HOME, HUKUM AGRARIA Asas Tata Guna Tanah/Penggunaan Tanah Secara Berencana [Hukum Agraria/UUPA] Asas ini ditemukan dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a UUPA, yaitu: “Hak menguasai negara termaksud dalam ayat (1) pasal…
HOME, HUKUM, HUKUM AGRARIA PENGERTIAN HUKUM AGRARIA Menurut Soedikno Mertokusumo, Hukum Agraria adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur agraria. Bachsan…
HOME, HUKUM, HUKUM AGRARIA PENGERTIAN AGRARIA Istilah agraria berasal dari kata akker (Bahasa Belanda) , agros (Bahasa Yunani) berarti tanah pertanian, agger (bahasa Latin) berarti tanah atau…
HOME, HUKUM, HUKUM AGRARIA Cara Perolehan Hak Milik Atas Tanah Menurut Boedi Harsono [Hukum Agraria] Boedi Harsono menyatakan bahwa ada dua cara perolehan hak milik atas tanah, yaitu : A. ORIGINAIR Cara memperoleh hak milik…
HOME, HUKUM, HUKUM AGRARIA 7 Cara Perolehan Hak Atas Tanah , Terjadinya Hak Pengelolaan [Hukum Agraria] Dalam peraturan Perundang-undangan di bidang pertanahan ditetapkan ada tujuh cara perolehan hak atas tanah, yaitu : A. Menurut Hukum Adat…
HOME, HUKUM, HUKUM AGRARIA Macam-macam Hak Atas Tanah [Hukum Agraria] Macam-macam hak atas tanah dimuat dalam Pasal 16 dan Pasal 53 UUPA, yang dikelompokkan menjadi tiga bidang, yaitu: A. Hak…
HOME, HUKUM, HUKUM AGRARIA Hak Pakai atas tanah Negara [Hukum Agraria] Hak pakai ini berjangka waktu untuk pertama kali paling lama 25 tahun, dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20…
HOME, HUKUM, HUKUM AGRARIA Akibat Hapusnya Hak Pakai [Hukum Agraria] Hapusnya Hak Pakai atas tanah negara mengakibatkan tanahnya menjadi tanah negara. Hapusnya Hak Pakai atas Hak Pengelolaan mengakibatkan tanahnya kembali…
HOME, HUKUM, HUKUM AGRARIA Asas Pemisahan Horizontal [Hukum Agraria/UUPA] Asas pemisahan horizontal ditemukan dalam pasal 44 ayat (1) UUPA, yaitu: “Seorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas…
HOME, HUKUM, HUKUM AGRARIA Asas Jaminan Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum [Hukum Agraria/UUPA] Asas jaminan kepastian hukum ditemukan dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA, yaitu: “Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran…
