Tugas dan Wewenang POLRI [UU No. 2 Tahun 2002]

1. Tugas Pokok Polri

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah (Pasal 13 ):

    1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

    2. Menegakkanhukum, dan

    3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

2. Tugas

a. Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas (Pasal 14 Ayat 1):

    1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.

    2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.

    3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

    4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.

    5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

    6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

    7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana  sesuai dengan hukum.

    8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.

    9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

    10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.

    11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.

    12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Tata cara pelaksanaan ketentua diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 14 ayat 2).

 

2. Wewenang Polri

a). Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 15 ayat 1):

  1. Menerima laporan dan/atau pengaduan.

  2. Membantu menyelesaikan perselisihanwarga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.

  3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.

  4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

  5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam   lingkup kewenangan administratife kepolisian.

  6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.

  7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.

  8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;

  9. Mencari keterangan dan barang bukti.

  10. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.

  11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam  rangka pelayanan masyarakat.

  12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan   pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.

  13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

b). Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan   lainnya berwenang (Pasal 15 ayat 2) :

  1. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya (Tata cara pelaksanaan diatur dengan Peraturan Pemerintah).

  2. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.

  3. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor (Tata cara pelaksanaan diatur dengan Peraturan Pemerintah).

  4. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik.

  5. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.

  6. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan.

  7. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian.

  8. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional.

  9. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait.

  10. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional.

  11. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas Kepolisian.

c). Dalam rangka menyelenggarakan tugas bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk (Pasal 16 ayat 1) :

  1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.

  2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.

  3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.

  4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.

  5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.

  6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

  7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.

  8. Mengadakan penghentian penyidikan.

  9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

  10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.

  11. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan

  12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

d). Tindakan lain adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi   syarat sebagai berikut (Pasal 16 ayat 2) :

  1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.

  2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut  dilakukan.

  3. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.

  4. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan

  5. Menghormati hak asasi manusia.

 

  • e). Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

  • f). Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri (Pasal 18 ayat 1).

  • g). Pelaksanaan ketentuan hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia(Pasal 18 ayat 1).

  • h). Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia :

    1. senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia (Pasal 19 ayat1);

    2. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan (Pasal 19 ayat 2).

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *