuranganya sebagai berikut (Pasal 21 ayat 1) :

  1. Warga negara Indonesia.

  2. Beriman dan bertakwa kepadaTuhan Yang Maha Esa.

  3. Setiakepada Negara KesatuanRepublik Indonesia berdasarkanPancasila dan Undang-undangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

  4. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat.

  5. Berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun.

  6. Sehat jasmani dan rohani.

  7. Tidak pernah dipidana karena melakukan suatu.

  8. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan

  9. Lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan anggota Kepolisian.

2). Ketentuan mengenai pembinaan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri (Pasal 21 ayat 2).

Konsep Dasar Hak Asasi Manusia (HAM)

Dalam upaya penegakannya, Hak Asasi Manusia mempunyai beberapa konsep dasar, yaitu bahwa Hak Asasi Manusia merupakan jembatan menuju perilaku beradab yang diciptakan dan diakui oleh masyarakat dunia :Merupakan bagian dari UU dan kebijakan negara di dunia, telah dimodifikasi ke dalam hukum.

  1. Internasional

  2. Berada di atas kepentingan semua golongan, karena merupakan cara bagi semua orang “di seluruh dunia,” baik yang lemah maupun yang kuat, untuk memberi pembenaran terhadap kebutuhan dan aspirasi mereka.

  3. Tidak bergantung pada kesamaan agama, filsafat, konsep manusia, melainkan bergantung pada sejauh mana kita saling berbagi komitmen mengenai apa yang dibutuhkan untuk menciptakan dunia yang beradab.

Hak Asasi Manusia merupakan “azas keadilan dan moral” yang telah diterima atau dimiliki bersama oleh setiap orang, “semata karena kita manusia”. Hal ini berarti bahwa setiap orang berhak menikmati Hak Asasi Manusia yang dimilikinya, sementara polisi berkewajiban untuk menghormati dan melindungi Hak-Hak Asasi Manusia setiap orang. Polisi perlu belajar HAM karena yang cenderung melanggar Hak Asasi Manusia adalah orang-orang yang mempunyai kewenangan.

POLMAS (PERPOLISIAN MASYARAKAT)

Perkembangan lingkungan strategis di tingkat global yang ditandai oleh kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi telah melahirkan gelombang globalisasi yang mempengaruhi segala aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Globalisasi berdampak terhadap meningkatnya tuntutan terhadap penegakan supremasi hukum (law enforcement) dan perlindungan hak asasi manusia (HAM), demokratisasi, desentralisasi serta akuntabilitas dan transparansi bagi penyelenggara negara. Globalisasi juga telah berdampak terhadap tingginya tingkat mobilitas manusia dan barang lintas negara atau wilayah dalam waktu yang singkat, sehingga mampu mengatasi kendala batasan geografis antar negara atau wilayah (borderless world).

Polri dalam melaksanakan proses reformasi untuk menjadi kepolisian sipil (civilian police), harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan kehidupan masyarakat dengan cara merubah paradigma yang menitikberatkan pada pendekatan reaktif dan konvensional menuju pendekatan yang proaktif dan mendapat dukungan publik dengan mengedepankan kemitraan dalam rangka pemecahan masalah-masalah sosial. Model penyelenggaraan fungsi kepolisian tersebut dikenal dengan berbagai nama seperti community policing, community based policing, neighbourhood policing dan akhirnya populer dengan sebutan community policing.

Konsep community policing pada hakekatnya bukan merupakan hal yang asing dan baru bagi Indonesia. Dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia, kebijakan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) swakarsa diangkat dari nilai-nilai sosial kultural masyarakat Indonesia yang lebih menjunjung nilai-nilai sosial dari pada individu merupakan juga nilai-nilai yang dikandung dalam konsep community policing. Atas pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Polri memandang perlu untuk mengadopsi konsep community policing dan menyesuaikannya dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat Indonesia serta dan diberi nama ā€œPerpolisian Masyarakatā€ atau sering disebut ā€œPolmasā€. Selanjutnya Polmas dijadikan sebagai suatu kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan tugas Polri.

Seiring dengan tuntutan perubahan dan dinamika masyarakat yang terus bergerak dipengaruhi arus globalisai, maka problem dan tantangan yang harus dihadapi oleh instiutsi Polri semakin rumit dan kompleks, sehingga kebijakan dan strategi menerapkan ā€œPolmasā€ harus didukung dengan ketersediaan sumber daya manusia Polri yang mumpuni dengan dilandasi pengetahuan, ketrampilan dan sikap perilaku yang terintegrasi sehingga kebijakan dan strategi dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas Polri.

Lembaga pendidikan Polri sebagai lembaga yang memiliki tugas, fungsi dan peranan dibidang pembinaan pendidikan dan pelatihan bertanggung jawab terhadap pembentukan kualitas sumber daya manusia Polri yang memiliki pengetahuan, ketrampilan dan sikap perilaku dalam mengaplikasikan dan mengimplementasikan kebijakan dan strategi ā€œPolmasā€, sehingga Lembaga Pendidikan Polri dituntut untuk melakukan berbagai upaya dalam menciptakan dan mempersiapkan sumber daya manusia Polri yang profesional, bermoral, dan modern yang memiliki kompetensi sesuai dengan tuntutan tugasmelalui pendidikan.

Untuk mendukung keberhasilan tugas dalam menciptakan dan mempersiapkan sumber daya tersebut maka ketersediaan modul Polmas akan sangat menentukan dalam proses Ā pendidikan, sehingga disusun modul Polmas ini dengan memberikan perhatian khusus kepada bagaimana Polmas sebagai kebijakan dan strategi Polri melalui pendidikan yang mengedepankan metode learning by doing dapat efektif dilaksanakan dan diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas Polri.

Pengertian tentang Dalmas (Pengendalian Massa)

Pengendalian Massa (Dalmas)

Pengendalian massa yang selanjutnya disebut dalmas adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan Polri (kompi,peleton) dalam rangka menghadapi massa pengunjuk rasa.

Dalmas Awal

Dalmas awal adalah satuan dalmas yang tidak dilengkapi dengan alat-alat perlengkapan khusus kepolisian, digerakkan dalam menghadapi kondisi massa masih tertib dan teratur/situasi hijau.

Dalmas Lanjut

Dalmas lanjut adalah satuan dalmas yang dilengkapi dengan alat-alat perlengkapan khusus kepolisian, digerakkan dalam menghadapi kondisi massa sudah tidak tertib/situasi kuning.

Lapis Ganti

Lapis ganti adalah kegiatan peralihan kendali dari satuan dalmas awal ke dalmas Lanjut.

Lintas Ganti

Lintas ganti adalah kegiatan peralihan kendali dari satuan kompi dalmas Lanjut kepada satuan kompi/detasemen penanggulangan huru-hara brimob.

Negosiator

Negosiator adalah anggota Polri yang melaksanakan perundingan melalui tawar-menawar dengan massa pengunjuk rasa untuk mendapatkan kesepakatan bersama.

Penanggulangan Huru-hara

Penanggulangan huru-hara yang selanjutnya disebut PHH adalah rangkaian kegiatan atau proses/cara dalam mengantisipasi atau menghadapi terjadinya kerusuhan massa atau huru-hara guna melindungi warga masyarakat dari ekses yang ditimbulkan.

 

 

 

Baca :

Pesyaratan yang harus dimiliki oleh anggota Dalmas

6 Kewajiban Sebagai Anggota Dalmas

8 Larangan Sebagai Anggota Dalmas

KEDEPAN, POLRI AKAN SEMAKIN BAIK ~

Tulisan ini bertajuk pada opini tentang Improvement Polri yang harus dimulai dari diri sendiri. wawancara eksklusif dengan Bpk. Brigadir Polisi Arthur Hurulean seorang Bhabinkamtibmas berprestasi dari Polres Maluku tenggara, Kepulauan Kei, Polda Maluku yang Awal tahun kemarin telah mendapatkan penghargaan dari Presiden dan Kapolri karena melaksanakan tugas dengan ikhlas…

“Percayalah,…Polri kedepan akan semakin baik dek…”

Terlintas di pikiran bahwa semangat seperti ini yang akan menjadikan Institusi Polri menjadi semakin baik dalam mencapai tujuan nasional…

Apakah hanya dengan kata-kata mutiara saja?? atau Quotes penggairah semangat??

Tentu saja tidak, kita bisa lakukan dari hal-hal kecil yang bahkan tidak terlihat secara visual di masyarakat… Intinya mulailah reformasi ini dari diri sendiri… hilangkanĀ imageĀ masyarakat tentang Polri yang semakin buruk…. Tunjukan kinerja kita bahwa kita mampu mengemban tugas mulia ini dengan baik…

Kita berbicara Organisasi Polri bisa dianalogikan seperti Tubuh Manusia dimana dari saraf otak kepala akan menyalurkan perintah kepada seluruh anggota tubuh…

Semua saling membutuhkan dan berkaitan…

Tidak ada fungsi organ dalam tubuh yang bisa melaksanakan seluruh kegiatan yang kita perlukan dengan sempurna. Singkatnya setiap komponen ini saling membutuhkan… Tangan kanan membutuhkan tangan kiri, tubuh membutuhkan kedua kaki, Telinga, Mata, dll….

Organisasi Polri terdiri dari berbagai pengemban fungsi yang tugas pokoknya tentu saja berbeda….

Kita menjadi Anggota Polri tidak harus menjadi seorang penyidik, tidak selalu kesuksesan berada pada fungsi ReskrimĀ yang dalam hal ini mengemban fungsi represif….

Coba dibayangkan seorang Bhabinkamtibmas mengemban salah satu tugas Pre-emtif akan menjadi ujung tombak pertama apakah Fungsi lain akan bekerja atau tidak…., Bhabin menyatu dengan masyarakat, kesuksesan kita disini (dihati)….

TugasĀ Pre-emtifĀ yang dilakukan seorang Bhabinkamtibmas akan menjadi pintu gerbang antara Polri dan Masyarakat dalam menjalin hubungan sebagai teman, bahkan sebagai keluarga, sehingga dapat memperoleh kepercayaan serta partisipasi masyarakat…

Setiap Anggota Polri pengemban Polmas

Semua satuan tugas Polri baik satuan Reskrim, Lantas, Intel, Sabhara dan Juga Binmas adalah pengemban Polmas dimana pemahamannya Polmas merupakan strategi untuk menyampaikan serta mengingatkan bahwa masyarakat memiliki peran yang besar dalam menciptakan keamanan dan ketertiban yang optimal…

Di lingkungan masyarakat tidak akan tahu atau peduli tentang kita Polri fungsi reskrim, Binmas, Sabhara, dll…. Yang masyarakat tahu adalah Polisi. Polisi sebagai Pelindung, Pengayom, dan Pelayan Masyarakat. Yang kita wakilkan bukan fungsi kita masing-masing tapi Negara dan seluruh POLRI di Indonesia. Mulai tindakan persuasif dengan lingkungan sekitar, berikan feed backĀ positif, luncurkan respon yang baik…

Mungkin dari hal-hal kecil ini kita akan mengerti tentang apa arti kesuksesan yang sebenarnya dalam tubuh Polri, semua saling berkaitan, Masyarakat, Hukum, Negara….

Berbuat baik dari diri sendiri, bekerja dengan ikhlas, tentunya memperhatikan akuntabilitas, serta tujuan nasional kita…

“Kedepan, Polri Akan Semakin Baik”

 

Terimakasih atas waktunya…

Salam Hangat,

Dedek Buana

 

 

Sejarah Kepolisian pada Zaman Penjajahan Jepang

Pada saat kedatangan jepang di Indonesia 8 Maret 1942, susunan Organisasi Kepolisian terbagi-bagi menjadi regional tidak terpusat dan masing-masing regional mempunyai kantor pusat sendiri-sendiri. Jumlah Polisi yang diserah terimakan dari pemerintah Belanda sebanyak 31.620 orang yang terdiri dari, 10 Hopkomisaris, 117 Komisaris Polisi, 13 Wedana Polisi, 63 Hopinspektur Polisi, 88 asisten wedana, 545 Inseptur Polisi, 1.463 Mantri Polisi, 513 Hopagen Polisi, 154 Hopposhui Komandan, 2.582 Poshuis Komandan/ Resrse dan 26.073 agen Polisi

Kepolisian di Indonesia pada zaman ini terbagi menjadi 4 Regional :

  1. Kepolisian yang berkantor pusat di jakarta, membawahi Kepolisian dipulau jawa dan Madura, dibawah pimpinan balatentara angkatan darat (Rikugun).
  2. Kepolisian di pulau Sumatera berkantor pusat dibukit tinggi, dibawah kendali bala tentara angkatan darat (Rikugun).
  3. Kepolisian regional timur besar meliputi pulau-pulau Sulawesi, Maluku, Irinbarat, berkantor pusat di Makasar dibawah kendali (Pemerintah) bala tentara angkatan laut (Kaigun).
  4. Kepolisian dipulau Kalimantan berkantor pusat dibanjar masin dibawah Pemerintah bala tentara angkatan laut (Kaigun).

 

Tahun 1944 Lahir Tokubetsu Keissatsu Tai (Polisi Istimewa), dibentuk pada setiap syu, Kochi dijawa dan Madura, yakni sebuah pasukan yang mobil dan mempuyai persenjataan yang lebih lengkap daripada persenjataan warisan dari Polisi Hindia Belanda. Pembentukan pasukan ini dimaksudkan agar dapat digerakan sebagi pasukan penggempur dibawah pemerintah Syu Chaing Butyo, dengan sebutan Tokubetsu Keisatsu Tai. Pasukan ini disebut karesidenan mempunyai jumlah anggota antara 60 orang sampai 150 orang.

Penetapan jumlah anggota sangat dipengaruhi oleh letak dan arti pentingnya suatu karesidenan. Karesidenan priangan dan surabaya juga kota Praja Istiwewa Jakarta masing-masing mempunyai jumlah anggota yang lebih banyak bila dibandingkan karesidenan lainnya. Kesatuan Polisi ini dipersenjatai Karabijn, Water mantel, untuk masing-masing anggota dan ditambah dengan beberapa senapan mesin. Maksudnya agar kesatuan ini dapat dipergunakan dan digerakan apabila terjadi gangguan ketertiban dan keamanan umum yang tingkat intensitasnya tinggi seperti, huruhara, kerusahan dan perampokan.

Nilai ā€“nilai kejuangan Polisi yang terkandung dari sejarah pada Zaman Penjajahan Jepang : Bahwa tugas Polri mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat.